Pemprov Libatkan Polda Papua Awasi Ketersediaan Sembako

Sekda Papua Hery Dosinaen

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian serius terhadap segala dampak yang timbul akibat Coronavirus (Covid-19). Salah satu yang diatensi yakni melakukan pengawasan terhadap penimbunan kebutuhan bahan pokok yang tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh sejumlah oknum.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengungkapkan, pihaknya akan turun lapangan melibatkan aparat kepolisian untuk mengecek langsung ketersedian dan harga bahan pokok. “Kita sudah membahas ketersedian sembako dan BBM, Kapolda sudah siap melakukan operasi pasar,” kata Sekda Hery.

Menurut sekda, akibat adanya oknum yang melakukan penimbunan atau memborong sejumlah bahan pokok dan penimbunan berdampak terhadap inflasi. “Namun kita utamakan keselamatan umat dulu, kita ikuti perkembangan 14 hari ke depan,” terangnya.

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengaku ada oknum yang mengambil keuntungan dari terjadinya situasi ini, Pemkot akan menindak yang melakukan penimbunan. “Kami akan terus memantau ketersedian dan harga sembako,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua Johny Banua Rouw mengatakan, pihaknya akan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. “Kita akan terus melakukan pengawasan terutama sembako dan BBM supaya masyarakat kita tidak panik,” ungkapnya. (Toding)

ASN Papua Kerja Dari Rumah Hingga 1 April 2020

Rapat koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di Jayapura, Selasa (17/3/2020).

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua mengalihkan aktifitas kegiatan perkantoran,  menyusul Coronavirus (Covid 19) yang sudah menjadi pandemi. Dengan demikian, ASN bekerja dari rumah, berlaku efektif mulai 17 Maret sampai 1 April 2020.

Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Papua Johny Banua Rouw memimpin rapat koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di Jayapura, Selasa (17/3/2020) yang dihadiri Sekda Papua Hery Dosinaen bersama dinas terkait. “ASN tidak ada libur tetapi aktifitas tetap bekerja dari rumah masing-masing,” tegas Sekda Papua Hery Dosinaen kepada wartawan.

Menurut sekda bahwa pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai instruksi Presiden dan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara.

“Pelayanan publik tetap jalan, sekarang kan disampaikan tidak ada kumpul-kumpul. Saya kira untuk beberapa hari ini, kita ikuti instruksi Presiden dan juga edaran dari Menpan-RB dan Mendagri serta BKN,” terangnya.

Mengenai surat penetapannya, ditandatangani oleh Wakil Gubernur Papua untuk selanjutnya disampaikan kepada kabupaten/kota. “Teman-teman Pemkot Jayapura sudah meliburkan ASN, tetapi hari ini provinsi  Papua secara resmi meliburkan pegawai,” tandasnya.

Selain ASN, ujar Sekda keputusan ini juga akan dilanjutkan kepada instansi vertikal agar mengikuti aturan tersebut. “Instansi vertikal untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh gubernur,” ucapnya.

Pelayanan Jasa Sistem Online

Sementara itu, Wali Kota Jaya Benhur Tommy Mano mengaku Pemerintah Kota Jayapura telah meliburkan pegawainya terhitung dari tanggal 17 Maret sampai 31 Maret 2020. “Sesuai petunjuk dari dokter, 14 hari ini merupakan masa inkubasi,” bebernya.

Dengan demikian pelayanan publik seperti Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan pendapatan Daerah dan pelayanan jasa telah menerapkan sistem online. “Masyarakat bisa membuka lewat online, semua data yang diinginkan namun alamat harus jelas dan akan diantar ke rumah masing-masing,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar sebagian aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah. Kebijakan ini merespons perkembangan pandemi virus Corona yang juga merebak di Indonesia.

“Membuat kebijakan tentang sebagian Aparatur Sipil Negara bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan layanan yang prima kepada masyarakat,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, disiarkan langsung lewat akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, Minggu (15/3/2020).

Jokowi memerintahkan agar para kepala daerah, dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk membuat kebijakan supaya para ASN bisa bekerja dari rumah. Selain itu, dia juga memerintahkan para kepala daerah untuk menghindari kegiatan yang mengumpulkan banyak manusia. “Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya,” kata Jokowi.

Meski ASN diperintahkan untuk bekerja dari rumah, namun bukan berarti kualitas pelayanan menurun. Jokowi berpesan agar pelayanan terhadap masyarakat tetap baik, terutama pelayanan kesehatan berkaitan dengan tes infeksi COVID-19. Jokowi menyampaikan, pemerintahnya terus berkomunikasi dengan WHO dan menggunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam rangka menangani penyebaran COVID-19. (Toding)

 

Pemprov Papua Akan Bertindak Ekstrem Bila Diperlukan

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM (tengah).

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan tindakan ekstrim bila mana diperlukan untuk mencegah penularan virus Korona atau covid-19.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM kepada wartawan di Jayapura mengatakan pihaknya akan mengambil langkah paling ekstrim yaitu menerapkan Lockdown seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah ke daerah lainnya. Hal ini dilakukan mencegah penyebaran virus Korona lebih jauh lagi.

“Kami monitor dan update terus informasi yang berkembang di Papua. Kalau nanti situasi di Papua harus diambil langkah-langkah maka tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Maka kami harus ambil tindakan yang ekstrim yaitu lockdown. Walau kesannya ekstrim tapi untuk kebaikan masyarakat,” ujarnya.

Selain opsi lockdown, pihaknya juga akan melihat apakah opsi social distancing (isolasi dan karantina). “Social distancing ini untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Mungkin anak-anak sekolah diliburkan, orang-orang dengan usia tua tidak boleh kerja dulu. Ini contoh atau tindakan ekstrim yang bilamana diperlukan maka akan diberlakukan,” katanya.

Lockdown menurut Klemen, seluruh aktivitas public ditutup. Sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan beraktivitas. Aktivitas warganya pun dibatasi. (Toding)

Coronavirus Tidak Berdampak Pada Ketersediaan Stok Beras di Papua-Pabar

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat (Kadivre) Sopran Kenedi.

JAYAPURA (PB.COM) – Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat (Kadivre) Sopran Kenedi mengaku permintaan beras baik medium PSO dan Premium Komersial hingga saat ini masih normal.

“Sejauh ini tidak ada kekhawatiran dan lonjakan seiring merebaknya coronavirus,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Senin (16/3/2020).

Menurutnya, tidak ada kekhawatiran atau kekurangan stok pangan dan pemantauanya belum terlihat ada gejala pembelian stok dalam jumlah besar untuk antisipasi wabah korona di wilayah  Papua dan Papua Barat (Pabar). “Stok masih ada 32.137 Ton, dengan asumsi penyaluran rutin di wilayah Papua & Papua Barat sebanyak 10 ribu ton,” terangnya.

Dengan demikian,  ketahanan stok beras masih cukup untuk tiga sampai empat bulan kedepan, untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena kebutuhan stok beras masih cukup banyak.

Ia menjelaskan, sejak awal tahun 2020 Perum BULOG secara rutin melakukan intervensi, untuk kegiatan stabilisasi harga ke pasar-pasar melalui pedagang pengecer dan Toko Pangan Kita (TPK) pada beberapa pasar.

“Selain itu, kami melakukan intervensi stabilisasi harga ke tingkat rumah tangga (non pasar) melalui penyaluran beras kepada ASN maupun kepada masyarakat melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang merupalan outlet penjualan pangan milik masyarakat dibawah binaan Perum Bulog,” tandasnya.

Pihak bulog melaksanakan penjualan beras medium bekerjasama dengan distrik-distrik, gereja-gereja, agen perbankan, event dinas/instansi dan komunitas, serta sinergi BUMN.

“Untuk harga penjualan beras Operasi Pasar atau Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KpSH) di gudang BULOG terdekat dijual seharga 8900 rp/kg untuk beras medium PSO  dan 9.600-10.000 Rp/kg utk beras premium lokal,” ucapnya.

Harga jual tersebut dalam bentuk kemasan 50 Kg, sedangkan untuk kemasan 5 kg dan 10 kg disesuaikan lagi dengan penambahan harga kemasan dan biaya kemas. Sementara untuk stok gula, saat ini baru akan masuk, kurang lebih 3000 ton Gula Kristal Putih (GKP) raw sugar. (Toding)