Bupati Usman Apresiasi BPK Atas Kemajuan Laporan Keuangan dan Aset Daerah

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE,M.Si didampingi Sekretaris Daerah Anton Warkawani, SE dan Kepala BPKAD Samuel kogoya, SH,MH, Kepala Inspektur Drs. Maas Siagian berpose bersama tim BPK RI Perwakilan Papua usai pertemuan di ruang kerja Bupati Tolikara, Kamis (08/07/2021)

 

KARUBAGA (PB.COM)—Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuagan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua atas jasa dan dedikasinya membina Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah dan penataan aset daerah.

“Saya melihat ada sejumlah kemajuan yang sangat signifikan dalam pemeriksaan keuangan dan aset daerah. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bersama bendahara memberikan laporan dan memberikan penjelasan secara baik dan jelas. Sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan baik sesuai target. Dan ini tidak terlepas dari bimbingan dari BPR RI Perwakilan Papua,” kata Bupati Usman Wanimbo usai petemuan dengan tim BPK RI Perwakilan Papua di ruang kerjanya di Igari, Kamis (08/07/2021).

Menurut Usman, pada tahun 2020 Kabupaten Tolikara mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Papua atas laporan keuangan tahun 2019. Semua beban dan tangungjawabnya sejak 2013 hingga 2020, kata Usman, sudah beres. Baik itu Kasben maupun aset-aset daerah.

Suasana pertemuan Bupati Usman dan tim BPK RI Perwakilan Papua.

 

“Saat ini kita lagi fokus untuk tahun 2008 sampai tahun 2012 masa kepemimpinan Bupati devinitif pertama Jhon Tabo dengan beberapa bupati karateker lainnya.  Masa kepemimpinan saya ini, semua laporan keuagan dan aset daerah sudah selesai. Saat ini masih ada pemeriksaan tahun anggaran lalu 2020 dari hasil pemeriksaan terlihat sedikit lagi akan selesaikan,” ujar Usman yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua ini.

Dengan kemajuan pelaporan keuangan dan penataan aset daerah ini, Bupati Usman Wanimbo berharap Kabupaten Tolikara mampu menerima penghargaan yang lebih tinggi dari BPK RI dibanding tahun sebelumnya.

“Saya melihat para pimpinan OPD disiplin memberikan laporan. Maka saya optimis kita bisa menerima penghargaan yang lebih tinggi yaitu WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian,” tegas Usman. (Gusty Raya/Diskominfo Tolikara)

BPK Periksa Penggunaan Anggaran Covid-19 Pemprov Papua

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang

JAYAPURA (PB.COM) – BPK RI Perwakilan Provinsi Papua melakukan pemeriksaan anggaran yang direlokasi dan recofusing Pemerintah Provinsi Papua selama penanganan dan pencegahan Covid-19.

Hal ini diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang saat melakukan pertemuan dengan Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa di kantor Gubernur, Rabu (21/10/2020) didampingi sejumlah pimpinan OPD.

“Yang akan kami periksa itu adalah data anggaran yang direlokasi dan recofusing, serta kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19. Semua dana itu akan kita lihat,” katanya.

Menurutnya, pemeriksaan ini guna memastikan setiap respons pemerintah di tengah pandemi memenuhi prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan dari pemeriksaan tersebut akan terlihat kepatuhan pengguna anggaran Covid Selain kepatuhan juga terlihat efektifitas pengunaan anggaran Covid tersebut di masyarakat. “Apakah anggaran yang digunakan sudah digunakan sesuai aturan,” ujarnya.

Selain kepatuhan terhadap aturan, ujar Henry, pihaknya juga akan melihat efektifitasnya terhadap masyarakat. “Apakah betul-betul masyarakat itu terlayani dengan baik,” ucapnya.

Lanjutnya, proses audit anggaran Covid-19 di Pemprov Papua ini dimulai dengan entry meeting.  Dimana, pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan terinci yang merupakan lanjutan dri pemeriksaan pendahuluan atas efektifitas kegiatan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah papua.

“Jadi pertemuan ini merupakan entry meeting lah utk pemeriksaan tersebut. Hasilnya pemeriksaan itu nanti akan kita serahkan secara resmi. Dan akan disampaikan setelah menjadi dokumen publik,” tambahnya. (Toding)