Menpora: Pemerintah tidak Membeda-bedakan PON dan Peparnas

Diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk PEPARNAS XVI: KESETARAAN DAN PRESTASI DISABILITAS pada Senin (1/11/2021).

JAKARTA (PB.COM)–Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua segera digelar di dua cluster, Kota  dan  Kabupaten  Jayapura.  Pesta  olahraga  multicabang  terbesar nasional  bagi  atlet  penyandang  disabilitas  ini  akan  dilaksanakan  pada  2-15  November 2021.

Momentum   Peparnas   ini   merupakan   panggung   kesetaraan   bagi   atlet   disabilitas. Peparnas   ini   juga   menjadi   ajang   unjuk kemampuan atlet   disabilitas   untuk   terus berprestasi mengharumkan nama daerah dan bangsa.

Dalam  diskusi virtual Forum  Merdeka  Barat  9  (FMB9)  bertajuk  PEPARNAS  XVI: KESETARAAN   DAN   PRESTASI   DISABILITAS   pada   Senin   (1/11/2021),   Menteri Pemuda  dan  Olahraga  (Menpora)  Zainudin  Amali  menyatakan  Peparnas  memiliki kesetaraan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON). “Tidak  ada  bedanya  antara  PON  dan  Peparnas,  semua  kita  fasilitasi  sama,”  tegas Menpora.

Dalam  Peparnas  nanti  akan  dipertandingkan  12  cabang  olahraga  (cabor)  dan  data terakhir dicatat bahwa sekitar 3500 atlet dan officialakan mengikuti Peparnas. Menpora  juga  mengatakan  telah  menyampaikan  ke  Pengurus  Besar  (PB)  Peparnas bisa  belajar  dari  penyelenggaraan  PON  XX,  bahwa  kekurangan-kekurangan  yang terjadi  tidak  boleh  terulang  lagi  dalam  Peparnas.  Target suksesnya  sama,  sama  yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, serta sukses administrasi.

Menpora  juga  telah  melakukan  koordinasi  dengan beberapa  pihak  terkait,  khususnya  untuk  transportasinya.  Alat  transportasi  sudah dimodifikasi  sedemikian  rupa  hingga  bisa  memberikan  kenyamanan  bagi  para  atlet disabilitas.Kemudian,  lanjut  Menpora,  fasilitas  hotel  bagi  para  atlet  juga  telah  dipastikan  jika semua atlet disabilitas ditempatkan di hotel.

“Kesiapan yang dilakukan Peparnas, dan kemarin sudah saya cek, kesiapannya sudah 98%,  tinggal  2%  adalah  mengoordinasikan  hal-hal  yang  masih  harus  dilengkapi  untuk penyelenggaraan , khususnya dalam opening dan closing nanti,” kata Menpora.

Menpora  pun  meminta  kepada  insan  media  untuk  memberikan porsi  liputan  Peparnas Papua sebagaimana yang dilakukan dalam liputan PON Papua. “Prestasi dari para atlet paragames ini juga tidak kalah penting,” tegas Menpora.

Deputi   IV   Bidang   Peningkatan   Prestasi   Olahraga   Kemenpora,   Chandra   Bakti menambahkan bahwa Peparnas ini akan sukses seperti halnya penyelenggaraan PON Papua.Empat  sukses  harus  tercapai,  sukses  penyelenggaraan,  sukses  prestasi,  sukses multiplier efek di bidang ekonomi serta sukses administrasi dan keuangannya.

“Ini terus kita dorong, dan ini secaraintens terus kita komunikasikan dan koordinasikan kepada NPC maupun PB Peparnas,” kata Chandra Bakti. Peparnas  ini  adalah  ajang  olahraga  prestasi  bagi  atlet  disabilitas.  Adanya kesetaraan di dalam fasilitasi terhadap atlet-atletmenjadi mutlak, termasuk kesetaraan menyangkut bonus bagi para atlet disabilitas.

“Pak  Menteri  menyampaikan  ke  Peparnas,  nanti  bonus  atletnya  harus  sama,  karena upaya   yang   dilakukannatlet   disabilitas   ini   juga   sama,   keluar   keringatnya   sama, pembinaannya sama,” ujar Chandra. (Rilis/Gusty Masan Raya)

Pandemi Belum Usai, Jangan Ciptakan Titik Lengah

Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi

JAKARTA (PB.COM) – Pemerintah terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum usai.  Pergerakan virus COVID-19 dinamis pada tingkat global, tingkat kepatuhan protokol kesehatan di  tanah  air,  serta  target  cakupan  vaksinasi  yang  masih  hasih  harus  dikejar  jadi  pengingat  bahwa kewaspadaan harus tetap  ditingkatkan.

Dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) –KPCPEN, Rabu (27/10/2021), Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi sebagaimana halnya gendis.id menjelaskan situasi global pandemic COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran.

Berdasarkan laporan Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  per  26  Oktober  2021,  terjadi  peningkatan jumlah kasus  dan kematian di tingkat global. “Salah  satu  yang  dianggap  mempengaruhi  peningkatan  kasus  tersebut  adalah  sudah  dilakukannya berbagai  pelonggaran  dan  penurunan  kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” tutur Nadia.

Dari  situasi tersebut,  katanya,  Indonesia  dapat  mengambil  pelajaran  bahwa  vaksin  saja  belum cukup,  melainkan  harus  diimbangi  dengan  kepatuhan  terhadap  protokol  kesehatan  yang  sudah ditetapkan. Di  tanah  air,  meski  situasi pandemic terkendali, namun  hari  libur  panjang  dalam  rangka  Natal  dan Tahun  Baru  akan  segera  tiba. Potensi peningkatan mobilitas pada waktu tersebut, dapat membuka risiko terjadinya lonjakan kasus dan bahkan gelombang ketiga.

“Kita  dapat  mencegah  potensi  lonjakan  kasus  atau  potensi  gelombang  ketiga  dengan  menjadikan mobilitas  tidak  meningkat  sampai  pada angka 10% seperti pada kondisi Nataru 2020 dan pasca Idul Fitri 2021,” tutur Nadia.

Saat ini, menurutnya, terdapat 105 kabupaten/kota di   30 provinsi yang terlihat ada tren peningkatan kasus konfirmasi  dalam 7 minggu terakhir. Hal  ini  tentunya  menuntut  kewaspadaan bersama,  mengingat  Indonesia  telah  berada  dalam  kondisi  terus  menekan  angka  penularan  kasus COVID-19 sekaligus menekan jumlah kasus positif  pada level serendah  mungkin.

Nadia juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak  ragu  dan  tidak  takut ikut vaksinasi. “Kita bisa akhiri pandemic COVID-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kal i  telah  menyelamatkan dunia  dari pandemi.  Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro menyoroti penurunan  tingkat kepatuhan Prokes di tengah masyarakat. “Dari  seluruh  lokasi kerumunan  yang  dipantau  dalam  7  hari  terakhir,  restoran dan  kedai  (20,6%) dan  tempat  wisata  (9,9%)  termasuk  ke  dalam  kategori  kepatuhan  memakai  masker  kurang  dari 60%. Ini adalah titik lengah,” ujar Reisa.

Ia  mengingatkan, meski  berkumpul  dengan  orang-orang  yang  sudah  divaksindan  diketahui  status kesehatannya  melalui  aplikasi PeduliLindungi, namun sebaiknya kita tidak terlalu percaya diri untuk berkerumun dan  melakukan kontak tanpa memakai masker. Apalagi, kata  Reisa, cakupan  vaksinasi  nasional belum  mencapai  100%.

Menurutnya, baru  sekitar 25%  dari  kelompok  masyarakat  rentan  yang  divaksin  lengkapdan baru  50%  warga  rentan  dan umum  yang  sudah  vaksin  kesatu. Untuk  kelompok  usia  12-17  tahun,  baru  3,1  juta  lebih  anak  yang telah divaksin lengkap dan  3,8 juta baru mendapatkan dosis pertama.

“Dan  yang  paling  serius adalah  kaum  lansia  masih  banyak  yang  harus  dipersuasi  untuk  ikut vaksinasi,” tuturnya. Cakupan vaksinasi lansia saat ini,  kata Reisa, masih jauh dari harapan, karena lansia adalah kelompok  pertama yang divaksinasi sejak awal tahun  2021.

Reisa menyebutkan, ini adalah titik  lengah  yang  besar.  Apabila  di  ruang publik  masih  banyak yang belum  divaksin,  risiko  tertular  COVID-19  masih  tetap  tinggi. Selama konfirmasi kasus baru masih ada, meski rendah, fakta tersebut menunjukkan bahwa penularan masih terjadi.

Karena itu  ia  terus  mengajak  masyarakat  untuk  bantu gencarkan vaksinasi lansia, kelompok rentan dan  anak, sambil  tetap  disiplin  protokol  kesehatan,  yakni  mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Juga mengimbau untuk mengurangi mobilitas serta menjauhi kerumunan. “Pandemi  masih  ada, dia  tidak  berakhir  di  kota  dan  kabupaten  kita  kalau  tidak  berakhir  di seluruh Indonesia,” tegas Reisa. (Rilis/Gusty Masan Raya)

Meski PPKM Telah di Level 1, Pemprov Kepri Tetap Kontrol Enam Hal

Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) virtual bertajuk “Cerita Kita Menghadapi Delta” (Laporan Tahunan Jokowi -Ma’ruf) pada Senin (25/10/2021).

JAKARTA (PB.COM)–Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf  Amin  masih  diselimuti  suasana  pandemi  COVID-19.  Pada  15  Juli  2021,  kasus positif harian di Indonesia mencapai puncaknya. Lonjakan  kasus  di  antaranya  disebabkan  oleh merebaknya  COVID-19  varian  Delta.

Pemerintah  pun  terus  berupaya  menurunkan  penularan  kasus  COVID-19.  Hasilnya, sejak 16 Oktober 2021 ledakan pandemi mulai terkendali.Penurunan  kasus  COVID-19  ini  merupakan hasil kolaborasi  erat  antara  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri)  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  dinilai  sukses menekan laju angka penularan COVID19. Dan, provinsi ini menjadi salah satu provinsi di luar Jawa-Bali yang masuk PPKM Level1.

“Memang  dari  asesmen  levelisasi  daerah,  kita  sudah  berada  pada  level  1  bersama  5 kabupaten  kota  yang  lain,  dan  hanya  dua  yang  masih  pada  level  2.  Kita  ikuti  terus perkembangan  asesmennya   dari  dua   sisi,   baik   itu   transmisi  komunitas,  maupun kapasitas  respon,”  kata  Gubernur  Kepri  Ansar  Ahmad  dalam  acara  Diskusi  Forum Merdeka  Barat  9  (FMB  9) virtual bertajuk  “Cerita  Kita  Menghadapi  Delta”  (Laporan Tahunan Jokowi -Ma’ruf) pada Senin (25/10/2021).

Ansar  menegaskan  ada  enam  hal  yang  harus  terus  dikontrol  terkait  penanganan  dan pengendalian  COVID-19  di  wilayahnya.  Di antaranya, tracing,  treatment,  testing,  angka kematian, positivity  ratedantingkatpenggunaaan  tempat  tidur atau Bed  Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit.

“Nah ini terus kita jaga karena kita perlu antisipasi jangan sampai ada gelombang ketiga lagi,  dan  Insya  Allah,  mudah-mudahan  bisa  kita  akhiri  COVID-19  di  Kepri  dan  di Indonesia tercinta ini,” ujar Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad menceritakan, pada Juli 2021 lalu, kasus aktif COVID-19 di Kepri sangat mengkhawatirkan, bisa menembus angka 7.000 kasus. Namun  saat  ini, wilayahnyatelah  keluar  dari  situasi  puncak second  waveatau gelombang kedua COVID-19.

Menurut  Ansar,  berdasarkan  laporan  hingga  Sabtu  (23/10/2021),  kasus  aktif  di  Kepri hanya  tinggal  50  orang  atau  0,09  persen.  Sedangkan  tingkat  kesembuhan  mencapai 52.023 orang atau 96,65 persen. Meninggal dunia sebanyak 1.754 orang atau 3,26 persen. Untuk Bed Occupancy Rate (BOR)  sudah  menurun  mencapai  2,82  persen.  Sedangkan positivity  rate juga  sudah menurun sampai angka 0,15 persen.

Ia  pun  memastikan  bahwa  pengendalian  COVID-19  di  Kepri  telah  dilakukan  dengan baik.  Berdasarkan  catatan,  dalam  satu  minggu  terakhir hanya  ditemukan  beberapa kasus saja. Bahkan,  jelas  dia,  dalam  satu  minggu  terakhir  di  Kabupaten  Lingga  sudah  tidak ditemukan  lagi  kasus sama  sekali.

Kemudian,  di Kota  Batam, Tanjung  Pinang, Bintan, Kepulauan Anambas dan Natuna pun tidak ditemukan kasus harian terkonfirmasi dalam waktu beberapa hari ini.”Akan  tetapi  masih  ditemukan  kasus  aktif,  yang  mudah-mudahan  kita  tangani,  kita treatmen dengan baik dan mereka bisa sembuh,” tegas dia.

Ia  juga  memastikan,  kendati  kasus  COVID-19  di  Singapura  cukup  tinggi,  hal  ini  tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Kepri yang berdekatan dengan Singapura. Hal  ini  dikarenakan hingga  saat  ini  akses  yang  baru  dibuka  adalah  untuk pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia maupun Singapura. (Rilis/Gusty Masan Raya)