Gubernur Lukas Enembe Ingin Wujudkan Papua Sebagai Provinsi Olahraga

Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH didampingi Plt. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa 

 

JAYAPURA (PB.COM)—Perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 menelan biaya yang sangat besar dari APBN dan APBD Papua. Sebagian besar dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan venue.

Untuk mendukung pertandingan 37 cabang olahraga atau 56 disiplin nomor pertandingan, venue yang digunakan berjumlah 31 venue. Sembilan venue disiapkan oleh Pemerintah Pusat, 13 venue disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, enam venue disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan tiga venue disiapkan oleh pihak swasta.

“Saya yakin dikalangan masyarakat banyak yang saling berbisik mengenai pembangunan venue PON XX ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa investasi sebesar itu adalah investasi untuk masa depan papua sebagai provinsi olahraga,” ujar Gubernur Enembe belum lama ini.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pembangunan venue olahraga tersebut merupakan sebuah investasi masa depan untuk menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga.

“Investasi ini untuk membentuk putra putri papua sebagai atlet yang berkarakter juara, atlet yang pantang menyerah untuk mencapai hasil yang diinginkan,” katanya.

Gubernur Enembe sadar betul dengan bakat alamiah yang dimiliki oleh putra-putri Papua. Sebab itu, dengan adanya infrastruktur olahraga yang memadai tentu akan melahirkan banyak generasi emas Papua di bidang olahraga.

“Saya menginginkan venue-venue yang kita bangun ini adalah menjadi kawah candradimuka dalam pembentukan atlet berprestasi Papua. Dengan menjadi tuan rumah PON akan melahirkan banyak dukungan sarana dan prasarana olahraga sehingga kelak Papua bisa menjadi tempat lahirnya atlet-atlet berprestasi di tanah air ini,” urainya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa menyebutkan Disorda Papua sudah membentuk manajemen tim yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan dan keamanan venue pasca PON dan Peparnas.

“Dalam rangka memelihara dan mempertahankan keberlanjutan venue-venue yang telah dibangun untuk PON dan Peparnas ini, Disorda Papua dengan kemampuan yang sangat terbatas telah membentuk management venue tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan dan keamanan venue.,” kata Alex.

Ia menegaskan, saat ini management venue team terdiri atas 47 personil dan disebar di berbagai venue seperti, Istora, Stadium Utama Lukas Enembe, Aquatic, Menembak, Hockey dan Cricket serta beberapa venue-venue lainnya. (Humas PON XX Papua/Gusty Masan Raya)

Gubernur Lukas Resmikan Mimika Sport Complex

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe memukul tifa usai penandatanganan prasasti peresmian GOR Mimika Sport Complex (MSC), Selasa (05/10/2021). Turut mendampingi Presdir PT Freeport Indonesia, Tonny Wenas dan Empat orang Bupati yakni Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Bupati Puncak, Willem Wandik, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Bupati Waropen Yeremias Bisay. (Foto : Humas PB PON XX)

 

TIMIKA (PB.COM)-Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, didampingi Presiden Direktur PTFI Tonny Wenas meresmikan GOR Mimika Sport Complex (MSC) ditandai penandatanganan prasasti dan pemukulan tifa, Selasa (05/10/2021).

Turut mendampingi Empat orang Bupati yakni Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Bupati Puncak, Willem Wandik, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Bupati Waropen Yeremias Bisay.

Presiden Direktur PTFI, Tonny Wenas dalam sambutannya menyampaikan, sejak awal PTFI berkomitmen membantu dan mensukseskan PON XX dengan membangun MSC. Hal ini agar senada dengan slogan PON XX Papua 2021 #Torang Bisa!

“Tidak ada suatu perusahaan pun yang bisa berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Untuk itu kami sekali lagi sangat senang bisa berada di sini, bersama bapak Gubernur dan Bupati serta Bapak Ibu lainnya untuk dapat meresmikan Mimika Sport Complex (MCS) ini,” kata Tonny.

Tonny menambahkan, MSC ini di bangun dengan nilai Rp 470 miliar rupiah. Tak lupa dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, khususnya kepada Gubernur dan Bupati Mimika serta PB PON XX Papua.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, yang meskipun dalam kondisi kurang sehat, namun punya semangat untuk hadir dan meresmikan MSC di Mimika. Semua ini dilakukan Gubernur semata-mata untuk mengangkat orang Papua, karena Visi Misi yang luar biasa.

“Terimakasih kepada PTFI atas bangunan gedung yang megah dan berstandar internasional. Kalau kita di MSC serasa sudah ada di Australia,” kata Bupati Eltinus.

Eltinus Omaleng berharap, selain membangun GOR MSC, ke depan PTFI bisa membantu pembangunan satu sekolah untuk pelatihan atlit Papua dan peningkatan SDM Atlit Papua. Sehingga ke depan atlet Papua memperoleh prestasi yang luarbiasa dan berada di urutan pertama.

“Sekarang kita berada di urutan kedua, semoga Papua tetap bertahan di urutan ini sampai berakhirnya PON. Sehingga akan terwujud Papua Bisa, bukan saja dalam hal olahraga tapi dalam segala hal. Apapun yang dibuat oleh orang di luar Papua, orang Papua juga bisa lakukan,” tambah Eltinus.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada PT Freeport dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terbangunnya GOR MSC yang begitu megah, berstandar Internasional dan itu ada di Papua secara umum dan Kabupaten Mimika pada khususnya.

Gubernur Enembe pada kesempatan ini juga meminta maaf karena kondisinya belum maksimal dan suaranya tidak begitu baik, namun tetap hadir di arena atletik untuk meresmikan GOR MSC.

“Saya merasa, sayalah yang harus meresmikan GOR ini karena saya yang melakukan peletakan batu pertama saat masih penuh rumput. Sehingga saya harap GOR ini nantinya PTFI akan serahkan GOR megah ini ke Pemerintah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten,” Harap Lukas Enembe.

Lukas Enembe menambahkan, semua venue di Papua yang dibangun sudah bertaraf internasional. Sehingga kalau semua sudah bertaraf internasional, maka para atlit diharapkan berjuang untuk meraih prestasi sebanyak mungkin bukan saja di PON tetapi bisa sampai pada Sea Games. Sehingga terbukti Papua Bisa, Torang Bisa!

“Kita harus menjadi juara bukan ekor. Supaya tunjukan kalau Torang bisa! Saya percaya dalam kondisi apapun, kami bisa dan kami siap. Kami tunjukan ke dunia bahwa Papua bisa bukan saja perang. Kami mau tunjukan kami bisa berprestasi. Tunjukan talenta dan jadi terdepan,” harap Lukas Enembe.  (Humas PON XX 2021/Gusty Masan Raya)

Inilah Enam Bacalon Wagub Papua Yang Diusulkan Demokrat

Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Boy Markus Dawir didampingi Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, dan Bendahara Umum Yumin Wonda menunjukkan Berita Acara hasil Rapat Pleno pengusulan Bacalon Wagub Papua di Hotel Horison Kotaraja, Selasa malam (13/07/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)Partai Demokrat Papua sebagai pendukung utama pasangan Lukas Enembe, SIP.MH dan Klemen Tinal, SE.MM (LUKMEN) dalam Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II siap mengirim salah satu calon untuk ikut dalam bursa pemilihan Wakil Gubernur Papua pengganti alm. Klemen Tinal yang meninggal pada 21 Mei 2021 lalu.

“Kami DPD Demokrat baru selesai rapat pleno untuk pengusulan bakal calon wakil gubernur. Dari hasil pleno tadi, ada enam nama yang malam ini juga akan kami teruskan kepada Ketua DPD Demokrat Papua  Bapak Lukas Enembe. Dari enam nama ini, beliau yang akan memilih satu orang untuk diajukan sebagai calon wakil gubernur dari Partai Demokrat,” kata Plt. Sekretaris DPD Demokrat Papua Boy Markus Dawir kepada wartawan di Jayapura, Selasa malam (13/07/2021) usai rapat pleno.

Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Boy Markus Dawir memberi keterangan kepada wartawan usai rapat pleno.

 

Menurut Boy, dalam rapat pleno itu, pengurus DPD Demokrat memutuskan enam bacalon Wagub Papua yang diajukan, dimana kesemuanya merupakan para Wakil Ketua DPD Demokrat Papua. Antara lain,  Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamberamo Tengah), Yunus Wonda (Wakil Ketua DPRP), Usman G Wanimbo (Bupati Tolikara), Tonny Tesar (Bupati Kepulauan Yapen), Natalis Tabuni (Bupati Intan Jaya), dan Yeremias Bisay (Bupati Waropen).

 “Nanti Ketua DPD yang akan putuskan satu nama dari enam ini untuk mewakili Demokrat. Dalam rapat koalisi kemarin, 8 partai lain pengusung Lukmen Jilid II juga mengajukan calonnya. Hanya satu partai yang tidak usulkan calon yaitu NasDem. Jadi partai lain pun hari ini kita minta untuk mengajukan nama-nama calonnya ke gubernur,” kata Boy.

Sesuai mekanisme yang disepakati dalam rapat koalisi, lanjut Boy, nantinya ke-8 calon yang diusulkan masing-masing partai akan diserahkan kepada Gubernur Lukas Enembe. Setelah itu, gubernur yang akan memutuskan dua nama di antaranya untuk selanjutnya dikirim ke DPR Papua untuk mengikuti proses pemilihan oleh para wakil rakyat itu.

“Kemarin Bapak Gubernur juga sudah minta agar proses ini harus cepat supaya kita segera dapatkan wakil gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu, kita juga sudah sepakati di koalisi kemarin, pengurus partai tingkat provinsi saja yang memutuskan nama-nama untuk diajukan ke gubernur. Setelah gubernur putuskan dua nama itu, barulah kedua partai masing-masing minta SK dari DPP masing-masing. Malam ini juga kita serahkan 6 bacalon dari Demokrat ke ketua DPD. Besok pagi sebelum matahari terbit, kita sudah dapatkan satu nama itu,” tegas Boy.

Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II yang mengusung Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) pada Pilkada Gubernur, Juni 2018 lalu terdiri dari 9 partai politik yakni Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, NasDem, PPP, PKB, PKS, dan PKPI. (Gusty Masan Raya)

Sudah Pulih, Esok Gubernur Lukas Tiba di Jayapura

Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH saat acara syukuran pelantikannya pda April 2013 silam.

JAYAPURA (PB.COM)—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH dipastikan akan tiba kembali di Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (09/07/2021) setelah menjalani pengobatannya di salah satu rumah sakit di Singapura dan kini dinyatakan sembuh.

“Ya kita baru koomunikasi dengan beliau, malam ini, Kamis, 8 Juli 2021 akan berangkat dari Jakarta ke Papua. Tentunya setelah melakukan sejumlah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang memiliki keinginan untuk mengantar, menjemput ataupun melihat beliau di bandara agar tidak melakukan kegiatan tersebut,” kata Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, SH sebagaimana rilis yang diterima papuabangkit.com, Kamis malam.

Gubernur Lukas, sosok pemimpin yang selalu dekat dengan rakyatnya.

 

Menurut Rifai, saat ini Papua dan seluruh Indonesia sedang berperang melawan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Gubernur Lukas menegaskan bahwa pengerahan maupun pengumpulan massa yang dilakukan oleh masyarakat secara individu ataupun kolektif tidak diperkenankan dalam masa pandemi ini.

“Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada masyarakat untuk menghormati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sekaligus melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman penyebaran virus Covid-19,” tegas Rifai.

Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH memohon doa kepada masyarakat Tanah Papua agar ia dapat tiba di Papua dengan kondisi yang sehat dan selamat. Lukas dikabarkan sudah pulih dari kesehatanya dan siap memimpin kembali roda pemerintahan Provinsi Papua dan mengabdi kembali pada rakyat Papua pasca pemulihan kesehatan yang telah dilewati oleh beliau.

Lukas Enembe lahir di Desa Timo Ramo, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, 27 Juli 1967. Sejak 9 April 2021, ia dan alm. Klemen Tinal, SE.MM dilantik oleh Mendagri di Lapangan Mandal memimpin Papua, setelah menang pada Pilgub di tahun itu. Pada 23 September 2018, ia dan Klemen Tinal dengan tagline LUKMEN ini kembali dilantik memimpin Papua di periode kedua oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Setelah keduanya memenangkan pertarungan di Pilgub Papua, Juni 2018 melawan John Wempi Wetipo dan Habel Melchias Suwae.

Tinggal beberapa hari, Lukas yang juga mantan Bupati Puncak Jaya ini, merayakan HUT-nya ke-54. Kita doakan semoga ia sehat terus untuk memimpin rakyatnya di Papua dan menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat. (Gusty Masan Raya)

Terkait Dualisme Sekda Papua, Ini Keputusan Gubernur Lukas

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

 

JAYAPURA(PB.COM)–Publik di Tanah Papua dikagetkan dengan dua agenda pelantikan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. Jabatan yang lowong pasca kepemimpinan TEA Hery Dosinaen, S.IP.MKP.M.Si sejak Maret 2020 itu memang sejauh ini belum terisi oleh pejabat Sekda yang defenitif.

Namun pada 1 Maret 2021, dua agenda pelantikan untuk mengisi kekosongan orang nomor satu di birokrasi Papua ini terjadi. Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy, SE.M.si sebagai Sekda Papua defenitif. Sementata di hari yang sama, Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE.MM melantik kembali Doren Wakerwa, SH sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua karena sudah selesai masa jabatan yang sama selama enam bulan.

Menyikapi hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH pun angkat bicara. Mantan Bupati Puncak Jaya ini mengatakan ia menghargai dan menghormati Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159/TPA/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dimana Dance sebagai sosok yang dipilih Presiden Jokowi.

Kendati demikian, karena masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah telah berakhir semenjak 6(enam) bulan sejak dilantik  pada bulan September 2020 dan tidak mengingingini kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, serta tidak mengetahui bahwa pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan Sekretaris Daerah definitif oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur Lukas menugaskan Wakil Gubernur Papua untuk melantik dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Doren Wakerkwabulan kedapan.

“Gubernur Papua tetap akan menerima Sekretaris Daerah definitif setelah berakhirnya masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang sudah terlanjur dilantik dengan mempertimbangakan budaya Papua, karena tidak ada alasan sesuai ketentuan bahwa penetapan Sekretaris Daerah di tetapkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” kata Gubernur sebagaimana rilis yang diterima redaksi dari Kepala Kominfo Provinsi Papua.

Sikap Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Menurut Klemen, Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2021. Papua diberi kewenangan oleh negara dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain.

“Sehingga dalam hal kejadian dualisme pelantikan Sekretaris Daerah ini perlu dilakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal, dimana hal yang sudah dilakukan di depan publik yaitu pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah maka diberikan dulu kesempatan lagi kepada Penjabat Sekretaris Daerah yang dilantik untuk menyelasaikan tugasnya dan pada enam bulan, kemudian pada bulan September 2021 Sekretaris Daerah Definitif  akan melaksanakan tugasnya,” tegas Klemen Tinal dalam rilis yang sama.

Wagub Klemen menepis berbagai spekulasi/tudingan  adanya ketidakharmonisan pada penyelenggara negara antara Pusat dan Daerah. Hanya tentu saja dibutuhkan komunikasi yang baik, sehingga hal serupa tidak terjadi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua sedang fokus menyelesaikan berbagai macam persolan di Papua seperti konflik kemanusiaan di kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Pandemi Covid-19 dan SEdang giat-giatnya mempersiapkan perhelatan akbar PON XX Tahun 2021, Oktober mendatang.

Sekedar diketahui, Doren Wakerkwa dan Dance Flassy adalah peserta  seleksi  terbuka Sekretaris Daerah Papua Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dimana bersama Demianus Wusuok Siep, ketiganya diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri tahun 2020 lalu. (Gusty Masan Raya)

Gubernur Papua dan Para Kepala OPD Tidak Terpapar Covid

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai di Bandara Sentani Jayapura, beberapa tahun lalu.

JAYAPURA (PB.COM)—Sekitar 30-an pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Selasa (14/04/2020) telah menjalani pemeriksaan cepat untuk mengetahui status Covid-19 dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT). Hasilnya, semuanya dinyatakan negatif alias bebas dari paparan virus yang bermula dari Wuhan, China ini.

“Teman-teman dari Balastkes Papua yang bantu melakukan pemeriksaan rapid test tadi. Semua pimpinan OPD negatif,” kata  Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) Sumule saat memberi keterangan pers dari Posko Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Selasa (14/04/2020).

Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH, yang saat ini berada di RSPAD Jakarta pun, kata Sumule, hari ini melakukan rapid test sebelum melakukan general check up di rumah sakit itu.

“Hasil rapid test tadi, Pak Gubernur dinyatakan negatif. Dan perlu saya tegaskan, dua minggu lalu kami sudah ambil swab beliau dan periksa pakai PCR di Jayapura. Hasilnya memang beliau negatif. Jadi kalau ada rumor yang menyatakan bahwa beliau positif Covid, itu tidak benar. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan itu,” tegas Sumule.

Menurut Sumule, pelaksanaan rapid test di kabupaten-kabupaten di Papua saat ini terus dilakukan. Dalam rencana, beberapa pesawat yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua akan terbang mengambil sampel swab dari warga yang hasil rapid test-nya dinyatakan positif.

“Selanjutnya swab yang diambil akan dibawa ke Litbangkes Papua di Jayapura untuk diperiksa menggunakan alat PCR. Kita apresiasi komitmen lembaga penerbangan ini,” ujar Sumule.

Data per Selasa (14/04/2020) yang dikeluarkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19, saat ini Provinsi Papua berada di 9 besar daerah tertinggi kasus positif di Indonesia dengan 68 kasus, dimana 46 pasien sedang dalam perawatan, 15 sudah sembuh, dan 7 orang meninggal. Sedangkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 88 orang dan ada 3.229 Orang Dalam Pemantauan (ODP). (Gusty Masan Raya)

 

 

Terima Berkas Anggota DPRP Terpilih, Gubernur Papua Pastikan Pelantikan 30 Oktober 2019

Gubernur Lukas Enembe menerima Daftar Calon Terpilih DCT 55 Anggota DPR Papua dari Ketua KPU Papua Theodorus Kossay di Gedung Negara, Senin (09/09/2019)

JAYAPURA (PB.COM)—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH secara resmi menerima 55 orang berkas  calon terpilih DPR Papua (DPRP) periode 2019-2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua di Gedung Negara, Senin (09/09/2019). Penyerahan dilakukan oleh Ketua KPU Papua Theodorus Kossay disaksikan oleh Bawaslu Papua.

Pada kesempatan itu, Gubernur Lukas memastikan pelantikan anggota DPR Papua terpilih bakal dilakukan serentak dengan pelantikan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Papua pada 30 Oktober 2019 mendatang. Hal ini merujuk pada jadwal secara nasional.

“Jadi pertemuan hari ini, kami dengan pihak KPU dan Bawaslu adalah untuk menerima hasil pemilu legislatif DPR Papua, yang mana selanjutnya, saya akan buat pengantar ke Kementerian Dalam Negeri guna proses pelantikan. Setelah dilaporkan, maka SK (surat keputusan) anggota DPR Papua akan diterbitkan, dan  dilantik pada tanggal 30 Oktober serentak se-Indonesia,” lanjut Gubernur.

Di kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Papua serta aparat keamanan dan masyarakat yang telah bersama sama menjaga sehingga pemilu 2019 baik pilpres maupun pileg dapat berjalan aman dan lancar.

Lukas juga mengapresiasi seluruh masyarakat di Papua yang turut mendukung dan menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, April 2019 lalu.

Menurut Lukas, apa yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Pusat, yang mana Provinsi Papua termasuk salah satu zona merah atau daerah yang rawan dalam pesta demokrasi itu dapat ditepis.

“Apa yang di khawatirkan oleh orang Jakarta, ternyata tidak terbukti. Sebab Papua selama Pileg dan Pilpres aman. Kita bisa laksanakan dengan baik,” katanya

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan kedatangan ke Gedung Negara untuk menyerahkan daftar calon anggota DPR Papua, agar segera diberikan ke pada Kementerian dalam negeri sehingga pada tanggal 30 Oktober mendatang bisa dilantik.

“Hari ini agendanya hanya penyerahan biasa saja tidak ada yang istimewa,” katanya singkat.

Adapun komposisi kursi DPR Papua periode 2019-2021 yakni dari Partai Nasdem sebanyak 8 caleg, Partai Demokrat 8 caleg, Partai PAN 6 caleg, PDI Perjuangan 7 caleg, Partai Golkar 6 caleg, Partai Gerindra 5 caleg, PKB 3 caleg, Partai Hanura 3 caleg, PKS 3 caleg,  Berkarya 3 caleg, serta Perindo, Garuda dan PPP masing-masing sebanyak  1 caleg. (Andi/Gusty)

Gubernur Papua  Imbau Mahasiswa Fokus Studi dan Tak Kembali ke Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe saat menjawab wartawan di Gedung Negara Jayapura beberapa waktu lalu.

JAYAPURA (PB.COM)–Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH mengimbau kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi asal Papua untuk tetap fokus melanjutkan studinya di luar Papua dan tidak mengambil keputusan untuk balik ke Papua. Sebab sudah ada jaminan keamanan dari TNI/Polri serta kepala daerah setempat untuk menjaga dan melindungi mereka selama studi.

“Saya sampaikan waktu itu kalau di Negara NKRI tidak aman yah kita pulangkan (mahasiswanya), Tapi kalau daerahnya aman, tidak usah pulang, Mereka datang kemauan sendiri, jadi ini kita pusing mengatur mereka mau taruh (tempatkan) dimana,” keluh Gubernur.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Gubernur Lukas mengagendakan untuk mengundang Gubernur dan DPRD Papua Barat guna membahas kepulangan ratusan mahasiswa tersebut.

“Tapi bisa saja mereka nanti para mahasiswa ini dikembalikan ke tempat studi awal. Hanya memang keputusan terakhir tergantung mereka (mahasiswa itu sendiri). Hanya sekarang belum ada komunikasi dengan mereka,” jelasnya. Kepada pers di Jayapura, Senin (09/09/2019),

Sebanyak 200-an mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di sejumlah kota di tanah air, dikabarkan telah kembali ke Papua, pasca insiden ujaran rasisme dan intimidasi terhadap rekannya yang terjadi di Surabaya dan Malang Jawa Timur.

Kondisi ini membuat Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH pusing karena bingung harus menempatkan dimana, ratusan mahasiswa yang memutuskan kembali ke Papua tersebut.

Memang sebelumnya, Lukas sempat memberikan pernyataan untuk memulangkan seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Papua, pasca adanya dugaan intimidasi dan ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, pertengahan Agustus lalu.

Koordinator Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Utara Risat Sanger menyebut  721 mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang kuliah di Sulawesi Utara bakal pulang kampung.

Kepulangan ratusan mahasiswa Papua ini terjadi sejak 22 Agustustus hingga 7 September 2019. Data Angkasa Pura I mencatat 12 gelombang mahasiswa yang kembali ke Papua. Sementara yang diberangkatkan menggunakan kapal laut mencapai 3 gelombang.

“Jumlah mahasiswa Papua yang kuliah di Sulut ada sekitar 3.000 orang, 721 mahasiswa kembali ke Papua, 80 persen diantaranya adalah mahasiswa aktif, sedangkan 20 persen adalah mahasiswa tidak aktif,” ujar Risat di Manado, Sabtu (07/09/2019). (Andi/Gusty)

 

 

Gubernur Apresiasi Inisiatif Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Sumber Foto: Tirto.id)

JAYAPURA (PB/COM)—Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah tiba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/9) sore dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI AU.

Kapolri direncanakan akan berkantor sementara di Makodam Cenderawasih selama sepekan ke depan guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif pasca kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura dan beberapa Kabupaten lainnya di Papua dan Papua Barat. Begitu pun dengan Panglima TNI yang akan berada di Papua selama tiga hingga empat hari ke depan.

Kedua pimpinan tertinggi TNI/Polri ini dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada para Pejabat di lingkungan TNI Polri, Selasa malam. Lalu pada Rabu (04/09/2019),  keduanya dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Wamena Kabupaten Jayawijaya selanjutnya pada Kamis, keduanya akan mengunjungi Mimika

Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH menjawab pers di VIP Room Bandara Sentani, Selasa (03/09/2019) sore.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH menyambut baik rencana Kapolri dan Panglima TNI yang akan berkantor sementara di Papua. Menurutnya, ini membuktikan negara hadir di Papua saat situasi keamanan sedang tidak kondusif.

“Ini adalah tugas negara, tentunya kami menyambut baik,” ujar Gubernur Lukas menjawab pers di VIP Room Bandara Sentani, Selasa (03/09/2019) sore.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda juga menyambut baik keberadaan Kapolri dan Panglima TNI selama beberapa hari ke depan di Papua.

“Panglima dan Kapolri ada di Papua, tidak apa. Sebab mereka kan datang untuk melihat langsung situasi kondisi yang terjadi di Papua. Untuk kemudian nanti mereka bisa ambil keputusan seperti apa ke depan,” ujar Yunus.

Ketua DPR Papua DR. Yunus Wonda, MH.

Kendati demikian, Politisi Partai Demokrat ini menyayangkan banyaknya personil TNI Polri yang diturunkan ke Papua pasca rusuh terutama di Kota dan Kabupaten Jayapura.

“Jumlah pasukan yang dikirim ke Papua cukup besar. Ini kondisi (rusuh) sudah terjadi, baru ada penambahan pasukan. Tapi ini kan kewenangan dari pusat, dan mungkin mereka punya pertimbangan khusus terkait situasi keamanan di Papua,” tegas Yunus

Dia menilai, penempatan pasukan yang cukup banyak justru akan menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat.

Sejumlah personil keamanan yang bersiaga di sepanjang jalan utama Kota Sentani, Selasa (03/09/2019)

“Sebenarnya ini hanya akan membuat ketakutan, bukan hanya orang Papua, tapi juga non papua, yang kemudian bertanya tanya sebenarmya apa yang sedang terjadi di Papua. Ini seperti situasi genting skali, di Jayapura seperti kita sedang berada di jalur gaza. Di sepanjang jalan, kita lihat banyak pasukan TNI Polri berjaga jaga dengan bersenjata lengkap,” jelasnya

Menurutnya, Pangdam Cenderawasih dan Kapolda sebenarnya mampu menyelesaikan masalah ini tanpa perlu Panglima maupun Kapolri turun tangan sampai harus berkantor sementara di Papua

“Kami harus apresiasi apa yang sudah dilakukan (Pangdam dan Kapolda), tapi ini kembali lagi adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Yunus

Di kesempatan itu Yunus mengajak seluruh masyarakat di bumi cenderawasih, baik orang asli papua maupun non Papua untuk bersama sama menjaga papua tetap aman dan kondusif.

“Kita jangan mudah terpengaruh dan terpancing oleh isu isu yang ditebarkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Papua kacau. Jangan sampai peristiwa Ambon dan Poso terjadi, itu tidak boleh,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat mengirim ribuan personil TNI/Polri pasca demo anti rasisme berujung anarkis di Jayapura, Kamis (29/08/2019). Ribuan masyarakat Papua yang turun berunjuk rasa kali kedua melawan tindak persekusi dan rasisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya, Malang dan Semarang itu dinodai oleh aksi pelemparan dan pembakaran sejumlah fasilitas perkantoran, toko, ruko dan warung serta aksi penjararahan. (Andi/Gusty)

 

Gubernur Papua Minta Kepala OPD Bijak dan Mampu Pertangungjawabkan Anggaran

Gubernur Lukas saat melantik lima pejabat eselon II dan lima pejabat Eselon III di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, Selasa (20/08/2019) di Gedung Negara, Dok V Jayapura.

JAYAPURA (PB.COM)—Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH meminta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bijak dan mampu mempertanggungjawabkan anggarannya sesuai mekanisme keuangan yang berlaku. Sebab, Lukas menilai, hampir semua OPD di Provinsi Papua bermasalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Padahal, dari Rp 14 triliun dana APBD, sekitar Rp 7 triliun dikelola oleh OPD.

“Banyak anggaran yang tidak bisa dipertanggung jwabakan, seperti masalah perjalanan dinas. Belum lagi ada dinas yang melakukan swakelola proyek. Sekali lagi saya tekankan, ke depan itu tidak boleh lagi terjadi, biar kegiatan Rp50 juta harus melalui kontrak, jangan lagi ada penunjukan langsung,” kata Gubernur Lukas saat melantik lima pejabat eselon II dan lima pejabat Eselon III di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, Selasa (20/08/2019) di Gedung Negara, Dok V Jayapura.

Gubernur Lukas saat memberikan sambutannya.

Gubernur berharap setiap orang yang bekerja di tanah Papua harus bekerja dengan hati dan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Jiwa kasih itu harus ada pada setiap orang. Kalau kau kerja tutup mata pasti rakyat Papua tidak suka. Kasih mereka proyek kecil-kecil. Kita tidak selamanya jadi gubernur dan kepala dinas. Apa yang kita mau tinggalkan untuk generasi berikut. Kerjalah dengan hati,” tegas Gubernur.

Kendati demikian, Gubernur juga mengapresiasi kinerja Sekretaris Daerah Papua TEA Hery Dosinaen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Ridwan Rumasukun yang telah bekerja keras membantu semua OPD sehingga membawa Provinsi Papua mampu meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

“Saya tau persis dia (Ridwan), saya bawa dia dari Puncak Jaya ke Provinsi. Beliau ini kerja baik, selalu taat pada aturan,” ucap Gubernur

 

Para pejabat yang dilantik Gubernur Papua.

Para Pejabat Yang Dilantik

Adapun enam pejabat Eselon II yang dilantik Gubernur Papua yaitu, Muhammad Musaad sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua. Posisi Musa’ad yang sebelumnya menjadi Kepala Bappeda Papua diganti oleh  Yohanis Walilo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Jayawijaya.

Kemudian, Muhammad Ridwan Rumasukun dilantik sebagai Asisten III Bidang Umum Setda Papua menggantikan Elysa Auri yang dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi. Jabatan Rumasukun yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua diisi oleh Nus Weya sebagai Pelaksana Tugas.

Berikut, dua kepala OPD yang juga ikut dilantik dalam jabatan yang sama yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, FX Mote dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Semuel Siriwa.

Sekda Papua Hery Dosinaen bersama sejumlah pimpinan OPD dan staf yang hadir.

Sementara itu, untuk pejabat Eselon III, Nus Weya sebagai Plt. Kepala BPKAD, Julian Weya sebagai Kepala Bidang (Kabid) Fisik dan Prasarana Bappeda, Sofyan Rumasukun sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Aset Daerah Papua, Noak Tabo sebagai Kabid Perbendaharaan dan Kasda Provinsi Papua, Tery Wanena sebagai Kabid Sarana Prasarana Dispora, Ospirita Manalu sebagai Kabag Pembinaan dan Kesra BKD, serta Laurenz SH sebagai Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya menyoroti kinerja tim seleksi 35 OPD baru yang dinilai lambat dalam melakukan seleksi, padahal tim ini bekerja sudah cukup lama. Hal ini pula yang kemudian membuat proses pelantikan 35 pimpinan OPD yang baru,belum terlaksana hingga kini.

“Ini APBD Induk 2019 untuk 35 OPD yang baru, namun sampai sekarang pelantikan belum terlaksana. Ini kerja cukup lambat, kalian (tim seleksi) yang kerja aneh aneh, saya akan ganti. Kalau belum dilaksanakan, saya akan lantik seperti ini (pelantikan mendadak),” tegas Gubernur

Di kesempatan itu Gubernur mengapresiasi dua pimpinan OPD yang telah dilantik lebih dulu dari 35 OPD baru, yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pertanian. Menurut Gubernur, keduanya selama menjabat sebagai pimpinan OPD lebih dari lima tahun, telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai visi misi Gubernur.

“Dua SKPD (OPD) ini dilantik lebih dulu, karena mereka kerja betul. Kalau (OPD) yang lain ini kerja omong kosong. Hanya dua SKPD ini yang bisa kerja baik, gunakan anggaran dengan baik sehingga kita lantik duluan,” terang Gubernur. (Gusty Masan Raya)