Ini Dua Terobosan Brilian Bupati Spey Tingkatkan PAD Pegubin

Bupati Spey Yan Bidana dan Sekda Aloysius Giyai berdiskusi dengan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebelum pembukaan Bimtek, Sabtu (18/12/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si melakuan dua terobosan berani dan brilian dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua sumber pendapatan itu memaksimalkan sumber daya alam Pegunungan Bintang yakni konservasi hutan yang mencapai 1,6 juta hektar dan sumber air atau sungai yang berlimpah untuk diolah menjadi energi terbarukan.

“Saya sudah lakukan MoU dengan salah satu perusahaan untuk carbon trading. Ini ujicoba yang pertama dilakukan di Indonesia dan Papua. Kalau sukses maka kita akan menghasilkan uang dari penjagaan hutan kita yang masih lestari dengan kontribusi oksigen sekian ton kubik ke dunia,” kata Bupati Spey Bidana di sela-sela arahannya pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (18/12/2021)

Kondisi hutan dan alam perbukitan Pegunungan Bintang

Untuk tujuan itu, kata Spey, ia sedang melakukan negoisasi dengan pihak perusaahan di Swiss yang membeli karbon itu agar tahun depan mulai masuk guna menghitung berapa oksigen yang disuplai  Pegunungan Bintang dan dijual.

“Perhitungan kasar saja, ambil seperempatnya saja dari total hutan kita di Pegunungan Bintang seluas 1,6 juta hektar, itu bisa menghasilkan sekitar Rp 45o miliar. Jika itu berhasil, kita akan pakai untuk bangun Pegunungan Bintang dengan uang itu,” tegas Bupati Spey.

Selain itu, inovasi lain yang dilakukan Spey Bidana untuk membuka kran PAD di Pegubin ialah semakin banyak menciptkan energi terbarukan (renewable energy) dari power plant untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sungai-suangi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Bupati Spey dan Sekda Aloysius, bersama Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan dan Anggota DPR RI Komisi I  Yan Permenas Mandenas, S.Sos,M.Si saat meninjau PLTMH Iwur, Senin (13/12/2021).

“Kita dorong energi terbarukan dan target kita 2030, Pegunungan Bintang itu bisa mandiri energi dengan zero fosil dan hasilkan energy minimal 10-15 MW yang bisa kita jual ke PLN dan dialirkan ke kabupaten lain seperti Boven Digoel dan Papua Nugini. Ini akan jadi PAD kita,” ujar Spey yang juga kandidat doktor bidang Konservasi.

Menurt Spey, seluruh masyarakat harus menjaga hutan dan lingkungan agar tetap lestari dengan menjaga dan terus melakukan penghijauan. Rencananya, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemda akan me-launching Pegunungan Bintang sebagai kabupaten konservasi, baik konservasi terhadap biodiversity, sungai, hutan, kebudayaan, maupun nilai-nilai kearifan lokal.

“Pegunungan Bintang adalah sentral hidrologis di Papua. Kita memiliki peran penting bagi ekosistem lingkungan dan hutan di Papua. Kalau hutan Pegunungan Bintang dirusak, maka biodiversitas dan ekosistem di bawah akan mati. Air sungai dari kita ini yang akan mengalir ke Papua Nugini, ke Boven di wilayah Selatan dan Mamberamo di Utara. Jadi kita harus jaga agar lestari sepanjang masa,” tutur Spey.

Bupati Spey juga mengatakan priorotas anggaran APBD 2022 mengacu pada visi pembangunan daerah yaitu pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, peningkatan derajat kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.

“Untuk ekonomi kerakyatan, kita dorong potensi unggulan daerah seperti kopi, lalu penyediaan ternak babi diperkuat supaya ada ketersediaan daging. Juga kami mendorong pengembangan pusat inkubatornya ekonomi. Targetnya, tahun depan produksi telur dan daging ayam potong sudah disediakan di Pegunungan Bintang,” katanya.

Kopi Arabica Pegunungan Bintang (foto:l google)

Terkait upaya pengembangan kopi di sentra pengembanan seperti Distrik Kiwirok, Okbibab dan Okbab, Spey mengatakan tahun depan Pemda akan turun langsung membelinya di para petani sehingga ada daya tarik dari petani supaya terus menanam dan merawatnya.

“Ada pihak pengusaha yang sendiri-sendiri sudah masuk beli kopi di masyarakat, tapi kita ingin tahun depan Pemda yang ambil dan jual keluar. Selain itu, kita ingin bikin kafe-kafe di Oksibil agar minat masyarakat akan produk lokal juga bertumbuh dan ekonomi jalan,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)

Bupati Spey: Semua OPD Pegubin Harus Buat Inovasi Daerah Untuk Tingkatkan PAD

Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bidang, kepala sub bagian, dan seluruh stafnya kreatif melakukan inovasi untuk membangun daerah, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan pencarian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus memulai sesuatu dengan hal-hal baru. Jangan kita terus melihat posisi Pegunungan Bintang ada di daerah terisolir dengan geografi yang sulit. Saat ini kita sudah dibantu oleh kemudahan IT, yang bisa buat kita lakukan kreasi inovasi daerah untuk membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang memajukan daerah itu kuncinya ada di OPD dan partisipasi masyarakat, bukan bupati,” kata Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (18/12/2021).

Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Spey, pertumbuhan keuangan dan ekonomi daerah di Pegunungan Bintang saat ini 98 persen sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara PAD hanyatlah kecil takni hanya 1,8 persen. Oleh karena itu, di masa kepemimpinnya, ia mendorong agar semua OPD wajib berinovasi demi membuka kran PAD yang selama ini macet.

“Silahkan lakukan inovasi, nanti kalau Perda-nya lambat, prosesnya lama, kita bisa buat melalui Peraturan Bupati. Supaya bisa jalan dan tahun depan kita bisa menghasilkan uang. Saat ini PAD kita sekitar Rp 8 miliar, dengan hanya mengandalkan kontribusi terbesar dari dana penyertaan modal di Bank Papua sebesar Rp 4,5 miliar. Mulai tahun depan, pengambilan kayu, penggunaan listrik, PDAM, harus kita lakukan inovasi agar bisa masuk PAD,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda Pegubin ini menegaskan, pengelolaan birokrasi pemerintahan harus berubah. Setiap OPD tidak lagi terjebak dalam pola kerja lama yang hanya bersifat rutinitas dan menghabiskan anggaran. Pimpinan OPD, para kepala bidang hingga staf harus bersama-sama memikirkan bagaimana harus bisa berinovasi untuk mengelola keuangan daerah dan mendorong pertumbuhan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Para peserta Bimtek.

“Saya pikir tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita betul-betul bekerja dengan  tulus. Saya selalu katakan bahwa birokasi pemerintahan ini harus berubah. Bukan karena uang. Uang itu satu faktor untuk menentukan kemajuan daerah, tapi bagaimana komitmen dan sumber daya manusia untuk melakukan kreasi dan inovasi. Jadi tidak harus diproyekkan dalam bentuk uang, tapi bagaimana kita bisa bekerja untuk melayani masyarakat,” urai Spey.

Untuk itu, ia meminta seluruh peserta dapat menangkap ilmu yang diberikan oleh Plh, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si terkait inovasi daerah, memperdalam pengetahuan dengan literatur dan konten, serta mau mencoba.

“Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi sangat canggih. Kita harapkan paling lambat April 2022, dua hal vital itu sudah on yakni listrik 24 jam dan jaringan internet 4G di Kota Oksibil. Dengan demikian kita tak perlu lagi ke Jayapura untuk kejar input aplikasi maupun lain-lain berkaitan dengan penganggaran,” tuturnya.

Mengapa Harus Inovasi Daerah

Sementara itu, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si saat tampil sebagai pemateri Bimtek mengatakan, di era seperti sekarang, ada dua situasi yang mendorong pemerintah daerah wajib melakukan inovasi daerah yaitu peluang era revolusi 4.0 dengan digitalisasi dan tantangan pandemi Covid-19.

Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.

“Inovasi yang dilakukan bisa di tiga bidang yaitu pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan yang kita bicarakan soal SIPD saat ini, dan inovasi kebijakan. Dengan inovasi daerah, sudah bisa dipastikan kinerja akan meningkat,” kata Fatoni.

Menurut Fatoni, setiap tahun Kemendagri melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah untuk menilai semua inovasi yang dilakukan seluruh daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Prosedurnya, setiap daerah yang melakukan inovasi melaporkan kepada Kemendagri, lalu dilakukan verifikasi dan penilaian  hingga keluarlah Indeks Inovasi Daerah. Tahap berikutnya adalah daerah yang masuk nominasi maka kepala daerah melakukan presentasi untuk dinilai tim independen dari kementerian/lembaga, think thank dan media.

“Pemenang Indeks Inovasi Daerah akan mendapat penghargaan Innovative Government Award (IGA). Pemenang ini akan mendapat Dana Insentif Daerah atau DID sebesar Rp 9 miliar rupiah,” ujar Fatoni.

Menurutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang bisa masuk dalam kategori kabupaten tertinggal dan perbatasan jika masuk indeks inovasi daerah. Oleh karena itu, ia meminta Bupati dan Sekda harus mewajibkan semua OPD untuk melakukan inovasi, baik dalam bentuk kebijakan yang baru sama sekali, bisa juga meniru dari daerah lain. Atau inovasi teknologi, baik teknologi sederhana, tepat guna atau canggih. Misalnya di bidang pertanian, kehutanan dan sosial budaya.

“Kalau tidak ya lakukan sanksi. Paksakan dulu biar mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah itu akan jadi budaya. Apalagi saya dengar inovasi bupati soal energi terbaru dan juga hadirnya Universitas Okmin Papua. Ini lompatan berpikir bupati yang luar biasa, yang harus didukung oleh seluruh OPD,” tegas Fatoni. (Gusty Masan Raya)

Bupati Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Sekolah di Pegubin

Bupati Spey Yan Bidana saat diwawancarai wartawan, Sabtu (18/12/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si meminta Kepolisian Resort Pegunungan Bintang bekerja profesional untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku kriminal pembakaran dua sekolah yang terjadi selama Desember 2021. Adapun dua sekolah yang dibakar orang tak dikenal yakni 2 unit gedung di SMA Negeri 1 Oksibil pada Minggu (05/12/2021) dan gedung SMP Negeri di Distrik Serambakon pada Senin (13/12/2021).

“Saya berharap polisi bisa profesional menangkap pelaku. Sebenarnya mudah itu. Dan video-video yang beredar di media sosial yang diedit, itu orang bilang pelaku (pembakaran SMA Negeri 1—Red)  itu TPN/OPM, saya itu tidak percaya itu. Karena ini kejadian di Kota Oksibil. Jadi ini kembali ke kepolisian kita karena soal penegakan hukum. Mereka harus bisa tangkap agar ada efek jerannya,” kata Bupati Spey Bidana kepada wartawan, Sabtu (18/12/2021) di Jayapura.

Menurut Spey, dirinya mengaku heran, di Kota Oksibil dimana sudah ada penebalan pasukan dari aparat keamanan, tetapi kebakaran sekolah bisa terjadi, dimana dalam waktu cepat, sudah beredar pula video di media sosial yang sudah diedit.

“Kejadian ini buat masyarakat bingung. Jadi saya minta polisi harus kerja professional untuk bisa mengungkap dan menangkap pelakunya agar ada efek jera. Kalau dibiarkan ya para pelaku ini akan ulangi lagi karena tidak ditindak,” tegas Spey.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, insiden kebakaran menimpa SMA Negeri 1 Oksibil di Jalan Yapimakot Kampung Esipding Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. Api menghanguskan dua 2 bangunan, terdiri dari 3 ruang kelas, 1 ruang kantor dan 1 ruang guru unit pada Minggu dini hari (05/12/2021) sekitar Pkl. 03.45. WIT.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) drg. Aloysius Giyai, M.Kes, dihubungi wartawan saat itu meminya agar semua pihak harus hati-hati dalam menyebarkan berita ini dengan tuduhan ke pihak tertentu sebagai pelakunya. Sebab sebagai negara hukum, perlu didukung dengan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah dan provokasi.

Sementara pada Senin (13/12/2021), sebuah sekolah SMP Negeri di Distrik Serambakon dibakar. Sama seperti kasus pembakaran SMA Negeri 1 Oksibil, Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito mengatakan, pelaku pembakaran adalah kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata. (Gusty Masan Raya)

Sekda Pegubin: Terapkan Aplikasi SIPD, Pengelolaan Keuangan 2022 Harus Lebih Baik

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST,M.Si bersama pemateri saat pembukan Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD di Hotel Horison Abepura, Jumat (17/12/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), drg. Aloysius Giyai, M.Kes meminta ke-36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Bumi Okmin itu, harus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2022 dengan wajib menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk itu, pada Jumat-Sabtu, 17-18 Desember 2021, Pemerintah Daerah Pegubin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura.

Kegiatan dengan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Papua ini dihadiri oleh 200 peserta terdiri dari para kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubag  Program/Perencanaan, bendahara pengeluaran, dan tenaga teknis operator SIPD. Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST,M.Si hadir membuka kegiatan ini.

Bupati Spey Yan Bidana didampingi Plt. Sekda Aloysius Giyai bersama pimpinan OPD saat pembukaan Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD.

“Sebenarnya kegiatan ini tak ada anggaran di APBD induk 2021. Tetapi sejak dilantik sebagai Plt. Sekda 25 Oktober 2021, dari evaluasi dan monitoring meja tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2021, saya melihat masih banyak OPD, terutama bagian keuangan belum paham sistem pertanggungajwaban keuangan. Kerena itu, setelah konsultasi dengan bupati, kami gelar Bimtek ini di APBD Perubahan 2021,” kata Aloysius kepada wartawan.

Menurut Aloysius, banyak staf bagian keuangan di Pegubin yang belum paham regulasi keuangan yang sangat beresiko pada buruknya pengelolaan keuangan daerah. Misalnya istilah Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), SPP Tambahan Uang (TU), dan SPP Uang Persediaan (UP) dalam sistem administrasi keuangan daerah.

“Ini kaitan dengan membedakan pengelolaan keuangan rutin swakelola dan LS atau dipihaketigakan. Misalnya TU kan satu bulan berjalan hatus di SPJ-kan. Tapi saya lihat di Pegunungan Bintang, TU ini tumpang tindih. Kondisi ini sangat rawan dan salah dalam penatausahaan keuangan daerah. Makanya saya inisiatif buat Bimtek ini diikuti para kepala OPD, Kasubag Keuangan (PPK), dan bendahara-bendahara pengeluaran,” tutur Aloysius.

Selain itu, lanjutnya, Bimtek ini juga digelar untuk meng-update regulasi tentang keuangan daerah yang terus berubah, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, seluruh pemerintah daerah yang dulu dengan aplikasi SIMDA, kini wajib menggunakan aplikasi SIPD.

Para peserta yang hadir.

“Aplikasi SIPD ini modelnya beda. Jadi semua pejabat di daerah, terutama pejabat keuangan maupun bendahara, wajib tahu dan mampu mengaplikasikan. Makanya, saya hadirkan semua peserta dari pimpinan OPD sampai bendahara dan operator SIPD ini, dengan tujuan bisa include antara perencanaan keuangan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban keuangan,” tegas mantan Direktur RSUD Jayapura ini.

2022 Harus Dapat Reward

Aloysius menjelaskan, mulai tahun 2022, semua kabupaten/kota di Papua akan berlomba-lomba meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini terkait Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dimana turunannya  PP 106 yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten, dan PP 107 tentang pembagian alokasi dana Otsus yang ditransfer dari pusat ke kabupaten/kota.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, drg. Aloysius Giyai, M.Kes

“Pemerintah kabupaten/kota mungkin hari ini bangga, bahwa mulai 2022 ada kenaikan anggaran Otsus yang signifikan dibandingkan pada Otsus jilid I. Tetapi kenaikan anggaran ini, di dalamnya juga menanggung tanggung jawab yang besar. Sebab ke depan akan ditingkatkan juga sistem audit dan evaluasi yang ketat,” urainya.

Ia mengatakan, bagi pemerintah daerah di kabupaten/kota di Papua yang tidak mampu mengelola anggaran Otsus di tahun anggaran 2022, maka daerah bersangkutan akan diberi sanksi tidak akan mendapat dana Otsus di tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan hanya menggunakan dana SILPA.

“Sanksi ini tentu sangat berat. Tetapi bagi baiknya ialah ada reward. Bagi kabupaten/kota yang mampu menyerap dana dengan sistem aplikasi SIPD dan menghasilkan kinerja keuangan yang bagus selama tahun 2022, maka dana Otsus-nya di tahun 2023 akan dinaikkan. Karena itu, sebagai Ketua TAPD,  wajib hukumnya seluruh jajaran saya, mengetahui, menguasai, mengaplikasikan SIPD dan dapat mempertanggung jawabkan keuangan daerah di setiap OPD. Kita di Pegubin harus mampu dapat reward ini,” tuturnya.

Plt. Sekda Aloysius saat diwawancarai wartawan.

Aloysius yang dilantik menjadi Plt. Sekda Pegubin sejak 25 Oktober itu telah bertekad untuk membenahi sistem birokrasi dan keuangan yang carut marut dari pemerintahan sebelumnya, dan bertekad untuk meraih prestasi.

“Tidak muluk-muluk, saya target tahun 2023, kita target harus raih WTP, LAKIP dan SAKIP juga harus terbaik. Kita punya seorang kepala daerah yang visioner, harus kita dukung dengan kinerja yang benar,” tegas Aloysius.

Sementara itu Plt. Kepala BPKAD Pegunungan Bintang,Martinus Agapa mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No 77 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi turunannya telah mewajibkan penggunaan aplikasi SIPD bagi pengelolaan keuangan di semua daerah. Oleh karena itu, mau tidak mau, mulai 2022 aplikasi ini harus dijalankan di Pegubin.

Plt Kepala BPKAD Pegunungan Bintang, Martinus Agapa.

“Jadi Bimtek kali ini kami fokus pada aplikasi SIPD. Selama ini, penerapan SIPD di Pegunungan Bintang terkendala oleh dua faktor. Pertama, masalah jaringan internet yang masih sangat lambat di Kota Oksibil. Kedua, soal SDM kami di bagian keuangan di seluruh OPD yang memang belum menguasai aplikasi ini. Kami bersyukur, saat ini sudah punya Sekda Aloysius yang luar biasa, maka kami siap benahi betul-betul kemampuan orang keuangan di semua OPD agar mereka mengerti dan menggunakan aplikasi SIPD iniq,” kata Agapa.

Ia berharap, dengan Bimtek SIPD ini, baik kepala OPD, PPK maupun para bendahara benar-benar memahami ilmu yang diberikan para pemateri sehingga saat kembali di Pegunungan Bintang bisa diterapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan di setiap OPD.

“Intinya, dengan Bimtek ini, tahun depan, mau tidak mau, suka tidak suka, kami siap terapkan aplikasi SIPD di Pegunungan Bintang,” tegas Agapa. (Gusty Masan Raya)

Bupati Spey Bidana Komitmen Berdayakan SDM Pegubin Lewat Pendidikan dan Pemerintahan

Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Spey Yan Bidana, ST.M.Si saat memberikan arahan pada evaluasi APBD Perubahan 2021 di Aston Hotel Jayapura, Jumat (12/11/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Spey Yan Bidana, ST.M.Si  berkomitmen untuk memberdayakan orang asli Pegubin, terutama melalui sektor pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Sebab saat ini, generasi Bumi Okmin, baik lulusan perguruan tinggi maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sangat banyak.

Di sela-sela Rapat Evaluasi APBD Perubahan 2021 di Hotel Aston Jayapura, Jumat (12/11/2021),  Bupati Spey mengatakan, kehadiran Universitas Okmin di Oksibil sejak 17 Agustus 2021 lalu adalah salah satu upaya dirinya membuka paradigma baru dalam  pendidikan, ekonomi dan sosial budaya di Papua.

Kampus Universitas Okmin di Oksibin (foto: Okmin TV)

Menurut Spey Bidana, selama 20 tahun berjalannya Otonomi Khusus (Otsus), kebijakan pendidikan di Papua dengan mengirim anak-anak Papua untuk studi atau kuliah di luar Papua, khususnya di Jawa dan Sulawesi harus diubah. Sebab hal itu berdampak pada aspek anggaran atau ekonomi daerah maupun sosial budaya bagi anak-anak.

“Saya hitung, mahasiswa kita dari Pegunungan Bintang yang kuliah di Jawa saja makan anggaran sampai Rp 15 miliar setiap tahun. Yang untung ya mereka yang di Jakarta, Yogya, Semarang dan lain-lain yang jadi kota studi. Ini harus kita ubah agar uang kita tetap berputar di Papua dan dari luar Papua,” ujar Bupati Spey.

Aspek lain ialah dengan menghadirkan fasilitas dan sistem pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal di Papua, anak-anak Papua yang studi bisa tetap berakar dalam tradisi luhur budayanya. Oleh karena itu, sejak awal tahun, Pemda Pegunungan Bintang telah bekerjasama dengan Yayasan Alirena di Bogor yang dikelola Mr. Eng Go, MBA.

“Dengan hadirnya Universitas Okmin dan sekolah unggulan bekerjasama dengan Yayasan Alirena, kami ingin memberdayakan SDM lokal di Pegunungan Bintang. Kami catat, kita punya anak-anak ada kurang lebih 3.000-an output perguruan tinggi. Kami hadirkan Universitas Okmin itu juga agar mereka jadi dosen dan guru di sana. Kami akan menyurati kepada tiap kabupaten di Papua, minimal tiap tahun kirim 10 orang untuk kuliah di Okmin,” tegas Bupati Spey.

Sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkab Pegunungan Bintang yang diisi oleh para putra daerah.

Sementara itu, di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), Spey juga menilai Pegunungan Bintang alami tengah surplus SDM. Saat ini, 95 persen pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah orang asli Papua Negeri Okmin. Karena kelebihan, ia bahkan membentuk tujuh (7) OPD baru untuk mengakomodir dan memberi kesempatan kepada putra-putri daerah setempat berkarir sebagai birokrat.

“Kami dorong agar nanti ASN dari Pegunungan Bintang juga sebagian duduk di Provinsi Papua, minimal jadi Kepala Bidang. Supaya selain karir mereka juga naik, garis koordinasi dalam hal perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan kita di kabupaten juga lebih mudah. Teman-teman di Bappeda bisa sampaikan ini ke Gubernur, kami 8 tahun tidak dapat apa-apa, semoga bisa angkat anak-anak kami duduk di birokrasi provinsi,” ujar mantan Kepala Bappeda Pegubin ini.

Spey mengakui bahwa semua yang duduk di kabinetnya masih perlu ditempa dan harus banyak belajar. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka, Pemda Pegubin sudah menganggarkan di APBD Perubahan 2021 dengan mengagendakan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Perencanaan Program pada awal Desember 2021 nanti.

Sekda Pegubin Aloysius Giyai bersama anak-anak Kampung Bulangkop, Distrik Okaom – Baca Juga: kapan pencairan BSU Tahap ke-5 

“SDM Pegunungan Bintang dalam lima tahun lalu itu kocar kacir. Setelah saya masuk, saya buat perubahan, angkat 95 persen itu orang asli Papua. Ini dalam rangka pemberdayaan, jadi dengan hadirnya Sekda Aloysius yang sudah punya track record bagus di di bidang pemerintahan, bisa menjadi energi baru agar tercipta budaya dan pola kerja baru,” tutur Spey.

Kasubid Pemerintahan Umum dan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua, Eddy Way, S.Sos mengapresiasi kolaborasi yang baik antara Bupati dan Sekda untuk membangun Pegunungan Bintang. Secara khusus, ia mengapresiasi pengangkatan pimpinan OPD yang 90 persen adalah orang asli  Pegunungan Bintang.

Kasubid Pemerintahan Umum dan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua, Eddy Way, S.Sos

“Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Spey Bidana ini menjadi resonansi bagi bupati lain di Papua dan Papua Baru. Sebab itulah roh Otsus untuk memberdayakan Orang Asli Papua. Saya hanya mau pesan, orang baru atau lama tidak masalah, yang penting mau belajar. Kami di Provinsi Papua siap membantu,” tegas Eddy. (Gusty Masan Raya)

Bupati Spey: Penataan Batas Wilayah Pegubin-Keerom Untuk Kepentingan Masyarakat

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST.M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Pegubin drg. Aloysius Giyai, M.Kes foto bersama Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut.MUP di Hotel Grande, Arso 2, Keerom, Kamis (11/11/2021).

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Spey Yan Bidana, ST.M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Pegubin drg. Aloysius Giyai, M.Kes beserta sejumlah pimpinan OPD bertemu dengan Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut.MUP di Hotel Grande, Arso 2, Keerom, Kamis (11/11/2021) guna membahas batas wilayah di kedua kabupaten itu.

Bupati Spey Bidana mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dengan batas wilayah antara Pegunungan Bintang dan Keerom. Sebab masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan itu adalah orang-orang yang sama yang sering berpindah di kedua kabupaten ini.

Kendati demikian, hal ini penting dibahas dalam rangka kepastian hukum, tertib administasi kependudukan, kepastian pelayanan pemerintahan, dan terutama menyangkut hak-hak mereka yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana didampingi Plt. Sekda Pegubin Aloysius Giyai saat menjawab wartawan.

“Masyarakat yang sama, bikin kampung di Kabupaten Keerom, bikin juga di Pegunungan Bintang seperti di Distrik Jefta. Selama ini mereka berpindah-pindah. Ini yang kami mau kendalikan dengan batas wilayah yang jelas,” kata Bupati Spey didampingi Plt. Sekda Aloysius Giyai usai pertemuan saat menjawab wartawan.

Oleh karena itu, kata Bupati Spey, tujuan ia dan Plt. Sekda Pegubin bersama beberapa kepala OPD terkait bertemu dengan Bupati Keerom agar dilakukan kesepakatan bersama kedua pemerintah daerah dengan mengedepankan kekeluargaan.

“Pertemuan kami hari ini, keputusannya belum disepakati soal batas wilayah. Tetapi minggu depan akan disepakati bersama, sehingga ketika batas wilayah sudah jelas, aset dari Kabupaten Pegunungan Bintang bisa kita serahkan ke Kabupaten Keerom. Begitu pula dari Kabupaten Keerom bisa serahkan ke Kabupaten pegunungan,” tegas Spey yang juga mantan Kepala Bappeda Pegubin ini.

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana bersama Plt. Sekda Pegubin Aloysius Giyai dan Bupati Keerom Piter Gusbager.

Menurut Spey, hal penting yang ingin dicapai dalam pembahasan batas wilayah ini adalah pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah perbatasan secara pasti, terutama bantuan dari pemerintah daerah dapat diperoleh masyarakat dari kabupaten yang menaunginya secara hukum. Selain itu, juga menghindari dobelnya penerimaan bantuan akibat pola hidup masyarakat sering berpindah-pindah.

“Jadi ada yang mendapat bantuan dari Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Dana Desa, tetapi dari Kabupaten Keerom juga dia dapat. Ini yang perlu kita kendalikan. Kita ingin buat batas wilayah yang jelas agar tidak tumpang tindih. Dan dalam batas wilayah tersebut tidak ada keributan dari masyarakat karena baik yang ada di Keerom maupun Pegunungan Bintang adalah keluarga,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager  mengatakan, kesepakatan untuk menata batas wilayah ini tidak hanya sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri tentang verifikasi kampung, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat setempat untuk kepentingan daerah masing-masing, baik Pegunungan Bintang maupun Keerom.

Suasana pertemuan kedua bupati membahas batas wilayah.

“Sisi kekeluargaan atau kekerabatan dari masing-masing wilayah juga tetap kita perhatikan sehingga tidak ada persoalan. Kalaupun ada wilayah yang kami sepakati untuk masuk di Kabupaten Pegunungan Bintang, ini tidak menjadi masalah. Kita lihat juga baik Pegunungan Bintang dan Kabupaten Keerom sama-sama memiliki komitmen terkait hal ini,” kata Piter Gusbager.

Menurut Piter, rencananya ia bersama staf terkait akan menjadwalkan pada Jumat depan untuk segera menata batas wilayah tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

“Dengan penataan ini juga agar bantuan yang diberikan ke depan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Dan  jangan sampai jadi temuan karena masyarakat yang sama menerima dobel, ini yang kita jaga,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)

Kuasa Hukum: “Walau Kalah di PTUN, Jabatan Sekda dan Kepala Dinas Hak Prerogatif Bupati Pegubin”

Kuasa Hukum Bupati Pegunungan Bintang Aloysius Renwarin, SH.MH bersama rekannya Heribertus Semu, SH saat memberikan keterangan pers, Minggu (17/10/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Polemik pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua dan Kepala Dinas Kesehatan setempat pada 8 Maret 2021 yang berujung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, akhirnya mencapai titik terang.

Pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Selasa, 28 September 2021, majelis hakim menyatakan menerima gugatan mantan Sekda Pegubin, Iriando FX. Dien, SH.M.Si dalam perkara nomor 24/G/2021/PTUN.JPR yang dimulai sejak 8 Juni 2021 hingga 28 September 2021.

Dalam amar putusannya, PTUN mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan  Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.45/821.2/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang pemberhentian dari jabatan struktural atas nama Iriando F.X. Dien, SH.M.Si.

Selain itu, memerintahkan Bupati Pegubin selaku tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang atau dalam jabatan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada mantan Kepala Dinas Kesehatan Pegubin, Yeremias Tapyor dalam gugatan perkara nomor 27/G/2021/PTUN.JPR. Berdasarkan hasil persidangan di PTUN Jayapura tertanggal 27 September 2021, majelis hakim menerima gugatan penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.45/821/2/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang pemberhentian dari jabatan struktural sepanjang lampiran nomor urut 2 (dua) atas nama Jeremias Tapyor, S.KM.

Menanggapi putusan ini, Aloysius Renwarin, SH.MH selaku kuasa hukum Bupati Pegubin Spey Yan Bidana, ST,M.Si mengatakan bahwa soal dikembalikannya status kedua penggugat kepada jabatan sebelumnya sebagai sekretaris daerah maupun kepala dinas adalah hak prerogatifnya Bupati.

“Sebagai kuasa hukum Bupati Pegunungan Bintang, kami memang menerima keputusan ini, tidak banding. Tetapi Soal keputusan PTUN yang meminta Iriando dan Yeremias untuk dikembalikan sebagai Sekda maupun Kepala Dinas Kesehatan, itu kewenangan ada pada bupati. Entah bupati mau pakai mereka lagi atau tidak, seratus persen otoritas ada di tangan bupati,” kata  Aloysius Renwarin didampingi rekannya Heribertus Semu, SH di kantornya, Minggu (17/10/2021).

Menurut Aloysius, pertimbangan majelis hakim PTUN Jayapura hingga mengabulkan tuntutan penggugat adalah karena penonaktifan keduanya tidak didahului dengan surat peringatan sebelumnya oleh bupati. Tetapi Aloysius menegaskan bahwa ada alasan prinsipil yang membuat Bupati Pegubin mengambil langkah mencopot keduanya yaitu soal dispilin kerja dan profesionalisme sebagai ASN yang dinilai sangat rendah.

“Bukti absensi sudah kita masukkan di PTUN juga saat persidangan bahwa mereka dua lebih banyak bekerja dari Jayapura, tidak berada di Pegunungan Bintang. Selama jadi Sekda maupun sebagai kepala keuangan, Iriando jarang berada di tempat alias di Pegunungan Bintang. Dia lebih banyak di Kota Jayapura dan memerintah dari jauh tanpa alasan jelas. Padahal Pegubin ini zona hijau Covid, yang artinya tak perlu ada WFH atau Work From Home seperti kabupaten lain yang zona merah,” kata advokat kelahiran Kokonao, Mimika ini.

Hal yang sama juga terjadi pada Yeremias Tapyor. Ia juga jarang berada di tempat dan beberapa catatan terkait pelaksanaan kegiatan di Pegubin. Dia juga bersama-sama Iriando, sudah mendapat gelombang protes ASN dan demonstrasi  masyarakat pada Oktober 2020.

“Jadi alasan Pak Bupati sangat kuat. Dia butuh orang yang betul-betul bekerja, berada di tempat secara professional untuk mendukung kinerjanya. Apalagi sesuai amanat Menpan RB, para kepala daerah punya wewenang untuk mengganti sekda yang tidak bekerja profesional dan melanggar aturan kapan saja,” tegasnya.

 

Bupati Butuh Pembantu Profesional

Menurut Aloysius Renwarin, Kabupaten Pegunungan Bintang di bawah kepemimpinan Bupati Spey Bidana dan Wakil Bupati Piter Kalakmabin pada enam bulan kepemimpinan mereka sedang mengalami kemajuan. Hal itu terbukti pada masa 100 kerja, keduanya membuat beberapa program terobosan yang populis.

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Bidana dan Wakil Bupati Piter Kalakmabin

 

Mulai dari membangun beberapa insfrastruktur jalan darat di beberapa distrik penghubung dengan mengirim 8 alat berat ke Pegubin, membuka sekolah khusus tingkat SD dan SMP dengan kurikulum pendidikan berbasis budaya dan alam bekerjasama dengan Yayasan Alirena Bogor sebagai pendamping, dan membuka Universitas Okmin di Oksibil yang telah resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 344/E/O/2021 tertanggal 17 Agustus 2021 tentang Izin Pendirian Universitas Okmin Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Okmin Papua.

“Bupati dan wakil bupati Pegubin sudah buat terobosan bagus. Itu artinya, mereka punya cita-cita membangun daerahnya. Dan itu harus didukung oleh pejabat ASN selaku pembantu seperti Sekda dan kepala dinas yang benar-benar bekerja serius dan disipin mewujudkan visi misi mereka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pegubin. Yang kerja tidak disiplin pasti dicopot,” kata Aloysius.

Ia menegaskan, roda pemerintahan di Pegubin saat ini sudah berjalan normal. Kantor-kantor pemerintah yang dulu banyak tidak beroperasi di saat Pilkada akhir 2020, kini sudah aktif melayani masyarakat. Demikian pun aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kemasyarakatan sudah berjalan baik.

“Saat ini Bupati sedang melakukan lelang jabatan untuk pejabat eselon II  dan Sekda di Pegunungan Bintang untuk membantu kabinetnya untuk bekerja membangun perubahan di Pegunungan Bintang,” katanya. (Gusty Masan Raya)