Menunggu Restu Cikeas Untuk Nahkoda Demokrat Papua

Dua nama Calon Ketua DPD Demokrat Papua yang ditetapkan pada Musda IV Demokrat yakni Lukas Enembe, SIP.MH dan Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si.

 

JAYAPURA (PB.COM)Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua telah sukses digelar pada Sabtu (19/03/2022) di Sunni Hotel Sentani. Namun siapa yang menjadi nahkoda partai berlambang mercy itu di Papua periode 2022-2027, masih menjadi teka-teki hingga kini. Ya dua nama: antara Lukas Enembe, SIP.MH (LE) atau Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (RHP).

Memang berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat hasil kongres 2020, di mana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat,  telah ditetapkan bahwa Musda hanya memilih calon Ketua DPD. Para calon yang maju menjadi Ketua DPD yang memenuhi verifikasi dan persyaratan, disahkan oleh forum lalu diajukan ke DPP Demokrat.

Demikian pun pada Musda IV Demokrat Papua kali ini, dimana forum telah resmi menetapkan LE dan RHP sebagai calon Ketua DPD untuk diajukan ke DPP. Selanjutnya, keduanya akan mengikuti tahapan berikut yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan dilakukan oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK).

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK)  DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan Musda ke-IV Demokrat Papua telah menetapkan 2 nama calon Ketua DPD yaitu Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak. Kedua nama ini akan dikirim ke DPP sesuai hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam forum Musda.

“Secepatnya dilakukan fit and proper test oleh tim 3 DPP, kita juga memberikan kesempatan para kandidat untuk mempersiapkan materi supaya disesuaikan dengan arah dan kebijakan partai demokrat di Provinsi Papua,” kata Herman kepada wartawan di Sentani, Sabtu (19/3/2022).

Herman mengapresiasi pelaksanaan Musda ke-IV Demokrat Papua tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman. Semuanya didasari bahwa pelaksanaan Musda ini adalah sebagai arena konsolidasi, harmonisasi dan rekonsiliasi internal partai. Setelah Musda, tentu semuanya sudah mencair dan membaur kembali untuk bekerja membangun Demokrat.

Lalu siapa yang bakal lebih berpeluang menahkodai Demokrat Papua 2022-2027? Apakah masih di tangan seorang LE yang sudah 15 tahun memimpin Demokrat dan membirukan langit Papua dengan berbagai torehan capaian kemenangan di berbagai pentas Pilkada dan Pileg?

Ataukah kader penerus LE sekelas RHP, Bupati Mamberamo Tengah dua periode yang selama ini menunjukkan militansi dan loyalitasnya membangun Demokrat Papua, yang terendus mulai rapuh di empat tahun terakhir?

Kita tunggu saja restu Cikeas. Sebab apapun ceritanya, peran Ketua Majelis Tinggi Partai yang juga pendiri Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tentu masih besar dalam suksesi ini. Hajatan politik berskala nasional berupa Pileg, Pilkada Serentak, dan Pilpres 2024 sudah di depan mata. SBY dan sang Ketum AHY, bersama organ inti partai seperti Dewan Pertimbangan Partai, tentu akan memutuskan siapa yang lebih layak dari dua nama ini, untuk mengibarkan Demokrat di langit Bumi Cenderawasih.

RHP Optimis

Di hadapan ribuan pendukungnya, Calon Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak atau akrab disapa RHP, usai Musda mengaku optimis akan mendapat restu DPP untuk menahkodai Demokrat Papua dengan modal dukungan 18 DPC Demokrat se-Papua. Apalagi, selama ini Ricky menegaskan, ia adalah kader militan Demokrat dan sangat loyal.

Calon Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak memperlihatkan surat dukungan dari DPC kepada para simpatisan dan pendukungnya di pelataran Kantor Demokrat Papua saat deklarasi pada Rabu (09/03/2022).

 

“Saya terlalu yakin untuk itu. Saya bukan kader biasa, saya kader Demokrat tapi militan, jadi ada pangkat khusus di dalamnya. Saya mengukur diri saya, dan 18 dukungan DPC ini kan mendukung karena kinerja saya sebagai kader militan Demokrat. Militan itu lebih dan saya yakin DPP akan memutuskan berdasarkan hasil kerja, dan saya sangat optimis,” tegasnya.

Menurut Ricky, sebagai seorang kader partai dari awal dirinya juga menghormati kepemimpinan Lukas Enembe yang telah memimpin Demokrat Papua selama 3 periode atau 15 tahun lamanya. Maka ketika kelak dipercayakan, ia ingin melanjutkan prestasi dan pencapain LE untuk kembali membuat Demokrat tetap berjaya di Papua.

“Soal Fit and Proper Test  itu menjadi keputusan mutlak dan itu menjadi ukuran. Termasuk visi misi calon juga akan disampaikan saat fit and Proper test,” jelas RHP.

Pada kesempatan itu, RHP menyampaikan bahwa dukungan terhadap dirinya yang sebelumnya ada 19 DPC, kini berkurang 1 dan tersisa 18 DPC. Sebab DPC Dogiyai ternyata bermasalah.

“Ada oknum-oknum yang bermain untuk mengganti Ketua DPC-nya dan tanggal 10 mereka lakukan pergantian dan itu dilakukan di last minute,” katanya.

RHP mengaku telah melaporkan hal itu kepada BPOKK Partai Demokrat dan untuk DPC Kabupaten Dogiyai akan dikembalikan SK kepada Ketua sebelumnya. Ia  menguak ada pihak yang bermain belakang untuk menggantikan Ketua DPC Dogiyai, yang merupakan oknum dari DPD Partai Demokrat Papua.

“Oknum tersebut bermain tanpa melalui prosedur organisasi dengan maksud mencari keuntungan pribadi,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)

Tahbiskan Gereja GIDI Jemaat Eden, Presiden GIDI Minta Jemaat Bangun Komunitas

Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Presiden GIDI Pdt Dorman Wandikbo, Gembala Jemaat Eden Pdt. Reinhard Ohee dan Ketua Diaken Jemaat Eden Yarius Balingga, menandatangani prasasti peresmian Gereja GIDI Jemaat Eden, Sabtu (20/11/2021).

JAYAPURA (PB.COM) – Gereja Injili di Indonesia Jemaat Eden Entrop, Jayapura, ditahbiskan Jumat (29/11/2021) ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH dan Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo.

Ibadah syukuran pentahbisan Gereja GIDI Jemaat Eden ini, dihadiri ribuan jemaat GIDI dan jemaat dari berbagai denominasi gereja di Tanah Papua. Puji-pujian sebagai ungkapan sukacita jemaat dinyanyikan dengan penuh semangat, sebelum ibadah syukur dimulai.

Pdt. Dorman Wandikbo berkotbah tentang membangun di atas batu karang yang terambil dari Kitab Matius 16: 16-18. Sesuai dengan tema syukuran dan pentahbisan gereja, Dorman menekankan tiga poin penting dalam jemaat yang harus menjadi perhatian.

Pertama adalah membangun komunitas keluarga. Ia menjelaskan, keluarga merupakan batu karang yang kuat, keluarga adalah gereja yang kuat, keluarga merupakan pemerintah setempat, keluarga adalah fondasi yang kuat, keluarga merupakan gereja yang sebenarnya.

Suasana ibadah pentahbisan Gereja GIDI Jemaat Eden.

“Satu hal penting dalam membangun jemaat di atas batu karang yaitu keluarga. Terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Cara membangun komunitas adalah komunikasi antara suami, istri dan anak-anak. Anak sangat penting. Karena itu, didik mereka untuk menjadi mandiri. Gereja bukan gedung, gereja adalah keluarga. Didiklah anak jadi batu karang yang teguh,” pesan Dorman.

Hal kedua adalah membangun komunitas gereja. Di dalammnya ada komunitas orangtua untuk pemulihan iman, anak-anak dididik untuk takut akan Tuhan. Kata Dorman, jika Orang Papua meninggalkan gereja, otomatis akan mati. Karena sejarah gereja di Papua berbeda dengan daerah lain. “Ottow dan Geisler saat datang di Papua, mereka bernubuat bahwa alam, tanah dan orang Papua dipersembahkan untuk Tuhan sehingga orang Papua akan maju terus,” ungkapnya.

Menurut Dorman, komunitas di dalam gereja adalah mencetak pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Gereja membangun karakter orang-orang yang siap pakai. Gereja adalah tempat mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan.

Hamba-Hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja di Tanah Papua turut mendoakan Gereja GIDI Eden dan mendoakan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ketiga adalah membangun komunitas Papua. “Komunitas Papua sangat penting untuk membangun tanah kita sendiri. Jemaat  GIDI Eden dibangun di atas karang. Siapa pun akan datang,” lanjutnya.

Setelah berkotbah, Hamba-hamba Tuhan dari semua denominasi maju ke depan mimbar, dan bersama-sama dengan Presiden GIDI, mendoakan Gereja GIDI Jemaat Eden dan mendoakan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Selanjutnya Ketua Panitia Pembangunan dan Pentahbisan Gereja GIDI Jemaat Eden, Yarius Balingga, SE, melaporkan perjalanan tujuh tahun membangun Gereja Eden, termasuk perjalanan panjang memperjuangkan status tanah gereja status tanah yang diklaim kepemilikannya oleh pihak CV. Bintang Mas.

Ketua Panitia Pembangunan Gereja GIDI Jemaat Eden, Yarius Balingga, SE.

“Perjalanan waktu berliku-liku, suka duka tantangan persoalan, baik status tanah di sini maupun pembangunan, tetapi waktu Tuhan itu indah. Hari ini semua datang, hamba Tuhan datang berdoa, mensyukuri pentahbisan gereja ini. kami panitia dan jemaat hanya mengucap syukur dan berterima kasih, atas waktu yang luar biasa ini,” ungkap Yarius.

Pembangunan gereja sejak skhir tahun 2015 sampai akhir tahun 2021,  sumber dana untuk pembangunan fisik dari tahun 2016 hingga peresmian tahun 2021 adalah sebesar Rp 11,230 miliar. Semua dana ini terkumpul dari donator yang merupakan kader-kader GIDI, jemaat, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah.

Sejarah Berdirinya Gereja Eden

Selanjutnya ibu Yulce W. Enembe menceritakan sejarah berdirinya Gereja Eden. Dulu, saat Lukas Enembe masih menjabat Wakil Bupati Puncak Jaya, pada tahun 2000-an, Ibu Yulce dan Lukas sering turun ke Jayapura dan tinggal di rumah Santarosa. Pada hari Minggu, pergi ibadah seperti jemaat lain. Dan di saat pergi ibadah, mereka selalu mendapat proposal (permohonan bantuan) baik dari masyarakat maupun dari gereja. Hal ini berlangsung terus tiap kali turun Jayapura.

Ibu Yulce W. Enembe

“Jadi di mana kita masuk gereja, selalu dapat proposal. Sedangkan pak Lukas kegiatan bukan di kota tetapi di daerah,” cerita ibu Yulce. Minggu berikutnya, saat ibadah Minggu, mereka menanyakan proposal itu. Proposal pun semakin menumpuk banyak. Hal ini menjadi beban tersendiri. Akhirnya, mereka tidak lagi beribadah, saat ada kesempatan turun Jayapura.

Pada suatu ketika, Pdt. Lipiyus Biniluk bertanya, “Kamu sembayang di mana?”, “Kami katakan bahwa kami mengalami kesulitan seperti ini (menceritakan soal proposal) sehingga kita akhirnya sembayang di rumah,” kenang ibu Yulce.

Mendengar curhatan hati Ibu Yulce, Pdt. Lipiyus memberi saran. Dari pada di rumah saja, lebih baik ibadah di rumah dan Pdt. Lipiyus datang memimpin ibadah di rumah. Setelah ibadah di rumah pelayanan semakin berjalan. pejabat lain juga mulai ikut ibadah, termasuk Ketua MRP, Matius Murib.

Dalam perjalanan, makin banyak yang datang beribadah. Akhirnya mereka  inisiatif bikin tenda di luar rumah. Dari ibadah di tenda ini, makin banyak lagi jemaat yang datang beribadah. Akhirnya pindah tempat ibadah di Hotel Sahid selama 3 tahun dan kemudian mendapatkan lokasi tanah di Bukit Sian Soor, tempat berdirinya Gereja Eden saat ini.

Kuasa Hukum menyerahkan dokumen kepemilikan sah tanah berdirinya Gereja GIDI Jemaat Eden.

Setelah menceritakan sejarah Gereja Eden, Kuasa Hukum Junaedy, SH menyerahkan dokumen dari Mahkamah Agung, yang isinya menyatakan bahwa tanah yang di atasnya berdiri Gereja Eden adalah sah milik Gereja Injili di Indonesia. Dokumen ini diterima Gembala Jemaat Eden Pdt. Reinhard Ohee dan Ketua Diaken Jemaat Eden, Yarius Balingga.

Gubernur Lukas Enembe, pada kesempatan itu turut mengungkapkan rasa syukurnya karena hanya kemurahan Tuhan, Gereja Eden dapat berdiri, setelah melalui perjalanan panjang. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Papua karena mendoakan kesehatannya sehingga ia bisa pulih.“Saya bersyukur Tuhan baik. Berkat doa-doa orang Papua saya bisa hidup. Allah bela orang Papua,” kata Lukas.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

Ibadah syukur dan pentahbisan gereja ini turut dihadiri Ketua DPR Papua Jhony Banua, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, mantan Bupati Yahukimo Ones Pahabol, dan kader-kader GIDI yang menjadi pejabat-pejabat daerah di Papua. Ibadah diakhiri dengan makan bersama, di mana 1.006 ekor babi bakar batu beserta sayuran dan ubi-ubian dihidangkan jemaat Eden. (Frida Adriana)

Inilah Enam Bacalon Wagub Papua Yang Diusulkan Demokrat

Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Boy Markus Dawir didampingi Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, dan Bendahara Umum Yumin Wonda menunjukkan Berita Acara hasil Rapat Pleno pengusulan Bacalon Wagub Papua di Hotel Horison Kotaraja, Selasa malam (13/07/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)Partai Demokrat Papua sebagai pendukung utama pasangan Lukas Enembe, SIP.MH dan Klemen Tinal, SE.MM (LUKMEN) dalam Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II siap mengirim salah satu calon untuk ikut dalam bursa pemilihan Wakil Gubernur Papua pengganti alm. Klemen Tinal yang meninggal pada 21 Mei 2021 lalu.

“Kami DPD Demokrat baru selesai rapat pleno untuk pengusulan bakal calon wakil gubernur. Dari hasil pleno tadi, ada enam nama yang malam ini juga akan kami teruskan kepada Ketua DPD Demokrat Papua  Bapak Lukas Enembe. Dari enam nama ini, beliau yang akan memilih satu orang untuk diajukan sebagai calon wakil gubernur dari Partai Demokrat,” kata Plt. Sekretaris DPD Demokrat Papua Boy Markus Dawir kepada wartawan di Jayapura, Selasa malam (13/07/2021) usai rapat pleno.

Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Boy Markus Dawir memberi keterangan kepada wartawan usai rapat pleno.

 

Menurut Boy, dalam rapat pleno itu, pengurus DPD Demokrat memutuskan enam bacalon Wagub Papua yang diajukan, dimana kesemuanya merupakan para Wakil Ketua DPD Demokrat Papua. Antara lain,  Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamberamo Tengah), Yunus Wonda (Wakil Ketua DPRP), Usman G Wanimbo (Bupati Tolikara), Tonny Tesar (Bupati Kepulauan Yapen), Natalis Tabuni (Bupati Intan Jaya), dan Yeremias Bisay (Bupati Waropen).

 “Nanti Ketua DPD yang akan putuskan satu nama dari enam ini untuk mewakili Demokrat. Dalam rapat koalisi kemarin, 8 partai lain pengusung Lukmen Jilid II juga mengajukan calonnya. Hanya satu partai yang tidak usulkan calon yaitu NasDem. Jadi partai lain pun hari ini kita minta untuk mengajukan nama-nama calonnya ke gubernur,” kata Boy.

Sesuai mekanisme yang disepakati dalam rapat koalisi, lanjut Boy, nantinya ke-8 calon yang diusulkan masing-masing partai akan diserahkan kepada Gubernur Lukas Enembe. Setelah itu, gubernur yang akan memutuskan dua nama di antaranya untuk selanjutnya dikirim ke DPR Papua untuk mengikuti proses pemilihan oleh para wakil rakyat itu.

“Kemarin Bapak Gubernur juga sudah minta agar proses ini harus cepat supaya kita segera dapatkan wakil gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu, kita juga sudah sepakati di koalisi kemarin, pengurus partai tingkat provinsi saja yang memutuskan nama-nama untuk diajukan ke gubernur. Setelah gubernur putuskan dua nama itu, barulah kedua partai masing-masing minta SK dari DPP masing-masing. Malam ini juga kita serahkan 6 bacalon dari Demokrat ke ketua DPD. Besok pagi sebelum matahari terbit, kita sudah dapatkan satu nama itu,” tegas Boy.

Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II yang mengusung Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) pada Pilkada Gubernur, Juni 2018 lalu terdiri dari 9 partai politik yakni Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, NasDem, PPP, PKB, PKS, dan PKPI. (Gusty Masan Raya)

Sudah Pulih, Esok Gubernur Lukas Tiba di Jayapura

Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH saat acara syukuran pelantikannya pda April 2013 silam.

JAYAPURA (PB.COM)—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH dipastikan akan tiba kembali di Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (09/07/2021) setelah menjalani pengobatannya di salah satu rumah sakit di Singapura dan kini dinyatakan sembuh.

“Ya kita baru koomunikasi dengan beliau, malam ini, Kamis, 8 Juli 2021 akan berangkat dari Jakarta ke Papua. Tentunya setelah melakukan sejumlah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang memiliki keinginan untuk mengantar, menjemput ataupun melihat beliau di bandara agar tidak melakukan kegiatan tersebut,” kata Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, SH sebagaimana rilis yang diterima papuabangkit.com, Kamis malam.

Gubernur Lukas, sosok pemimpin yang selalu dekat dengan rakyatnya.

 

Menurut Rifai, saat ini Papua dan seluruh Indonesia sedang berperang melawan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Gubernur Lukas menegaskan bahwa pengerahan maupun pengumpulan massa yang dilakukan oleh masyarakat secara individu ataupun kolektif tidak diperkenankan dalam masa pandemi ini.

“Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada masyarakat untuk menghormati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sekaligus melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman penyebaran virus Covid-19,” tegas Rifai.

Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH memohon doa kepada masyarakat Tanah Papua agar ia dapat tiba di Papua dengan kondisi yang sehat dan selamat. Lukas dikabarkan sudah pulih dari kesehatanya dan siap memimpin kembali roda pemerintahan Provinsi Papua dan mengabdi kembali pada rakyat Papua pasca pemulihan kesehatan yang telah dilewati oleh beliau.

Lukas Enembe lahir di Desa Timo Ramo, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, 27 Juli 1967. Sejak 9 April 2021, ia dan alm. Klemen Tinal, SE.MM dilantik oleh Mendagri di Lapangan Mandal memimpin Papua, setelah menang pada Pilgub di tahun itu. Pada 23 September 2018, ia dan Klemen Tinal dengan tagline LUKMEN ini kembali dilantik memimpin Papua di periode kedua oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Setelah keduanya memenangkan pertarungan di Pilgub Papua, Juni 2018 melawan John Wempi Wetipo dan Habel Melchias Suwae.

Tinggal beberapa hari, Lukas yang juga mantan Bupati Puncak Jaya ini, merayakan HUT-nya ke-54. Kita doakan semoga ia sehat terus untuk memimpin rakyatnya di Papua dan menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat. (Gusty Masan Raya)

Gubernur Lukas Tak Terima Kemendagri Angkat Sekda Jadi Plh. Gubernur Papua Tanpa Koordinasi

JAYAPURA (PB.COM)—Publik se-Tanah Papua dua hari belakangan ini dihebohkan dengan adanya radiogram dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri yang menunjuk Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy, SE.M.Si menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua. Padahal, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH yang saat ini sedang dalam masa pemulihan kesehatan di Singapura, kondisinya kini semakin membaik dan siap balik ke Papua untuk menjalankan tugasnya seperti biasa.

Anehnya, baik Sekda Flassy maupun Kemendagri tidak berkoordinasi dengan Lukas sebelum terbitnya radiogram itu. Menanggapi hal ini, Gubernur Papua melalui Juru Bicaranya Muhammad Rifai Darus, SH meminta Presiden Joko Widodo agar segara membatalkan radiogram bernomor T.121.91/4124/OTDA yang ditandatangani oleh Dirjen Otda Akmal Malik, M.Si tertanggal 24 Juni 2021.

“Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen Otda tentang penunjukan Plh. Gubernur Papua. Kami melihat adanya indikasi mal administrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar,” kata Rifai Darus dalam rilis yang diterima papuabangkit.com, Jumat (25/06/2021).

Menurut Rifai, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua. Namun dengan penunjukkan Plh. Gubernur ini memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Lukas Enembe selaku Kepala Daerah, diacuhkan dan tidak digunakan.

“Karena itu, dalam waktu dekat Gubernur Lukas Enembe akan melaporkan dugaan mal administrasi yang dilakukan Kemendagri ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua,” katanya.

Rifai juga menjelaskan, kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe semakin membaik. Lukas berencana akan kembali ke Papua pada awal Juli 2021. Lukas juga berpesan kepada seluruh pejabat di Pemerintahan Provinsi Papua untuk mengutamakan integritasnya dalam menjalankan pekerjaan dan perlunya komunikasi yang efektif.

“Gubernur Lukas juga kembali mengingatkan agar publik dan para elit di Papua untuk tidak terlalu gaduh membahas pengisian kursi Wakil Gubernur Papua. Gubernur meminta agar kita semua menghormati adat yang berlaku hingga 40 hari duka (alm) Klemen Tinal terlewati,” katanya.

Kepada masyarakat, Lukas meminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh terprovokasi atas isu apapun.

“Kita jaga keamanan tanah Papua ini bersama-sama dan mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Papua adalah tanah yang penuh damai, sebab kasih menyertai kita semua,” tegasnya.

Penunjukkan Sekda Flassy sebagai Plh Gubenur Papua ini juga memicu penolakan di tengah masyarakat. Pada Jumat (25/06/2021), ratusan massa yang menamakan diri sebagai pendukung Lukas Enembe sempat melakukan demontrasi dan memalang ruangan kerja Sekda di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu, Kota Jayapura. Setelah beberapa jam, palang itu akhirnya dibuka oleh aparat keamanan.

Massa juga mendatangi Kantor DPD Partai Demokrat Papua di Kotaraja dan bertemu Wakil Ketua DPD I Partai Demokrat Ricky Ham Pagawak. Mereka tidak terima adanya penunjukkan Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh. Gubernur Papua karena menyalahi aturan dan konstitusi.

Berdasarkan informasi yang beredar, rencananya Senin (28/06/2021), massa akan turun dalam jumlah banyak untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Papua menolak radiogram Kemendagri itu. (Gusty Masan Raya)

Gubernur Lukas Tolak KKB di Papua Disebut Teroris

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH (dok papuabangkit.com)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH menolak penyematan atau label  baru yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kelompok Kriminial Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” demikian satu dari tujuh butir pernyataan sikap Gubernur Papua sebagaimana rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com dari Juru Bicara Gubernur Papua Rifai Darus, Jumat (29/04/2021).

Menurut Gubernur, terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” tulis Gubernur Papua.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” tegas Gubernur.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (29/04/2021) mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Ini merupakan pandangan dan sikap pemerintah terhadap peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Mahfud, Pemerintah sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh ketua MPR, Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan Polri, TNI dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, atau ke kantor Menkopolhukam. Serta pimpinan resmi di Papua baik itu pemerintah daerah mau pun DPRD yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia, untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

“Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris yang dinyatakan oleh ketua MPR, BIN, Polri, TNI dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif,” ujar Mahfud. (Gusty Masan Raya/PR)

Terkait Dualisme Sekda Papua, Ini Keputusan Gubernur Lukas

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

 

JAYAPURA(PB.COM)–Publik di Tanah Papua dikagetkan dengan dua agenda pelantikan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. Jabatan yang lowong pasca kepemimpinan TEA Hery Dosinaen, S.IP.MKP.M.Si sejak Maret 2020 itu memang sejauh ini belum terisi oleh pejabat Sekda yang defenitif.

Namun pada 1 Maret 2021, dua agenda pelantikan untuk mengisi kekosongan orang nomor satu di birokrasi Papua ini terjadi. Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy, SE.M.si sebagai Sekda Papua defenitif. Sementata di hari yang sama, Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE.MM melantik kembali Doren Wakerwa, SH sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua karena sudah selesai masa jabatan yang sama selama enam bulan.

Menyikapi hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH pun angkat bicara. Mantan Bupati Puncak Jaya ini mengatakan ia menghargai dan menghormati Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159/TPA/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dimana Dance sebagai sosok yang dipilih Presiden Jokowi.

Kendati demikian, karena masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah telah berakhir semenjak 6(enam) bulan sejak dilantik  pada bulan September 2020 dan tidak mengingingini kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, serta tidak mengetahui bahwa pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan Sekretaris Daerah definitif oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur Lukas menugaskan Wakil Gubernur Papua untuk melantik dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Doren Wakerkwabulan kedapan.

“Gubernur Papua tetap akan menerima Sekretaris Daerah definitif setelah berakhirnya masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang sudah terlanjur dilantik dengan mempertimbangakan budaya Papua, karena tidak ada alasan sesuai ketentuan bahwa penetapan Sekretaris Daerah di tetapkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” kata Gubernur sebagaimana rilis yang diterima redaksi dari Kepala Kominfo Provinsi Papua.

Sikap Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Menurut Klemen, Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2021. Papua diberi kewenangan oleh negara dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain.

“Sehingga dalam hal kejadian dualisme pelantikan Sekretaris Daerah ini perlu dilakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal, dimana hal yang sudah dilakukan di depan publik yaitu pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah maka diberikan dulu kesempatan lagi kepada Penjabat Sekretaris Daerah yang dilantik untuk menyelasaikan tugasnya dan pada enam bulan, kemudian pada bulan September 2021 Sekretaris Daerah Definitif  akan melaksanakan tugasnya,” tegas Klemen Tinal dalam rilis yang sama.

Wagub Klemen menepis berbagai spekulasi/tudingan  adanya ketidakharmonisan pada penyelenggara negara antara Pusat dan Daerah. Hanya tentu saja dibutuhkan komunikasi yang baik, sehingga hal serupa tidak terjadi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua sedang fokus menyelesaikan berbagai macam persolan di Papua seperti konflik kemanusiaan di kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Pandemi Covid-19 dan SEdang giat-giatnya mempersiapkan perhelatan akbar PON XX Tahun 2021, Oktober mendatang.

Sekedar diketahui, Doren Wakerkwa dan Dance Flassy adalah peserta  seleksi  terbuka Sekretaris Daerah Papua Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dimana bersama Demianus Wusuok Siep, ketiganya diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri tahun 2020 lalu. (Gusty Masan Raya)

Gubernur Lukas Tinjau Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Baru

Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur baru di Koya Timur.

JAYAPURA (PB.COM) – Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur baru di Koya Timur, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Rabu (30/9/2020)

Lahan seluas 384 hektar tersebut nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Papua. Pembangunan kantor gubernur yang digadang-gadang akan menjadi kantor gubernur terbaik di Indonesia tersebut akan mulai dibangun tahun depan.

“Seluruh kantor OPD nantinya akan berada di Koya Timur,” kata Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada wartawan didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan sejumlah Kepala OPD.

Doren menerangkan, selain merupakan janji kampanye Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal dulu, wacana ini juga lahir karena melihat kondisi pusat pemerintahan di Kota Jayapura yang semakin padat dan kurang memadai, sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi.

“Kami akan lakukan kajian, rapat, akan melakukan rancang bangunan, dan semua perencanaan akan disiapkan Dinas PUPR. Kita akan bahas berkaitan dengan AMDAL, konsultan perencanaan, pembayaran dan penyelesaian tanah, aspek lingkungan, semua kita bahas dan kita bicarakan,” terangnya.

Ia menambahkan, Kantor Gubernur Papua baru ini akan dibangun di atas lahan seluas 384 hektar, dan pembangunan kantor tersebut dimulai pada 2021 mendatang. Sementara Gedung yang selama ini menjadi tempat pusat pemerintahan akan digunakan untuk kepentingan lain.

“Luas lahan 384 hektar dibangun kantor gubernur yang baru, dan akan diikuti oleh seluruh kantor OPD. Selesai pembangunan sebelum berakhir masa jabatan Gubernur pada 2023. Dengan demikian tahun 2021 bisa kita mulai bekerja,” lanjut Doren.

Sementara itu, Kadis PUPR Papua, Girius One Yoman menyebutkan, gedung kantor Gubernur Papua di Koya Timur ini pastinya akan dibangun dengan inovasi baru dan lebih megah dari kantor pusat pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.

“Pertama sesuai dengan arahan Gubernur, kami akan tata ruang kota sebagai kota baru untuk membangun kantor gubernur pasti ada inovasi baru kita akan lakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” jelasnya.

“Kita survei lokasi wacana yang diimpikan Gubernur Papua. Sementara kita akan nego harga kepada pemilik tanah belum final. Untuk pindah itu jelas, karena Kota Jayapura sudah tidak layak, kota sekian sudah tahun dan perkembangan semakin tahun semakin bertambah manusia dan kendaraannya, mobil dan lainnya,” kata dia.

Contohnya di venue PON, tambah Girius, Papua sudah kelas Asia, di mana tidak lama lagi gubernur resmikan Stadion Lukas Enembe. “Itu saja begitu, apalagi kantor gubernur,” tambahnya. (Toding)

Gubernur Lukas Pastikan Otsus Tak Lagi Berhubungan dengan Pemprov

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

JAYAPURA (PB.COM) – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH memastikan nasib otonomi khusus ke depan tak lagi berhubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Lukas usai melakukan pertemuan dengan Penjabat Sekda dan Pimpinan OPD Teknis di Kantor Gubernur Papua, Selasa (29/9/2020) siang.

“Jadi kami serahkan DPR dan MRP, karena pasalnya sudah jelas, tidak lagi berhubungan dengan kita. Dimana, hasil kajian Otonomi khusus dari Universitas Cenderawasih pun bakal diserahkan ke MRP dan DPR Papua,” katanya kepada wartawan di ruangan kerjanya, Selasa (29/9/2020).

Menurut Gubernur, evaluasi otsus merupakan ranah MRP dan DPR Papua. Dua lembaga ini nantinya yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rakyat Papua.

“Hal ini sebagaimana pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mengamanatkan, rakyat Papua dapat mengajukan perubahan undang-undang itu kepada DPR atau pemerintah melalui MRP dan DPR Papua,” terangnya.

Gubernur menyesalkan sikap Pemerintah Pusat, karena menolak RUU Otsus Plus pada 2015 silam. Jika saja Otsus Plus itu diterima tentu tak bakal muncul masalah otsus seperti saat ini.

“Waktu saya serahkan Otsus Plus, pemerintah pusat tidak mau, sekarang mereka sibuk ke sana kemari. Kni akibatmya, jika saja Otsus plus diterima kita aman dan tidak ada masalah,” tandasnya. (Toding)

Pengangkatan Tenaga Honorer Berdasarkan Kebutuhan Daerah

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

JAYAPURA (PB.COM) – Pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan usulkan ke Jakarta berdasarkan kebutuhan daerah.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH mengungkapkan, sebelum diusulkan ke Jakarta masing-masing kabupaten/kota terlebih dahulu akan menyusun sesuai kebutuhan. “Nanti daerah akan menyusun kebutuhannya, mereka butuh apa, mereka yang susun untuk diusulkan ke Jakarta,” terangnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda mengatakan penyusunan dan pendataan tenaga honorer akian dilakukan berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Selanjutnya, seluruh data tersebut akan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan BKD Provinsi Papua, paling lambat di minggu ketiga bulan Oktober 2020.

“Nanti dari situ BKD Papua akan melakukan rekapitulasi data secara keseluruhan, lalu kemudian mengundang BKD kabupaten/kota untuk mempresentasekan kembali data honorer K2, data honorer umum serta Anjab dan ABK,” jelasnya.

“BKD Papua kemudian mengecek kebenarannya, apakah benar sesuai dengan usulan atau tidak. Setelah itu dilanjutkan ke pimpinan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Ia mengingatkan seluruh BKD se-Papua agar keputusan yang diambil kedepan, tak keluar dari notulensi sebagaimana hasil kesepakatan Wagub Papua bersama Menpan RB di Jakarta, 4 September 2020 lalu.

“Diputuskan ada 3 poin dalam pertemuan itu tapi yang utama adalah pengangkatan tenaga honorer sebanyak 20.000 orang untuk Provinsi Papua,” tambah Nicolaus. (Toding)