Masyarakat Flobamora di Papua Apresiasi Hadirnya Gereja GIDI di Kupang

Carolus Bolly, SE.MM saat memberi keterangan kepada wartawan di Kupang, Sabtu (12/02/2022)

 

KUPANG (PB.COM)—Pengurus Ikatan Keluarga Flobamora (IKF), paguyuban masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) di Provinsi Papua, Carolus Kia Kelen Bolly, SE.MM menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas ditahbiskannya Gedung Gereja GIDI Jemat Bless Kupang, Sabtu (12/2/2022).

“Walaupun Gereja GIDI Jemaat Bless terletak di Kota Kupang. Tetapi kami atas nama keluarga besar Flobamora menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak SH.M.Si dan 59 kepala kampung yang sudah menyumbangkan pembangunan gereja ini sampai selesai di Kota Kupang,” kata Carolus kepada wartawan di sela-sela acara pentahbisan gereja itu di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kupang.

Atas nama Ketua IKF Papua, H. Soleman Hamzah bersama seluruh pengurus dan segenap masyarakat Flobamora di Provinsi Papua, Carolus menyampaikan rasa bangganya akan karya pelayanan GIDI yang bisa menjangkau wilayah NTT dan membangun gedung gereja nan megah. Menurut Carolus, ini merupakan sebuah penghargaan dan pemberian yang tidak terhingga bagi semua warga NTT.

“Untuk itu sudah sepatutnya kami mengucapkan terima kasih Pak Bupati Ricky dan seluruh jajaran kepala kampung. Semoga dengan pembangunan gereja di Kota Kupang ini akan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kepala daerah yang ada di NTT untuk lebih memperhatikan dan giat membangun keimanan umat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.

Tampak gedung Gereja GIDI Jemaat Bless Kupang di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Sebab, kata pria asal Adonara ini, apa yang dilakukan Bupati Mamberamo Tengah adalah teladan yang baik buat pemerintah yang ada di NTT, Papua dan Indonesia untuk senantiasa memperhatikan lembaga agama sebagai mitra pemerintah dalam membangun manusia.

Sementara itu Badan Pekerja Pusat Gereja Injili di Indonesia Pdt. Niton Kobak menyampakan terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas peresmian gedung Gereja GIDI Bless di Kupang. Dan semua itu tak lain berkat kebaikan Bupati Ricky Ham Pagawak yang memiliki hati besar dalam rangka perayaan HUT GIDI ke 59.

“Dia memberikan satu persembahan yang sangat luar biasa bagi Tuhan dan juga organisasi Gereja GIDI di Indonesia. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan dan juga Pak Bupati sebagai kader GIDI. Tanpa didorong oleh kami, beliau melakukan dengan hati demi pelayanan ini. Karena dia dilahirkan, dibesarkan dan hidup dari gereja ini,” tutur Pendeta Kobak. (Gusty Masan Raya/Josemaria)

Bupati Jayawijaya: Ini Sejarah, Kirab Api PON Tiba di Wamena

Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua saat menyalakan Api PON kedalam tungku setelah Api PON tiba di Wamena (Foto : Ronald Manurung)

WAMENA (PB.COM)-Kirab Api PON XX Papua 2021  tiba dan bermalam di Pegunungan Tengah Papua tepatnya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (29/9/2021) sekitar pukul 11.10 WIT. Sebelumnya, kirab api PON ini dilepas dari Sorong melewati Biak, dan Mimika, untuk selanjutnya dibawa ke Merauke dan Jayapura.

Sejarah ini akan tercatatkan didalam hati semua masyarakat Pegunungan Tengah Papua karena iven bergengsi empat tahunan di Indonesia (PON XX) itu bisa menggoreskan kenangan  sejarah di hati mayarakat dengan menyaksikan arak-arakan jalannya Api PON XX.

Diketahui Api PON sebelumnya diterbangkan dari Sorong, Papua Barat menuju Kota Karang Biak, Papua kemudian lanjut ke Kota Timika, Kabupaten Mimika dan tiba di Lembah Baliem Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Masyarakat Jayawijaya tampak antusias. mereka  berdiri di pinggir jalan disepanjang rute arak-arakan untuk menyaksikan kedatangan Api PON XX yang dibawa oleh empat mantan atlet asal Papua yaitu Benny Elopere mantan atlet Tinju profesional era tahun 1999. Kemudian Yan Yogobi mantan atlet Atletik, Pere Perlina Karoba mantan nasional atlet Dayung dan Hermawan Susanto mantan atlet nasional bulu tangkis.

Bupati Jayawijaya, John R Banua mengatakan, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya menyambut kedatangan Kirab Api PON yang dibawa oleh empat orang mantan atlet nasional asal Wamena serta pasukan TNI/Polri.

“Pemerintah dan masyarakat Jayawijaya sangat antusias dalam menyambut kedatangan Kirab Api PON XX melalui persiapan guna mensukseskan kegiatan PON XX Papua 2021,” ungkap Bupati.

Tak lupa juga Bupati Jhon Banua menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Jayawijaya yang mewakili kabupaten diwilayah Lapago sehingga Kirab Api PON XX dapat berlangsung di Kota Wamena.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum PB PON XX Papua 2021, Carolus K. Bolly, SE.MM menjelaskan, momentum ini sangat bersejarah karena Kirab Api PON XX Papua 2021 bisa hadir di Pegunungan Tengah Papua.

Menurut Carolus, penetapan Kabupaten Jayawijaya tepatnya Kota Wamena adalah mewakili wilayah Lapago, sekalipun di wilayah itu bukan klaster penyelenggaraan PON, sama seperti Sorong dan Biak.

” Ya Sorong mewakili wilayah adat Bomberai, Kabupaten Biak mewakili wilayah adat Saireri kemudian Kota Timika, Kabupaten Mimika mewakili wilayah adat Mee Pago dan Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya  mewakili wilayah adat Lapogo serta Kabupaten Merauke mewakili wilayah adat Animha. Sedangkan Kabupaten Jayapura mewakili wilayah adat Tanah Tabi,” terangnya.

Ia juga menyampaikan terimakasih atas nama Ketua Umum PB PON dan semua tim kepada pemerintah dan masyarakat Jayawijaya yg penuh antusias dan luar biasa menyambut Kirab Api PON XX Papua 2021.

“Ini momentum bersejarah dan Wamena menjadi perwakilan Lapago. Api PON akan diinapkan di Otonom Wene Hule Hubby Wamena yang kemudian akan diterbangkan menuju Kota Rusa, Merauke,” pungkasnya.  (Humas PON XX 2021/Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Minta DPP Tindak Tegas Subur Sembiring Cs

Plh. Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM dan Bendahara Demokrat Papua Yumin Wonda, S.Sos serta sejumlah pengurus DPD Demokrat Papua saat peresmian Kantor DPD Demokrat Papua, 23 Oktober 2019 lalu.

 

JAYAPURA (PB.COM)— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menindak tegas Subur Sembiring dan siapapun yang merongrong eksistensi partai dengan manuver yang inkonstitusional.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si menegaskan, apa yang dilakukan oleh Subur Sembiring cs adalah tindakan inkonstitusional, tak boleh dibiarkan dan harus diambil sikap tegas terhadapnya.

“Kami minta kepada DPP untuk ambil langkah tegas terhadap Subur Sembiring dan rekan-rekannya yang sudah merongrong kepengurusan yang sah saat ini. Kami minta agar keanggotaannya segera dicabut, karena mereka tidak menghargai hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan sesuai AD/ART Partai Demokrat, yang telah memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum, dan sudah disahkan dengan keputusan Menkumham RI,” kata Ricky kepada wartawan, Rabu (10/10/2020).

Ricky Ham Pagawak yang akrab disapa RHP menuturkan, dirinya selaku Plh. Ketua DPD PD Papua, mewakili seluruh pengurus DPD dan 29 DPC Demokrat di kabupaten/kota di Papua, sangat prihatin dengan tindakan Subur Sembiring cs. Sebab sesungguhnya suara dari DPD dan DPC di Papualah yang terlebih dahulu mendukung dan memilih AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebelum Konggres V itu digelar.

“Pada Rapat Pimpinan Daerah di Jayapura 8-9 Februari 2020 yang dihadiri AHY, secara adat kami sudah serahkan suara bulat kami dalam noken kepada AHY dan memilihnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi karena sesuai aturan dan AD/ARTpemilihan itu dilakukan harus melalui Kongres, maka kami legitimasikan lagi komitmen kami dengan hadir secara keseluruhan dan kembali memilih AHY sebagai Ketua umum,” tegas RHP.

Dalam kesempatan itu, RHP atas nama Ketua DPD Demokrat Papua & Keluarga Besar Partai Demokrat Papua juga berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketua Umum AHY yang juga selaku Ketua Tim Formatur, yang telah memberikan kepercayaan kepada empat kader terbaik Partai Demokrat Papua dalam kepengurusan tingkat DPP.

“Terimakasih dan apresiasi yang tinggi pada pak SBY dan mas AHY yang sudah menempatkan Empat orang kader DPD Papua masuk di pengurus Pusat. Yakni, dua orang dalam kepengurusan organik yakni Willem Wandik sebagai Wakil Ketua dan Rivai Darus sebagai Wakil Sekjen. Serta dua kader kami lainnya dikepengurusan non organik yakni Carolus Bolly sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai dan Libert Kristo Ibo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai,” ujar Bupati Mamberamo Tengah ini.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM usai menyerahkan dukungan suara kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Rapimda Demokrat Papua, 8 Februari 2020.

 

Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM yang juga kini dipercayakan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan DDP Partai Demokrat mengatakan Partai Demokrat adalah partai besar yang memiiki banyak konstiuen dan terus menunjukan eksistensinya sebagai partai Nasionalis-Religius.

“Tentu akan banyak tantangan dan para pihak yang ingin atau sengaja menjatuhkan partai. Salah satunya seperti dilakukan oleh Subur Sembiring cs ini. Oleh karena itu Carolus mempertegas permintaan yang merupakan aspirasi dari seluruh Kader Partai Demokrat Papua, agar kepada yang bersangkutan perlu segera diambil tindakan tegas,” kata Carolus.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Subur Sembiring mengatasnamakan Plt. Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD) melakukan manuver dengan sejumlah tokoh bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dan mempertanyakan tentang Legalitas Formal Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke 5 pada bulan Maret 2020.

“Saya, H. Akbar Yahya Yogerasi selaku Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, disingkat ‘FKPD PD’ menegaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada SK tentang Sdr. Subur Sembiring menjadi Plt. Ketua Umum FKPD PD. Jadi semua sepak terjang yang dilakukan oleh Sdr. Subur Sembiring tentunya ini tidak benar mengatasnamakan FKPD PD karena FKPD terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, dan Pengurus Harian,” tulis Akbar Yahya. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Mengecam Pernyataan HYU Yang Serampangan

Plh. Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (kanan) dan Sekretaris Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM (kiri)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua mengecam keras pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin), Hendrik Yance Udam (HYU), yang menilai Ketua Umum partai berlambang mercy itu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono mencari pangung dan sensasi politik dengan mengeluarkan kritik terhadap Pemerintahan Jokowi dalam penanggulangan Pandemi Covid-19.

Menurut Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si pernyataan HYU di salah satu media daring pada 8 Juni 2020 itu adalah pernyataan yang serampangan, keliru, tidak etis dan sangat melecehkan marwah partai yang bisa menyeretnya ke ranah hukum.

“Anda siapa sehingga menilai pimpinan partai kami demikian? Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya seorang mantan Ketua Barisan Muda Demokrat Papua yang sudah dipecat. Jangan omong sembarang, Anda bisa berhadapan dengan hukum karena faktanya berbeda. Apa yang Anda sudah lakukan bagi Papua dan bangsa ini di saat Pandemi Covid? Partai Demokrat sudah melakukannya dan itu di seluruh Indonesia, berkat SBY dan AHY,” kecam Ricky Ham Pagawak sebagaimana rilis yang diterima media ini, Rabu (10/06/2020) malam.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM usai menyerahkan dukungan suara kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Rapimda Demokrat Papua, 8 Februari 2020.

 

Menurut Ricky, menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk turut serta mencegah, menanggulangi dan mengatasinya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, M.A., M.Sc., M.P.A. sejak awal langsung sigap menyikapinya dengan mengeluarkan instruksi pertama pada bulan Maret 2020 kepada seluruh Kader Partai Demokrat se-Indonesia untuk melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Corona, yang kemudian dilanjutkan dengan instruksi berikutnya pada bulan April 2020 yang isinya adalah Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli & Berbagi.

Gerakan ini, lanjut Ricky, ditindaklanjuti oleh seluruh kader di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah untuk membantu meringankan beban-beban kehidupan masyarakat luas yang sedang dilanda Covid, termasuk DPD Demokrat Provinsi Papua dan sejumlah DPC di kabupaten/kota. Kerja-kerja Partai Demokrat kepada masyarakat luas di Indonesia ini, justru membantu dan menopang Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi pandemi ini.

“Jadi sangat kerdil kalau menyatakan bahwa SBY dan AHY mencari panggung di tengah Pandemi. Penilaian atas kerja-kerja kemanusiaan itu bukan manusia yang menilai. Kerja keras dan keikhlasan Partai Demokrat kepada masyarakat biarlah masyarakat yang langsung merasakannya dan hak Tuhan yang menilainya,” tegas Ricky yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM menegaskan gerakan kepedulian yang dibangun Partai Demokrat kepada masyarakat adalah hal wajar yang juga dilakukan semua elemen organisasi di Indonesia, mulai dari organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan seperti organisasi kepemudaan, organisasi Gereja, Pemuda dan Remaja Masjid, organisasi wanita, organisasi profesi, Majelis Taklim dan lain-lain.

“Semua bahu-membahu memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Apakah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh semua organisasi seperti ini, lantas kita juga menjustifikasi mereka bahwa ini untuk mencari panggung? Tidak! Karena itu, kami minta Saudara HYU harus segera mengklarifikasi dan melakukan permohonan maaf karena telah melecehkan partai dengan penilaian yang keliru,” tegas Carolus.

Menurut Carolus, mengenai sikap Partai Demokrat terhadap kebijakan Pemerintahan Jokowi, justru Partai Demokrat sebagai partai politik tidak boleh tinggal diam menghadapi kebijakan yang dirasa belum pas untuk kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Sebab itu merupakan saran dan kritik yang konstruktif kepada Pemerintah demiki kebaikan bersama.

“Memberi saran, kritik dan masukan pun tidak boleh serta merta dinilai bahwa ini mau menentang Pemerintah. Terlalu kerdil kalau menilai seperti itu. Ini negara demokrasi, semua punya hak yang sama untuk bicara. Tak hanya Demokrat, partai lain pun melakukan. Kritik parpol itu alat kontrol untuk memperkuat Pemerintahan itu sendiri, agar Pemerintah makin kokoh, makin kuat, makin terkontrol dalam menyelenggarakan proses pemerintahan,” kata Carolus yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, seharusnya HYU atau pihak manapun tidak perlu melontarkan tuduhan yang menjurus kepada figur SBY maupun AHY yang saat ini bersama-sama seluruh kadernya di seluruh Indonesia sedang dan terus bekerja untuk kemanusiaan di Indonesia di tengah pandemi ini, bukannya menilainya sebagai aksi mencari panggung.

“Ingat bahwa partai lain dan semua elemen organisasi lain di Indonesia saat ini juga sedang melakukan hal yang sama, yaitu bahu-membahu membantu masyarakat Indonesia yang sedang dilanda Covid-19. Semua yang dilakukan ini justru untuk menopang dan mendukung Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi pandemi di Indonesia,” katanya. (Gusty Masan Raya)

DPD Tegaskan Suksesi Pimpinan Demokrat Papua Masih Lama

Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM

JAYAPURA (PB.COM)-Gong suksesi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua akhir-akhir ini kian bergema. Sejumlah nama pengganti Lukas Enembe, SIP.MH mulai mencuat ke publik. Di antaranya Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si, Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE.M.Si dan Ketua DPR Papua DR. Yunus Wonda.

Kendati demikian, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Bolly, SE.MM menegaskan bahwa agenda Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Ketua DPD Demokrat Papua masih lama.

“Periodisasi Kepemimpinan Pak Lukas ini masih panjang, sampai 2021. Memang kemarin sempat ada wacana untuk Musda terkait kebutuhan organsisasi, tapi DPP melihat belum dipandang perlu untuk dilakukan Musda,” kata Carolus menjawab wartawan di sela-sela peresmian Kantor DPD Demokrat Papua di Kotaraja, Rabu (23/10/2019).

Sementara itu terkait Pilkada 2020 yang digelar secara serentak di 11 kabupaten di Provinsi Papua, Carolus yang juga Ketua Komisi III DPR Papua ini menegaskan bahwa Partai Demokrat Papua tidak akan membuka pendaftaran kepada para bakal calon bupati dan wakil bupati.

“Kita belajar dari pengalaman kali lalu bahwa membuka pendaftaran itu akan mengecewakan banyak orang. Kalau kita membuka kita memberi harapan buat orang. Dia dikejar berkas, persyaratan, tapi nanti ujung-ujungnya ditetapkan orang lain. Demokrat on the track, sebagai partai yang punya pengalaman di Papua, kita punya mata telinga dan punya kader di seluruh daerah yang tahu dah mengerti siapa calon terbaik di daerahnya,” kata Carolus.

Sementara menyoal sejumlah kader Demokrat yang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 membelot dengan mendukung dan memenangkan Caleg dari partai lain, Carolus Bolly menanggapinya santai.

“Perjalanan waktu itu mengukur orang. Dengan adanya kader-kader yang keluar, dia mengukur dirinya sendiri bahwa loyalitas dia terhadap Demokrat ya hanya sampai segitu. Yang keluar tiga atau empat orang, kan kita yang masih bertahan ada banyak,” katanya. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Tolak Usul GMPPD Soal KLB

Wakil Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (kanan) dan Sekretaris Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM (kiri)

JAYAPURA (PB.COM)-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua secara tegas menolak proklamasi Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) pada 13 Juni 2019 untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di tubuh partai berlambang mercy itu.

Penolakan itu tertuang dalam pernyataan sikap DPD Demokrat Papua yang ditandatangani Wakil Ketua DPD Demokrat Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si dan Sekretaris Carolus Bolly, SE.MM, Rabu (19/06/2019) sebagaimana diterima redaksi papuabangkit.com.

“Pertama, walaupun disampaikan dengan gaya bahasa yang cukup santun oleh GMPPD melalui Press Release-nya, menurut kami tetap TIDAK TEPAT untuk disampaikan di tengah-tengah suasana dukacita mendalam yang sedang dialami oleh Bangsa Indonesia, terlebih khusus dalam Keluarga Besar Partai Demokrat Indonesia, atas meninggalnya Ibu yang kami kasihi, hormati dan banggakan : Ibu Negara Hj. Kristiani Herrawati, S.IP (Ibu Ani Yudhoyono) pada tanggal 1 Juni 2019 yang lalu,” tulis Wakil Ketua DPD Demokrat Papua  Ricky Ham Pagawak dalam pernyataan penolakan itu.

Kedua, terhadap pernyataan tentang adanya Pengurus DPP Partai Demokrat yang sering memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jatidiri Partai Demokrat, dan menyikapi hasil Pemilu Tahun 2019 yang dialami oleh Partai Demokrat serta hal-ikhwal lainnya, kata Pagawak, maka sebaiknya dilakukan evaluasi dan koreksi secara komprehensif dan dilakukan secara internal sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

“Terhadap persiapan Silahturahmi Nasional dan ajakan penyiapan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), kami menyatakan TIDAK SETUJU dan MENOLAK dengan tegas rencana pelaksanaan KLB tersebut karena tidak ada urgensinya dan tidak sesuai dengan amanat AD/ART untuk melaksanakan KLB Partai Demokrat saat ini,” tegas Pagawak.

Selain itu, kata Pagawak, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua akan tetap tunduk dan taat serta mendukung sepenuhnya kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sampai berakhirnya masa jabatan sesuai Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

“Demikian Pernyataan Sikap Resmi kami untuk menjadi maklum.
Terima kasih,” tulis Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini.

Surat pernyataan itu dikirim kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Jayapura (sebagai laporan) dan Ketua MPD DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Jayapura. (Gusty Masan Raya)

Rakyat Tolikara Siap Bungkus Suara Untuk 2 Kursi DPR RI Dari Demokrat

 

Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM saat digotong massa simpatisan pada kampanye DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolikara di Lapangan Karubaga, Jumat (12/04/2019).

KARUBAGA (PB.COM)—Puluhan Ribuan massa dan simpatisan Partai Demokrat di Kabupaten Tolikara menyatakan dukungan dan siap membungkus suara untuk menggolkan 2 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Demokrat Papua.

Pernyataan dukungan itu terungkap dalam kampanye akbar yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolikara di Lapangan Karubaga, Jumat (12/04/2019).

Puluhan ribu massa dan simpatisan Demokrat yang datang dari berbagai distrik membanjiri tempat kampanye. Pada kesempatan itu, sejumlah calon anggota DPRD Tolikara dan calon DPR Papua hadir. Turut serta, dua Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat yakni Willem Wandik, S.Sos dan Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM yang didukung tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE.M.Si dalam orasinya memyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh simpatisan Partai Demokrat yang hadir memenuhi Lapangan Karubaga.

Pada kesempatan itu, Usman juga menyatakan secara terang-terangan bahwa masyarakat Tolikara sepakat membungkus suara untuk 2 calon DPR RI dari Demokrat yakni Willem Wandik dan Carolus Kia Kelen Boli pada pemilihan calon legislatif 17 April mendatang. Alasannya, kata Usman, keduanya dianggap mampu dan tepat menjadi penyambung aspirasi rakyat Papua di Senayan selama lima tahun ke depan.

Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Willem Wandik, S.Sos saat digotong massa simpatisan pada kampanye DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolikara di Lapangan Karubaga, Jumat (12/04/2019).

“Di depan kita ini ada dua kader terbaik Partai Demokrat. Ada bapak Willlem Wandik dan bapak Carolus Boli. Mereka berdua kita dukung untuk duduk di DPR RI karena mereka adalah putra terbaik Papua dan Demokrat,” kata Usman yang juga juga Bupati Tolikara periode kedua ini disusul teriak gemuruh khas Pegunungan Tengah Papua.

Sementara itu, Sekertaris Umum DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM dalam orasi politiknya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Tolikara yang selama ini telah memberikan dukungan suara bagi kader-kader terbaik Partai Demokrat Papua.

“Saya ucapkan apresiasi yang besar bagi seluruh warga Tolikara karena selama ini, bapa ibu sekalian terus memberikan dukungan bagi kader Partai Demokrat di Papua, baik bagi Gubernur Lukas Enambe maupun kepada Bupati Usman Wanimbo, sehingga mereka berdua bisa mencapai dua periode kepempimpinan mereka,” ujar Carolus.

Menurut Carolus, keinginannya untuk maju ke Senayan karena nuraninya terpanggil untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Papua yang lebih luas dan kompleks di parlemen Pusat.

“Jika terpilih nanti, saya berharap, kami 10 orang yang berhasil dipilih oleh rakyat Papua, benar-benar kompak saat berada di Senayan untuk sama-sama bersuara memperjuangkan kepentingan Papua. Dalam sudut pandang saya, masalah hanya satu itu saja yaitu belum kompak. Jangan seperti saat RUU Otsus Plus, ada yang dukung, ada yang malah berusaha menjegal, ini tidak baik bagi kepentingan rakyat Papua,” ujar Carolus.

Carolus yang juga menjabat Ketua Komisi III DPR Papua saat ini mengatakan beberapa hal yang akan menjadi agenda perjuangannya jika terpilih nanti ialah mendorong dan mengawal terus Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota) untuk terus fokus membangun infrastrukur guna menciptakan konektivitas antardaerah. Selain itu, persoalan berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tersisa dua tahun lagi, juga harus segera dibicarakan bersama Pemerintah Pusat dan harus tetap dipertahankan, sekalipun nama atau formulanya berbeda.

“Saya bukan siapa-siapa di atas tanah ini. Saya hanya bagian terkecil dari anak negeri ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa memohon dan meminta dukungan suara dan doa dari seluruh rakyat Papua kepada saya. Kalau rakyat Papua berkenan memberikan suaranya kepada saya, saya berterima kasih banyak. Karena saya sadar benar dan tahu  bahwa suara yang ada di Papua ini adalah suara yang bernyawa. Suara itu harus direstui oleh tanah, alam dan negeri Papua ini dan terutama oleh Tuhan yang Maha Kuasa,” kata Carolus.

Dalam kampanye tersebut, selain diwarnai dengan pesta bakar batu, Ketua DPC Partai Demokrat Tolikara, Usman G. Wanimbo juga berkesempatan memperkenalkan satu persatu calon anggota legislatif dari Partai Demokrat yang hadir, baik Caleg  DPR RI, DPR Papua dan DPRD Tolikara. (Nugie/Gusty Masan Raya)

 

Bincang-Bincang Dengan Caleg DPR RI Dapil Papua Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM (2)

Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM saat bersama masyarakat di Yalimo, awal April 2019 lalu.

Siap Berjuang Kawal Pembangunan Infrastruktur dan Pertahankan Dana Otsus Papua

Perhelatan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tinggal menghitung hari. Sebanyak 137 Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI ) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua akan memperebutkan 10 kursi pada 17 April 2019 mendatang.  Salah satu Caleg yang ikut dalam pertarungan ini ialah CAROLUS KIA KELEN BOLI, SE.MM dari Partai Demokrat Nomor Urut 5.

Sosok Carolus memang tidak asing di kancah politik Papua. Tugas dan perannya di DPD Partai Demokrat Papua selama belasan tahun ini sangat vital. Ia pernah mendampingi Lukas Enembe, SIP.MH, Gubernur Papua saat ini, menjadi Wakil Ketua I DPD Demokrat merangkap Pelaksana Harian DPD. Di dua periode belakangan, ia juga menjadi Sekretaris Umum DPD Demokrat Papua sambil bekerja mengawal aspirasi rakyat di DPR Papua selama 2009-2019 dan memimpin Komisi III yang membidangi Anggaran.

Lalu apa yang menjadi alasan dan visi misi apa yang dibawa Carolus hingga memilih bertarung menuju Senayan? Simak bincang-bincang Pemimpin Redaksi papuabangkit.com, Gusty Masan Raya dengan lelaki yang akrab dikenal Carolus Bolly ini di kediamannya, Kamis malam, 11 April 2019.

Menurut pengamatan Anda, kebutuhan rakyat Papua hari ini yang paling pertama dan utama untuk diperjuangkan di Senayan oleh DPR RI itu apa?

Infrastruktur. Pemerintah harus fokus menyelesaikan infrastruktur yang menjadi urat nadi utama. Kebutuhan pembangunan lain tetap penting, tetapi infrastruktur kita taruh di depan. Dengan infrastruktur jalan misalnya, titik-titik simpul di semua wilayah ini terhubung. Misalnya Jayapura-Wamena yang sudah tembus sekarang ini. Bagaimana jalan Jayapura-Wamena itu kelak bisa diaspal, kalau dalam periode ini kita tidak mampu paling lama periode depan harus kita selesaikan supaya jangan tertinggal lagi seperti yang ditinggalkan oleh Rezim Orde Baru. Konektivitas antardaerah juga kita fokuskan di wilayah Selatan yakni Merauke-Bovendigoel yang hingga kini masih sangat parah. Selain itu, juga infrastruktur jalan yang menghubungkan di wilayah Pegunungan Tengah dari Puncak Jaya ke Puncak dan dari Puncak ke Enarotali. Tinggal sedikit lagi dari Nabire sampai ke Paniai.

Ruas jalan Jayapura-Wamena yang tengah dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Mengapa infrastruktur ini penting? Tanpa mengabaikan kebutuhan yang lain maka kalau semua infrastruktur ini bisa terhubung, kita berharap dialah yang akan menjadi daya dorong, daya angkat, daya ungkit untuk kebutuhan pembangunan yang lain. Karena kita mau bangun bidang kesehatan perlu ada mobilitas peralatan di bidang kesehatan, mobilitas manusianya apakah itu dokter, pegawai, dan lain-lain. Juga bidang pendidikan. Bagaimana kita mau bangun pendidikan kalau infrastruktur kita tidak terhubung? Nah, sekali lagi untuk itu bisa terwujud maka semua yang akan terpilih ke Senayan harus kompak memperjuangkan ini!

Tetapi keamanan selalu menjadi persoalan pembangunan di Papua?

Nah, ini paradigm keliru yang membuat Papua tidak maju. Yang membuat tidak aman itu kita sendiri. Buktinya? Provinsi Papua yang dulu induknya hanya 9 kabupaten, setelah kita mekarkan Kabupaten Puncak Jaya, daerah itu jadi hidup. Demikian pun Lanny Jaya, Mamberamo, Tolikara  dan Nduga dan lain-lain. Semua akses geografi dibuka dan pembangunan berjalan bagus. Faktanya hari ini kita sudah bisa membangun. Walaupun, belum sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat Papua. Semua kabupaten ini menjadi rumah tinggal bagi seluruh orang Indonesia. Semua hidup damai berdampingan untuk membangun daerah.

Saya akan hentikan paradigm keliru ini. Saya dengan suara saya berjuang di Senayan agar Pemerintah Pusat tidak menjadikan paradigma keamanan yang keliru untuk tidak membangun di Papua. Semua orang yang ada di Papua, hidup damai dan tentram. Yang bikin kacau itu kita sendiri. Bagaimana kita tidak kacau, ya mari kita duduk sama-sama, saling menghargai dan menghormati. Yang harus terus dilakukan adalah giat terus memperluas pembangunan itu dengan selalu mengajak dan melibatkan rakyat Papua. Kuncinya ada di situ. Papua aman kok.

Carolus bersama salah seorang pilot pesawat perintis yang melayani pedalaman Papua.

Soal lain adalah kebijakan satu harga dari Presiden Jokowi seperti BBM yang dalam perjalanan belum terealisasi di Papua. Apa pendapat Anda?

Masalah ini kompleks, penyebabnya banyak! Semua orang harus merasa bahwa dia harus memiliki hati yang tulus untuk membangun Papua. Selama dia hanya memikirkan untung rugi, kebijakan itu tak akan tercapai. Jika ada pihak yang ikhlas atau tulus membangun Papua, dia harus membangun Papua dengan gaya misionaris.  Kita ingin orang yang hidup di Papua, gaya membangun Papua adalah bergaya misionaris.

Presiden boleh datang menetapkan satu harga, tetapi karena orang-orang yang berkiprah di situ hanya bicara untung, tentu akan kembal lagi. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan finansial tidak cukup untuk membangun Papua. Butuh perasaan, hati, dan pikiran  yang tulus dan ikhlas membangun Papua agar negeri ini maju. Itu yang telah dilakukan para misionaris yang meletakan peradaban bagi Papua. Kita butuh jiwa-jiwa misionaris untuk membangun Papua.

Bersama Masyarakat Biak Numfor pada Maret 2019 lalu.

Artinya, ada benang merah antara paradigma keamanan, infrastruktur, dan tingkat kemahalan dengan Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil di Papua?

Ya itu! Penyebabnya ya pada paradigma keamanan dan tingkat kemahalan. Tingkat kemahalan terjadi karena belum meratanya pembangunan infrastruktur yang tidak terkoneksi antardaerah yang membuat belum banyak investor yang masuk berinvestasi di daerah-daerah. Di sisi lain, paradigma keamanan yang keliru memicu rasa takut para investor. Kita mendengar Gubernur Lukas Enembe bercerita sepulangnya dari kunjugannya tahun lalu bahwa investor Cina banyak berinvestasi di PNG. Kenapa? Ya karena investornya merasa aman di PNG. Jadi yang paling utama adalah infrastruktur sebagai obat untuk menekan harga. Infrastruktur harus diutamakan akan membangun konektivitas antardaerah, memacu pertumbuhan ekonomi, dan geliat mobilitas orang dan barang.

Akhir-akhir ini, ada wacana pemekaran Provinsi di Papua, baik Provinsi Tabi, Papua Tengah dan Papua Selatan. Apa itu menjadi bagian perjuangan kelak di Senayan?

Jika pemekaran provinsi itu menjadi kebutuhan rakyat, ya kita dukung karena itu baik bagi Papua ke depan. Yang penting 10 anggota DPR RI harus kompak untuk sama-sama mendukung aspirasi itu. Selama ini yang terjadi, aspirasi ini gagal karena yang satu berjuang untuk jadi dan yang lain berusaha menjegalnya agar tidak jadi. Otsus Plus juga begitu. Yang lain berjuang untuk jadi, yang lain berjuang untuk tidak jadi. Intinya, jika pemekaran itu memang benar-benar aspirasi yang menguat dari rakyat Papua maka 10 anggota DPR RI harus kompak memperjuangkan itu.

Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura yang tengah dibangun untuk menunjang PON XX Papua.

 Soal penyelenggaraan PON XX yang tinggal setahun lagi di Papua, apakah Anda optimis bisa sukses terlaksana?

Semua lagi bekerja menuju itu. Saya juga menjadi bagian dari Pengurus Besar PON XX Papua. Saya hanya berharap, semua pihak kompak dan proaktif untuk menyiapkan segala sesuatu dengan baik, mulai dari pemerintah sebagai pionir dengan melibatkan masyarakat dan swasta. Pak Gubernur sudah berhasil memperjuangkan Papua menjadi tuan rumah. Karena itu, tanggung jawab semua pihak, terutama para aparatur di bawahnya untuk proaktif bekerja menuntaskan pekerjaan besar ini, baik merampungkan infrastruktur venue pendukung maupun menyiapkan atlit guna meraih prestasi.

Terakhir, apa harapan Anda kepada rakyat Papua di jelang pemungutan suara 17 April ini?

Saya bukan siapa-siapa di atas tanah ini. Saya hanya bagian terkecil dari anak negeri ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa memohon dan meminta dukungan suara dan doa dari seluruh rakyat Papua kepada saya. Kalau rakyat Papua berkenan memberikan suaranya kepada saya, saya berterima kasih banyak. Kalau pun mereka tidak atau belum berkenan memberikan suaranya, juga tidak apa-apa.

Karena saya sadar benar dan tahu  bahwa suara yang ada di Papua ini adalah suara yang bernyawa. Suara itu harus direstui oleh tanah, alam dan negeri Papua ini dan terutama oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Papua selalu kasih suara dengan keikhlasan dan ketulusan hati mereka. Rakyat Papua memberi suara itu dengan doa. Dengan kesadaran seperti ini, tugas saya hanya meminta dukungan saja, sehingga jika suara itu nanti datang  dan saya bisa masuk ke Senayan, maka saya siap memikul tanggung jawab menjadi orang yang bermakna bagi tanah ini. (Gusty Masan Raya/Habis)

Bincang-Bincang Dengan Caleg DPR RI Dapil Papua Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM (1)

Carolus Kia Boli Kelen, SE.MM, Caleg DPR RI Dapil Papua dari Partai Demokrat Papua.

Legislator Papua di Senayan Harus Kompak Bersuara Perjuangkan Kepentingan Papua

Perhelatan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tinggal menghitung hari. Sebanyak 137 Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI ) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua akan memperebutkan 10 kursi pada 17 April 2019 mendatang.  Salah satu Caleg yang ikut dalam pertarungan ini ialah CAROLUS KIA KELEN BOLI, SE.MM dari Partai Demokrat Nomor Urut 5.

Sosok Carolus memang tidak asing di kancah politik Papua. Tugas dan perannya di DPD Partai Demokrat Papua selama belasan tahun ini sangat vital. Ia pernah mendampingi Lukas Enembe, SIP.MH, Gubernur Papua saat ini, menjadi Wakil Ketua I DPD Demokrat merangkap Pelaksana Harian DPD. Di dua periode belakangan, ia juga menjadi Sekretaris Umum DPD Demokrat Papua sambil bekerja mengawal aspirasi rakyat di DPR Papua selama 2009-2019 dan memimpin Komisi III yang membidangi Anggaran.

Lalu apa yang menjadi alasan dan visi misi apa yang dibawa Carolus hingga memilih bertarung menuju Senayan? Simak bincang-bincang Pemimpin Redaksi papuabangkit.com, Gusty Masan Raya dengan lelaki yang akrab dikenal Carolus Bolly ini di kediamannya, Kamis malam, 11 April 2019.

Sudah dua kali Anda duduk di DPR Papua. Apa alasannya sehingga Pileg kali ini memilih maju ke Senayan menjadi Caleg DPR RI?

Ya, pertama-tama, sudah pasti itu panggilan nurani saya untuk berjuang ke tingkat yang lebih luas bagi rakyat Papua. Sebab kepentingan dan kebutuhan rakyat Papua saat ini sudah berubah jauh lebih kompleks dan luas. Yang kedua, untuk berjuang ke sana itu tidak bisa saya berjuang secara sendiri-sendiri. Jika terpilih nanti, saya berharap, kami 10 orang yang berhasil dipilih oleh rakyat Papua, benar-benar kompak saat berada di Senayan untuk sama-sama bersuara memperjuangkan kepentingan Papua.

 

Bersama Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, SIP.MH pada Musda III DPD Demokrat Papua di Biak, Mei 2017 silam.

Artinya, Anda melihat 10 anggota DPR RI saat ini belum kompak di Senayan?

Saya takut menilai kinerja orang karena saya tidak punya kemampuan dan wewenang untuk itu. Yang saya tahu mereka adalah 10 putera terbaik dari Papua yang diutus ke Senayan. Dalam sudut pandang saya, masalah hanya satu itu saja yaitu belum kompak. Makanya, saya mendorong untuk 10 orang yang akan dipilih nanti harus kompak memperjuangkan kepentingan Papua di Senayan, walaupun berasal dari partai yang berbeda. Kalau tidak bisa 10, minimal 6-7 orang kompak, sama-sama satu suara saling dukung untuk menggolkan kepentingan dan kebutuhan Papua.

Bukankah saat ini ada Kaukus Papua di Senayan yang menjadi wadah untuk mempersatukan semua Legislator asal Papua, termasuk Papua Barat?

Saya tidak tahu apakah Kaukus Papua yang terbentuk itu berjalan efektif atau tidak. Kalau saya pribadi, tidak berpikir soal kaukus dan lain-lain. Saya kira tidak perlu kelembagaan. Intinya, jika terpilih nanti, 10 anggota DPR-RI harus kompak, punya komunikasi dan kesamaan visi misi dalam memperjuangkan aspirasi atau kebutuhan bagi rakyat Papua.

Saat Rakerda Demokrat Papua, Juni 2018 silam.

Dengan hanya 10 orang anggota DPR RI, tentu sangat sedikit. Nah, sementara wilayah Papua sangat luas. Sempat mencuat wacana untuk perjuangan menambah kursi bagi DPR Papua ke depan. Apa tanggapan Anda?

Iya, dari aspek luas wilayah itu juga menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Sudah lama, dalam kapasitas sebagai anggota DPR Papua, dalam diskusi-diskusi kita, baik di tingkat Papua dan Pusat, selalu kita omong. Papua ini memang idealnya dibagi menjadi 2-3 dapil. Mengapa? Karena rentang kendalinya sangat luas. Harus ada kekhusuan aturan di sana. Sebab dengan menggunakan UU Pemilu sekarang, dengan perhitungan jumlah penduduk, sampai kapan pun Papua tak akan bisa menambah kursi. Dasar yang kita pakai untuk mengajak sejumlah pihak berdiskusi adalah pertimbangan luas wilayah.

Bukan hanya di Papua, tetapi juga Papua Barat yang sampai hari ini hanya 3 kursi DPR RI. Padahal di Papua Barat juga telah bangkit banyak anak Muda yang potensial dalam kancah politik. Mungkin tak perlu tambah dapil, Papua Barat cukup tambah kursi yang didasari oleh luas wilayah. Dengan pecahnya Dapil itu, bisa menambah kursi DPR RI yang bisa memberi peluang dan ruang yang lebih luas bagi proses regenerasi dan kaderisasi politik daerah untuk berkiprah di tingkat Pusat. Memang ini butuh perjuangan, tidak semudah yang kita pikirkan.

Bersama Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyoni di Istana Negera pada 2014 silam.

Sesuai UU, dana Otsus Papua akan berakhir tahun 2021. Jika terpilih nanti, apa yang akan Anda perjuangkan di Senayan agar dana ini tetap ada? Apa menawarkan kembali Revisi UU Otsus menjadi Otsus Plus seperti pernah ditawarkan Pemerintah Provinsi Papua beberapa tahun lalu?

Jadi begini, kita akan mengajak Pemerintah Pusat untuk berdiskusi. Jika saya terpilih, saya dan 9 anggota lain yang diutus ke Senayan akan bertanya kepada Pemerintah usat, di sisa waktu ini, Pusat mau bikin apa untuk Papua? Sebab jujur saja saat ini Pemerintah Papua dan rakyat kecewa bahwa draft RUU Otsus Plus yang ditawarkan beberapa tahun lalu itu tidak pernah dibahas oleh DPR RI. Kalau cuma taruh untuk masuk daftar Prolegnas, Prolegnas Prioritas, itu bukan substansi. Substansi bagi saya adalah kalau RUU Otsus Plus itu dibahas supaya bisa didalami, pasal-pasal mana yang sudah pas, mana yang belum pas, mana yang sudah cocok, mana yang belum cocok. Kita tidak minta disahkan, tapi kita minta dibahas dulu, isi draft ini, sehingga di situ terlihat, Pusat maunya bagaimana, Papua maunya bagaimana.

 

Bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan sejumlah bupati di Bokondini, Tolikara, 2018 silam.

Lalu gimana caranya agar Dana Otsus tetap diperpanjang?

Jika terpilih nanti, kita akan berjuang agar apapun namanya atau formulanya, dana itu tetap ada untuk Papua. Papua masih sangat besar bergantung pada Dana Otsus ini. Papua masih membutuhkan dana seperti Dana Otsus untuk menjadi pemacu pembangunan. Sampai saat ini, kontribusi terbesar untuk pembangunan di APBD Papua kan masih dari Dana Otsus. Nah, kalau misalnya dana seperti Dana Otsus tidak ada seperti apa nasib Papua, bagaimana kita mau membangun? Dana Otsus, dana tambahan infrastruktur tetap akan kita perjuangkan. Tentu selalu dibarengi dengan tingkat pengawasan yang baik, pelaksanaan yang baik agar tepat sasaran.

Saya hanya ingatkan Pemerintah Pusat saja bahwa mereka tidak boleh tiba masa tiba akal untuk menghadapi berakhirnya Undang-Undang Otsus Papua. Yang kedua, kita tidak mau semua menjadi pemadam kebakaran. Apa susahnya kita membuat langkah antisipatif, kita bergerak jauh duluan ke depan, antisipasi sebelum Undang-Undang Otsus itu berakhir yang bisa saja menimbulkan gejolak dan rakyat Papua menjadi korban. Memang Undang-Undang Otsus tidak berakhir tetapi yang berakhir adalah dana Otsusnya. (Gusty Masan Raya/Bersambung)

Apresiasi Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Freeport, Ini Pernyataan DPR Papua

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE.MM

JAYAPURA (PB) : Pemerintah Pusat, sebagaimana keterangan pers Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah mencapai kata sepakat dengan Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI), yang antara lain terkait divestasi 51 persen saham PTFI dan perpanjangan kontrak karya serta pembangunan Smelter di Timika, Papua.

Menyikapi hal itu, pihak DPR Papua melalui Ketua Komisi III yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah, Carolus Bolly SE.MM, Rabu (30/08/2017), memberikan apresiasi yang tinggi atas kesepakatan itu.

Menurut dia, kesepakatan Divestasi Saham sebesar 51 persen kepada Pemerintah Indonesia  merupakan langkah maju yang telah dicapai dalam perpanjangan kontrak pertambangan yang nantinya dilakukan dalam bentuk IUPK 2×10 tahun sampai 2041.

Lanjut dia, dengan demikian sesuai UU No. 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batu Bara dan PP No. 1 Thn 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral & Batu Bara, dimana salah satu Pemegang Saham yg dimungkinkan sesuai aturan ini adalah Pemerintah Daerah dan BUMD, maka pihaknya selaku legislative di Papua, menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua dapat menawarkan untuk dapat kepemilikan saham sebesar 10 persen dan Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil sebesar 5 persen.

“Permintaan ini harus segera ditindak lanjuti oleh Pemprov Papua, DPR Papua dan semua elemen Masyarakat Papua dalam kesempatan pertama, agar dapat dibahas dan dicantumkan nantinya dlm lampiran IUPK yang akan dibahas dan disusun secara teknis oleh Pemerintah Pusat dan PT. FI,” papar Carolus Bolly.

Menurut politisi partai Demokrat itu, Kesempatan ini haruslah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Provinsi Papua, demi menambah kekuatan fiskalnya.

“Walau secara kedalam nantinya kita juga tentu masih harus membicarakan seperti apa kekuatan dan kemampuan kita dalam keikutsertaan penyertaan saham kita dalam divestasi saham PT. FI ini,” ujarnya.

Ditambahkan Carolus Bolly, pihaknya di Komisi III DPR Papua kembali mendorong agar pembangunan Smelter dapat segera dilakukan di Timika,Papua. Sebab, dalam salah satu poin kesepakatan itu, adalah PT FI harus membangun smelter dalam kurun waktu 5 tahun.

“Paling tidak, secara bertahap pada skala pemurnian tertentu dapat dilakukan di Timika, dan selebihnya misalnya dilakukan di smelter yang sudah ada  ataupun yang akan dibangun di Gresik sebagaimana yang pernah diberitakan,” tuturnya.

Segera Lunasi Pajak Air Permukaan

Sementara mengutip keterangan Menkeu Sri Mulyani bahwa terkait penerimaan negara dari PT. FI yg dipastikan ada perbaikan dibanding saat masih menggunakan rezim Kontrak Karya, dimana penerimaan negara tersebut berasal dari komposisi pajak Pemerintah Pusat, bea cukai, pajak Pemerintah Daerah & royalti sesuai UU Minerba, Carolus menuturkan, pihaknya berharap agar sekarang dan nantinya PT. FI benar-benar konsisten melaksanakan kewajiban pajak daerah tersebut pada Pemerintah dan masyarakat Papua.

“Dengan demikian, maka kami juga meminta dengan tegas agar tunggakan dan denda Pajak Air Permukaan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh PT FI, sebagaimana telah kami release beberapa waktu lalu dapat segera dilunasi oleh PT FI pada Pemrov Papua. Agar nantinya, ketika IUPK yang baru itu dilaksanakan, kita sudah mulai dengan perhitungan-perhitungan pajak yang baru tanpa terganggu lagi dengan tunggakan-tunggakan pajak mereka (PT.FI-red), seperti Pajak Air Permukaan tersebut,” pungkas Carolus Bolly. (Marcel)