Gubernur Lukas Pastikan Otsus Tak Lagi Berhubungan dengan Pemprov

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

JAYAPURA (PB.COM) – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH memastikan nasib otonomi khusus ke depan tak lagi berhubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Lukas usai melakukan pertemuan dengan Penjabat Sekda dan Pimpinan OPD Teknis di Kantor Gubernur Papua, Selasa (29/9/2020) siang.

“Jadi kami serahkan DPR dan MRP, karena pasalnya sudah jelas, tidak lagi berhubungan dengan kita. Dimana, hasil kajian Otonomi khusus dari Universitas Cenderawasih pun bakal diserahkan ke MRP dan DPR Papua,” katanya kepada wartawan di ruangan kerjanya, Selasa (29/9/2020).

Menurut Gubernur, evaluasi otsus merupakan ranah MRP dan DPR Papua. Dua lembaga ini nantinya yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rakyat Papua.

“Hal ini sebagaimana pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mengamanatkan, rakyat Papua dapat mengajukan perubahan undang-undang itu kepada DPR atau pemerintah melalui MRP dan DPR Papua,” terangnya.

Gubernur menyesalkan sikap Pemerintah Pusat, karena menolak RUU Otsus Plus pada 2015 silam. Jika saja Otsus Plus itu diterima tentu tak bakal muncul masalah otsus seperti saat ini.

“Waktu saya serahkan Otsus Plus, pemerintah pusat tidak mau, sekarang mereka sibuk ke sana kemari. Kni akibatmya, jika saja Otsus plus diterima kita aman dan tidak ada masalah,” tandasnya. (Toding)

Pemprov Papua Klarifikasi Penyebutan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Papua

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musaad.

JAYAPURA (PB.COM) – Penyebutan soal Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) oleh pemerintah pusat, menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musaad tidak tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

Kepada pers di Jayapura, Senin (8/7), Musaad menyebutkan kata yang benar adalah Dana Tambahan Otsus bukan dana tambahan infrastruktur dalam Otsus.

“Selama ini kita salah menyebut mengenai dana tambahan infrastruktur dalam UU Otsus. Makanya, kami klarifikasi supaya kedepan tak ada salah sebut,” ujar Musaad.

Menurutnya, terkait salah sebut ini menjadi pembahasan serius di kementerian yang berujung pada terlambatnya pencairan dana Otsus 2019. Selama ini, kata Musaad, dana tambahan Otsus untuk infrastruktur dipersempit pada bidang transportasi saja.

Padahal sejak 2017 lalu, Pemprov Papua telah mengajukan perluasan penggunaan dana tambahan Otsus diluar bidang transportasi, yakni energi, air bersih dan telekomunikasi.

“Sebab kita ada membiayai venue PON dan telah mendapat persetujuan pusat. Bahkan Inpres No. 10 Tahun 2017 menginstruksikan gubernur agar segera mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan PON,” jelasnya.

“Makanya, sejak 2018 lalu kita diskusikan pada tahun ini, Pemprov bisa gunakan dana tambahan otsus untuk bangun venue. Apalagi Perpres 38 Tahun 2015 menggambarkan infrastruktur itu mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pariwisata,” sambungnya.

Sehingga lanjut Musaad, pihaknya meminta ruang untuk pembahasan dengan Kementerian terkait. Dimana venue bisa dibangun dari dana tambahan Otsus

Sementara itu, menyoal pencairan dana Otsus, tambah Musa’ad, sebenarnya sudah turun rekomendasi pencairan dari Kemendagri sejak 25 juni 2019 lalu. Secara prosedur dana Otsus 2019 sudah cair dalam pekan ini.

“Biasanya kalau turun rekomendasi sejak 25 Juni 2019, maka minggu ini sebenarnya sudah bisa ditransfer dari Kemenkeu. Tapi kita harap bisa segera turun termin pertama bulan ini dan akan langsung kami ajukan pencairan termen kedua. Sehingga diharapkan cair pada Agustus mendatang,” harapnya. (Andi/Frida)

Akankah “Exit Strategy” Otsus Papua Menjelang 2021?

Oleh Velix Wanggai*)

Tujuh belas tahun telah berlalu. Tepatnya, 21 November 2018, sebuah syukuran digelar oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, merayakan perjalanan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hadirnya Otonomi Khusus menandakan babak baru hubungan antara Jakarta dan Papua.  Sekaligus membuka harapan baru bagi perbaikan kualitas kebijakan nasional untuk Tanah Papua.

Kini, tepatnya, 21 November 2018, UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah berusia 17 tahun. Ini usia yang semakin matang dari sisi biologis pertumbuhan seorang manusia. Dari anak-anak mulai berubah ke remaja dan jelang dewasa. Secara administratif, di usia 17 tahun ini, seseorang akan memiliki hak untuk mendapatkan KTP, SIM maupun hak memilih dalam kontestasi pemilihan umum. Lantas, bagaimana dengan Otonomi Khusus Papua di usia 17 tahun ini? Ada apa dengan Otonomi Khusus Papua?

Desain Baru Relasi Pusat-Papua

Kita menyadari bahwa kebijakan Negara perihal desain Otonomi Khusus bagi Papua pada 21 November 2001 adalah model baru hubungan Pusat-Daerah di Indonesia. Model baru yang menandakan sebuah model kebijakan baru bagi Papua di dalam menjawab setumpuk persoalan yang melilit Papua sekian dekade.  Demikian pula, sebagai kesempatan bagi tumbuhnya pendekatan baru di dalam merespon tantangan global dan nasional yang semakin dinamis dan kompleks.

Kita memahami ada setting waktu yang berbeda di era tahun 2000-an pasca reformasi 1998 dan kini di era 2018 dan tahun-tahun ke depan. Namun, seiiring dengan detik- detik yang terus berjalan ini, sebenarnya pertanyaan mendasar yang tetap krusial adalah: bagaimana rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakkan hukum, penghormatan HAM, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberpihakan kesempatan ke Orang Asli Papua maupun penguatan hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Mengelola Persepsi yang Beragam

Memang tidaklah mudah di dalam mengelola Papua. Pilihan otonomi khusus oleh negara adalah sebuah pilihan realistis. Arsitektur otonomi khusus telah kita sepakati sejak 2001. Apalagi pilihan ini semakin diperkuat dengan UUD 1945 Amandemen 4 di tahun 2002 yang mengakui kekhususan.

Aspek krusial yang kita amati adalah persepsi yang berbeda di dalam memaknai otonomi khusus, aspek kekhususan daerah, kearifan lokal Papua, dan nilai historis Papua. Persepsi yang berbeda di berbagai policy actors dan masyarakat sipil telah menyebabkan nilai, kerangka dasar dan pasal demi pasal di dalam UU No 21/2001 belum terlaksana secara murni dan konsekuen. Di titik ini, kita melihat jauh apa itu theory of perception of policy actors. Persepsi dibentuk oleh latar belakang kehidupan, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, beliefs, interaksi sosial dan bahkan pengalaman masa kecil seseorang. Di tataran teori hubungan internasional,  dikenal istilah ideosinkretik. Memori passionis komunitas juga menjadi dasar bagi tumbuhnya persepsi.

Elite Papua baik di pemerintahan daerah di level provinsi dan di kabupaten/kota memiliki bangunan persepsi terhadap sikap dan kebijakan Pemerintah. Demikian pula, sebagian masyarakat sipil Papua memiliki persepsi yang berbeda atas desain dan pelaksanaan otonomi khusus. Sebaliknya, Pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga juga dirasakan memiliki persepsi yang beragam dalam memaknai nilai dan kerangka keberpihakan, proteksi dan pemberdayaan Otonomi Khusus di setiap kebijakan sektoral.

Salah satu perbedaan persepsi yang seringkali muncul di permukaan. Di satu sisi, ada pandangan yang menganggap kewenangan dan dana otonomi khusus telah besar dialokasikan ke Papua. Namun ternyata belum memberikan makna bagi perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan orang asli Papua.

Di sisi lain, ada yang menganggap jumlah dana otonomi khusus masih kecil tidak sebanding dengan tingkat kesulitan wilayah dan kemahalan harga di berbagai pelosok Tanah Papua.

Kebijakan Sektoral yang “Rasa Papua”

Sebenarnya, persepsi yang beragam soal besaran dana otonomi khusus bukan menjadi hal urgen karena titik krusial yang harus kita letakkan adalah perihal seberapa dalam pendekatan pembangunan yang “rasa Papua” dijadikan acuan di dalam setiap kebijakan sektoral dan kewilayahan. Artinya, rasa Papua dilihat dari bagaimana kebijakan sektoral dapat mengakomodasi ukuran-ukuran spesifik lokal ke-Papua-an, baik kultur, zona ekologis, wilayah adat, karakter kepemimpinan lokal, relasi adat – tanah, pola ekonomi lokal maupun aksesibilitas antara daerah yang sulit dan beragam.

Dengan memahami “rasa Papua” ini, maka skenario anggaran untuk Papua bukan terletak pada besar kecilnya jumlah anggaran, namun seberapa efektif alokasi dana untuk Papua dapat “bringing public services closer to the Papuan people” di akar rumput nun jauh di pelosok yang beragam di Tanah Papua.

Keniscayaan, bahwa alokasi dana yang besar ke Papua adalah sesuatu yang wajar karena diletakkan dalam konteks ke-Papua-an yang berbeda tingkatan pembangunan dengan daerah lainnya di Tanah Air.

Arsitektur Baru untuk Papua Sebelum 2021

Kita memahami bahwa membedah otonomi khusus Papua ini dapat dilihat dari berbagai kerangka kebijakan, baik di level makro, meso dan mikro.

Sebenarnya, perjalanan 17 tahun ini, telah memberikan banyak hikmah untuk perbaikan desain besar dan kerangka instrumen kebijakan, di sejumlah dimensi: (1) desain kewenangan Pusat – Papua yang diperluas; (2) skenario hubungan fiskal yang asimetris; (3)  kerangka regulasi sektor yang kontekstual lokal; (4) desain pembangunan sektoral-wilayah yang “rasa Papua”; (5) kerangka kelembagaan pemerintahan di Papua yang responsif dan innovatif;  (6) kerangka SDM Papua yang berkualitas dan daya saing; maupun (7) kerangka politik, hukum dan HAM yang humanis, inklusif dan partisipatif.

Kita lebih jauh dapat membedah satu per satu dari berbagai kerangka dari desain besar otonomi khusus ini. Review yang mendalam dan menyeluruh menjadi acuan kita untuk “deepening” kualitas sebuah desain baru otonomi khusus menjelang tahun 2021.

Saat ini Negara (DPR, Pemerintah, KPU dan institusi terkait lainnya) perlu bermusyawarah dalam merancang terobosan baru bagi masa depan otonomi khusus Papua.

Sejumlah skenario perlu digali lebih mendalam perihal arsitektur, peta jalan dan tata kelola kebijakan, yang terjabar ke 3 skenario besar, yakni;  (1) skenario realistik; (2) skenario moderat,  dan (3) skenario ideal. Masing-masing skenario memiliki asumsi, model, kerangka dasar solusi, persyaratan kebijakan, peta jalan,  skenario pencapaian dan tahapan waktu menjelang 2021 dan pasca tahun 2021.

Setiap skenario memiliki korelasi terhadap regulasi-regulasi nasional yang membutuhkan energi tambahan untuk structural adjustment lintas regulasi dan kelembagaan di tingkat nasional dan di daerah (Papua dan Papua Barat).

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Skenario-skenario baru yang dibangun ke depan dapat berangkat dari substansi “RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua”, yang pernah disusun beberapa waktu lalu, yang telah masuk dalam  Prolegnas 2015-2019.

Tentu saja, ada konteks dan tantangan yang semakin kompleks di era Revolusi Industri 4.0 ini, ditambah lagi dengan paradigma global baru terkait Sustainable Developement Goals (SDGs) 2030, green growth, digital dan open governance, dan diversity governance maupun megatrend global lainnya yang akan bermakna bagi arsitektur baru Papua pasca 2021.

Akhirnya, menarik menggarisbawahi pesan Gubernur Lukas Enembe, pada 21 November 2018 di GOR Cenderawasih, yang menekankan bahwa gubernur demi gubernur di Tanah Papua telah meletakkan fondasi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Demikian pula, Presiden Joko Widodo telah meletakkan fondasi untuk Papua yang lebih baik. Di akhir sambutannya, Gubernur Enembe berpesan kiranya daya saing menjadi kunci bagi generasi baru Papua dalam mengelola Papua di tengah-tengah tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.

Kita yakin, desentralisasi asimetris dalam payung kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan pilihan terbaik dari Negara untuk rakyat Papua. Tugas kolektif kita untuk  membuat Otonomi Khusus bermakna, bermuara bagi hadirnya kepercayaan (trust) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*)Pemerhati Pembangunan Papua, Ditulis Saat Terbang Dari Jakarta Menuju London

 

Hindari Konflik, Pemprov Papua Usul Pilkada Lewat Legislatif Sesuai Amanat Otsus

Sekda Papua Hery Dosinaen selaku pemimpin mengecek peserta saat upacara bendera 1 Juni 2017 di Halaman Kantor Gubernur Papua

JAYAPURA (PB) : Sekretaris Daerah (Sekda Papua) Hery   Dosinaen mengungkapkan, pihaknya mengusulkan, sebaiknya  digelar Pilkada  secara tak langsung di DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpin daerah setempat.

“Ini yang harus dikaji secara komprehensif dengan semua pihak, sehingga kenapa tak kita harus kembali ke UU Otsus bahwa Pemilukada dipilih secara tak langsung oleh DPRD dan DPRP. Ini yang harus diperhatikan,” tegas Sekda  ketika menyampaikan arahan pada pelaksanaan Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Papua, Jayapura,  Senin  (3/7).

Ia menyampaikan hal ini terkait peristiwa perang suku  yang kembali meletus di wilayah Kabupaten Puncak  Jaya, usai  Pemilihan Suara Ulang (PSU) setempat.

Sekda mengatakan Pilkada langsung  kini,  ternyata ada perubahan paradigma, khususnya masyarakat di pedalaman yang budaya politiknya masih parsial.

“Dulu dalam tatanan adat, orang perang karena berzinah. Sekarang modus beda perang karena Pilkada. Ini sudah jadi ajang untuk potensi terjadi konflik sangat tinggi. Masyarakat menganggap sudah tak bisa dibedakan antar saudara dengan yang lain. Ketika seorang sudah masuk atau memihak ke salah- satu kandidat. Maka antar saudara juga bisa terjadi saling perang dan ini terjadi,” ungkap Sekda.

Menurut Sekda, dirinya  pernah selama puluhan tahun bertugas di daerah pedalaman Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bahwa konsekuensi logis dari eksperimen politik Pilkada  langsung bagi masyarakat yang sangat parokial. Hal  hal itu perlu dihindari, karena   membawa korban jiwa.

“Dengan budaya politik parokial dengan kearifan lokal yang notabene melekat pada kepemimpinan formal dan informal. Maka  cost politic atau  anggaran politik menjadi tinggi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya,  kandidat yang tentunya mempersiapkan biaya politik sangat tinggi. Dan juga pembiayaan yang harus disiapkan pemerintah daerah. Baik Kabupaten maupun Provinsi juga sangat tinggi.

Menurutnya,  dengan adanya Pilkada secara langsung merupakan wadah atau ajang untuk perang sangat luar biasa. Karena potensi gesekan tinggi sekali. Sebab masyarakat sedikit disulut atau digoyang. Maka bisa langsung terjadi konflik.

Dia menjelaskan, saat ini ada tiga budaya politik. Yakni  pertama subjektif dimana orang yang tahu  politik,  tapi tak ikut terlibat dalam politik.

Kedua budaya partisipan yakni orang yang tahu politik dan ikut terlibat dalam politik.

Sedangkan budaya parokial yakni orang yang sama sekali tak tau politik. Tapi ikut terlibat dalam politik.

“Ini sangat melekat pada kearifan lokal kita. Kenapa di pedalaman harus sistem Noken. Itu karena budaya politik parokial yang lebih dominan,”jelasnya.

Budaya politik parokial dari aspek pendidikan, sosial budaya. Dari aspek geografis sangat menentukan sistem Noken harus dilakukan.

“Rata – rata ini terjadi hampir seluruh daerah di Papua secara keseluruhan. Belum lagi ada elit tertentu yang mempressure  semua proses,  sehingga membawa potensi  yang memicu  gesekan,” pungkas Sekda. (Marcel/PB)