Pemerintah Tidak Tanggung Biaya Pengobatan Warga Non-KTP Papua

Kepala Dinas Perhubungan Papua Recky Ambrauw.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua tidak akan menanggung biaya pengobatan bagi warga yang tidak mempunyai KTP Papua namun ingin datang dan tinggal di Papua.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Recky D. Ambrauw di Jayapura menegakan, warga yang tidak mempunyai KTP Papua dan tidak sedang kerja di Papua, namun ingin datang ke Papua baik lewat penerbangan maupun kapal laut harus mengajukan surat permohonan surat izin masuk keluar dan melakukan PCR.

“Saat tiba di Jayapura yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan sanggup membiayai diri sendiri saat sakit di Jayapura,” tegasnya.

Sementara bagi warga yang beridentias KTP Papua, cukup melakukan rapid tes. Hal ini berdasarkan surat edaran Gubernur yang telah disepakati bersama Forkompida beberapa waktu.

Sementara yang ingin keluar tetapi bukan KTP Papua, namun tidak kembali lagi cukup rapid tes dan membuat surat pernyataan pergi dan satu tahun masa pandemi tidak boleh kembali. (Toding)

Relaksasi Tahap III, Pemerintah Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersama Forkopimda, bersama instansi terkait dan diikuti para bupati secara virtual zoom di Jayapura, Jumat (3/7/2020).

JAYAPURA (PB.COM) – Memasuki relaksasi konstektual Papua tahap III, Pemerintah Provinsi Papua memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat Papua dengan menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan dalam penanganan Covid-19 berbasis masyarakat.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM dalam rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersama Forkopimda, bersama instansi terkait dan diikuti para bupati secara virtual zoom di Jayapura, Jumat (3/7/2020).

Klemen Tinal mengungkapkan kebijakan relaksasi tahap III bertemakan relaksasi PSDD, “Adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 konstektual Papua serta memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 berlaku selama 28 hari mulai 4 sampai 31 Juli 2020.

“Bupati dan Wali Kota pada lima wilayah adat bertanggungjawab sebagai pengendali dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing dan Pemprov mendukung penanganan Covid-19 di kabupaten/kota secara selektif,” terangnya.

Selain itu, permberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan kerjasama lintas sector, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Lanjutnya, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan membangun potensi dan keunggulan masyarakat, saling membantu dan gotong royong melalui pembentukan kampung tangguh dan RT/RW tangguh Covid-19 yang menjadi basis pemutusan rantai penularan Covid-19.

“Mengefektifkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan umum, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit mitra wajib mendukung penanganan Covid-19 tanpa melalaikan fungsi umum atau pelayanan gawat darurat bagi pasien non Covid-19 sesuai protokol kesehatan,” ucap Klemen Tinal.

Pemerintah Provinsi Papua mendukung peningkatan fungsi rumah sakit antara lain instalasi gawat darurat (IGD), kebutuhan air bersih, peningkatan daya listrik, peralatan test PCR dan fasilitas kesehatan.

“Memastikan pemenuhan tenaga medis baik jumlah maupun keahlian yang dibutuhkan serta pemberian insentif dan akomodasi bagi seluruh tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19,” katanya lagi. (Toding)

Calon Praja IPDN Formasi 2020/2021 Papua Dapat Kuota 62 Orang

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua tahun ini mendapat kuota 62  orang pada penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) formasi 2020/2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda kepada wartawan di Jayapura mengaku penerimaan calon praja IPDN dilakukan secara online.

“Kabupaten dan kota saat ini sementara membuka pendaftaran yang dilakukan secara online,” kata Wenda.

Menurutnya, kuota Provinsi Papua yang didapat dari Pusat dibagi habis ke kabupaten/kota. Sehingga diharapkan, putera-puteri Papua dapat menggunakan peluang ini jika ingin menjadi praja IPDN.

Anak-anak sudah sudah mendaftar, namun jumlah yang telah mendaftar saya belum mengetahui secara pasti,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian  Aparatur pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan pendaftaran mulai 8 Juni 2020 melalui sistem daring/online. (Toding)

Jabatan Sekda Papua Masih Diseleksi di Tingkat Mendagri

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Musa’ad memimpin apel Senin (22/6/2020) pagi.

JAYAPURA (PB.COM) – Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Musa’ad menegaskan, belum ada hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya (Sekda) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Seleksi Ini baru dalam tahap awal, jadi belum ada hasil,” katanya kepada wartawan di kantor gubernur, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, saat ini seleksi jabatan Sekda Papua baru selesai pada tahap admistrasi. Selanjutnya akan ada tahap seleksi lagi di pusat.

“Tahapan seleksi di Pusat akan dipimpin langsung oleh Diretur Jenderal Otonomi Daerah, jadi kita tunggu saja, sipapun nanti yang lolos seleksi yang terpenting untuk kebaikan Tanah Papua,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda mengaku tahap seleksi jabatan Sekda sudah ada di Jakarta.

“Jadi kita belum mengetahui siapa nanti yang akan lolos dalam seleksi itu. Isu yang berkembang di luar tidak benar, kita tunggu hasil seleksi dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya.

Ia menjelaskan, saat ini pengisian jabatan Sekda Papua di pusat sudah memasuki tahap seleksi asessment psikolog, setelah itu akan dilanjutkan tahap seleksi wawancara.

“Setelah tes wawancara baru kita bisa mengetahui hasilnya yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk diserahkan kepada Gubernur,” tandasnya.

Seperti diketahui hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada 19 Juni 2020 dari 11 nama yang ikut seleksi, lima orang telah dinyatakan memenuhi syarat yakni Dr. Juliana J Waromi, SE.M.Si, Doren Wakerkwa, SH, Drs. Wasuok Demianus Siep, Dance Yuliana Flassy dan Drs. Basiran, M.Si. (Toding)

Sejumlah Wilayah Dapat Membuka Akses Penerbangan Dua Kali Seminggu

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM menandatangani surat perpanjangan relaksasi kontekstual Papua hingga 3 Juli 2020.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua membuka akses penerbangan pada sejumlah kabupaten yang selama ini ditutup akibat pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura salah satu hasil kesepakatan Forkopimda yang memperpanjang masa relaksasi konstektual Papua tahap kedua hingga 3 Juli 2020 memberi kelonggaran penerbangan.

“Untuk relaksasi tahap kedua ini setiap daerah bisa mengatur sedemikian rupa sehingga ada penerbangan dua kali dalam satu minggu,” jelas Klemen Tinal.

Katanya, Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Mimika, Biak, Yapen dan Kabupaten Biak mulai tanggal 20 Juni sampai 3 Juli 2020 dapat membuka akses penerbangan.

“Pembukaan penerbangan dilakukan sesuai permintaan atau persetujuan bupati, jadwalnya diatur dua kali dalam seminggu,” terangnya.

Seperti di Merauke pesawat dapat mendarat dua kali semingga, namun tetap mematuhi kriteria dan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan.

“Di Merauke boleh pesawat mendarat dalam seminggu, kita tidak perduli pesawatnya darimana namun mematuhi kriteria dan prosedur,” tandasnya.

Namun demkian, kata Wagu kalau bisa pesawat dari luar sebaiknya semua dari Jakarta.  Namun yang diutamakan adalah masyarakat yang terjebak dan ingin kembali ke daerah asalnya.

“Pemerintah setempat dapat mengatur sehingga ada penerbangan dua kali dalam seminggu dan harus mengantongi rekomendasir dari kepala daerah,” ucapnya.

Sementara untuk penerbangan keluar Papua hingga saat ini masih melayani Jayapura-Jakarta dan diutamakan bagi masyarakat yang terjebak.

Sementara itu, penggunaan moda transportasi darat, laut dan udara komersial pada pintu masuk keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat insidensial yang dilakukan secara terbatas dan ketat dengan konsep atau pola buka tutup. (Toding)

BPSDM Pertemuan dengan Mahasiswa Papua Studi China

Pemprov Papua menggelar pertemuan dengan mahasiswa Papua studi China untuk mengecek perkembangan perkuliahan dan ujian yang sedang mereka tempuh.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua telah memulangkan 27 mahasiwa asal Papua yang menempuh pendidikan di China pada Januari 2020 lalu. Selama 5 bulan berada di Jayapura, puluhan mahasiswa yang kuliah di berbagai universitas negeri Tirai Bambu itu tetap menjalani perkuliahan dan ujian via online.

“Pemerintah memulangkan kami ke Papua karena pandemic Corona. Walaupun kami di Papua selama 5 bulan lebih, kami tetap kuliah dan ujian menggunakan media aplikasi online yang ditetapkan masing-masing kampus,” ungkap Bertha Logowan, mahasiswi kedokteran Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, saat pertemuan dengan Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua di Balai Pendikan dan Latihan (Diklat), Kotaraja.

Pada pertemuan tersebut, para mahasiswa juga melaporkan perkembangan studi termasuk dokumen-dokumen mereka seperti visa dan lainnya yang perlu diperbaharui sebelum kembali ke China.

“Kami semua mengikuti ujian dan kuliah secara online dengan aplikasi Zoom maupun aplikasi di China seperti Superstar dan lainnya. Kami juga laporkan bahwa ada teman-teman yang punya visa yang perlu diperbaharui dan diurus ke KJRI,” tambah Billy GD, mahasiswa Shanxi Medical University (SXMU).

Mewakili mahasiswa studi China, Bertha dan Billy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua yang telah mendukung perkuliahan mereka. “Kami sampaikan bersyukur dan terima kasih atas dukungan bapak gubernur dan wakil gubernur serta jajaran yang sudah membantu kami,” tambah Bertha Logowan.

Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen, SP.M.Eng mengatakan pertemuan dengan mahasiswa Papua studi China ini untuk mengecek perkembangan perkuliahan dan ujian yang sedang mereka tempuh. Dari laporan yang diterimanya, ada sebagian mahasiswa Papua jurusan kedokteran yang saat kembali nanti ke China akan mengikuti koas.

“Dari laporan mahasiswa masing-masing kampus, anak-anak kita ternyata tetap menjalani kuliah dan ujian secara online. Proses belajar mengajar tetap berlangsung dan cukup efektif,” katanya.

Selain memantau perkembangan perkuliahan mahasiswa China, BPSDM Papua juga memulangkan siswa-siswi Papua yang telah lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) SMU di Amerika dan Australia untuk dipersiapkan mengikuti kelas internasional gelombang kedua di Papua Language Institute (PLI).

Terkait dokumen visa dan beasiswa, Kepala BPSDM mengatakan seluruh dokumen-dokumen dan persyaratan untuk mahasiswa yang akan kembali ke kampus masing-masing di China difasilitasi langsung BPSDM.  Sedangkan beasiswa telah disalurkan ke seluruh mahasiswa di dalam maupun luar negeri termasuk biaya hidupnya.

“Hingga Juni 2020, beasiswa sudah dibayar termasuk biaya hidup mahasiswa. Sedangkan dokumen visa kemudian dokumen persyaratan untuk penerbangan ke luar negeri sesuai protokol WHO, BPSDM memfasilitasi untuk para mahasiswa China maupun yang lainnya,” ujar Rumaropen.

Dia menegaskan bahwa Pemprov Papua siap memfasilitasi para mahasiswa Papua kembali ke China apabila kampus atau pemerintah China membuka pinta masuk ke negara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri juga 11 pelajar asli Papua tamatan SMU Amerika dan Australia serta staf BPSDM Papua Bidang Daya Saing dan SDM Papua, Anthoni Mirin,S.Sos, Magdalena Omberep,S.Sos dan Jefri P Rumayomi, SAP.MAP. (Gusty Masan Raya)

Relaksasi Kontekstual Papua Tahap Kedua Berlaku Hingga 3 Juli

Pertemuan Forkompida di Jayapura, Kamis (18/6/2020) dipimpin Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua memperpanjang Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) melalui relaksasi kontekstual Papua tahap kedua yang berlaku hingga dua pekan ke depan (14 hari) atau sampai 3 Juli 2020.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM kepada wartawan usai melakukan pertemuan Forkompida di Jayapura, Kamis (18/6/2020) mengaku kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah melakukan relaksasi konstektual Papua tahap kedua.

“Secara umum kita sudah sangat baik bekerja bersama-sama, sehingga kita bisa menekan yang tadinya sampai pada 3,8 persen hari ini kita lihat turun menjadi 1,2 persen,” kata Klemen Tinal.

Menurutnya untuk menurunkan angka pandemic Covid-19 selama 14 hari ke depan, bupati/wali kota bersama Pemprov harus bekerja dengan sungguh-sungguh.

“Kalau ini bersama-sama bisa kita turunkan dan kemudian berjalan dengan baik, maka kurvanya kita harapkan semua bisa kembali new normal,” katanya lagi.

Pada kesempatan tersebut, Wagub mengingatkan bahwa new normal dan normal tidak sama. Dimana sampai saat ini Papua belum masuk tahap new normal bahkan normal karena kurva angka Covid-19 belum turun atau masih datar di bawah satu persen.

“Kalau dari satu turun dan mendatar itu baru kita sebut new normal, tapi kalau kurva turun sampai nol itu namanya bormal sama seperti sebelumnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk relaksasi tahap kedua ini setiap daerah bisa mengatur penerbangan seperti di Merauke penerbangan bisa dua kali dalam satu minggu. “Namun dengan kriteria dan prossedur tetap mengikuti protokol kesehatan,” ucapnya.

Disinggung mengenai banyaknya warga yang berbondong bondong ke pantai akhir-akhir ini, Klemen Tinal bahwa masyarakat yang ingin ke tempat objek wisata seperti pantai tidak boleh lebih dari empat orang.

“Tidak boleh lebih dari empat orang, Satpol PP dan Polisi daerah masing akan memastikan, tidak boleh ke pantai kumpul-kumpul, apalagi kumpul-kumpulnya terlalu rapat. Kita akan lebih tegas,” tegasnya.

Sementara mengenai jam aktivitas warga, tetap seperti relaksasi tahap pertama yakni dari pukul 06.00 Wit sampai 17.00 Wit untuk masyarakat umum dan tempat usaha sampai pukul 18.00 WIT.

“Namun kembali pada kebijakan bupati/walikota, kita minta pemerintah kabupaten/kota berpikir bahwa ini nanti bukan tugas polisi pada jam aktivitas tersebut tetapi tugas pemerintah dalam hal ini Satpol PP, sementara aparat kepolisian hanya bertugas membantu dalam melakukan pengawasan,” tambahnya. (Toding)

Alasan Ini Pemerintah Rangkul Generasi Milenial Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Papua

Konferensi pers usai pembukaan sosialisasi kemitraan multi pihak dalam mewujudkan SDGs/TPB dan diskusi milenials peran anak muda dalam agenda 2030, Rabu (7/8) di Sasana Karya Kantor Gubernur.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait akan merangkul generasi milenial guna mewujudkan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) di Provinsi Papua.

Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas,  Velix Wanggai mengemukakan alasan perlunya melibatkan kaum muda (generasi milenial)  karena masa depan bangsa Indonesia ke depan, berada di tangan mereka. Sehingga pemerintah menyadari dan mencoba membuka ruang ekspresi, agar para generasi muda melalui aspirasi dan gagasannya bisa ikut membangun daerah dengan cara sendiri dan gaya sendiri.

“Jadi kami pemerintah tinggal dorong dengan program maupun kebijakan untuk percepat pembangunan. Ya, salah satunya promosi wisata yang bisa dilakukan kaum muda Papua,” ungkap Velix Wanggai dalam konferensi pers, usai pembukaan sosialisasi kemitraan multi pihak dalam mewujudkan SDGs/TPB dan diskusi milenials peran anak muda dalam agenda 2030, Rabu (7/8) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Menurut Velix,  para milenial yang ingin direkrut di antaranya para pengurus asosiasi profesional. Selain itu, gerenasi muda yang memiliki hobi traveling, fotografi serta serupa lainnya.

“Intinya kita ingin rangkul anak muda yang memiliki latar belakang profesi berbeda tetapi satu kesamaan pandangan yang ingin membangun daerahnya. Tapi yang utama kami ingin agenda pembangunan berkelanjutan SDGs (2015-2030) bisa diwujudkan di atas tanah ini,” jelas Velix.

“Sebab program besar kita di Papua untuk menangani berbagai masalah, seperti ketertinggalan, kemiskinan, keterbelakangan, perbaikan penanganan kesehatan, lingkungan hidup dan perdamaian melalui peran anak muda di Papua,” lanjutnya.

Perspektif Berbeda

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Binny Buchori menuturkan, keinginan merangkul generasi muda, yakni karena mereka melihat dunia dengan perspektif berbeda.

Dalam artian, generasi milenial lebih tahu apa yang dibutuhkan mereka ketimbang pemerintah sebagai penentu kebijakan.

“Sebab apa yang belum terpilkirkan oleh kami di pemerintahan, itu sudah ada di benak mereka (milenial), inilah alasan kita rangkul anak-anak muda,” bebernya.

Binny pun menyetujui anggapan bahwa anak muda Papualah yang lebih tahu dan bisa menentukan mau kemana provinsi ini ke depan. “Apalagi saat ini kan sudah banyak anak Papua pintar dan berprestasi di luar negeri, hanya saja kita yang belum banyak tahu,” ujarnya.

Era Gadget

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Wiryanta mengatakan, generasi milenial saat ini sangat lekat dengan telepon pintar. Karenanya, pemerintah ingin memanfaatkan momentum itu dengan menggali ide maupun gagasan mereka melalui gadget yang dimiliki.

“Sekarang kan kekuatan masa depan ada pada gagasan dan ide. Contohnya, Ahmad Zaki pendiri sekaligus CEO Bukalapak. Hanya dengan ide dia bisa bentuk satu perusahaan startup yang menghasilkan milyaran rupiah,” terangnya.

“Makanya, saya yakin anak-anak Papua pasti akan bisa menjadi “Ahmad Zaki” baru. Artinya, teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh anak muda Papua, supaya bisa menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri, daerah dan negaranya,” sambungnya.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Papua Simeon Itlay mendukung penuh program pemerintah pusat dalam mendorong milenial lokal guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negeri ini. Hanya saja, dia berharap setiap proses pembangunan yang lahir dari ide dan gagasan milenial, wajib mempertahankan identitas maupun budaya Papua.

“Intinya, setiap konsep pembangunan yang muncul dari gagasan milenial harus berakar pada kebudayaan Papua. Sebab jangan sampai identitas dan budaya Papua ini hilang lalu dari luar yang masuk menggantikan,” katanya. (Andi/Frida)

Ini Alasan Pemerintah Provinsi Papua Menunda Tes CPNS

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Auri.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua menunda pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedianya akan dilaksanakan 19 hingga 25 Juni 2019.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Auri mengungkapkan alasan penundaan dikarenakan jadwal tesnya yang bertepatan dengan pelaksanaan ujian Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dimana ujiannya telah berlangsung sejak Senin, 17 Juni 2019 lalu.

“Jadwal pelaksanaan ujian CPNS untuk tingkat Provinsi Papua saat ini belum bisa dikeluarkan, dikarenakan kami masih akan melakukan rapat bersama dengan Sekretaris Daerah Papua bersama BKD Provinsi Papua untuk menetapkan Jadwal test tersebut,”ungkap Elisa di Jayapura belum lama ini.

Terkait dengan persiapan tes, Elisa mengimbau para Bupati Walikota agar pro aktif dalam membimbing peserta CPNS di wilayahnya masing masing.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengaku, pihaknya tengah mengusulkan Kementerian PANRB agar tes dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Kami telah menyurat ke Kementerian PANRB agar jadwal test cpns tingkat Provinsi bisa dilaksanakan pada tanggal 1-7 July 2019 dengan harapan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan,” ujarnya.

Penerimaan CPNS formasi 2018 ditunda ke 2019 di Papua karena belum adanya kesiapan dari badan kepegawaian daerah baik tingkat Provinsi dan kabupaten kota terkait input data ke SSCN. Selain itu menurut Nicolaus karena adanya kesepakatan dari Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota yang meminta penerimaan ditunda setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. (Andi/Frida)