Legislator ingatkan PT. Telkom antisipasi gangguan jaringan internet

Jayapura : Legislator Papua, Stefanus Kaisiepo mengingatkan PT. Telkomsel dan anak perusahaannya, PT. Telkomsel selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan layanan kepada masyarakat yang ada di Papua.

Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur tersebut menyusul kembali terjadinya gangguan jaringan internet di Kota Jayapura dan sekitarnya lantaran kabarnya kabel optik terputus di wilayah laut Kabupaten Sarmi.

“Inikan bukan baru kali ini terjadi. Beberapa waktu lalu juga sempat ada gangguan jaringan data. Harusnya pihak pengelolah sudah mengantisipasi itu,” kata Stefanus Kaisiepo, Selasa (18/10/2016).

Menurutnya, diera tehknologi kini,m tak bisa dipungkiri jika hampir semua kativitas terutama di wilayah kota tegantung dengan penggunaan internet.

“Masyarakat di kota sangat bergantung pada jaringan internet. Kini jaringan kembali gangguan. Kondisi geografis di Papua memang beda dengan daerah lain. Tapi para penyedia jasa harusnya sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan agar konsumen terlayani dengan baik,” ucapnya.

Katanya, tak menutup kemungkinan, terganggunya jaringan internet di Kota Jayapura dan sekitarnya butuh waktu untuk memperbaikinya.

“Karena ini bicara kecanggihan teknologi sehingg pelaratannya juga canggih. Apalagi cuaca dua hari ini memang tak bersahabat. Kami harap ada jawaban yang tepat dari penyedia jasa sehingga masyarakat dapat kepastian. Dia kan punya kewajiwan menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara pihak PT. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan PT. Telkom menyatakan, untuk pengunaan data suara dan pesan sudah tak ada masalah.

“Untuk penggunaan data, kapasitasnya masih terbatas. Mengenai perbaikan, masih menunggu dari pihak Telkom,” kata GM ICT Operation Telkomsel Regional Papua Maluku, Muhammad Muslih. (*)

Save

Panwaslu putuskan dukungan PKPI ke BMD-Alam

Jayapura : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jayapura memutuskan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sah dalam tahapan Pilkada Kota Jayapura diberikan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Jayapura, Boy Markus Dawir dan bakal Calon Wakil Wali Kota Jayapura, Nur Alam (BMD-Alam).
Keputusan itu diambil Panwaslu Kota Jayapura melalui rapat di Kantor Bawaslu Papua, Selasa (18/10/2016) yang diikuti Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Soleman Maniani bersama anggota Panwaslu setempat Yakobus Morafer dan Betrix Wanma.

Kepada media usai melakukan rapat putusan, Soleman Maniani mengatakan, pihaknya mengambil keputusan sesuai UU yang berlaku. Jika ada pihak yang tak terima putusan itu, Panwaslu setempat mempersilahkan mengajukan gugatan ke PTUN dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan dibacakan.

“Panwaslu menolak permohonan pihak pemohon. Alasannya sesuai fakta-fakta hukum, UU dan aturan yang berlaku. Dukungan PKPI sudah jelas dalam putusan. PKPI ke BMD-Alam. Kalau pihak pemohon merasa tandatangan dalam surat rekomendasi itu dipalsukan, bisa ajukan ke pihak berwenang yaitu kepolisian,” kata Soleman Maniani usai rapat putusan Panwaslu Kota Jayapura.

Menurutnya, Panwaslu Kota Jayapura bekerja sesuai aturan UU nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Putusan Panwaslu juga berdasarkan aturan dan sesuai fakta-fakta hukum yang didapat kemudian dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

Katanya, hasil verifikasi rekomendasi PKPI, kan ada dua rekomendasi satu ke Benhur Tomi Mano-H.Rustam Saru, yang ditandatangan pelaksana tugas dan Samuel Samson. Kepengurusan ini berkantor di Jalan Cut Mutiah, Jakarta dan satu lagi kepada BMD-Alam yang ditandatangani Ketua Umum, Irsan Noor dan Sekjen, Samuel Samson yang berkantor di jalan Diponegoro.

“Kami ke Desk Pilkada KPU Pusat dan kami disuruh mengklarifikasi serta berpedoman pada surat Kemenkumham. Surat Kemenkumham menyatakan kepengurusan sah di Jalan Diponegoro dengan Ketua Umumnya Irsan Noor,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Panwaslu Kota Jayapura, Yakobus Morafer. Ia mengatakan, sebelum pihak Panwaslu sudah berikan kesempatan kepada semua pihak. Baik pemohon, termohon dan pihak terkait. Ketika itu semua pihak menyerahkan kepada Panwaslu Kota Jayapura untuk mengambil keputusan.

“Kami mengacu pada semua aturan yang berlaku dalam mengambil keputusan yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan terbaru surat edaran Bawaslu. Kami memutuskan ini secara netral tanpa itervensi dari pihak manapun,” kata Yakobus.

Menurutnya, putusan itu berdasarkan fakta-fakta dan keterangan dari berbagai pihak tanpa mengutamakan siapapun. Kalau ada pihak tak puas, masih ada ruang. Silahkan mengajukan ke PTUN. Tapi putusan Panwaslu sudah sesuai aturan yang berlaku.

Ketika Panwaslu Kota Jayapura sedang melakukan rapat di Kantor Bawaslu Papua, di luar gedung, pengurus dan puluhan simpatisan PKPI Kota Jayapura menunggu hasil putusan Panwas. Setelah mengetahui putusan hasil rapat Panwas Kota Jayapura, massa membubarkan diri dengan tertib. (*)

Save

Jokowi`s emotional relationships with Papua

Jakarta : Joko Widodo, better known as Jokowi, has been only two years as president, but has set foot on the countrys most backward regions of Papua and West Papua more often than any of his predecessors.

His most recent visit to Papua was on Oct 17 and 18 commissioning a number of infrastructure projects including power plants and airport.

It was his fifth visit to Papua. No Indonesian president had visited Papua and West Papua so often.

“I would be visiting Papua at least three times a year. Please remind me if I failed to meet my promise,” Jokowi said during his first visit to that region as head of state and government to attend Christmas day celebration with local people in Jayapura in 2014.

For Jokowi, the people of Papua need not only medical care, education, road infrastructure and port. The people need to be heard and be involved in discussions of a lot of things.

Jokowi, more than other presidents before him, has shown much sympathy to the people of Papua and serious attentions to their condition.

The first was a working visit in Dec. 27-29 to Papua, the second was in May 8-11 in 2015 , third was to West Papua on Dec 29-Jan. 1 , 2015 and the fourth was in April 29-30 in 2016.

The visits were so often that military chief Gen. Gatot Nurmantyo called the visit to Papua by Jokowi as a home coming to Papua.

The president was mingled and talked with the local people in traditional market centers and other public places creating problem for his security guards. Papua is still one of the countrys hot spots where separatists are waiting for an opportunity to attack and ambush.

“He looks unmindful of the danger and threat not far from him,” a security guard said.

Papua Governor Lukas Enembe expressed appreciation for the attention shown by Jokowi to the region with his frequent visitS to Papua.

“The visits are important and highly appreciated by the people as the president spent his time not only in the provincial city of Jayapura but also in interior towns such as Wamena and Nduga, which have never been seen by the preceding leaders of the country,” the governor said.

The commissioning of six electricity infrastructure projects in Papua and West Papua by the president himself showed great attention of the central government to the two provinces, Governor Enembe said. Every visit by the president would inspire a push to development in Papua, and motivate the regional administration to work the harder, he said.

The six projects are a 2×20 megawatt hydroelectric power of Orya Genyem, 3 MW Prafi Manokwari solar power plant, 175 kilometer circuit 70-kilo volt high voltage air transmission cable of Genyem-Waena-Jayapura, 43.5 kilometer circuit 70 kilo volt high voltage air transmission cable of Holtekamp – Jayapura, 20 mega volt ampere electric relay station of Waena-Sentani and 20 mega volt ampere electric relay station of Jayapura.

Before commissioning the six power infrastructure projects, the president and the First Lady Iriana Joko Widodo visited an elementary school in the regency of Jayapura to attend a ceremony distributing additional food (PMT).

Jokowi shows great attention to the nutrition of the people.

In the second day , the Presiden visited the regency of Yahukimo where he commissioned the airport of Nop Goliat Dekai, an a new program for single price of oil fuel in Papua, and to inspect oil fuel aircraft of Air Tractor AT-802.

Jokowi named the first woman from Papua in his cabinet, Yohana Yembise as the Minister for the Protection of Women and Children. He named Lenis Kogoya, the chairman of the Papua Tradition Community Agency as a presidential staff.

Achievements

As outlined in the report of achievements in two years of the Jokowi-JK government published by the presidential staff office, issue of Papua is one of special topics in the report beside international diplomacy, tourism, agrarian reform, maritime axis, tax amnesty , rural development and law reform.

The government has used comprehensive approach in the development of Papua saying Papua would grow and prosper if balance is created in project development and human resource development.

The government has set aside Rp43.6 trillion for Papua this year or 15 percent higher than in 2015 and Rp16.5 trillion for West Papua or 10 percent higher than last year.

Human Development Index in Papua rose from 56.75 in 2014 to 57.25 in 2015. Development in infrastructure sector included 22 units of traditional markets , new roads in Papua and West Papua totaling 4,480.05 kilometers, terminals of three airports , and procurement of new ferry boats.

The infrastructure projects would facilitate transport in the two provinces and logistics to reduce price difference with other regions in the country. The prices of consumer goods have been much higher in Papua and West Papua than other provinces especially Jakarta.

The government has also built and repair seaports and airport including the port of Sorong and seaport of Sorong , Werur airport, Depapre port, naval port facility in Sorong, Wamena airport, Sea fish terminal of Merauke, border infrastructure and the Holtekamp bridge.

In educational sector the government granted 356,617 student Smart Indonesian Card, built 10 new buildings of boarding school, and 25 school buildings in frontier areas.

In addition, the government has built additional class rooms in 33 schools, provided scholarships for 500 students , built 45 libraries , provided 646 teachers in frontier areas , program assistance for 40,166 teachers and included 141 teachers in the school master exchange program and teacher aid program for university graduates and post graduate education.

In medical sector, the government provided health security for 3,600,162 holders of Healthy Indonesian Card and program to reduce malaria cases.

For the first time , the government granted recognition of communal rights in nine Papua traditional communities as part of protection for traditional communities . The government granted certificate for customary communal lands in Papua and West Papua.

The government also encouraged improvement of farm land productivity through introduction of modern farming and trade in the two neighboring provinces.

The number of market centers in the two provinces, has been increased from only three units in 2013-2014 to 25 units in 2015-2016. The markets have become the backbone of economic development in the regions.

In addition the expansion of the market helped reduce prices especially price of oil fuels in isolated, mountainous areas in the regencies of Puncak, Pegunungan Arfak, Mamberamo, and Nduga.

The one price policy of President Jokowi to be effective all over the country including Papua and West Papua , would encourage the opening of fuel distribution agents (APMS) and development of fuel filling stations (SPBU) with prices the same as in other regions in Indonesia.

The great attention shown by the president in development of Papua and West Papua is certainly not without reason. One reason is emotional relationship with the people of Papua.

“My wife is named Iriana. Irian was former name of Papua. Her grand father lived in Papua for years as school teacher. That makes my wife and me close to Papua,” Jokowi said when he and his wife visited Papua in political campaign ahead of the 2014 presidential election. At that time Jokowi and Iriana visited a number of areas including the village of Yoka, near Lake Sentani, Papua.(*)

Save

Pimpinan DPD: Pemberantasan Pungli Jadikan Birokrasi Lamban

JAKARTA- Waki Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengingatkan pemberantasan praktik pungli yang melibatkan pegawai bawahan perlu diwaspadai bahwa birokrasi pelayanan publik akan menjadi lamban.

“Praktik pungli yang melibatkan pegawai bawahan, nilainya rendah tetap tetapi masif. Ada kecenderungan pelaksana tugas birokrasi pelayanan publik tidak lagi responsif menjalankan tugasnya,” kata Muhammad Farouk melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Farouk, perlu disadari praktik pungli sudah berlangsung lama, sudah berurat berakar dalam tubuh birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dia mengingatkan, harus ada pendekatan komprehensif dalam menangani “puncak gunung es” ini, yakni melalui pembenahan sistem sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat.

“Praktik pungli yang melibatkan pejabat terkait dalam pembuatan keputusan, sejalan dengan diskresi yang dimilikinya dapat mengalihkan obyek keputusannya, baik menyangkut proyek maupun pembinaan personel,” katanya.

Farouk menegaskan, keteladanan pimpinan, motivasi dan sugesti positif kepada pegawai secara rutin, serta penguatan moral melalui pendekatan agama, sangat diperlukan untuk pengembangan sistem integritas di tempat kerja harus terus ditingkatkan hingga terbentuknya budaya kerja yang tidak ada toleransi kepada pungli.

Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini menegaskan, pungli harus dibedakan dengan “torli” atau setoran liar.

“Pada praktik pungli, petugas lebih aktif memungut, meminta, atau mengharapkan pemberian uang tips dari klien yang dilayani. Sedangkan torli, yang aktif adalah klien dalam menyerahkan uang atau materi sebagai tanda terima kasih, walaupun tidak diminta oleh petugas pemberi layanan,” katanya.

Menyikapi gagasan Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada petugas yang melaporkan warga yang melakukan torli dalam bentuk insentif dengan nilai yang jauh lebih besar dari nilai pungli, Farouk menilai, gagasan tersebut pada tataran realitasnya akan terjebak pada kondisi dilematis dan pragmatis.

“Dari pengalaman saya, memberantas pungli dan torli dikhawatirkan tidak efektif. Ada kecenderungan petugas pelayanan publik lebih baik menolak torli dari pada memperkarakanya,” kata Farouk.

 

Save

Peserta Keluhkan Hadiah Mandiri Jakarta Marathon 2016

JAKARTA – Pelari peserta Mandiri Jakarta Marathon 2016 asal Kenya, Kennedy Lilan Kiproo, Minggu mengeluhkan hadiah uang tunai Rp40 juta yang mereka anggap sangat sedikit.

Juara kategori “full marathon” Mandiri Jakarta Marathon 2016 sektor putra Kennedy Lilan Kiproo, asal Kenya, mengatakan hadiah uang tunai tersebut membuatnya merasa tidak gembira.

“Uang sebesar Rp40 juta itu terlalu sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 20.000 dolar AS,” ujar Kennedy kepada Antara usai menerima hadiah sebagai pemenang di Kawasan Monas, Jakarta.

Namun, pria yang pertama kali menjadi juara setelah beberapa kali ikut Jakarta Marathon itu mengatakan dirinya yakin jumlah hadiah meningkat pada pelaksanaan tahun 2017. Oleh karena itu dia tetap akan berlatih untuk mengikuti ajang serupa tahun depan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, juara “full marathon” khusus Indonesia Agus Prayogo memahami kegelisahan Kennedy.

Sebab, kata Agus, selama ini pemberitahuan tentang kompetisi yang sudah berjalan sejak 2013 itu, seperti melalui laman daring/dalam jaringan, tidak mencantumkan rincian hadiah. Peserta pun mendaftar dengan membayangkan besar hadiah sama dengan tahun 2015. Ternyata, beberapa hari sebelum pertandingan, informasi hadiah keluar dan dianggap tidak memuaskan.

“Banyak yang ‘komplain’ baik peserta internasional maupun dari daerah-daerah di Indonesia karena turunnya cukup drastis, tapi mereka telanjur beli tiket,” tutur peraih tiga medali emas atletik PON Jawa Barat 2016 itu.

Pria asli Jawa Tengah pengoleksi empat medali emas SEA Games itu pun berharap pelaksanaan Jakarta Marathon selanjutnya bisa menyediakan hadiah lebih besar dan peserta lebih banyak.

Adapun total hadiah uang tunai Mandiri Jakarta Marathon 2016 adalah sekitar Rp500 juta. Ini memang jauh lebih rendah dibandingkan jumlah uang tunai penyelenggaraan tahun 2015 yang mencapai Rp2,6 miliar.

Sebagai perbandingan, juara kategori “full marathon” atau 42K pada pelaksanaan tahun lalu, mendapatkan hadiah sebesar Rp250 juta. Sementara pada 2016, juaranya cuma mendapatkan Rp42 juta.

Kecilnya jumlah hadiah uang tunai dibandingkan tahun 2016 itu juga disadari oleh penyelenggara. Ketua dan “co-founder” Jakarta Marathon Sapta Nirwandar menuturkan, hal itu bukan disebabkan oleh sedikitnya sponsor.

“Persoalannya ‘kan ada hitung-hitungan khusus untuk hadiah. Lagipula hadiahnya bukan cuma uang tunai, ada beberapa lainnya termasuk tiket penerbangan juga. Namun begitu kami akan menaikkan lagi jumlah hadiah uang tunai untuk pelaksanaan tahun depan,” kata Sapta.

Mandiri Jakarta Marathon 2016 diikuti 16.000 peserta yang dimulai (“start”) dan selesai atau finis di Silang Monas Barat Daya, Jakarta, Minggu (23/10).

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 orang merupakan pelari yang berasal dari 50 negara, termasuk di dalamnya pelari maraton kelas dunia asal Kenya dan Ethiopia. Selain itu, kompetisi lari tersebut juga diikuti 200 pelari profesional asal Indonesia.

 

Save

RSJD Abepura Siap Deteksi Dini Gangguan Jiwa di 15 Kabupaten

JAYAPURA (HPP) – Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Abepura menyatakan kesiapannya melakukan pendeteksian dini dan penyuluhan gangguan jiwa di 15 kabupaten.

”Kita yakin bisa menjangkau 15 kabupaten yang telah kami rencanakan untuk melaksanakan deteksi dini gangguan jiwa”.

“Sebab seperti diketahui, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan RSJD Abepura. Sehingga kami merasa perlu semakin gencar berpromosi kepada masyarakat. Supaya pesan keberadaan RSJD Abepura bisa diketahui dan terima oleh masyarakat luas,” terang Direktur RSJD Abepura Daniel Simunapendi, pekan kemarin di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dikatakan, RSJD Abepura saat ini memberlakukan pengobatan gangguan jiwa gratis bagi pasien Orang Asli Papua (OAP). Hanya, pengobatan gratis tersebut diperuntukan bagi seluruh masyarakat asli Papua yang tak mampu.

“Tentunya program ini tercover dalam program Kartu Papua Sehat (KPS) sehingga yang berhak mendapat pengobatan gangguan jiwa gratis bagi warga miskin saja,” ucapnya.

Dilain pihak, RSJD Abepura tak hanya memberikan pengobatan gratis, tetapi siap melakukan penjemputan meskipun pasien berada di wilayah kabupaten. Hal tersebut, merupakan komitmen pimpinan daerah dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat asli Papua.

“Intinya bagi masyarakat yang anggota keluarga terkena gangguan jiwa tinggal melaporkan saja kepada pihak RSJD Abepura. Selanjutnya kami akan turun langsung dan menjemput, lalu melakukan pengobatan hingga sembuh, kemudian diantar kembali ke daerah asalnya”.

“Sebab kita ingin jemput bola di lapangan. Hal ini pula untuk menunjang upaya pembangunan bidang kesehatan di tanah ini sebagaimana yang diinginkan kepala daerah dan masyarakat asli Papua tentunya,”pungkas dia.

Sebelumnya, RSJD Abepura melakukan peluncuran kendaraan Mobile Mental Health Care (MMHC) atau pelayanan kesehatan jiwa bergerak yang dapat melayani pasien gangguan jiwa tanpa harus berkunjung ke rumah sakit.

Peluncuran tersebut bertepatan dengan peringatan hari kesehatan jiwa se – dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober.

 

Save

Ada kemiskinan parah dibalik kemasyhuran Raja Ampat

Jayapura : Asmiati Malik, seorang kandidat doktor dari Birmigham University mengungkapkan adanya kemiskinan yang sangat memprihatinkan dibalik masyhurnya Raja Ampat, lokasi diving paling terkenal di dunia.

Selama Asmiyati melakukan riset doktoralnya di Raja Ampat, ia tinggal di Kepulauan Mainyafun, berjarak 4 jam menggunakan kapal motor dari pulau Waisai. Mainyafun dihuni oleh 55 keluarga. Masing-masing keluarga memiliki 9-12 anggota keluarga.

Asmiyati, mengatakan risetnya mengkonfirmasi 20 persen dari 45.000 jiwa penduduk Raja Ampat hidup di bawah garis kemiskinan.

“Mereka ini tidak punya akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan pasar,” kata Asmiyati mengenai kesimpulan risetnya.

Selain itu, lanjutnya, data 2015 menunjukkan rata-rata sebuah keluarga dengan empat hingga lima anggota keluarga menghabiskan lebih dari 800 ribu rupiah untuk makanan dan kebutuhan lainnya. Angka ini lebih tinggi 10 persen dari rata-rata nasional yang disebabkan oleh tingginya biaya hidup di kepulauan ini.

Mainyafun, seperti beberapa tempat lainnya di Raja Ampat tidak punya sumber pengolahan air bersih. Air bersih didatangkan dari Waisai, pulau dimana banyak elit lokal dan pemilik cottage tinggal.

“Kadang-kadang air didatangkan dua kali dalam sebulan, bahkan bisa sekali dalam dua bulang,” kata Asmiyati.

Masyarakat setempat kadang mengkonsumsi air hujan. Walaupun ada air yang dialirkan dari gunung ke pusat kampung namun air itu mengandung mineral yang sangat tinggi.

“Tak ada listrik dan sinyal telepon. Sebagian besar penduduk di Kepulauan Mainyafun mengatakan pendidikan adalah hal yang sangat mewah. Mereka hanya sanggup sekolah hingga tamat Sekolah Dasar yang secara kebetulan menjadi satu-satunya level sekolah yang tersedia,” lanjut Asmiyati.

Jika mereka ingin melanjutkan sekolah, mereka harus pergi ke Waisai. Perjalanan ke Waisai membutuhkan biaya lebih dari satu juta rupiah sekali jalan.

“Empat jam naik perahu fiber dari Mainyafun. Kadang tidak ada peralatan keselamatan,” ujar Asmiyati.

Save