Gugat Uji Materi UU Otsus di MK, Partai Lokal Papua Bersatu Yakin Menang

Ketua Umum Partai Papua Bersatu Kris Fonataba, S.Sos bersama Sekjend Ev. Darius W. Nawipa, S.Sos,M.Th.

JAKARTA (PB.COM)Ketua Umum Partai Lokal Papua Bersatu Kris Fonataba, S.Sos mengatakan saat ini pihaknya tengah mengguggat Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Pasalnya, partai lokal yang sudah didaftarkan dan telah mendapat SK dari Kemenkumham pada 2014 melalui Direktur Tata Negara Hukum itu tiba-tiba dibatalkan dan tak bisa diikutsertakan dalam pemilu, baik Pileg, Pilpres hingga Pilkada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Hari ini agendanya adalah mendengar jawaban dari Presiden atau yang mewakili terkait gugatan kami. Jadi kami gugat lapis dengan 29 Bab dan 79 Pasal Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kami yakin kami menang dan itu sudah terbaca pada sidang kedua 23 September 2019 dimana MK sudah menetapkan 43 alat bukti yang kami ajukan itu sah demi hukum. Kami berharap, keterangan dari Presiden atau yang mewakili bisa memberi harapan bagi peradaban baru Papua. Karena kami sudah dirugikan dari aspek hukum maupun material. Partai ini kami sudah daftar 2014 lalu. Kenapa tidak diloloskan,” kata Fonataba menjawab papuabangkit.com di Jakarta, Senin (07/10/2019).

Menurut Fonataba, pihaknya mengguggat UU Otonomi Khusus secara menyeluruh karena dari 79 Pasal itu, banyak pasal yang multitafsir sehingga mendorong pihaknya melakukan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya, ialah pasal 28 tentang pendirian partai lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Mengapa kami lakukan gugatan karena ada sebuah tindakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Direktur Tata Hukum Negara. Pertama, 2014, Menteri Hukum dan HAM keluarkan SK untuk Partai Lokal Papua Bersatu. Pada 21 Januari 2015, Kemenkumham melalui Direktur Umum dan Administrasi mencabut SK kami. Sehingga 5 Februari 2015, Direktur Tata Hukum Negara Kemenkumham melakukan rapat bersama kami terkait SK kami yang dicabut. Di dalam rapat itu, ada sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh Direktur Tata Hukum Negara terhadap regulasi partai lokal di Papua dan Papua Barat dimana  ia melakukan penandatanagan berita acara dan verifikasi dokumen kami,” urainya.

Atas dasar ini, lanjut Fonataba, pada 2017 lalu, pihaknya melakukan pendaftaran sebagai partai peserta Pemilu di di KPU Papua dan Papua Barat seperti partai lainnya mengacu pada UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No 7 tahun 2017. Pada saat pendaftaran itu, KPU Papua dan Papua Barat menerima berkas Partai Papua Bersatu dan menandatangani Berita Acara pada 17 Oktober 2017.

“Namun karena belum ada pentolan hukumnya yakni Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus tentang ini, maka KPU tidak melakukan verifikasi administrasi partai kami. Walau Perdasusnya sudah disahkan 2016 oleh DPR Papua. Saat didorong kepada Mendagri, tetapi Mendagri menyurati Gubernur Papua agar ditinjau kembali. Ini yang buat kami gugat Pemerintah Pusat. Padahal partai lokal itu perintah UU Otsus. Sebab Perdasus yang sudah disahkan DPR Papua itu sudah sah demi hukum bahwa 30 hari Mendagri tidak memberi nomor registrasi maka Perdasus itu sah demi hukum. Bagian ini yang tidak dilihat baik oleh DPRP dan Pemerintah Provinsi,” tegas Fonataba.

Sementara itu Sekjend Partai Papua Bersatu Ev. Darius W. Nawipa, S.Sos,M.Th mengatakan yang menjadi materi gugatan pihaknya adalah alasan Kemenkum HAM yang mencabut surat SK Partai Lokal bahwa regulasi UU Otsus Bab VII Pasal 28 ayat 1-4 itu sifatnya masih multitafsir.  “Karena itu kami berinisiatif mengajukan gugatan uji materi ke MK,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Pusat harus memahami bahwa lahirnya UU Otsus 2001 adalah resolusi konflik terhadap Papua yang ketika itu sebagian kalangan ingin memisahkan diri dari NKRI. UU Otsus dianggap menjadi solusi untuk membangun kesejahteraan. Namun implementasi UU Otsus ini belum menjawab kebutuhan Papua hingga terjadi konflik dan timbulnya instabilitas keamanan dua bulan belakangan di Papua.

“Oleh karena itu kami berharap sebelum UU Otsus ini berakhir 2021 nanti, Pemerintah Pusat buka mata dan segera mensahkan Partai Lokal Papua Bersatu yang kami dirikan ini agar di tahun depan sudah bisa jadi peserta pemilu. Supaya hak politik Orang Asli Papua itu tidak membias, ada wadah partai lokal ini. Uji kami dengan verifikasi faktual dan administrasi. Kami bukan berwacana. Bahkan sejak 2014 hingga 13 Oktober 2017, kami juga sudah daftar sesuai Peraturan KPU nomor 7 tahun 2007. Kami datang dengan ketulusan hati untuk mengajukan hal ini agar Pemerintah Pusat buka mata bahwa Partai Lokal sesungguhnya hadir untuk membantu negara menjaga stabilitas politik di Papua dengan mengakomodir kepentingan politik Orang Asli Papua,” kata Nawipa. (Gusty Masan Raya)

 

Soroti Minimnya Legislator OAP, Kris Fonataba: “Solusinya Harus Lewat Partai Lokal”

Ketua Umum Partai Lokal Papua Bersatu Kris Fonataba, S.Sos

JAKARTA (PB.COM)—Pemilihan Calon Legislatif baik DPR RI, DPR Papua hingga DPRD Kabupaten/Kota 2019 menjadi preseden buruk lemahnya penguatan hak politik Orang Asli Papua. Pasalnya, dari sejumlah caleg terpilih, sekitar 70 persen kursi diisi non asli Papua. Lalu bagaimana solusi yang harus diambil Pemerintah ke depan?

Ketua Umum Partai Lokal Kris Fonataba, S.Sos kepada papuabangkit.com di Jakarta, Senin (07/10/2019) mengatakan salah satu solusi yang harus didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua ialah berdirinya partai lokal sebagaimana amanat UU Otonomi Khusus Pasal Pasal 28 ayat 1-4.

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kemendagri harus segera mensahkan partai lokal kami. Partai yang sudah kami daftarkan pada 2014 lalu dengan nama Partai Papu Bersatu. Ini tuntutan Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001. Tinggal 2 tahun Otsus berakhir dan kita belum juga punya partai lokal. Sementara Aceh malah punya 4 partai lokal. Kami yakin dengan adanya partai lokal, hak kesulungan Orang Asli Papua dalam politik khususnya legislatif bisa dikembalikan,” kata Kris saat bersiap-siap menghadiri sidang ketiga Uji Materi UU Otsus Papua No 21 Tahun 2001 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar jawaban pemerintah.

Menurut Fonataba, partai yang didirikannya ini memiliki visi untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua menuju Peradaban Baru Papua dan menjaga keutuhan NKRI. Alasan pemberian nama Partai Papua Bersatu adalah komitmen menjadikan partai sebagai media pemersatu anak-anak bangsa di ufuk Timur persada nusantara di Papua. Partai ini juga menjadi media inspirasi dan tempat pembelajaran politik bagi generasi muda Papua.

Ia menegaskan pihaknya tidak sekedar membangun wacana politik belaka tanpa realisasi melainkan tegak berdiri memperjuangkan hak konstitusional anak Papua sesuai amandemen UUD 1945, UU Otonomi Khusus Papua dan UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Fonataba juga meminta kepada Pemerintah Pusat agar adil dalam memberlakukan Otonomi Khusus antara Papua dan Aceh. Ia menilai, Papua dipandang Pemerintah Pusat hanya dari aspek politik dan mengabaikan aspek hukum. Sehingga UU Otonomi Khusus Papua hingga tahun ke-18 ini berjalan pincang.

Ketua dan Pengurus Partai Papua Bersatu ketika memberi dukungan kepada salah satu kandidat pada Pilkada Gubernur Papua 2018 lalu. (Sumber Foto: papuatoday.com)

“Coba bandingkan, UU Otsus Aceh, Jakarta melihat dari aspek perundang-undangan sehingga UU itu ada 352 pasal di dalamnya. Semuanya dijabarkan jelas, tak ada yang multitafsir. Sementara Papua yang hanya 24 bab dan 79 pasal ini banyak yang multitafsir termasuk pendirian partai lokal dan pengangkat kursi Otsus. Bagian ini yang mengorbankan hak politik rakyat Papua,” kesal Fonataba.

Sementara itu Sekjend Parlok Papua Bersatu Ev. Darius W Nawipa, S Sos M Th menyoroti soal kebijakan pengangkatan 14 Kursi DPR Papua dari jalur Otsus. Ia menilai adalah keliru DPR Papua dan Gubernur Papua mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) perpanjangan masa jabatan anggota DPRP dari 14 kursi Otsus.

Sebab menurut Nawipa, secara hukum, proses rekrutmen 14 kursi yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) dengan melibatkan Kesbangpol Papua,  Lembaga Masyarakat Adat (LMA) atau Dewan Adat dinilai cacat hukum karena tak pernah dijabarkan dalam UU Otonomi Khusus.

Nawipa mengatakan, mestinya Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terlebih dahulu melakukan uji materi terhadap Pasal 6 Ayat 2 UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan itu guna mendapat revisi demi kepastian hukum.

“Di tahun 2009 kan hanya 11 kursi. Lalu ada gugatan di MK. MK memutuskan bahwa 11 kursi itu hanya berlaku satu periode yakni 2009-2014. Namun karena desakan dari sebagian kalangan, Gubernur Papua melantik 14 kursi Otsus tahun 2016. Hanya saja Pasal 6 Ayat 2 UU Otsus soal pengangkatan anggota DPRP itu kan masih multitafsir. Kata diangkat itu sifatnya masih multitafsir karena tak ada penjabaran lanjutan. Lalu kenapa dipaksakan pengangkatan hanya dengan kebijakan PP? Pemerintah Papua harus uji materi dulu pasal ini di MK. Nah kami sudah ajukan uji materi di MK  Pasal 28 Ayat 1 UU Otsus. Kalau besok kami menang di MK, kami berharap pengangkatan 14 kursi Otsu situ bisa diakomodir oleh partai lokal, bukan oleh Dewan Adat, LMA, DPRP atau Gubernur. Karena itu melawan hukum,” tegas Nawipa.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Papua hendaknya mendukung Partai Lokal Papua Bersatu karena telah memiliki legalitas. Oleh karena itu, ia berharap terbitnya Perdasus tentang perpanjangan masa jabatan anggota DPRP dari 14 Kursi Otsus situ ditinjau kembali oleh Gubernur dan DPR Papua.

“Kami minta Pemerintah dalam hal ini Mendagri, jangan beri ruang lagi, jangan menciptakan konflik baru di Papua gara-gara ini. Lihatlah Papua dalam konteks perundang-undangan yang berlaku di negara ini, jangan hanya lihat dari konteks politik yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat Papua. Memang inilah lemahnya. UU Otsus itu masih sebuah kajian politik, bukan hukum karena implementasinya tak jalan,” katanya.   (Gusty Masan Raya)