Sekda Papua Sayangkan Pernyataan Wabup Nduga Yang Mau Cari Suaka Politik

Sekretaris Daerah Papua T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.M Si.M.KP menjawab wartawan di Jayapura.

JAYAPURA (PB.COM)–Beberapa hari terakhir ini, publik Papua dikejutkan dengan pernyataan Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge yang akan mencari suaka politik ke negara lain jika Pemerintah pusat tidak menarik kembali pasukan non organik (Satgas) dari Nduga.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.M.KP.M.Si menegaskan pihaknya menyayangkan seorang pimpinan daerah sekaligus pejabat negara menyampaikan pernyataan seperti itu.

“Itu hak politik setiap orang tetapi sebagai pejabat negara sebetulnya tidak layak menyampaikan seperti itu,” ujar Hery kepada wartawan di Jayapura, Kamis (27/2/2020).

Menurut Sekda Hery, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Wakil Bupati Nduga untuk menanyakan alasan mengeluarkan pernyataan tersebut.

“Ini informasi penting, kami akan panggil dan kita akan lihat kenapa statemen ini ada,” terangnya.

Sekda Hery mengaku, sebelumnya Wakil Bupati Nduga ini telah mengeluarkan pernyataan akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati.

“Saya belum tau ini, karena ucapan-ucapan tertentu dari figur sendiri, kami Pemprov belum tahu atau menerima surat secara resmi baik pengunduran diri sebagai Wagub maupun pernyataan sekarang ini,” tandasnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge menegaskan akan melakukan suaka politik ke negara lain jika Pemerintah Pusat tidak menarik kembali pasukan non organik (Satgas).

Selain itu, belum adanya kejelasan penanganan pengungsi masyarakat Nduga yang terus memakan korban.

“Saya tunggu 12 bulan kalau Pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar. Jadi, tolong angota DPRD ini, karena saya sudah ketemu semua petinggi tapi tidak bisa,” ancamnya kepada wartawan  di Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga, Senin (24/02/2020).

Menurut Wentius, dirinya sudah bertemu petinggi TNI / Polri maupun Menko Polhukam dalam rangka melakukan koordinasi, namun belum ada keseriusan dari Pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Kabupaten Nduga.

“Saya sudah ketemu dengan petinggi di negara ini melalui Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih bahkan Menkopolhukam. Saya sudah masuk ke kantornya dan kami dua berkelahi (saling berbicara, red) di situ untuk minta segera anggota non organik TNI harus ditarik. Karena kami di Nduga suku yang kecil dan terus semakin habis ini domba-domba saya, jadi saya bicara,” sesalnya.

Wabup mengaku kecewa karena sebagai bawahan dari Presiden untuk wilayah kabupaten Nduga, mengapa dirinya tidak didengarkan dan selalu diabaikan terkait apa yang disampaikan dirinya tentang masalah pengungsi dan keamanan di wilayahnya.

“Kami ini perwakilan Presiden di daerah tapi apa yang kami bicara selalu saya tidak pernah didengarkan,” tegasnya. (Toding)

Polisi Diminta Tangkap Panglima Perang dan Tokoh Intelektual Konflik Nduga dan Puncak Jaya

Samuel Tabuni

JAYAPURA (PB) : Tokoh masyarakat asal Kabupaten Nduga, Papua, Samuel Tabuni meminta pihak kepolisian untuk bertindak cepat menyelesaikan konflik berkepanjangan yang tengah terjadi di dua kabupaten  yakni Kabupaten Nduga dan Puncak Jaya. Menurut Samuel, polisi harus menangkap panglima perang dan tokoh intelektual yang ada di belakang konflik ini. Sebab, masyarakat biasanya hanya mengikuti apa yang diperintahkan aktor atau dalangnya.

“Kami di Pegunungan memang masih demikian. Polisi harus menindak tegas dan tangkap panglima perang di Nduga dan ackor intelekttualnya untuk dibawa keluar dari daerah itu. Proses hukum bisa menyusul. Intinya tangkap dan bawa keluar dari daerah dulu, biar masyarakat tenang dan konflik bisa reda. Demikian halnya di Puncak Jaya. Kami sama saja. Bila perlu jika begini terus maka calon bupatinya wajib diamankan dulu,” ujar Samuel kepada Papua Bangkit, Senin, 3 Juli 2017.

Menurut dia, konflik yang terjadi di dua kabupaten ini telah berimbas pada banyak sektor kehidupan lainnya, mulai dari perekonomian, pendidikan dan tatanan sosial dalam masyarakat. Untuk itu, penyelesaian yang komprehensif wajib dilakukan oleh pemerintah daerah bersama aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda.

“Ini bukan perkara yang mudah. Konflik semisal di Nduga itu berpengaruh pada kami semua yang berasal dari Nduga dimanapun berada. Saya berharap masyarakat, tokoh dan adik-adik mahasiswa asal Nduga tak terpengaruh tetapi ikut terlibat menyuarakan perdamaian,” pesannya.

Menurut Samuel, kematangan demokrasi di Papua masih rendah. Sering terjadi konflik di jelang dan sesudah pesta demokrasi itu. Karena alasan itulah, saat ia kalah dalam Pilkada Serentak Jilid II di Kabupaten Nduga, ia tak mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan meminta pendukungnya menerima hasil yang telah diputuskan KPU. Karena itulah, Samuel, sosok yang muda dan cerdas ini dikenal  sebagai tokoh perdamaian di Kabupaten Nduga.

“Kepada para kandidat kepala daerah yang akan maju pada Pilkada Serentak Jilid III tahun 2018, ini jadi pelajaran berdemokrasi agar benar-benar matang secara emosi dan siap lahir batin jika kalah. Sebab setiap perlombaan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Harus berbesar hati dan mendukung calon yang menang untuk sama-sama membangun daerah,” kata Samuel. (Marcel/PB)