Kawal Penerapan SIPD di Setiap OPD, Sekda Siap Bentuk Satgas

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, drg. Aloysius Giyai, M.Kes

 

JAYAPURA (PB.COM)—Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang drg. Aloysius Giyai, M.Kes menegaskan awal tahun 2022, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas Sistem Imformasi Pemerintah Daerah (Satgas SIPD) guna mengawal dan membimbing proses penerapan aplikasi ini di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Okmin.

“Nanti Satgas SIPD ini dibentuk dengan dengan SK Bupati dimana saya selaku Ketua TAPD akan pimpin, anggota dari BPKAD, Bappeda dan Inspektorat Daerah. Tujuannya ialah agar tenaga-tenaga operator SIPD tiap OPD kami bimbing terus. Dan secara periodik tiga bulan sekali, kami akan memberikan penilaian bagi tiap OPD,” ujar Aloysius kepada wartawan di sela-sela Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Sekda Aloysius, pihaknya menargetkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan Dana Otsus tahun 2022 harus meningkat. Oleh karena itu, usai penilaian dengan sejumlah indikator nanti, ia tidak main-main untuk memberi hukuman dan penghargaan kepada OPD bersangkutan.

Sekda Aloysius Giyai saat menyerahkan buku karyanya berjudul 17 KO kepada Kepala Bappeda Pegubin, Sabtu (18/12/2021)

“OPD yang terbaik akan kami beri reward, yang paling buruk akan kami kasih punishment, tentu diawali dengan yang ringan-ringan dulu misalnya kantornya diberi label merah. Di perjalanan waktu, nanti kami akan berikan sanksi berat dengan memberikan laporan kepada Bupati. Tinggal beliau yang putuskan, langkah apa yang diambil jika OPD itu tidak bisa berubah sama sekali,” tulis penulis buku 17 KO ini.

Selain Satgas SIPD, Aloysius juga mendorong agar semua OPD siap melakukan inovasi daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja tata kelola keuangan. Ia meminta mereka belajar dari Bupati yang telah menerapkan inovasi daerah yang luar biasa dengan menghadirkan energi terbaru, Universitas Okmin Papua dan pendidikan dasar berbasis budaya.

Analis Fungsional Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Keuangan Daerah pada Direkrorat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah-Kemendagri, Andri Satriajati, ST,M.Si yang hadir sebagai pemateri mengatakan, para SDM keuangan peserta Bimtek Kabupaten Pegubin memiliki sangat antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka sangat senang ketika diberi praktek langsung dan siap dibimbing.

“Harapannya, di 2022 mereka bisa mandiri untuk berlatih dan mengimplementasikan SIPD mereka bisa jalan. Dengan demikian satu sistem yang terintegrasi dari perencanaan anggaran, penatausahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, semuanya menjadi satu platform. Ya inilah cita-cita Presiden Jokowi juga,” kata Andri. (Gusty Masan Raya) 

Serahkan DPA 2021, Bupati Usman Minta OPD Tolikara Kerja Cepat

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE,M.Si didampingi Sekda Anton Warkawani, SE menyerahkan DPA kepada pimpinan OPD diwakili Kepala Dinas PTSP Teri Joly Yikwa, SE, Kepala Dinas Dukcapil Matius Pasang, dan Kepala Dinas Pertanian Ir. Palangsong Latukonsina di Aula Kantor Bupati Tolikara di Igari, Jumat (09/07/2021).

 

KARUBAGA (PB.COM)—Bupati Usman G. Wanimbo, SE,M.Si menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Tolikara tahun anggaran 2021 kepada segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Tolikara di Igari, Jumat (09/07/2021).

“Waktu efektif kerja tinggal sedikit sekitar 5 bulan. Karena itu para kepala OPD harus bekerja eksra, kerja cepat dan  tuntas mulai bulan Juli ini. Semua harus berada di Tolikara dan jangan tinggalkan tempat tugas. Apabila ada tugas dinas luar daerah, perintahkan staf sesuai bidangnya,” kata Bupati Usman.

Bupati Usman menjelaskan, APBD Tolikara 2021 berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, ia meminta para kepala OPD mampu memilah, mana yang harus menjadi prioritas. Misalnya dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat sehingga dikerjakan harus sesuai limit waktu.

“Bagi pimpinan OPD yang mengelola anggaran DAK harus proaktif, bagaimana caranya penyerapan anggaran DAK bisa cepat. Pimpinan OPD harus bantu pihak ketiga yang mengurus pekerjaan itu,” tutur Usman.

Usman juga meminta Sekretaris Daerah mengawal Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)  agar memproses administrasi semua kegiatan mulai bulan juli 2021 ini. Apabila pengusaha kesulitan, mohon dibantu dan arahkan, terutama pengusaha Orang Asli Papua (OAP). ULP harus kerja cepat dengan menetapkan jadwal lelang pekerjaan dalam bulan juni ini 2021.

“Kita bekerja fokus, terutama ULP harus kerja cepat dan tuntas. Ada pengusaha OAP kesulitan mohon bantu dan arahkan supaya cepat. Kita harus mampu mendidik supaya bisa,” kata Usman.

Kendati sibuk mengejar penyerapan anggaran, Bupati Usman mengingatkan para pimpinan OPD menerapkan protokol kesehatan di kantor masing-masing. Wajib pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lebih dari itu, para ASN wajib program vaksin Covid-19. Sebab mereka harus memberi contoh kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman dan halal.

Bupati Usman dalam arahannya mengatakan saat ini wabah virus corona atau Covid-19 yang masih melanda seluruh Indonesia membuat para Aparat Sipil Negara (ASN) tidak bisa bekerja maksimal. Apalagi, harus menjaga kesehatan keluarga sehingga para ASN beraktivitas dengan kehati-hatian yang tinggi. Selain itu sistem kerja pemerintah saat ini dari manual sudah beralih ke digital sehingga pemerintah daerah dituntut menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis online. Dimana, semua rincian biaya program harus diinput secara teliti.

“Karena itu tim telah selesai dan DPA 2021 baru bisa dibagikan pertengahan tahun ini. Kondisi ini dialami bukan saja Pemkab Tolikara tetapi dialami juga kabupaten lain di seluruh Indonesia. Ya kerena kita menghadapi satu sistem pengelolaan keuangan yang baru dari manual ke digital yaitu SIPD itu,” ujar Bupati Usman Wanimbo.

Menurut Usman, sistem perencanaan keuangan dengan SIPD yang baru ini menuntut Pemerintah daerah harus mampu bekerja dengan standar tinggi. Apalagi semua program harus masuk di aplikasi itu, mulai dari laporan fisik pembangunan dan non fisik, keuangan dan aset daerah. Karena itu, tim anggaran harus bekerja lebih keras menyusun dan menginput program setelah tim menerima pelatihan atau pembimbingan dari instruktur Kemendagri Pusat.

“Kita patut memberikan apresiasi kepada tim, karena dengan kerja keras tim kita bisa menerima DPA dan menjalankan pekerjaan tahun ini 2021. Saya mohon seluruh masyarakat Tolikara memahami kondisi ini,” katanya. (Gusty Raya/Diskominfo Tolikara)