Ada Yang Salah di Urusan Pandemi?

Mural kritik di kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. (Antaranews.com/Galih Pradipta)

 

TAHUN 2020 dan 2021 menjadi tahun terberat bagi umat manusia di seluruh dunia. Virus baru bernama Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, tiba-tiba menyerang manusia sejagat raya. Virus ini mula-mulai  ditemukan di Kota Wuhan di Provinsi Hubei, China, lalu menyebar ke seluruh dunia seiring pergerakan manusia.

Jutaan orang di seluruh dunia, telah meninggal akibat Covid-19. Di Indonesia, berdasarkan informasi yang terpampang di laman Covid19.go.id per Rabu, 25 Agustus 2021, jumlah orang yang terpapar mencapai 4.026.837 orang, dimana 129.293 orang telah dinyatakan meninggal dunia, 257.677 pasien dalam perawatan, dan 3.639.867 lainnya berhasil sembuh.

Di Provinsi Papua, berdasarkan data yang dikeluarkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 per Selasa, 24 Agustus 2021, jumlah angka kumulatif orang yang terpapar Covid mencapai 40.871 orang. Rinciannya, 33.940 orang (83,0 %) orang sudah dinyatakan sembuh, 5.814 orang (14,2%) sedang dalam perawatan, dan 1.117 orang atau 2,7 persen meninggal dunia.

Sungguh mengerikan. Padahal, sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah Pusat sejak 2020 untuk mencegah penambahan kasus baru. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apa yang salah? Hemat saya, sekurang-kurangnya, ada tiga hal yang menjadi pemicu, mengapa kasus Covid di Indonesia masih terus meningkat.

Pertama, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Pusat dalam penanganan Covid. Pembatasan aktivitas yang mempengaruhi pendapatan hidup mereka, tidak sebanding dengan kompensasi bantuan sosial seperti sembako yang diterimanya. Masyarakat memang makin lapar saat aktivitas ekonomi mereka dibatasi.

Parahnya, pasca kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Desember 2020 lalu, sepanjang tahun 2021 ini, kementerian sosial seperti “puasa” menjalankan kewajibannya menyalurkan kembali bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Di sisi lain, janji Ketua KPK Firli Bahuri untuk siap menjatuhkan  hukuman mati bagi para koruptor dana Covid yang nyatanya hanya pepesan kosong belaka, ikut memperburuk kredibitas pemerintah di mata rakyat.

Dalam berbagai media sosial, kita dengan mudah menjumpai berbagai kritik dan keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi yang dihadapi. Di Jakarta misalnya, viral pembuat mural kritik di kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 24 Agustus 2021 bertuliskan “Tuhan Kami Lapar.” Ini adalah satire tajam yang memilukan nurani.

Kedua, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit atau institusi kesehatan. Fenomena penolakan sebagian keluarga terhadap hasil pemeriksaan pasien Covid yang meninggal dengan disertai komorbid atau penyakit penyerta, sering kita jumpai di media massa.  Kasus di sejumlah daerah menunjukkan, banyak keluarga pasien mengambil paksa jenazah karena mencap rumah sakit “meng-covid-kan” pasien demi kepentingan bisnis atau uang.

Kecurigaan warga akan adanya bisnis Covid di rumah sakit beralasan. Biaya perawatan seorang pasien Covid selama dua pekan hingga sebulan bisa mencapai Rp 200 juta rupiah. Biaya pemakaman jenazah Covid sesuai protokol kesehatan mencapai puluhan juta rupiah per kepala. Belum lagi, laboratorium sendiri yang ikut mengambil untung dalam bisnis kesehatan, bekerja tanpa pengawasan ketat lembaga independen.

Ketiga, berkurangnya disiplin masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid. Hal ini dipicu oleh dua poin di atas. Belum lagi, tekanan psikologis karena ruang gerak sosial mereka dibatasi. Masyarakat ramai-ramai melepas masker dan beraktivitas tanpa jarak karena menilai Covid hanyalah penyakit rekayasa pemerintah untuk mendapat keuntungan.

Menurut saya, ketiga hal di atas disebabkan karena sejak awal pandemi, pemerintah Pusat sudah salah mengambil kebijakan. Untuk mengurainya secara tuntas, tentu terlalu panjang. Semestinya, ada beberapa kebijakan revolusioner yang harus dilakukan pemerintah sejak awal agar tuntas mengatasi pandemi ini, selain langkah-langkah baik seperti vaksinasi.

Pertama, perlunya dilakukan pemeriksaan lengkap (general check up) untuk setiap warga yang masih bekerja di ruang publik (kelompok umur 25-60 tahun) guna mendeteksi adanya komorbid seperti jantung, diabetes, ginjal, hepatitis, TBC dan sebagainya. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan anggaran di APBN guna memberikan subsidi bagi biaya pemeriksaan gratis itu. Langkah ini sangat penting demi mencegah kematian warga. Sebab rata-rata pasien Covid meninggal karena komorbid. Covid hanya pemicu kematian.

Kedua, perlu adanya tim epidemologi dan patologi klinis dilengkapi dengan laboratorium khusus yang mengawasi kinerja semua laboratorium daerah dan swasta yang selama ini melakukan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) atau pun swab antigen di setiap provinsi. Hal ini bisa menjadi solusi bagi pasien atau keluarga pasien yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan dokter, yang dirasanya janggal. Juga mencegah praktik jual beli surat PCR atau swab antigen untuk kepentingan perjalanan, yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Ketiga, di tengah kebijakan PPKM, pemerintah harus nyata hadir dengan menyalurkan bantuan sosial demi mengembalikan kredibilitasnya di mata rakyat. Hal ini niscaya akan berdampak pada kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Edukasi dan sosialisasi sudahlah cukup. Masyarakat yang dibatasi aktivitas ekonominya butuh bansos berupa sembako.

Wabah belum berakhir. Virus ini masih meneror manusia dengan ancaman kematian setiap saat melalui proses penyebaran yang masif. Karena itu, mari kita tetap ikuti program baik pemerintah seperti vaksinasi. Sambil tetap taat pada protokol kesehatan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita harus tetap semangat dan optimis untuk  memenangkan “pertandingan” melawan virus ini agar Indonesia kembali bangkit. (Agustinus Masan Raya, S.Fil/Jurnalis papuabangkit.com tinggal di Jayapura-Papua)

Partai Demokrat Gelar Mimbar Doa Lintas Agama Lawan GPK-PD

Majelis Dzikir Nurussalam saat menggelar doa dan zikir bersama pada Mimbar Doa di Taman Politik DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Jumat (26/03/2021).

 

JAKARTA (PB.COM)—Majelis Dzikir Nurussalam melakukan doa dan zikir bersama pada Mimbar Doa di Taman Politik DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Jumat (26/03/2021). Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat dan spirit kader-kader Partai Demokrat dalam membela dan memperjuangan kebenaran dan keadilan, termasuk perjuangan melawan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Kepala Departemen Agama dan Sosial DPP Partai Demokrat, Munawar Fuad Noeh menegaskan bahwa sebagai partai nasionalis-religius, setiap perjuangan yang dilakukan Partai Demokrat selalu diiringi dengan doa.

“Maksud dan tujuan Mimbar Doa dalam beberapa hari ke depan adalah sebagai upaya penguatan rohani, lahir batin, kita mengiringi perjuangan dan ikhtiar Ketum AHY. Insya Allah, kita yang sedang diuji, ingin mengiringi ikhtiar dengan doa agar kita tetap istikamah pada perjuangan, kemenangan, dan kejayaan,” ungkap Munawar Fuad sebagaimana rilis yang diterima papuabangkit.com.

Sementara itu, Pembina Majelis Dzikir Nurussalam, H. M Utun Tarunajaya mengajak segenap jamaah untuk optimis bahwa setiap perjuangan membela kebenaran dan keadilan pasti diridhoi oleh Allah SWT.

“Doa adalah salah satu senjata yang paling ampuh. Semoga di Jumat berkah ini doa kita dijabah, pintu langit dibuka, Partai Demokrat senantiasa dilindungi, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keteguhan hati, dan senantiasa istikamah dalam memperjuangkan rakyat,” kata Utun.

Selesai doa bersama, sekaligus menutup acara, Sekretaris BPJK DPP Partai Demokrat, Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa doa dan zikir bersama ini memberikan energi besar bagi perjuangan untuk kepentingan bangsa dan kejayaan Partai Demokrat di masa depan.

“Kita bersyukur atas doa dan zikir yang dibawakan Majelis Dzikir Nurussalam. Ini memberi kekuatan energi yang besar bagi kami untuk kepentingan bangsa dan kejayaan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan di bawah bimbingan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu kami dari panitia dari mimbar doa lintas agama mengucapkan terimakasih,” tutup Agustinus.

Partai Demokrat akan melaksanakan Mimbar Doa pada 25 Maret hingga 6 April 2021. Setiap hari, secara bergilir, umat lintas agama akan memanjatkan doa di Taman Politik DPP Partai Demokrat. (Gusty Masan Raya)

AHY dan Tokoh Lintas Agama Doa Bersama Untuk Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jsejumlah tokoh lintas agama usai Doa Bersama di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41-Jakarta Pusat, Jumat (12/03/2020).

 

JAKARTA (PB.COM)—Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat menerima sejumlah tokoh lintas agama untuk melaksanakan Doa Bersama bagi Demokrasi di Indonesia, Jumat (12/03/2020) di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat.

Hadir dalam doa berama antara lain KH. Syaeful Bahri, Pdt. Nus Reimas, Pater Stefanus Rehi Mete, Pinandita I Gde Suparta Putra, Gunabhadra Mahasthavira dan Ws. Liem Liliang Lontoh sebagai perwakilan Tokoh Lintas Agama. Hadir pula Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Mahkamah Partai Nachrowi Ramli, dan Kepala Departemen biding Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh.

Ketum Partai Demokrat AHY mengatakan ajang silaturahmi lintas agama ini sangat penting sebagai jembatan komunikasi seluruah eleman bangsa guna menghilangkan segala asumsi, menyatukan visi dan meneguhkan hati dan pikiran kita demi membangun negeri ini.

“Kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita memanjatkan doa bersama agar kondisi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia segera pulih dan membaik,” kata AHY sebagaimana rilis yang diterima redaksi dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Menurut AHY, selain berdoa, ia mengaku sempat berdiskusi dan bercerita dengan para tokoh agama soal kondisi yang saat ini sedang dialami.

“Alhamdulillah, saya pun mendapatkan banyak doa dan dukungan yang luar biasa dari para tokoh ini. Insya Allah, dengan semakin banyaknya dukungan moril dan doa dari teman-teman semua, semakin membuat kami optimis untuk menyuarakan suara-suara kebenaran dan keadilan di negeri ini,” ujar Ketum AHY. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Raih Predikat Partai Paling Informatif Dari KIP

JAKARTA (PB.COM)—Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020) memberikan anugerah keterbukaan informasi publik kepada tiga partai politik yang dianggap paling informatif, dengan nilai d iatas 90. Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menerima penghargaan tersebut dengan 90 poin.

Pasca Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Partai Demokrat, terjadi lonjakan dua peringkat dari predikat “Cukup Informatif” di tahun sebelumnya, kini pada tahun 2020 Demokrat meraih nilai diatas 90 dan untuk pertamakalinya meraih anugerah tertinggi, “Informatif.”

“Alhamdulillah, hari ini atas kerja keras seluruh pengurus dan kader, Partai Demokrat dianugerahi penghargaan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai “Badan Publik Informatif”. Status ini naik dua peringkat dari yang sebelumnya “cukup informatif” menjadi status tertinggi dari penilaian KIP,” ujar Ketum AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengikuti acara anugerah KIP secara virtual.

Penghargaan ini menurut Ketum AHY adalah hasil dari upaya Partai Demokrat untuk mendorong keterbukaan informasi dalam organisasi publik. “Kami yakin bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu pilar untuk menjaga demokrasi yg sehat di Indonesia,” lanjutnya.

“Ini juga sejalan dengan visi yang saya sampaikan saat terpilih menjadi Ketua Umum pada 15 Maret lalu, membawa Partai Demokrat untuk membangun konsep “Smart Party”, mewujudkan organisasi yang modern, bergerak dengan transparansi data dan informasi demi kemaslahatan masyarakat,” jelas Ketum AHY.

Acara penganugerahan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom ini dihadiri juga oleh Wakil Presiden Kyai Haji Ma’aruf Amin, seluruh perwakilan dari badan publik penerima anugerah, serta perwakilan dari komunitas civil society. Partai Demokrat sendiri langsung dihadiri oleh Ketum AHY di Makassar, Sulawesi Selatan, di sela-sela rangkaian Gerilya Nusantara untuk Pilkada 2020. (Gusty Masan Raya)

Jelang Pendaftaran Ke KPU, Demokrat Keluarkan Keputusan Mengejutkan Untuk Pilkada Supiori, Nabire dan Keerom

Pasangan calon bupatti dan wakil bupati Kabupaten Supiori yang diusung Demokrat dan Golkar yaitu Drs. Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre berfoto bersama Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si, Sekretaris DPD Demokrat Papua Carolus Bolly dan Ketua DPC Demokrat Supiori Hugo Aibekok usai menerima SK dan formulir B.1-KW Parpol di Kantor DPP Demokrat, Jakarta.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengambil keputusan penting dan bijak bagi pencalonan bupati dan wakil bupati di tiga daerah di Provinsi Papua yakni Kabupaten Supiori, Nabire dan Keerom. Keputusan ini diambi di detik-detik terakhir jelang pendaftaran para calon kepala daerah ke KPU, yang sedianya dimulai pada 4-6 September 2020.

“Pertama untuk Supiori, setelah melewati berbagai langkah politik, DPP Partai Demokrat pada akhirnya memutuskan mengawinkan pasangan yang diusungnya yaitu Septer Manufandu dan Nichodemus Ronsumbre dengan pasangan yang diusung dari Golkar yakni Drs. Yan Imbab dan Mandosir Yustinus. Dari kedua pasangan ini, akhirnya diputuskan calon bupati dan wakil bupati yang diusung adalah Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre. Pak Yan lepas calon wakilnya Mandosir, dan Nichodemus melepas calon bupatinya Manufandu,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Bolly, SE.MM saat video conference kepada wartawan pada Jumat (04/09/2020) dini hari.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Supiori Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre saat menunjukkan surat dukungan dari DPP Golkar.

 

Menurut Carolus, langkah politik mengejutkan ini diambil atas dasar keputusan pimpinan tertinggi kedua partai ini di Bumi Cenderawasih yakni Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, SIP.MH dan Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Klemen Tinal, SE.MM.

“Bagusnya, baik Manufandu maupun Mandosir menerima baik keputusan ini dan itu sebuah pelajaran demokrasi yang baik. Lalu diterbitkanlah SK dan formulir B.1-KWK. Sebab kalau tidak digabung, keduanya sama-sama tidak dapat tiket maju di Pilkada Supiori. Demokrat hanya 2 kursi dan Golkar hanya 3 kursi. Sementara syaratnya harus 4 kursi,” ujar Carolus.

Carolus mengatakan, hal yang sama terjadi di Pilkada Nabire. Demokrat pun harus mengambil keputusan untuk menggabungan dua pasangan calon yang sama-sama tidak bisa mendapatkan jumlah persyaratan kursi yakni pasangan bupati dan wakil bupati Drs. FX Mote, M.Si dan Ahmad Rofian dan Natalis Degei, S.Sos dan Tabroni Bin M. Cahya.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Nabire yang diusung Demokrat dan sejumlah parpol yakni Drs. FX Mote, M.Si dan Tabroni M. Cahya.

 

Mote dan pasangan hanya mendapat dukungan dari Partai Golkar sebanyak 3 kursi dan NasDem 1 kursi. Sementara Demokrat dengan 2 kursi dan Berkarya sebanyak 2 kursi mengusung pasangan Degei-Tabroni. Artinya, kedua pasangan ini hingga jelang pendafataran ke KPU sama-sama kekurangan 1 kursi untuk mendapat 1 tiket ke Pilkada Nabire.

“Dalam komunikasi politik melalui para Ketua DPP dari beberapa parpol ini, diputuskanlah bahwa kedua pasangan digabungkan atau dikawinkan, dimana pasangan kita dari kader Demokrat Tabroni M. Cahya menjadi calon wakil bupati mendampingi calon bupati FX Mote,” urainya.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Nabire yang diusung Demokrat dan sejumlah parpol yakni Drs. FX Mote, M.Si dan Tabroni M. Cahya berfoto bersama Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si, Sekretaris DPD Demokrat Papua Carolus Bolly dan Ketua DPC Demokrat Nabire Marcel Gobay usai menerima SK dan formulir B.1-KW Parpol di Kantor DPP Demokrat, Jakarta.

 

Sementara itu, lanjut Carolus, untuk Pilkada Keerom, Demokrat yang semulanya telah menyerahkan SK pencalonan dan formulir B-1.KWK Parpol kepada Plt. Ketua DPC Demokrat Keerom Bobirus Yikwa dan Halim Hamid sebagai calon bupati dan wakil bupati akhirnya mengalihkan dukungan kepada pasangan petahana Muhamad Markum.

Ketum Demokrat AHY menyerahkan SK dan formulir B.1-KWK yang mengusung Muh Markum dalam Pilkada Keerom diterima oleh Plt. Ketua DPC Demokrat Keerom Bobirus Yikwa, Kamis (03/09/2020) malam. 

“Tadi, tanggal 3 September sore, Pak Bobirus Yikwa datang bertemu dengan Bappilu dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan menyampaikan bahwa dirinya sebagai calon bupati tidak mampu mendapatkan kursi dari partai politik lain untuk memenuhi persyaratan. Kursi Demokrat di Keerom hanya 2 kursi, butuh minimal 2 kursi dari partai lain. Bobirus kemudian memberi pernyataan kepada DPP bahwa dia siap mendukung pencalonan Muh Markum dan pasangannya,” kisah Carolus.

Atas dasar itulah, Ketua Umum Demokrat AHY menerbitkan SK pencalonan dan formulir B.1-KWK yang menyatakan dukungan kepada Muh. Markum dan pasangannya pada Pilkada Keerom.

“SK dan B.1-KWK itu diterima oleh Bobirus Yikwa selaku Plt. Ketua DPC Keerom sekitar jam 7 malam dan ia langsung pulang ke Keerom malam ini dan menyerahkan  ke pasangan Markum esok,” tutup Carolus. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Resmi Dukung Yeremias Bisai-Lamek Maniagasi di Pilkada Waropen

Calon Bupati Waropen Yeremias Bisai, SH saat menerima SK penetapan calon dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Senin malam (31/08/2020) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta. Turut mendampingi, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Umum Partai Demokrat  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua atas nama Yeremias Bisai, SH dan Lamek Maniagasi, SE, Senin (31/08/2020) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

“Jadi pada malam ini sudah diserahkan SK dan formulir B.1-KWK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Waropen Yeremias Bisai, SH dan Lamek Maniagasi, SE. Ini adalah paslon yang sudah resmi diusung oleh Partai Demokrat dengan kekuatan 4 kursi. Penyerahan SK secara resmi ini sekaligus mengklarifikasi berita hoax berisi SK DPP Demokrat palsu, yang sempat beredar di sosial media beberapa hari lalu,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si melalui video conference kepada sejumlah wartawan, Senin malam.

Menurut Ricky, dalam penyerahan SK penetapan calon bupati dan calon wakil Waropen oleh  Ketum Demokrat AHY, dirinya selaku Wakil Ketua DPD Demokrat Papua dan Sekretaris DPD Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM turut hadir. Setelah penyerahan SK dilanjutkan dengan penyerahan formulir B.1-KWK yang dilakukan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ibu Imelda Sari, SS. Turut hadir dari DPD Partai Demokrat Papua, Wakil Sekretaris DPD Papua Moch. El Bahar Conoras, SE.

“Baik SK maupun Formulir B.1-KWK diterima langsung oleh calon bupati Waropen Yeremias Bisai, SH yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Waropen,” tegas pria yang akrab disapa RHP ini.

Ia menambahkan, hingga malam ini, masih ada 2 dari 11 kabupaten di Papua yang mengikuti Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang yang belum diputuskan siapa calon yang akan diusung Partai Demokrat. Kedua kabupaten itu ialah Supiori dan Nabire.

Penyerahan formulir B.1-KWK yang dilakukan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ibu Imelda Sari, SS kepada calon bupati Waropen, Yeremias Bisai, SH.

 

“Oleh karena itu, untuk Supiori dan Nabire, kami belum bisa komentar, siapa yang akan kami dukung. Saat ini komunikasi politik masih hangat dan masih sedang berlangsung, baik antara bakal paslon sendiri, maupun tingkat pimpinan Demokrat di DPC, DPD dan DPP,” urainya.

Selain itu, khusus untuk Kabupaten Keerom, saat ini DPP Demokrat sedang melakukan evaluasi. Pasalnya, pasangan yang didukung oleh Partai Demokrat dan sudah menerima SK dan B.1-KWK beberapa waktu lalu atas nama Bobirus Yikwa hingga kini belum mendapat dukungan dari partai lain untuk memenuhi persyaratan untuk maju.

 

“Di Keerom kita ada 2 kursi di DPRD. Kita butuh minimal 2 kursi lagi. Demokrat masih mencari dukungan dengan partai lain. Tapi menjelang akhir proses ini, belum ada, sehingga DPP melakukan evaluasi. Jika tidak ada, kita tentu harus memberikan dukungan kepada paslon lain. Tetapi kepada siapa, itu pun belum kita putuskan. Sampai saat ini masih ada komunikasi politik yang masih hangat dan dinamis antar partai. Kita berharap sih bisa mendapatkan partai lain untuk koalisi dan dapat 1 tiket untuk maju,” tegas RHP. (Gusty Masan Raya)

Perkuat Politik Tingkat Bawah, Usman Kunjungi DPAC Partai Demokrat Distrik Kubu

Ketua DPC Partai Demokrat Tolikara Usman G. Wanimbo, SE.M.Si menggunting satu ekor ayam yang digantung di gapura pintu masuk pertanda dibukanya Kantor Sekretariat PAC Demokrat, Distrik Kubu.

KARUBAGA (PB.COM) – Guna memperkuat dan meningkatkan mesin politik hingga ke tingkat terbawah atau tingkat terkecil, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Usman G.Wanimbo, SE.M.Si mengunjungi Kantor Sekretariat  Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat di Distrik Kubu, Senin (17/2020) lalu.

Usman bersama rombongan disambut hangat dengan tari – tarian adat simpatisan Partai Demokrat setempat. Para penari tarian adat menari dari halaman Sekretariat PAC menuju gapura pintu masuk sembari menyambut kedatangan Ketua DPC bersama rombongan dan setelah tiba, Ketua DPC diijinkan menggunting satu ekor ayam yang digantung di gapura pintu masuk, pertanda dibukanya Sekretariat PAC Partai Demokrat Distrik Kubu.

Usman mengatakan, kunjungan ini untuk meningkatkan kekuatan politik Partai Demokrat dari tingkat yang paling bawah atau paling kecil hingga menanjak ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi tahun 2020 akan dilaksanakan pemilihan bupati/walikota/gubernur di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua.

Dan pada tahun 2024 pemilihan yang sama, salah satunya Kabupaten Tolikara akan ikut Pemilihan Bupati serentak, termasuk Pemilihan Gubernur Papua dan Presiden. Kemungkinan besar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipastikan maju Pilres 2024. “Karena itu mesin politik kita perkuat,” ujarnya.

“Saya sudah memerintahkan kader Partai Demokrat di masing-masing distrik menyiapkan kantor sekretariatnya. Dan saya akan kunjungi sekretariat di semua distrik,” lanjut Usman.

Ia menegaskan, orang kerja politik baru bisa menjadi bupati dan anggota DPR, dan bisa memangku jabatan di pemerintahan. “Karena itu mari kita kerja Politik dulu,” ajaknya.

Bupati dua periode ini berharap, langkah ini mampu membangkitkan kembali semangat juang partai yang dipimpin oleh Ketua Umum AHY untuk menggapai kejayaan sebagaimana yang pernah diraih pada periode tahun 2003 hingga 2014 lalu.

“Kami berharap, kami dapat kembali berjuang bersama-sama, untuk mengembalikan kejayaan partai Demokrat yang pernah kami raih sebelumnya,” kata Usman. (Gusty Masan Raya)

 

Momen Idul Adha, AHY Ajak Masyarakat Bangun Kepedulian di Tengah Pandemi

AHY dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hewan Qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jumat (31/07/2020) pagi.

 

JAKARTA (PB.COM)—Di momen Hari Raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah 1441 H, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh rakyat Indonesia membangun semangat peduli terhadap sesama, khususnya di tengah situasi wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia.

“Tentu di masa yang sulit ini kita harus saling tolong menolong dan tentunya berupaya agar mengurangi kesulitan masyarakat yang memang sangat terdampak oleh pandemi ini,” tutur AHY dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hewan Qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jumat (31/07/2020) pagi.

“Kesabaran dan keikhlasan umat Islam untuk menunda ibadah haji, serta kerelaan umat Islam untuk tetap berkurban di tengah tekanan ekonomi dewasa ini juga menyiratkan esensi kurban itu sendiri,” sambung Ketum AHY. “Mari kita terus sabar, tawakal, ikhlas, dan terus meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada sesama umat Islam, sesama anak bangsa,” AHY menambahkan.

Dalam bingkai semangat solidaritas dan kepedulian, DPP Partai Demokrat bersama seluruh kader Partai Demokrat di  seluruh Tanah Air menyiapkan hewan-hewan kurban bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ini juga sebagai bentuk perwujudan dari semangat Partai Demokrat untuk terus peduli dan berbagi, berkontribusi, mencari solusi bagi kemaslahatan umat Indonesia.

“Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar hewan-hewan kurban kami bisa diterima dengan baik, dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan dengan cara-cara yang baik, tepat sasaran, sehingga kebahagiaan Idul Adha ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di sekitar kita,” ujar AHY kepada para kader dan warga terbatas yang hadir.

Usai memberi sambutannya, AHY yang hadir ditemani istri Annisa Pohan dan putri Almira melihat-lihat beberapa sapi yang ada di DPP sebelum akhirnya menyerahkan secara simbolik kepada beberapa perwakilan organisasi penerima hewan kurban. Sebelum acara di DPP Partai Demokrat, pagi harinya, Ketum AHY salat Ied berjamaah bersama keluarga di Cikeas bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono serta keluarga.

Turut hadir dalam acara Penyerahan Hewan Qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini antara lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya,  Ketua Mahkamah Partai Demokrat Nachrowi Ramli, Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH. Cholil Nafis, perwakilan PBNU Ust. Dzulmi Nizar, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hj. Melanie Suharli, Sartono, dan Didi Irawadi, serta Ketua DPD DKI Santoso, bersama sejumlah pejabat teras Partai Demokrat lainnya.

Partai Demokrat menyumbangkan kurban sebanyak 30 ekor sapi yang terdiri dari 15 sapi hidup dan 15 ekor sapi dalam bentuk makanan Rendang sebanyak 4.650 kemasan, yang akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pusat Dakwah Islam Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar, serta juga dibagikan langsung oleh DPP Partai Demokrat kepada masyarakat. (gmr/bcr/csa)

Partai Demokrat Hadir Ringankan Beban Rakyat

PLH Ketua DPD Partai Demokrat Ricky Ham Pagawak,SH,MSi saat membeli sayur dari penjual di Pasar Kobakma, Sabtu (6/6/2020) lalu.

KOBAKMA (PB.COM) – Di tengah pandemik Covid-19 (Virus Corona) yang melanda Papua, DPD Partai Demokrat Papua tergerak meringankan beban masyarakat dengan berbagi kasih di Pasar Kobakma, ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah, Sabtu (6/6/2020).

Berbagi kasih dilakukan pengurus partai berlambang bintang mercy dalam bentuk membeli sayur-mayur dan umbi-umbian dari para penjual yang notabene adalah orang asli Papua.

Selain membeli sayur dan umbian-umbian, para pengurus yang dipimpin langsung PLH Ketua DPD Partai Demokrat Ricky Ham Pagawak,SH,MSi juga membagikan masker gratis kepada para penjual dan warga yang saat itu berbelanja.

Bahkan saat membeli sayur, Ketua PLH DPD Partai Demokrat langsung memberikan uang Rp100 ribu kepada setiap penjual sayur termasuk warga yang berada disitu.
PLH Ketua DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak (RHP) mengatakan, langkah yang dilakukan ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Demokrat kepada seluruh DPD maupun DPC untuk ikut peduli atas kondisi di tengah pandemik Covid-19.

“Berbagi kasih ini merupakan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Pak Agus Yudhoyono bahwa Demokrat tidak hanya hadir untuk ikut terlibat mencegah virus corona, tetapi juga berbagi kasih kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut RHP, virus corona yang melanda Indonesia maupun Papua telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga ini merupakan kewajiban Partai Demokrat untuk ikut peduli.

”Kami memborong semua hasil kebun masyarakat di Pasar Kobakma, yang biasanya belum tentu habis dijual, apalagi di saat kondisi seperti ini. Hampir Rp100 juta habis untuk membeli sayur maupun umbi-umbian milik penjual,” ucapnya.

Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini mengatakan, saat kondisi masyarakat yang berjualan sayur dan umbi-umbian cukup sulit, sebab para pegawai yang biasanya membeli produk mereka tidak semuanya berada di Kobakma, sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Menurutnya, seluruh sayur dan umbi-umbian yang dibeli ini akan dibawa kediamanan untuk diberikan kepada warga termasuk pegawai secara gratis.

“Kita ambil dari masyarakat dan dikembalikan juga kepada mereka termasuk para pegawai yang selalu setia berada di ibu kota kabupaten. Ini bagian memberi semangat kepada mereka bahwa Partai Demokarat juga bersimpati dengan kondisi yang terjadi saat ini,” imbuhnya.

Dia menuturkan, selama pandemik Covid-19, atas instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, bahwa setiap DPD maupun DPC harus peduli.

Partai Demokrat Papua sendiri telah melakukan sejumlah aksi seperti pembagian masker secara grastis dan APS termasuk uang kepada RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan di Wilayah Lapago dan RSUD Lukas Enembe Kobakma Mamberamo Tengah termasuk memberikan bantuan bahan makanan (bama) kepada 16 asrama mahasisiswa di Kota Jayapura.

Dia menegaskan, aksi-aksi kemanusian yang sudah dilakukan akan dilakukan terus selama pandemik Covid-19 berlangsung di berbagai tempat. Baginya, ini bukan merupakan kampanye politik, namun lebih pada bentuk keprihatinan sebagai elemen anak bangsa yang peduli atas apa yang terjadi saat ini. (Gusyy Masan Raya)