Tiga Bulan Menjabat, Puluhan Pejabat Eselon III dan IV Mengundurkan Diri

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda

JAYAPURA (PB.COM) – Puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Papua yang dilantik pada Agustus lalu oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengundurkan diri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda kepada wartawan di Jayapura menyayangkan pengunduran diri tersebut, sebab yang dilantik telah diberi kepercayaan oleh pimpinan.

“Walaupun tidak mengganggu kinerja di instansinya masing-masing, namun pengunduran diri sangat disayangkan kepala daerah sebab tak menjalankan kepercayaan yang telah diamanatkan,” terangnya.

Ia menyebut tidak mengetahui secara berapa jumlah pejabat eselon III dan IV yang mengundurkan diri, namun jumlahnya puluhan orang. “Saya tidak tahu totalnya berapa yang mundur, tapi jumlahnya sekitar puluhan,” ucapnya.

Untuk mengevaluasi hal tersebut, Wakil Gubernur Klemen Tinal telah menginstruksikan seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi kinerja. Sekaligus memberikan laporan setiap enam bulan, dalam rangka menilai kinerja OPD.

“Hal ini bertujuan agar ke depan tidak ada lagi kejadian dimana ada pegawai yang sudah ditunjuk pada jabatan tertentu lalu mengundurkan diri,” kata Wenda. (Toding)

OPD Diingatkan Tak Rekrut Tenaga Honorer Baru

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal

JAYAPURA (PB.COM) – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah diwarning agar tak merekrut tenaga honorer baru, sebab saat ini tenaga honorer yang ada belum selesai didata.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menegaskan agar tidak ada lagi kebijakan dari kepala OPD dalam mengambil tenaga honorer baru. “Jangan ambil honorer lagi, saya sudah bilang ke BKD,” tegasnya.

Menurut Wagub, perekrutan tenaga honorer baru dilakukan, jika pekerjaan menumpuk pada suatu dinas atau badan. Sementara, saat ini pekerjaan tidak ada kendala.

“Tenaga honorer itu diambil karena jumlah pekerjaan yang menumpuk di dinas atau badan yang dikontrak selama enam bulan dan jika sudah selesai maka kontraknya diputus,” terang Klemen.

Ia berharap tidak ada lagi masalah honorer ke depan, sebab yang ada saat ini harus dituntaskan.

“Harapan kita ini yang pertama dan terakhir dalam hal honorer. penerimaan ini sudah selesai, mereka PNS semua habis itu kita tegakkan aturan,” ucapnya.

Dengan demikian, kepala OPD diminta tidak lagi mengambil kebijakan merekrut tenaga honorer baru. Sebab, hanya Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengangkat tenaga honorer.

“Kalau masih ada kepala dinas atau badan kasih masuk anggaran untuk belanja honorer, maka kebijakan saudara itu salah. Hal ini akan diperiksa nanti dalam penysuunan APBD, jika masih ada temuan belanja honorer maka kita evaluasi dan dicoret,” katanya lagi. (Toding)

Kabupaten/Kota Didesak Segera Input Data Tenaga Honorer

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda

JAYAPURA (PB.COM) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua meminta segera menyusun dan menyerahkan data tenaga honorer ke Pemerintah Provinsi Papua.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda kepada di Jayapura mengatakan, hingga saat ini data yang telah diinput kabupaten/kota ke provinsi baru mencapai 7000 orang.

“Sementara dari pusat hanya memberi batas waktu sehingga minggu kedua November 2020 untuk menyerahkan data,” kata Wenda.

Ia mengingatkan kepada kabupaten/kota agar memanfaatkan waktu menyusun data, sebab minggu kedua bulan November data sudah harus diserahkan ke pusat.

Diminta kepada kabupaten/kota segera menyusun data sesuai arahan kebutuhan Anjab dan ABK di daerah masing-masing. “Sesuai arahan pak Wagub, orang Papua diutamakan karena orang Papua tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengaku kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Kami diberi waktu sampai minggu kedua November 2020, supaya 20 ribu tenaga honorer dapat diselesaikan dan banyak anak-anak Papua yang selama ini honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil,” ucapnya. (Toding)

Pemprov Papua Upayakan Honorer Diangkat Jadi Pegawai

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua akan mengupayakan nasib tenaga honorer agar dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda di Jayapura, Kamis (20/8/2020) mengaku tim saat ini sementara bekerja melakukan pendataan tenaga honorer pada masing-masing OPD.

“Sekarang tim sementara melakukan pendataan pada masing-masing OPD, batas waktu besok selesai,” katanya.

Menurutnya, data tenaga honorer tersebut akan diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dalam waktu dekat.

“Pak Wakil Gubernur bersama ketua DPR Papua, Ketua MRP bersama tim akan menyampaikan data tersebut kepada Manepan,” terangnya.

Ia meminta kepada tenaga honorer agar dapat bersabar menunggu hasil pertemuan dengan Menpan, sebab Pemprov tetap akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer. “Harapan kami mereka bersabar, sebab hal ini membutuhkan waktu,” ucapnya.

Sebelumnya sekitar 1200 orang tenaga honorer melakukan aksi unjukrasa di kantor gubernur Papua, mereka menuntut agar segera diangkat sebagai pegawai formasi 2019/2020. (Toding)

Hasil Seleksi CPNS 2018 Tingkat Provinsi Diumumkan Pekan Depan

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda.

JAYAPURA (PB.COM) – Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda menegaskan pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 masih menunggu persetujuan Gubernur Papua.

“Hasil seleksi CPNS untuk provinsi belum diumumkan, gubernur belum tandatangan untuk diumumkan,” tegasnya ketika dihubungi via telepon selulernya, Sabtu (25/7/2020).

Kepala BKD membantah beredarnya isu pengumuman hasil seleksi CPNS untuk lingkungan provinsi, namun untuk kabupaten/kota sudah ada yang mengumumkan.

“Kami belum umumkan, kecuali kabupaten/kota. Sebab surat untuk hasil seleksi, hari Senin (27/7/2020) baru kami serahkan kepada gubernur untuk ditandatangani, rencana minggu depan kita umumkan setelah pak gubernur tandatangan,” terangnya.

Disinggung jumlah kabupaten/kota yang telah mengumumkan hasil CPNS, Wenda mengaku belum mengetahui secara pasti kabupaten mana saja yang telah mengumumkan.

“Saya tidak pasti sudah berapa daerah yang mengumumkan, karena itu kembali daerah masing-masing,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa sesuai hasil rapat beberapa waktu lalu, provinsi bersama kabupaten/kota telah menyepakati jadwal pengumum dilakukan mulai 24 sampai 30 Juli 2020. “Masing-masing kabupaten/kota menetapkan jadwal pengumumannya,” katanya lagi.

Dirinya menyebut kuota CPNS untuk tingkat provinsi sesuai formasi sebanyak 606, dengan kesepakatan 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non OAP.

Ia mengenaskan nama-nama hasil seleksi yang sudah ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Gubernur dan bupati/wali kota tidak dapat mengganti. “Nama yang sudah ditetapkan tidak bisa diganti lagi, tidak ada intervensi dari bupati atau wali kota mengganti,” tegasnya. (Toding)

Lima Kabupaten Belum Serahkan Berkas CPNS 2018 ke Panselnas

ASN Provinsi Papua saat mengikuti apel Senin pagi.

JAYAPURA (PB.COM) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengaku masih ada lima kabupaten yang belum menyerahkan berkas ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Raya, Puncak, Waropen, Keerom dan Pegunungan Bintang,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Senin (20/7/2020).

Menurut Wenda, lima kabupaten tersebut bermasalah pada revisi penentuan penilaian untuk kuota 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen non-OAP. “Sesuai kesepakatan, penerimaan CPNS tahun 2018 dibagi 80:20 persen,” terangnya.

Namun demikian, ia berharap lima kabupaten tersebut sudah dapat menyerahkan hasil revisinya kepada Panselnas sehingga dapat diumumkan bulan ini.

“Kami sudah sepakat, harus diumumkan dengan batas waktu yang disepakati. Sehingga diharapkan lima kabupaten itu sudah selesai masalahnya di bulan ini,” harapnya.

Sebelumnya, BKD Papua telah melakukan pengecekan pada 29 kabupaten/kota melalui meeting zoom dan telah disepakati diumumkan bulan ini. “Disepakati kabupaten yang belum selesai, pengumumannya akan menyusul,”ucapnya. (Toding)

Hasil Seleksi CPNS Formasi 2018 Diumumkan Bulan Ini

Plh Sekda Papua, Muhammad Musa’ad

JAYAPURA (PB.COM) – Setelah menunggu sekian lama, akhirnya hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 akan diumumkan dalam bulan ini.

Plh Sekda Papua, Muhammad Musa’ad kepada wartawan di Jayapura, Jumat (17/7/2020) mengaku, seleksi CPNS formasi 2018 sudah ada hasilnya tinggal diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Hasil untuk CPNS 2018 sudah ada, kemarin sudah dibahas untuk diumumkan secara serentak,” kata Musa’ad.

Namun mengenai mekanisme pengumuman hasil tes CPNS, ujar Musa’ad masih dipertimbangkan. Sebab, perlu memperhatikan protokol kesehatan karena Covid-19. “Intinya menyepakati bagaimana cara pengumumannya,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk penerimaan CPNS formasi 2018 sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bahwa 80 persen kuota untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non-OAP. “Selain itu, hasil tes berdasarkan peringkat,” tandasnya.

Ia mengakui, berdasarkan kebijakan tersebut pusat telah menetapkan hasilnya dan Pemerintah Pusat telah menyerahkan hasilnya ke Pemprov Papua.

“Kemudian provinsi melakukan evaluasi atau mengecek terhadap hasil tersebut apakah sudah sesuai atau tidak, apakah benar-benar sudah sesuai 80:20 persen. Jika sudah sesuai akan kembali dikirim ke Jakarta kemudian keluar hasilnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda saat dihubungi via telelon selelurnya, Jumat (17/7/2020) membenarkan bahwa hasil seleksi CPNS formasi 2018 akan diumumkan bulan ini.

“Pengumuman dilakukan tidak serentak tetapi nanti akan diumumkan sesuai dari jadwal masing-masing kabupaten. Nanti pengumuman akan dilakukan melalui media dan online,” tambahnya. (Toding)

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2018 Provinsi Papua Belum Jelas

ASN Pemprov Papua

JAYAPURA (PB.COM) – Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 Provinsi Papua hingga saat ini belum diketahui secara pasti jadwalnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda kepada wartawan di Jayapura mengaku terhambatnya pengumuman hasil seleksi CPNS 2018 disebabkan masih ada kabupaten yang memasukkan daftar hasil revisi soal kebutuhan pegawai kepada panitia seleksi nasional.

“Sebagian besar sudah diferivikasi faktual oleh Pusat, namun ada beberapa kabupaten yang belum mengajukan data,” terangnya.

Ia mengaku masih menunggu data dari beberapa kabupaten yang bermasalah tersebut, sebab jika semua kabupaten sudah memasukkan data maka akan diumumkan secara serentak.

“Dalam waktu dekat kami akan duduk dengan kepala BKD se-Papua untuk membuat satu kesepakatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor  Regional IX BKN Jayapura, Drs. Paulus Dwi Laksono, H.M.AP menegaskan, jumlah Orang Asli Papua dalam formasi CPNS 2018 tidak mencapai 80%.

“Dari hasil rekonsiliasi ditentukan pelamar dan peserta ujian mengacu komposisi 80% OAP dan 20 % non-OAP ternyata hasilnya komposisi 80 % OAP belum terpenuhi,” tandasnya.

Hal ini terjadi karena masih banyak OAP yang melamar pada unit ini tertentu yang berada di pusat perkotaan. Sehingga formasi di daerah yang jauh dari pusat kota menjadi kurang pelamar dan bahkan tidak ada pelamarnya, padahal formasi tersebut dikhususkan untuk OAP.

“Dengan kondisi ini, pemerintah daerah mengajukan perubahan berupa optimalisasi formasi ke menteri PAN dan RB. Proses ini sudah berjalan dan di awal Maret 2020 sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Menteri PAN dan BKN hasil optimalisasi tersebut,” ujarnya.

Namun hasil optimalisasi formasi tersebut masih ada beberapa catatan dimana ada beberapa formasi yang belum terisi OAP, sehingga daerah diminta segera memeriksa kembali.

Menurut Paulus, kabar terakhir usulan kedua perbaikan optimalisasi sudah dilakukan analisis oleh BKN dan sudah dilaporlan kembali ke Menteri PAN dan RB untuk dimintakan persetujuan menteri PAN dan RB. (Toding)

Calon Praja IPDN Formasi 2020/2021 Papua Dapat Kuota 62 Orang

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua tahun ini mendapat kuota 62  orang pada penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) formasi 2020/2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda kepada wartawan di Jayapura mengaku penerimaan calon praja IPDN dilakukan secara online.

“Kabupaten dan kota saat ini sementara membuka pendaftaran yang dilakukan secara online,” kata Wenda.

Menurutnya, kuota Provinsi Papua yang didapat dari Pusat dibagi habis ke kabupaten/kota. Sehingga diharapkan, putera-puteri Papua dapat menggunakan peluang ini jika ingin menjadi praja IPDN.

Anak-anak sudah sudah mendaftar, namun jumlah yang telah mendaftar saya belum mengetahui secara pasti,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian  Aparatur pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan pendaftaran mulai 8 Juni 2020 melalui sistem daring/online. (Toding)