Pemkab Tolikara Kembali Lepas 84 Anggota Tim Satgas Kesehatan

Kunjungan Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE,M.Si diwakili Sekda Anton Warkawani, SE didampingi Kabid KKBPK Papua Drs. Jony Suwuh di Kampung KB Kutime, Senin (5/10/2020).

KARUBAGA (PB.COM) – Pemerintah Kabupaten Tolikara kembali melepas Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan ke beberapa distrik pusat layanan kesehatan.

Pelepasan Tim Satgas Kesehatan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Usman G. Wanimbo, SE.M.Si yang diwakili oleh Asisten II Setda Kabupaten Tolikara, Yusak Totok Krido Saksono, M.Kes di halaman Kantor Dinas Kesehatan di Karubaga, Rabu (07/10/2020).

Asisten II Yusak Totok krido saat diwawancarai usai acara pelepasan mengatakan, kehadiran Tim Satgas Kesehatan untuk melayani masyarakat di beberapa Puskesmas merupakan bagian dari peningkatan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah pedalaman.

“Kami berharap, dengan adanya Satgas Kesehatan, semua masyarakat yang berada jauh di pelosok-pelosok bisa merasakan pelayanan kesehatan secara maksimal,” ujar Totok.

Ia mengatakan, sejatinya tahapan perekrutan, pembekalan hingga pelepasan 84 anggota Tim Satgas Kesehatan telah dilaksanakan di awal tahun tetapi mengalami penundaan karena situasi Pandemi Covid-19. Dengan demikian mereka (Tim Satgas Kesehatan) bertugas hanya tiga bulan, yakni dari Oktober hingga Desember 2020.

“Tugas mereka akan diperpanjang pada tahun depan dan nanti ada lagi perekrutan Tim Satgas Kesehatan yang baru. Jadi targetnya semua masyarakat di distrik-distrik bisa terlayani,” imbuhnya.

Kepada setiap anggota Tim Satgas Kesehatan, Asisten II Yusak Totok berpesan agar bisa menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Harus sabar dan tabah dalam menghadapi banyak tantangan seperti cuaca tidak menentu dan jauh dari suasana keramaian kota.

Pemkab Tolikara sedang melepas Tim Satgas Kesehatan Tolikara tingkatkan pelayanan beberapa titik pusat Pelayanan kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Tolikara di Karubaga, Rabu (07/10/2020).

“Harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menyatu dengan masyarakat. Bekerjalah sebaik mungkin. Layani masyarakat dengan sepenuh hati,” pesan Totok.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara, Alsen Genongga, S.KM yang diwakili dr. Irfan. Katanya, meskipun mengalami penundaan, namun di bulan Oktober pengutusan Tim Satgas Kesehatan ke Distrik-distrik dapat terwujud.

“Puji Tuhan, meskipun dengan berbagai kekurangan namun bisa kita laksanakan di tahun ini. Tujuan hanya satu yakni untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kita,” kata dr. Irfan saat memberikan arahan di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan sebelum acara pelepasan.

Irfan pun berharap agar semua anggota Tim Satgas Kesehatan aktif menjalankan tugas sesuai profesi masing-masing. Kerja sama tim sangat dibutuhkan dan semua petugas harus saling menerima sebagai saudara.

“Patuhi perintah ketua Tim dan hindari segala hal yang bisa menimbulkan kekacauan. Jika ingin ijin atau keperluan penting, tolong nanti laporkan ke ketua tim supaya bisa disampaikan ke Dinas. Nanti kami akan menilai ijin seperti apa. Pelayanan tersisa tiga bulan jadi kami harap dijalankan semaksimal mungkin,” harap dr. Irfan.

Di tengah pandemi Virus Corona saat ini, dr. Irfan juga berpesan agar petugas  dapat mematuhi protokol kesehatan. Selain menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjalankan pola hidup sehat, satu hal yang paling penting saat bertugas di daerah pedalamam adalah menjaga stamina tubuh.

Sementara itu, dr. Gerald Randy pada kesempatan yang sama menjelaskan delapan titik pelayanan Tim Satgas Kesehatan Kabupaten Tolikara tahun 2020 adalah Puskesmas Kuari, Kutime, Kanggime, Lereh Were, Telenggeme, Bolubur, Longgoboma dan Pustu Geya.

“Mereka akan mobile, misalkan mereka yang di Pustu Geya akan melayani hingga ke Puskesmas Goyage, yang di Puskesmas Kanggime bisa pelayanan ke Gilobandu, Nunggawi dan Woniki,” jelasnya.

Tim yang diutus ke 8 titik, lanjut dr. Gerald, masing-masing terdiri dari satu dokter dengan beberapa bidang dan perawat. Paling banyak anggota tim berjumlah 11 orang dan  paling sendikit 6 orang disesuaikan jangkauan pelayanan.

“Yang terutama bagaimana kita menjangkau masyarakat yang berada di distrik, di balik gunung yang tidak terjangkau bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan semua di Tolikara, yang ada di kota maupun yang ada di distrik. Biar kita bisa wujudkan Tolikara Sehat. Kita tingkatkan angka kesehatan di Kabupaten Tolikara ini,” pesan dr. Gerald. (Gusty Masan Raya/Diskominfo Tolikara)

Pemkab Tolikara Salurkan Biaya Studi Akhir, Pemondokan dan HMPT Mahasiswa

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan SDM Setda Kabupaten Tolikara, Yunius Tabuni, S.STP menyerahkan bantuan kepada korwil mahasiswa Tolikara.

JAYAPURA (PB.COM) – Guna mengurangi beban biaya kuliah, Pemerintah Kabupaten Tolikara menyalurkan bantuan biaya studi akhir dan pemondokan serta bantuan Himpunan Mahasiswa Pelajar Tolikara (HMPT) bagi mahasiswa yang tersebar di setiap kota studi di seluruh Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan SDM Setda Kabupaten Tolikara, Yunius Tabuni, S.STP kepada media di Jayapura, Jumat (11/09/2020), menjelaskan, bantuan telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing Korwil atau pemilik kontrakan. Ia berharap setiap Korwil dapat menggunakan dana bantuan secara baik. Sangat tidak dibenarkan jika dana bantuan dari Pemerintah digunakan untuk kepentingan atau urusan lain.

“Masing-masing Ketua Korwil harus menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Daerah dengan baik, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya,” tegas Yunius Tabuni.

Yunius menjelaskan, jumlah bantuan ke mahasiswa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu jumlah bantuan kali ini juga berbeda karena jumlah dana bantuan studi akhir berkurang karena jumlah biaya pemondokan dan HMPT meningkat atau bertambah. Sedangkan untuk bantuan studi langka mahasiswa sementara diperjuangkan.

“Jadi dana dari Pemerintah untuk adik-adik mahasiswa itu bukan gaji atau hak melekat, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kemampuan anggaran daerah. Pemerintah tidak menanggung seluruh beban biaya kuliah mahasiswa. Pada dasarnya Pemerintah hanya membantu meringankan beban kuliah. Biaya kuliah para mahasiswa sepenuhnya merupakan tanggung jawab setiap orang tua,” jelas Yunius Tabuni.

Terkait adanya ketidakpuasan karena terjadi keterlambatan dalam pelayanan bantuan ataupun karena beberapa kendala lainnya, Yunius Tabuni meminta kepada adik-adik mahasiswa agar bertanya ke pihaknya selaku Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan Pembangunan SDM Setda Kabupaten Tolikara. Tidak dibenarkan jika setiap persoalan atau kendala yang dihadapi selalu disampaikan ke media massa tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Pemerintah.

“Perlu dimaklumi bahwa situasi pandemi Covid-19 sekarang ini berbeda dengan situasi normal. Segala urusan saat ini tidak mudah karena kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Saya meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa mengerti dengan kondisi ini. Kita bersyukur karena dalam situasi seperti ini kami tetap bekerja semaksimal mungkin untuk adik-adik semua dan semuanya dapat berjalan,” ungkap Yunius Tabuni.

Dikatakan pula, Pemerintah Kabupaten Tolikara saat ini sangat fokus pada upaya peningkatan SDM masyarakat. Oleh karena itu Bupati Usman G. Wanimbo, SE.,M.Si dan Wakil Bupati Dinus Wanimbo, SH.,MH sangat serius dalam memberikan perhatian bagi semua mahasiswa Tolikara di setiap Kota Studi di Indonesia.

“Selain biaya biaya studi akhir, pemondokan dan HMPT, Pemkab Tolikara juga membangun asrama bagi mahasiswa di beberapa Kota Studi. Baru-baru ini kami juga menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 3000 lebih mahasiswa asal Tolikara di seluruh Indonesia yang terdampak Covid-19. Masing-masing mahasiswa mendapat BLT sebesar Rp. 2.500.000,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemkab Tolikara di bawah kepemimpinan Bupati Usman G. Wanimbo dan Wakil Bupati Dinus Wanimbo sangat serius dalam pembangunan sektor SDM putra-putri daerah. Selain memberikan perhatian pada pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi, pembangunan SDM masyarakat asli Tolikara bahkan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan yakni melalui Program Asupan Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). (Diskominfo Tolikara/Gusty Masan Raya)

Pemkab Tolikara Bantu Evakuasi dan Tampung 2.000 Pengungsi Kerusuhan Wamena

 

Asisten II Setda Tolikara DR. Edie Tante Tasak didampingi Kapolsek Karubaga David Okoka saat arahan kepada pengungsi di tempat penampungan di Aula Gereja GIDI Karubaga baru – baru ini.

KARUBAGA (PB.COM) – Kabupaten Tolikara hingga kini situasi dan kondisi terjaga aman dan kondusif, berkat peran aktif Forkopimda bersama tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.

Kekhawatiran berbagai pihak akan terjadi kerusuhan di Tolikara pascakerusuhan di Kota Wamena, Senin (23/09/2019) pekan lalu tidak terjadi.

Sejak pekan lalu semua pihak turun ke sejumlah SMA dan SMP,serta SD dan TK di Tolikara guna memberikan pemahaman kronologis kerusuhan di Wamena dan beberapa kota besar di Papua lainnya kepada pelajar dan para guru.

Rentetan kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Papua belakangan ini, akibat pengepungan asrama Papua Surabaya oleh aparat keamanan dengan dugaan pengrusakan lambang Negara yakni bendera merah putih dibuang di selokan diduga dilakukan mahasiswa Papua. Situasi pengepungan itu diperparah dengan ujaran rasisme dengan sebutan kata monyet dari salah satu ormas radikal kepada mahasiswa Papua di depan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya beberapa pekan lalu.

Kata rasisme yang sama juga diduga diungkapkan seorang ibu guru SMA PGRI Wamena kepada pelajar di dalam kelas yang memicu kerusuhan di Kota Wamena.

Akibat kerusuhan ini diperkirakan puluhan orang menjadi korban dan ratusan lainnya terluka, serta sejumlah bangunan dan harta benda lainnya dibakar masa yang marah dengan ujaran rasisme.

 

Guna mengamankan warga korban kerusuhan di Wamena, Pemkab Tolikara menyiapkan puluhan angkutan mobil untuk mengevakuasi pengungsi korban kerusuhan dari Wamena ke Tolikara sejak Selasa, (24-28/09/2019) pekan lalu.

Menurut ketua tim evakuasi korban kerusuhan Wamena, Sekda Tolikara Anton Warkawani, SE, lebih dari 100 angkutan mobil disiapkan pemerintah sehingga lebih dari 2 ribu pengungsi sudah berada di Kota Karubaga.

Saat ini pengungsi ditampung di Aula Gereja GIDI Karubaga, namun sebagian mengungsi ke rumah – rumah kerabat keluarga di Kota Karubaga dan juga tersebar di seluruh Tolikara sambil menunggu membaiknya situasi di Kota Wamena dan sekitarnya.

“Kami sudah siapkan lebih dari 100 unit mobil dan sesuai data pengungsi lebih banyak anak – anak sekolah dan ibu – ibu,” jelas Sekda Anton Warkawani.

Hingga kini situasi di Tolikara pada umumnya terpantau aman dan kondusif, semua aktifitas perkantoran dan aktifitas belajar mengajar di sekolah – sekolah berjalan seperti biasa. Para petani pun bertani di pekarangan atau di ladangnya sebagaimana biasanya. (Diskominfo Tolikara/Frida)

Siap Sambut PON XX, Pemkab Tolikara Gelar Festival Paralayang dan Seni Budaya

Para atlet cabor paralayang/terbanglayang dan para pengunjung lainnya ketika pembukaan festival paralayang dan seni budaya yang dipusatkan di Puncak Tagalakpaga tempat take off, Senin (05/08/2019).

KARUBAGA (PB.COM) – Dalam rangka persiapan menyukseskan PON 2020 Papua Cabor Paralayang, Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE, M. Si menyiapkan pra-PON 2019, salah satunya dengan menggelar festival dan seni budaya yang digelar di Puncak Tagalakpaga, Tolikara, Senin (05/08/2019) lalu.

Bupati Usman diwakili Kepala Inspektorat Drs. Maas Siagian membuka kegiatan yang dipusatkan di Puncak Tagalakpaga, tempat take off terbang layang.

Maas Siagian mengucapkan terima kasih kepada peserta tim paralayang yang siap mengharumkan nama Tolikara ke tingkat nasional dan internasional. Iven ini sebagai salah satu promosi atlet-atlet terbaik ke tingkat provinsi hingga nasional dan juga siap bersaing pada PON 2020 mendatang. Sebab Tolikara termasuk  peserta  paralayang PON 2020 dan juga daya tarik destinasi wisata dari mancanegara.

“Saya berharap warga Tolikara mendukung dan membangun kebersamasn  dengan berusaha menghapus permusuhan dan perbedaan pendapat, mari kita menciptakan perdamaian dan mewujudkan kemajuan daerah yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Saulus Narek mengatakan, festival paralayang dan lomba seni budaya ini untuk mempromosikan identitas budaya Tolikara ke tingkat Nasional. Festival paralayang dan seni budaya  ini salah satu icon PON 2020.

“Tolikara adalah salah satu destinasi wisatawan untuk daya tarik wisatawan sebab pemerintah pusat dan daerah sudah memutuskan tiga daerah yang menjadi destinasi wisata yakni, Biuk, Tagalakpaga, Baganagap dan Karubaga,” jelasnya. Festival paralayang dan lomba seni budaya ini dimula tanggal 5-7 Agustus.

“Papua siapkan 10 atlet paralayang yang akan tampil pada PON 2020 dan kami siapkan atlet lebih profesional lagi. Tahun depan kami akan uji coba di Tolikara sehingga kami mohon ada dukungan dari seluruh warga masyarakat Tolikara,” tambah Saulus.

Asisten pengurus paralayang KONI Papua, Steve Dumbon yang hadir dalam iven ini mengatakan, pekan olahraga nasional ini dipusatkan di Tolikara tetapi dibagi juga dalam beberapa klaster seperti Jayawijaya, menjadi anak cabang beberapa kabupaten sehingga peserta tim paralayang ini akan uji coba selama tiga hari  di Tolikara.

Peserta tim Paralayang terdiri dari Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 6 orang, Jayawijaya 7 orang Tolikara 5 orang dan atlet nasional 4 orang. (Diskominfo Tolikara/Derwes/Frida)

Pemkab Tolikara Beli Tanah Di Manado Untuk Bangun Asrama Mahasiswa

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE, M. Si didampingi Kepala BKD Joni Towolom, S. Km foto bersama tokoh agama Manado usai serahterima sertifikat tanah pembangunan asrama mahasiswa dan gedung gereja di Manado Sulawesi Utara, Jumat (26/7/2019).

MANADO (PB.COM) – Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE, M. Si didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Joni Towolom, S. Km kunjungan kerja ke Kota Manado Sulawesi Utara dalam rangka serah terima sertifikat tanah seluas 8.152 m2.

Serah terima sertifikat tanah itu diterima langsung Bupati Usman disaksikan oleh tokoh agama dan mahasiswa Manado asal Tolikara di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (25/7/2019).

Serah terima sertifikat tanah dilakukan menyusul telah dirampungkannya proses pembelian tanah itu. Bupati Usman mengatakan, Pemkab Tolikara membeli tanah untuk pembangunan asrama putra danputri serta tempat ibadah.

“Proses pembelian ini sudah dilakukan pada tahun anggaran 2018, namun karena tanah ini dibeli dari 3 pemilik, maka pemerintah meminta akta notaris untuk membuat sertifikat menjadi satu pemilik atas nama Pemerintah Daerah Tolikara,” terang Bupati Usman.

Proses pengurusan balik nama surat tanah ini juga dihadiri tokoh adat, tokoh agama dan mahasiswa di wilayah studi kota Manado.

“Dengan diserahterimakan sertifikat ini semoga proses pembangunan bisa dipercepat sehingga mahasiswa kota studi Manado bisa menempatinya,” harap Bupati Usman.

Menurut Bupati Usman, kelengkapan administrasi ini sangat penting karena ini adalah aset daerah. “Sumber masalah tanah itu, paling banyak karena kepemilikan sertifikat yang tumpang tindih, makanya ini harus kami selesaikan supaya kemudian hari jelas bahwa tanah ini milik Pemda Tolikara,” jelasnya.

Dari tempat pengurusan akta notaris, bupati melanjutkan peninjauan lokasi tanah untuk peletakan batu pertama pembangunan. (Diskominfo Tolikara/Derwes/Frida)

Tim Korsupgah KPK Tegur Pemkab Tolikara dan Mimika

Korsupgah KPK bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang berlangsung di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (20/5/2019).

JAYAPURA (PB.COM) – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK mengemukakan, masih banyak kabupaten yang belum memaksimalkan pelaporan melalui aplikasi MCP. Kabupaten Tolikara dan Mimika mendapat teguran karena dinilai tidak bertanggungjawab memberikan pelaporan.

Korsupgah KPK bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Seminar dan Lokakarya  (Semiloka) Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang berlangsung di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (20/5/2019).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Sekda Papua dan jajaran pimpinan OPD serta para Sekda dari 29 Kabupaten Kota.

Koordinator Tim Supervisi KPK wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin mendapatkan penjelasan dari setiap kabupaten/kota terkait pelaporan progres rencana aksi pencegahan korupsi melalui aplikasi MCP.

Sebab berdasarkan data yang dimiliki, masih banyak kabupaten yang belum memaksimalkan pelaporan melalui aplikasi tersebut, seperti Kabupaten Tolikara dan Mimika. “Harusnya mereka sudah melaporkan untuk periode Januari sampai akhir Maret 2019. Memang banyak pemda yang belum lengkap, tapi memang yang paling tidak bertanggungjawab Mimika dan Tolikara, karena belum ada ngisi (data) sama sekali. Yang lain minimal ada usaha untuk mengupadate perkembangannya,” ungkap Maruli.

Untuk diketahui, aplikasi MCP ini mulai disosialisasikan sejak pertengahan 2018 lalu. Adapun pelaporannya meliputi 8 kriteria yaitu perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan aktif aparat pengawas internal pemerintah/inspektorat, dana desa, manajemen ASN (LHKPN, gratifikasi, pencegahan jual beli jabatan, impelementasi tambahan penghasilan pegawai), lalu pembenahan barang milik aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah.

Meski tujuan utama aplikasi ini untuk memudahkan KPK dalam melakukan monitoring, namun menurut Maruli pihaknya juga tetap menjadwalkan untuk turun langsung ke daerah dalam melakukan monitoring.

Maruli mengapresiasi sejumlah daerah yang sudah memberikan pelaporan dengan baik seperti Pemerintah Provinsi Papua, Kota dan Kabupaten Jayapura.

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution.

Penertiban Aset Daerah

Hal lain yang juga menjadi fokus pembahasan dalam semiloka kali ini, ungkap Maruli, adalah menyangkut penertiban Badan Milik Daerah atau Aset Daerah.

Menurutnya, aset daerah di Papua masih menjadi persoalan sistemik dikarenakan lemahnya dalam hal pencatatan untuk pembuktian legalitas serta pengelolaanya. “Kita lihat ketika PNS pensiun, baik kendaraan dinas juga ikut dibawa. Ini yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya,” tutur Maruli.

Senada dengan Maruli, Perwakilan Koordinator Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution berharap pada 2019 ada kemajuan dari setiap pemerintah daerah di Papua dalam melaporkan progres rencana aksi melalui aplikasi MCP.

“Sebenarnya tidak ada yang susah, karena ini kerjaan kita sehari hari. Ini maunya peraturan perundangan bukan maunya KPK dan KPK tidak bisa intervensi peraturan. Kami hanya mendorong dan memberi pendampingan agar nilai MCP ini dapat lebih baik bagaimana kami dapat memahami kondisi sosial masyarakat di Papua, memahami topografi (kondisi wilayahnya), tapi cobalah pemda dapat memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Papua dalam sambutannya mengatakan, kegiatan semiloka ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam rangka mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua. Sekaligus sebagai sarana untuk melakukan monitoring evaluasi melalui sistem MCP yang dibangun oleh KPK sebagai kontrol pelaksanaan program e-Government.

“Makanya hari ini kita lakukan rapat koordinasi dalam semiloka tentu dalam rangka melihat sejauh mana komitmen itu telah dilaksanakan dan seberapa besar keberhasilan yang dicapai,” katanya. “Kami yakin kabupaten kota juga akan memiliki komitmen yang sama dalam mengawal pemberantasan korupsi yang terintegrasi,” katanya lagi. (Andi/Frida)