Dana Otsus Papua dan Papua Barat Berkurang Rp 2 Triliun

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo.

JAYAPURA (PB.COM) – Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papya Barat mengalami pengurangan akibat adanya perubahan pendapatan di pusat karena pandemi Covid-19.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo kepada wartawan di Jayapura mengungkapkan,  pengurangan dana Otsus tidak hanya untuk Papua namun Papua Barat juga mengalami hal yang sama.

“Untuk Papua dan Papua Barat sekitar Rp 2 triliun yang berkurang,” kata Walilo.

Menurutnya, hal ini yang menyebabkan alokasi dana Otsus tahap pertama hingga kini belum didroping dari Pusat. Sebab, dana Otsus akan dilakukan penyesuaian anggaran.

 “Namun menurut informasi minggu lalu sudah turun, jadi akan kita realisasikan sesuai dengan alokasi Otsus ke kabupaten/kota,” katanya lagi.

“Ini tahap pertama belum dicairkan. Secara keseluruhan dibagi dalam empat tahap tapi sampai hari ini tahap pertama belum dicairkan, tahap pertama sekitar 25-30 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, walaupun terjadi pengurangan dana Otsus dari pusat, namun alokasi dana Otsus untuk kabupaten/kota tidak mengalami perubahan.

“Porsi untuk kabupaten/kota tetap 80 persen, sementara pengurangan dari pusat akan menjadi tanggungjawab provinsi,” jelasnya.

Katanya, dana Otsus tetap digunakan untuk membantu beberapa kabupaten membangun infrastruktur terutama untuk mendukung pelaksanaan PON.

Seperti diketahui, tahun ini Pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus untuk Papua sebesar Rp 5,86 triliun dan Papua Barat Rp 2,51 triliun. (Toding)

Dana Otsus Papua Tahap Pertama Cair 30 Persen Bulan Ini

Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanis Walilo.

JAYAPURA (PB.COM) – Kementerian keuangan diperkirkan akan mencairkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama bulan ini sebesar 30 persen dari total dana Otsus 2020 sebesar Rp 5,86 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo kepada wartawan, di Jayapura mengaku setelah melakukan pertemuan dengan Departemen Dalam Negeri dan rapat terbatas dengan Presiden pencairan dana Otsus di intsruksikan dicairkan tiga tahap.

“Dalam rapat terbatas Presiden dengan Kementerian terkait, pencairan dana Otsus dipercepat terutama dalam penanganan PON XX 2020 Papua, mudah-mudahan instruksi Presiden ini bisa lebih cepat,” kata Walilo.

Sementara untuk tahap kedua, kata mantan Sekda Jayawijaya, akan dicairkan pada Juni dan tahap ketiga bulan Agustus atau September. “Dengan harapan dana yang dialokasikan dari Otsus untuk mendukung pelaksanaan PON dapat terealisasi,” terangnya.

Ia menjelaskan, alokasi dana untuk PON yang bersumber dari dana Otsus sebesar Rp 2 miliar, selain itu ada tambahan dana bersumber dari dana insfrastruktur untuk pembangunan venue termasuk pengadaan peralatan cabang Olahraga (Cabor).

Sebelumnya Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP.MH menyebut Pemerintah Provinsi Papua berencana menambah dana PON sebesar Rp 2 miliar yang akan dianggarkan dari APBD perubahan 2020.

Menurut Gubernur, dana tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi kegiatan PON XX. Untuk itu ia meminta agar dana tersebut nantinya dapat dipergunakan secara rasional.

“Kan kegiatan di PB PON ini harus dirasionalkan dan jangan semaunya diajukan oleh bidang-bidang karena kebutuhan dana dari awal kita sudah tahu Rp 4 triliun tapi kita mau mengcover dana Rp 2 miliar dari APBD perubahan 2020, dan kita berharap dana yang ada ini bisa dirasionalkan,” tuturnya.

Gubernur berharap dana perubahan tersebut bisa terealisasi hingga Agustus 2020, mengingat anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

“Kita mau ke depan perubahan dana di bulan Agustus dipercepat untuk menambah dana, karena dana kita tidak cukup. Jadi perubahan anggaran di tahun 2020 itu harus dilakukan di Maret ataupun April. Sehingga anggaran perubahan bisa menambah untuk kegiatan PON,” tutupnya. (Toding)

Sudah Menyurat ke Kemendagri, Dana Otsus Papua Belum Juga Cair

Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen.

JAYAPURA (PB.COM) – Memasuki semester kedua, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran 2019 belum juga cair. Padahal Gubernur Papua telah menyurat ke Kemendagri terkait hal itu.

“Dari surat Gubernur Papua kepada Kementerian Dalam Negeri tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dapat segera diproses,” ujar Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen di Jayapura belum lama ini.

Saat ini pihaknya masih menunggu pencairan dana tersebut. Dari laporan Kepala Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bappeda Provinsi Papua, ungkap Hery, surat rekomendasi dari Mendagri ke Kementerian Keuangan sudah disampaikan.

“Keterlambatan pencairan dana Otsus ini juga menjadi tantangan karena banyak kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut,” terangnya.

Hery berharap, proses pencairan segera direalisasikan sehingga dapat menopang semua pembangunan yang berproses dari anggaran tersebut. Meski belum cair, Hery mengaku tidak mempengaruhi proses atau tahapan kegiatan yang bersumber dari APBD.

Sementara itu terkait pembagiannya dengan kabupaten/kota, ujar Hery, masih tetap 80 persen untuk kabupaten kota dan 20 persen untuk provinsi.

“Kami telah melakukan revisi pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013 sehingga porsinya akan tetap sama tetapi urusan bersama menjadi besar yakni besarannya tetap 80 persen namun nilainya akan tereduksi menjadi berkurang,” tutupnya.

Total anggaran dana otsus papua 2019 yang digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN adalah sebesar Rp 5,850 Triliun. Lalu ditambah dengan dana tambahan infrastruktur untuk Otsus sebesar Rp 2,824 Triliun. (Andi/Frida)