BKKBN Perkenalkan Aplikasi New SIGA Topang Perencanaan Bangga Kencana

 

Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data pada DITLAPTIK BKKBN Pusat, Lina Widyastuti, SKM,MAPS.

JAYAPURA (PB.COM)—Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar Sosialisasi Pengelola Data dan Informasi Melalui New SIGA selama dua hari, Rabu-Kamis (17-18/11/2021) di Hotel Horisan Abepura, Kota Jayapura.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) dan masing-masing 1 operator pencatatan dan pelaporan data dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua, serta 17 orang dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

Hadir sebagai narasumber, Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) BKKBN Pusat, Lina Widyastuti, SKM,MAPS, Nerius Auparay selaku Kepala Perwakilan BKKBN Papua, dan Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Papua, Ahmad Soamole, SH.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si saat memberi sambutan pada giat sosialisasi New SIGA.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini, yang merupakan pertemuan tatap muka paling pertama yang digelar di masa pandemi Covid-19 dan semasa dirinya mulai bertugas di Papua selama tiga bulan terakhir.

“Kita patut bersyukur dan bersukacita karena sekian lama kita tidak betemu seperti ini dengan teman-teman kabupaten/kota. Tuhan bisa kumpulkan kita hari ini dalam keadaan sehat walaifiat. Ini kerinduan dari kami Provinsi. Selama ini, kita hanya bertemu secara virtual. Mari kita tetap tersenyum walau pakai masker. Khusus kegiatan hari ini,  saya ajak, mari kita manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan pengelolaan data keluarga yang lebih baik,” kata Nerius.

Menurut Nerius, BKKBN menerapkan sistem informasi yang yang lebih rigit, kekinian dan akuntabel yaitu Sistem Informasi Keluarga (SIGA), yang kini diubah menjadi New SIGA. New SIGA ini akan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BKKBN, khususnya program Bangga Kencana.

“Melalui New SIGA, BKKBN ingin membangun sistem data yang lebih baik di tahun ke depan dengan sinkronisasi data basis keluarga Indonesia dengan sistem informasi kependudukan. Sinkronisasi ini menjadi salah satu fokus BKKBN. Fokus lainnya mengintegrasikan data statistik rutin program Bangga Kencana supaya menjamin dan menjaga kerahasiaan individu,” ujar Nerius.

Sejumlah kepala OPD KB kabupaten/kota dan perwakilan operator dan pengelola data yang hadir pada giat sosialisasi New SIGA di Hotel Horison Abepura

Nerius yang juga mantan Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Pusat ini menjelaskan, data keluarga dalam aplikasi New SIGA itu sangatlah penting sebagai peta kerja, intervensi program dan pengukuran kinerja. Aplikasi ini menyediakan data nama dan alamat yang akurat atau by name by address. Dalam New SIGA ini dikembangkan lagi item-item data seperti data pelayanan KB, pelayanan kontrasepsi, kartu pendaftaaran, laporan pengendalian lapangan, maupun kelompok kegiatan baik Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),  Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK Remaja dan lain sebagainya.

“Tetapi saya berharap, New SIGA ini sudah diujicoba di kabupaten lain dan sudah sukses. Supaya ketika kita coba di Papua, tak ada kendala. Dengan sosialisasi ini, kita harapkan juga kompetensi para operator pengolah data bisa lebih ditingkatan untuk memahami aplikasi New SIGA,” tegasnya.

Data BKKBN Terbaik

Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data pada DITLAPTIK BKKBN Pusat, Lina Widyastuti, SKM,MAPS mengatakan selain karena ditunjuk Presiden sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN kini menjadi primadona di antara kementerian/lembaga berkat kesuksesannya melakukan pendataan keluarga tahun 2021.

Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data pada DITLAPTIK BKKBN Pusat, Lina Widyastuti, SKM,MAPS saat memberikan materi pada giat Sosialisasi Pengelola Data dan Informasi Melalui New SIGAdi Hotel Horisan Abepura, Kota Jayapura, Rabu (17/11/2021)

Menurut Lina, saat ini, BKKBN telah mengumpulkan basis data sebanyak 68 juta keluarga di seluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah terobosan luar biasa dari BKKBN di bawah kepemimpinan Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Sebab dibandingkan kementerian lain yang sama-sama melakukan pendataan seperti Kementerian Desa dan Kementerian Sosial, Data Keluarga BKKBN jauh lebih lengkap, akurat dan terbilang cepat.

“Atas nama BKBBN Pusat, kami berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya pendataan keluarga tahun 2021, khususnya kepada bapak ibu kepala dinas dan para operator data di seluruh Papua. Walaupun Papua urutan kedua dari bawah, kami sangat memahami kendala-kendala teknisnya dan bapa ibu tidak perlu berkecil hati dan tetap semangat untuk ke depannya, agar di pemutakhiran data pada 2022 nanti, bisa naik peringkatnya,” kata Lina.

Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Papua, Ahmad Soamole, SH mengatakan Pemerintah Pusat tahun depan akan menyiapkan jaringan internet tersendiri di kabupaten/kota yang memiliki petugas lapangan dan balai penyuluhan KB. Hal ini demi mendukung pendataan, baik untuk  aplikasi New SIGA, maupun Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).

Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Papua, Ahmad Soamole, SH saat memberikan materi kepada peserta.

“Kita berharap dengan komitmen Kepala BKKBN Papua yang akan menemui seluruh bupati/walikota di Papua, kesulitan seperti internet dan juga tidak adanya handphone bagi petugas TPK, bisa dicari solusinya. Misalnya, kabupaten kota bisa bantu pengadaan lewat sharing dana, BKKBN siapkan apa. Karena stunting ini kan program nasional,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, dengan konsep baru by name by address, BKKBN mendapatkan data yang valid dan terintegrasi bagi seluruh keluarga di Indonesia, baik itu akseptor KB, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK Remaja, dan sebagainya.

“Selama ini data kita membengkak karena pelaporan yang dobel. Dengan by name address di New Siga, data itu ada masa expired. Misalnya data anak yang sudah masuk remaja, sistem akan otomatis tolak dan meminta di-update dan dimutasi ke data remaja. Demikian pun yang lansia, kira-kira 5 tahun lagi, orang ini masih hidup atau tidak. Selama ini, dengan sistem data yang makro, kita tidak bisa pantau data itu sehingga ada pendobelan,” tegas Ahmad.

Ia juga menegaskan, guna mendukung pendataan bagi penurunan stunting, Bidang Latbang BKKBN Papua pada 22 November 2021 akan menurunkan 16 orang yang akan melakukan pelatihan kepada tim TPK di kabupaten/kota.

“Tim TPK ini juga diajari bagaimana pelaporan data tentang berapa ibu hamil, calon pengantin, anak usia 0-59. Data ini juga akan masuk di aplikasi Elsimil,” katanya.

Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengelola Data dan Informasi melalui NEW  SIGA Jennifer Teresa, SE dalam sambutan mengatakan, tahun 2021 merupakan tahun Pre Implementasi New SIGA, juga tahun Pelaksanaan Pendataan Keluarga sehingga dua sub sistem pencatatan dan pelaporan  besar di tahun yang bersamaan ini, membutuhkan extra penanganan dan perhatian dari pelaksana pengelolaan data dan informasi Bangga Kencana, baik di tingkat Pusat, Provinsi  maupun tingkat Kab/Kota.

Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengelola Data dan Informasi melalui NEW  SIGA Jennifer Teresa, SE saat menyampaikan laporan kegiatan.

“Kedua sub sistem tersebut sudah tentu merupakan dasar untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi, terarah dan menuju kualitas data yang diharapkan dalam memenuhi kebutuhan Program Bangga Kencana di setiap tingkatan wilayah,” katanya.

Jennifer berharap, kegiatan sosialiasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola data kabupaten/kota se-Provinsi Papua tentang Sistem Pencatatan dan Pelaporan melalui Aplikasi New SIGA untuk diterapkan ke depan. (Gusty Masan Raya)

Nerius Auparay: Pelaksanaan Program KB di Papua Harus Ada Kekhususan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si

 

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si mengatakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Papua harusnya memiliki kekhususan, terutama dalam hal penganggaran pada setiap program yang diluncurkan BKKBN Pusat, dengan memperhatikan karakteristik wilayah geografis yang sangat sulit. Sebab jika setiap program disamaratakan di seluruh Indonesia, akan terjadi ketimpangan dalam implementasinya di Papua.

“Bapak ibu kepala OPD KB di seluruh kabupaten/kota,  saya akan undang pada Februari 2022, kita akan diskusi di Papua hadirkan Sekretaris Utama BKKBN dan Kepala Biro Perencanaan BKKBN. Tapi bapa ibu yang omong, kira-kira maunya seperti apa, apa kendala program selama ini, yang buat penyerapan DAK terlambat. Kita juga butuh kekhususan, selain karena kita punya UU Otsus, tetapi kita ini berada di wilayah sulit. Awal dari pertemuan ini semoga kita satukan persepsi. Tahun depan kita mulai action,” kata Nerius Auparay saat membuka kegiatan kegiatan  Sosialisasi Pengelola Data dan Informasi Melalui New SIGA, Rabu (17/11/2021) d Hotel Horisan Abepura, Kota Jayapura.

Menurut Nerius, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT harus memiliki tambahan anggaran dalam setiap program KB karena berada di wilayah geografis yang sangat luas, terisolir, terluar dan termiskin. Hal ini berbeda dengan wilayah yang mudah diakses seperti di Jawa.

Akibat terbatasnya anggaran di BKKBN Papua, Nerius mengaku sejauh ini  pihaknya belum maksimal menjangkau 29 kabupaten/kota di Papua untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program KB yang dijalankan.

“Contoh kecil, tentang bantuan pulsa data yang diberikan kepada para setiap anggota TPK sebesar Rp 100 ribu tiap bulan bekerjasama dengan Telkomsel. Ini kan jadi soal, ketika sebagian  tenaga TPK kita belum punya handphone android, belum lagi masalah jaringan internet. Saya minta para kepala OPD KB kabupaten/kota, jika memang uang itu dipakai untuk kebutuhan lain karena petugas tidak punya handphone, harus ada surat pernyataan. Ini jadi dasar kami untuk pencarian. BKKBN Pusat khususnya Pengawasan, harus ada perlindungan hukum bagi kami agar kami tidak ada masalah hukum. Jika tidak ya dikembalikan saja anggarannya,” kata Nerius.

Kendati demikian, mantan Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Pusat ini, mengajak seluruh pimpinan OPD Keluarga Berencana di 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua untuk tetap semangat dalam melayani masyarakat melalui program-program strategis BKKBN seperti pencegahan stunting dan kampung KB.

“Kita tidak terlalu ketinggalan dengan provinsi lain, misalnya dalam program Bangga Kencana. Saya sudah 6 kali jadi kepala BKKBN dan mantan operasional lapangan jadi saya tahu betul. Selama jadi direktur, saya sudah datangi 300-an kabupaten, terutama di daerah yang termiskin dan terluar. Keadaan kita tak jauh berbeda dengan mereka. Mari kita bangun semangat dan komitmen kita harus lakukan sesutu bagi masyarakat, termasuk pembentukan tenaga TPK untung cegah stunting,” tegas Nerius.

Nerius juga menegaskan, mulai tahun 2022, ia berkomitmen untuk mengunjungi 29 kabupaten/kota di Papua guna bertemu dengan seluruh kepala daerah (bupati/walikota) terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dinilainya belum maksimal

“Saya ingin jelaskan semua program KB, terutama stunting kepada para bupati dan walikota, agar ada pemahaman persepsi, komitmen, dan kesinambungan dalam program. Karena saya sudah tiga bulan jadi Kepala BKBBN Papua, saya pelajari laporan DAK fisik maupun non fisik, banyak yang alami kendala. Apalagi tahun 2022 kita ada penambahan anggaran lagi terkait stunting,” tutur Nerius Auparay.

Jangan Samakan Dengan Jawa

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jayawijaya, Ramlia Salim, SE.MAP mendukung sikap Kepala BKKBN Papua. Menurutnya, kondisi geografis di Papua yang luas dan sangat sulit, tentu berbeda dengan wilayah lain di luar Papua, terutama Pulau Jawa.

Di Jawa, kata Ramlia, kader yang masuk dalam TPK bisa dengan mudah bergerak dan memberi laporan data terbaru terkait keluarga yang beresiko stunting seperti ibu hamil, calong pengantin, dan anak usia 0-59 bulan.

Sejumlah kepala OPD KB kabupaten/kota dan perwakilan operator dan pengelola data yang hadir pada giat sosialisasi New SIGA di Hotel Horison Abepura

“Kami di Jayawijaya ada 40 distrik dan 328 Kampung dan 4 kelurahan. Artinya, ada 996 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tapi dari angka sekian ini, tidak semuanya memiliki handphone. Kami akan menunggu kira-kira apakah ada surat pernyataan tentang ini, apapun konsekuensinya kami menyiapkan. Tetapi ini memang tantangan tersendiri karena berbeda kondisi geografis dimana TPK harus mobil ke kampung dan butuh uang,” kata Ramlia.

Ramlia menjelaskan, dari 996 TPK itu, ada bidan, PKK, dan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Rekrutmen dilakukan pihak DP3AKB Jayawijaya bekerja sama dengan mitranya, antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Wamena, dan para kepala distrik sejak September 2021.

“Sebagian kampung yang masih belum terisi tenaga TPK, terpaksa kami ambil dari  kader kami di PPKBD. Ada juga yang di tim ini tak ada PKK karena banyak juga di kampung-kampung, belum bisa baca tulis dan tak punya handphone. Di kampung yang tak ada bidan, di-back up oleh oleh kader kami,” katanya.

Persoalan lain yang dihadapi ialah akses internet. Hampir di seluruh wilayah Pegunungan Tengah Papua, termasuk Jayawijaya, internet hanya bisa diakses di ibukota kabupaten. Sementara di distrik dan kampung belum sampai. Karena itu, Ramlia berharap rencana Kominfo pada tahun 2022 yang akan  memasang internet di setiap ibukota distrik melalui program BAKTI bisa teralisasi demi lancarnya program pendaatan keluarga.

“Jangankan internet, di ibukota distrik, kami telepon geser sedikit saja sinyal sudah hilang. Pada pendataan keluarga 2021, kami di Jayawijaya kemarin dapat sampel 11 distrik dan 16 kampung. Nah itu kami panggil para kepala distrik dan kepala kampung kemudian kami kasih tahu, mana yang bisa dijadikan kader untuk menulis. Datanglah mereka dengan dana yang dibiayai dengan dana BOKB. Petugas kami mengentry data itu dan dibantu oleh provinsi,” aku Ramlia. (Gusty Masan Raya)

Turunkan Angka Stunting, BKKBN Papua Siapkan 17 Ribu TPK Bagi Seluruh Kampung

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Drs. Nerius Aurparay, M.Si foto bersama narasumber dan peserta Sosialisasi Pengelola Data dan Informasi Melalui New SIGA, Rabu (17/11/2021) d Hotel Horisan Abepura, Kota Jayapura.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si mengatakan, dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Bumi Cenderawasih, pihaknya mulai tahun 2022 menyiapkan sebanyak 17 ribu lebih Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko stunting, seperti ibu hamil, calon pengantin, dan anak usia 0-59 bulan.

Sebab sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN telah ditunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

“Setiap kampung ada 1 tim TPK terdiri dari 3 orang yang diisi oleh bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka akan dilatih atau di-trainning mulai November ini sampai Desember 2021 dan mulai beraktivitas Januari 2021,” kata Nerius Auparay kepada papuabangkit.com di sela-sela kegiatan  Sosialisasi Pengelola Data dan Informasi Melalui New SIGA, Rabu (17/11/2021) d Hotel Horisan Abepura, Kota Jayapura.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si

Menurut Nerius, Tim Pendamping Keluarga ini direkrut oleh Organisai Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana di setiap kabupaten/kota dan selanjutnya didata dan diberikan kepada Perwakilan BKBBN Papua. Mereka bertugas melakukan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi dan edukasi kepada keluarga beresiko stunting guna mencegah terjadinya stunting di Papua.

“Misalnya kepada ibu hamil, dengan edukasi TPK, bisa diberi asupan gizi sejak awal. Untuk Papua, data TPK sudah sudah ada 100 persen. Anggarannya sudah masuk dalam Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB tahun 2022. Tetapi untuk pelatihan kader, kami sudah siapkan anggaran di BKKBN Provinsi Papua. Pekan depan teman-teman dari BKKBN Provinsi akan turun ke kabupaten/kota untuk melatih mereka di sana. Selanjutnya, tim kabupaten/kota yang dilatih itu yang akan turun melatih tenaga TPK di distrik-distrik,” kata Nerius.

Nerius mengatakan di peringkat nasional, angka stunting di Papua masih terbilang tinggi. Persoalan utama ialah masalah ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator rendahnya pendapatan keluarga di Papua. Akibatnya, banyak ibu hamil dan bayi tidak mendapat asupan gizi yang baik.

“Oleh karena itu, dengan dipercayakannya BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting, sepanjang 2022-2024 kita targetkan agar angka prevalensi stunting secara nasional yang saat ini 27 % bisa turun menjadi 14 % pada 2024,” katanya.

Sejumlah kepala OPD KB kabupaten/kota dan perwakilan operator dan pengelola data yang hadir pada giat sosialisasi New SIGA di Hotel Horison Abepura

Ia juga menegaskan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan stakeholder lain, baik intansi pemerintah, BUMN maupun swasta untuk sama-sama berperan mencegah stunting ini.

“Kita di Papua sebenarnya ada SK dari  Gubernur tentang tim konvergensi yang menangani stunting. Kami sebagai koordinator menghimpun instansi-intansi teknis terkait ini supaya sama-sama melakukan hal-hal  terkait penanganan stunting. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Sekda Papua, dan beliau sudah menyampaikan dalam waktu tidak terlalu lama, akan mengumpulkan instansi terkait untuk rapat bersama,” tutur Nerius.

Nerius menambahkan, program KB di Papua tidak membatasi jumlah anak, tetapi semata-mata mengatur jarak kelahiran. Oleh karena itu, intervensi BKKBN sangat penting agar bisa mencegah kematian ibu dan anak serta terjadinya stunting.

“Kita tidak larang jumlah anak, tetapi kita beri pemahaman kepada keluarga di Papua agar bisa mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dan kedua, dan seterusnya. Tujuannya, supaya ibu tetap sehat, anak juga tetap sehat. Ada program 1.000 Hari Pertama Kehidupan, ini sangat bagus dan include dengan KB,” katanya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Keerom Drs. Herman Raya mengatakan, kegiatan pencegahan stunting di wilayahnya tetap melibatkan intansi teknis lain, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Keerom Drs. Herman Raya

“Kami sudah berkoordinasi dengan instansi lain itu, sudah menyiapkan SK Bupati, tinggal menunggu turun. Tanggal 23 November, tim dari Papua akan turun ke kami lakukan pembekalan bagi tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tapi hanya untuk 5 distrik dulu, yaitu Skamto, Arso Barat, Arso, Manem dan Arso Timur. Jadi ada 15 anggota TPK yang kita ambil dari mereka yang mengerti stunting, seperti bidan dan ahli gizi. Mereka ini akan dilatih oleh tim dari provinsi, untuk selanjutnya mereka yang akan melatih para TPK lain di kampung-kampung di distrik itu. Ada yang dari bidan, kader PKK dan dan institusi masyarakat pedesaan,” kata Herman.

Menurut Herman, berdasarkan data yang diperolehnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, dari 91 kampung yang tersebar di 11 distrik, hanya terdapat 10 kampung yang masuk dalam kategori beresiko stunting.

“Kami berharap dengan kepercayaan yang diberikan kepada BKKBN sebagai coordinator percepatan penurunan stunting, mulai tahun 2022-2024 kita bisa cegah dan atasi stunting di Keerom dan Papua,” tegas Herman.

Sekedar diketahui, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. (Gusty Masan Raya)