Pemprov Papua Minta Mahasiswa Eksodus Jangan Terpancing Isu Tidak Jelas

Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen

JAYAPURA (PB.COM) – Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta para mahasiswa eksodus yang sampai saat ini masih berada di Papua dan belum kembali kota studi agar tidak mudah terpancing dengan isu isu yang tidak jelas sumbernya.

Hal ini ditegaskan Hery mengingat sejak agustus sampai saat ini, belum ada solusi terkait persoalan pemulangan ratusan mahasiswa eksodus tersebut.

Merujuk dari itu, ungkap Sekda, pemerintah provinsi akan melakukan pendataan. “Nanti ada pendataan, bapak gubernur juga sudah perintahkan untuk bersurat ke semua perguruan tinggi,” ujar Sekda Hery di Jayapura belum lama ini.

Sebelumnya Hery mengakui, ia bersama Ketua MRP Timotius Murib, sempat menggelar pertemuan dengan kelompok yang mengaku sebagai mahasiswa eksodus.

Hanya saja pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa karena para mahasiswa menginginkan bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Mahasiswa eksodus ada minta pertemuan langsung dengan bapak gubernur, nanti kita akan jadwalkan ulang. Pada prinsipnya (gubernur) meminta mereka untuk tenang, jangan terprovokasi dengan siapapun juga,” kata Hery.

Terkait persoalan ini, ungkap Hery, Gubernur Papua, telah mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat. Dimana nenurut Gubernur masalah mahasiswa eksodus tidak bisa disepelekan karena bisa berimbas pada masalah sosial yang cukup luas.

“Kemarin bapak gubernur sudah bertemu dengan Mendagri dan beberapa menteri terkait untuk berbicara tentang masalah mahasiswa ini,” tutur Hery.

Sebelumnya Bupati Yahukimo, Abock Busup, menemukan fakta lain mengenai masalah mahasiswa eksodus. Menurut dia, sejak masalah tersebut muncul, Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah membuka posko Asrama Yahukimo yang ada di Kota Jayapura.

Posko tersebut didirikan untuk mendata para mahasiswa asal Yahukimo yang ikut kembali ke Papua karena isu rasisme. “Hingga saya bicara sekarang, tidak ada satupun daftar nama yang diserahkan kepada Pemerintah Yahukimo,” ujarnya di Jayapura, Sabtu (4/1/2020).

Abock mengatakan, ada kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa eksodus di Distrik Dekai, Yahukimo dan mendirikan posko.

Dari kelompok tersebut, didapatkan daftar nama para mahasiswa yang kemudian dicocokkan dengan data Dinas Pendidikan Yahukimo. “Dari 580 mahasiswa asal Yahukimo yang studi di luar Papua, nama mereka tidak ada di daftar ini,” sebutnya. (Andi/Frida)

Pemkab Yahukimo Berencana Bangun Kilang Minyak Pertamina

Ilustrasi kilang minyak/google

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Kabupaten Yahukimo berencana membangun kilang minyak Pertamina untuk lebih memudahkan pengisian bahan bakar demi memenuhi kebutuhan BBM di wilayah pegunungan Papua.

Terkait rencana ini, Bupati Kabupaten Yahukimo, Abock Busup menegaskan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan lembaga terkait pada 14-15 Januari 2020 di Surabaya, guna membicarakan bagaimana mekanismenya.

“Lokasi sudah kami siapkan, sehingga pengisian bahan bakar untuk wilayah pegunungan akan dipusatkan di Yahukimo. Undangan sudah kami terima dan siap hadiri,” ujar Bupati Abock, di Jayapura, Kamis (9/1/2020).

Dia juga mengungkapkan bahwa bandara Nop Goliat Dekai akan membuka jalur penerbangan pesawat berbadan lebar, dengan rute Makassar – Sorong – Dekai.

“Bandara Nop Goliat Dekai memiliki panjang landasan pacu sepanjang 2.500 meter, dan tanahnya flat sehingga sangat ideal untuk pesawat berbadan lebar. Untuk ini kami sudah bersurat ke Menteri Perhubungan,” terang Abock.

Menurutnya, pihaknya sudah bertemu dengan Dirjen Perhubungan pada Desember 2019, dan nanti 2 atau 3 Februari 2020 akan dilakukan tes landing pesawat berbadan lebar (Batik Air dan Citylink) dari Makassar, Timika dan Dekai. “Semoga rencana ini bisa terjawab sesuai harapan kami,” harapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengembangkan Bandar Udara (Bandara) Nop Goliat, Dekai, Kabupaten Yahukimo, 2020 mendatang. Ini untuk mewujudkan Bandara Nop Goliat menjadi salah satu bandara transit bagi wisatawan selain di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami akan lebih banyak pergerakan pembangunan di sana. Selain menyiapkan untuk pesawat berbadan lebar, kami juga akan persiapkan untuk pembangunan dua bandara perintis di Distrik Korupun dan Soba,” ujar Menteri Budi. (Andi/Frida)

Pemkab Yahukimo Anggarkan Rp 107 Miliar untuk Pilkada 2020

Bupati Kabupaten Yahukimo, Abock Busup

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengklaim telah menyerahkan dana hibah tahap awal untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat ke KPU dan Bawaslu masing masing sebesar Rp 2 Miliar dari total Rp 107 Miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Bupati Kabupaten Yahukimo, Abock Busup merincikan, dari total Rp 107 Miliar dana hibah dibagi masing-masing KPU sebesar Rp 75 Miliar, Bawaslu Rp 20 Miliar serta keamanan sebesar Rp 6 Miliar.

“Jadi kita sudah tandatangani NHPD (naskah hibah perjanjian daerah) dengan KPU, Bawaslu dan TNI Polri sejak tahun lalu. Dan kita sudah salurkan untuk tahap awal masing Rp2 Miliar untuk KPU dan Bawaslu,”ungkap Abock di Jayapura, Rabu (8/1/2020).

Menurut dia, Kabupaten Yahukimo akan menghadapi pesta demokrasi Pilkada Serentak tahun 2020. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan dana hibah kepada penyelenggara pemilu. “Karena tahapannya dimulai awal tahun, maka diharapkan anggarannya dapat terserap secara habis,” katanya.

Abock menambahkan, memang pengusulan anggaran dari penyelenggara dengan pihak keamanan cukup besar, namun itu juga melihat dari luas wilayah Kabupaten Yahukimo.

“Sehingga untuk anggaran Pilkada ini pemerintah siapkan terlebih dahulu, jika tidak mencukupi maka akan di lakukan penambahan pada APBD perubahan 2020,” pungkasnya. (Andi/Frida)

Pemkab Yahukimo Turunkan Tim Cek Kabar 13 Warga Meninggal Dunia Karena Sakit

Bupati Yahukimo, Abock Busup

JAYAPURA (PB.COM)  – Sebanyak 13 warga di Distrik Bomela, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua dikabarkan meninggal dunia karena sakit.

Bupati Yahukimo, Abock Busup yang dikonfirmasi pers via telepon Seluler, Rabu (19/6) sore, mengaku untuk memastikan kabar tersebut, pihaknya sudah mengirim tim kesehatan ke Distrik Bomela pada Rabu pagi. Tim ini terdiri dari tenaga medis baik dokter maupun  perawat sert membawa obat obatan

Abock mengakuui, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti jumlah warga yang meninggal serta penyebabnya. “Tim yang diturunkan inilah yang nanti melakukan pengecekan kabar 13 orang yang meninggal, apa penyebabnya, sakitnya apa, dan kapan meninggalnya,” ujar Abock.

Menurut Abock, mungkin saja benar ada banyak warganya meninggal di daerah itu, tetapi bisa saja kematiannya sudah beberapa bulan sebelumnya. Jadi tidak bersamaan meninggalnya.

“Memang untuk mendapat informasi cepat (kematian warganya) agak susah butuh waktu lama. Karena lokasi setiap kampung berjauhan dan akses menuju kesana sangat susah,” akunya.

Untuk menuju Distrik Bomela, tim dari pemkab Yahukimo yang berada di Distrik dekai, ibukota kabupaten, harus menggunakan pesawat berbadan kecil.

“Untuk menuju kampung-kampung tersebut harus jalan kaki lebih dari satu hari. Di sana belum ada akses jalan untuk kendaraan,” akunya lagi.

Selain itu, di Distrik Bomela belum terdapat jaringan telekomunikasi dan hanya ada radio single side band (SSB). “Nanti ada tim yang kembali ke Distrik Dekai dan juga melaporkan lewat SSB. Mungkin sekitar 3 hari baru kita bisa dapat konfirmasinya,” sambungnya.

Di balik telepon, Abock membantah bila di Distrik Bomela tidak terdapat tenaga medis karena di lokasi tersebut terdapat Puskesmas. Ia juga menyayangkan munculnya pemberitaan di media daring mengenai kabar tersebut tanpa adanya upaya konfirmas ke Pemkab Yahukimo.

Dari informasi yang disampaikan sebuah media daring, 13 warga Distrik Bomela yang meninggal tersebar di 3 kampung, yaitu Kampung Kitikini, Kubiyalar dan Balamdua. *