Pemuda Katolik: Revisi UU KSDAE Harus Dipercepat Demi Selamatkan Hutan Indonesia

Tampak dari ketinggian kondisi hutan yang dibabat untuk pembangunan perkebunan sawit di Papua. (Foto: Yayasan Pusaka)

 

JAKARTA (PB.COM)—Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  segera mempercepat Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) demi terjaganya kelestarian dan keseimbangan ekosistem.

Menurut Gusma, revisi tersebut urgen dan harus segera dilakukan karena sejumlah pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE tidak relevan dengan situasi terkini dan banyak kelemahan, misalnya perubahan zonasi, dan penindakan/sanksi terhadap pelaku perusak kawasan konservasi sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Kami mengapresiasi inisiatif dan kerja keras KLHK, terutama teman-teman Komisi IV DPR RI yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menggodok naskah akademik dan menyusun draft naskah untuk diajukan ke Badan Legislasi DPR RI. Namun mengingat angka deforestasi, pelepasan hutan dan dampak ekologis kerusakan alam, maka Pemuda Katolik mendesak agar revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE harus segera dipercepat,” ujar Gusma sebagaimana rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com, Sabtu (05/02/2022).

Stefanus Asat Gusma

Gusma menjelaskan, Departemen Riset dan Kajian Pengurus Pusat Pemuda Katolik menemukan sejumlah pasal yang berpotensi menjadi pintu masuk perambahan wilayah konservasi. Misalnya, Pasal 1 ayat 15 UU Nomor 5 1990 mengatur tentang sistem zonasi dalam wilayah konservasi. Dalam praktik di lapangan, pasal ini menjadi celah masuknya perambahan dan perampasan hutan secara ilegal.

“Selama ini kritik mengarah pada sistem zonasi dalam UU tersebut yang sering digeser-geser untuk mengakomodasi kepentingan investasi. Wilayah zona inti ataupun konservasi digeser menjadi zona pemanfaatan yang mempersempit wilayah konservasi, mengganggu kelestarian dan keseimbangan ekosistem,” papar Gusma.

Selain itu, sanksi dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 sudah tidak relevan karena tidak menimbulkan efek jera kepada individu, masyarakat ataupun perusahaan yang mengeksploitasi alam, merusak hutan, melanggar batas-batas konsesi, berburu dan atau memperdagangkan satwa liar secara ilegal dan lain-lain.

“Sanksi terberat bagi individu, masyarakat atau perusahaan pelanggar dalam Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 mencapai maksimal (terberat) hanya Rp. 200 juta. Bagi kami, hal ini belum cukup memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan kerugian ekologis serta dampak kerusakan lingkungan di masa yang akan datang,” tambahnya.

Keseimbangan Ekosistem

Bertolak dari riset dan kajian, maka Gusma mendorong agar KLHK dan DPRI segera mempercepat revisi tersebut. Ia berharap, substansi dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 memuat secara tegas semangat pelestarian alam di dalam atau di luar wilayah konservasi, perlindungan satwa liar, penindakan tegas kepada perusak hutan dan perdagangan satwa liar serta memuat jelas tentang kehadiran negara dalam konservasi serta pelibatan partisipatif masyarakat adat maupun yang tinggal di sekitar konservasi.

“Maka kami berharap pembahasan terhadap revisi UU ini segera dipercepat di DPR dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, dan pegiat konservasi,” tuturnya.

Gusma mengingatkan, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan perburuan satwa liar karena ulah manusia telah dan sedang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Akibatnya terjadi perubahan iklim (yang menyebabkan bencana banjir, longsor, hama dan kekeringan) ataupun penyakit dari hewan yang ditularkan kepada manusia (zoonosis).

Jika tidak diantisipasi dan ditangani, maka berdasaran hitungan Kementerian PPN/Bappenas, potensi kerugian ekonomi negara dari berbagai dampak negatif perubahan iklim di empat sektor, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diprakirakan mencapai Rp. 102,3 Triliun pada tahun 2020 dan Rp. 115,4 Triliun pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun.

“Masa depan umat manusia, termasuk di Indonesia juga ada pada keanekaragaman hayatinya. Maka, konservasi sumber daya alam dan ekosistem menjadi sangat penting. Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem harus menjadi komitmen kuat untuk memastikan alam tetap lestari sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Bumi adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dan lestarikan,” tutupnya. (Gusty/Rilis)

Pemuda Katolik Era Gusma Komitmen Advokasi  HAM di Papua

Ketua Komda Papua dan Papua Barat foto bersama Ketua Umum Pemuda Katolik terpilih, Stefanus Asat Gusma.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Pemuda Katolik harus kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki daya saing dengan memberikan narasi positif di tengah kehidupan sosial masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus  terkait gugus tugas yang akan dikonsolidasikan adalah isu kebangsaan dan HAM Papua.

Kongres Nasional ke-XVIII Pemuda Katolik dengan tema, “pemuda Katolik tangguh Indonesia pulih” telah selesai. Kongres Nasional XVIII Pemuda Katolik 2021 di buka Meteri Pemuda dan Olaraga, Zainudin Amali secara virtual. Kongres Nasional ini berlangsung dalam suasana kegembiraan dan keakraban. Zainudin mengapresiasi kongres tiga tahunan ini.

“Saya mengapresiasi kongres ini karena sebuah terobosan baru dibuat oleh Pemuda Katolik. Kongres ini mau mengatakan kepada kita bahwa bangsa ini bisa menang atas pandemi,”  kata Zainudin.

Ia berharap Pemuda Katolik di tengah new normal bisa terus kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki daya saing. Pemuda Katolik harus memberikan narasi positif di tengah keberagaman, khususnya informasi-informasi bernada kekerasan.”

Dalam sambutan virtual, Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas mengajak Pemuda Katolik menjadi duta moderasi beragama. Dalam moderasi beragama, sebutnya, terkandung pesan dasar: memajukan kehidupan umat beragama, menjunjung tinggi keadaban dunia, menghormati harkat dan martabat manusia, memperkuan nilai moderat, memajukan perdamaian, dan menghargai kemajemukan.

“Muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama ini harus menjiwai setiap kader Pemuda Katolik dari Komda hingga Komcab. Mentaati komitmen kebangsaan adalah syarat mutlak sebagai warga Gereja dan warga Negara,” katanya.

Yang hadir dalam pembukaan Kongres Nasional XVIII: Uskup Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko; Zainudin, Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, Walikota Semarang Hendrar Prihadi; perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Ketua Umum PP Pemuda Katolik, dr. Karolin Margret Natasa; perwakilan dari Banser; Ormas Katolik lainnya, para Ketua Komda dan Komcab Pemuda Katolik, serta tamu undangan lainnya.

Peserta kongres nasional yang hadir secara hybrid(tatap muka langsung dan virtual  oleh Komisariat Cabang (Komcab) defenitif.

Sebanyak 31 Komda, termasuk  Komda Papua dan Papua Barat. Kongrs berlangsung sejak 12-14 November 2021 di Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah. Pembukaan Kongres diawali dengan  perayaan Ekaristi yang diipimpin oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko bersama Pastor Moderator Pemuda Katolik Pusat, Johanes Haryanto, SJ dan kedua pastor lainnya. Ulangtahun Pemuda Katolik ke-76 tahun yang jatuh pada (15 November 2021).

Mgr. Robertus Rubiyatmoko dalam khotbahnya  menyentil mengenai tema kongres kali ini,”pemuda tangguh Indonesia pulih.” Kata “tangguh” yang ada pada tema kongres dan HUT Pemuda Katolik. Pemuda Katolik telah menampilkan wajah Gereja yang penuh kasih, damai dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani,” pesannya.

Mgr. Robertus Rubiyatmoko menegaskan bahwa ketangguhan seperti apa dan bagaimana sesungguhnya yang dimaknai Pemuda Katolik dalam  mewujudkan ketangguhan itu? “Pemuda Katolik yang tangguh, itu terjadi jika seluruh kegiatan berorientasi pada visi-misi. Selain itu, Pemuda Katolik harus memberikan kontribusi nyata  ketika Pemuda Katolik tampil lantang melawan ketidakadilan,” tegas Mgr. Robertus.

Dikatakan, peran Pemuda Katolik akan nampak  tangguh kalau Pemuda Katolik mampu mengambil peran dalam ragam persoalan di lingkungan sosial masyarakat. Misalnya, persoalan pandemi(Covid-19).

Saat Misa Pembukaan Kongres Nasional ke-XVIII.

Terkait dengan peseta demokrasi tahun 2024 mendatang. Pemuda Katolik diharapkan  terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. Pesan saya, harus juga menaruh perhatian terhadap lingkungan hidup. Misalnya,  merawat lingkungan di sekitar tempat tinggal. Dan wajib mengikuti dinamika perkembangan digilatilasi di era-4.0. dan memasuki 5.0. Pemuda Katolik dituntut untuk melek digital dan kedepannya menjadi duta transformasi digital.”

Di sela itu, Ketum PP Pemuda Katolik Karolin Margret Natasa melalui arahannya meminta kepada kader Pemuda Katolik agar terus menjiwai semangat Pro Ecclesia et Patria (perjuangan demi Gereja dan Tanah Air).

“Perjalanan Pemuda Katolik hingga  pada usia ke-76 tahun. Saya nilai, ini  bukan sebuah perjalanan yang dipandang biasa-biasa saja. Ada begitu banyak tantangan yang dilalui. Sampai dengan hari ini, Pemuda Katolik bisa menjadi organisasi masyarakat yang memiliki ciri khas ke-Katolikan,” kata Karolin.

Sekaligus diakhir kepemimpinannya, Karolin mewakili pengurus (2018-2021) menyampaikan terima kasih kepada para kader Pemuda Katolik mulai dari  Komda,Komcab yang  tetap berdiri tegak di tengah arus perkembangan zaman. Tiap kader dengan ragam kepemimpinannya. Dan ditengah persoalan kemajemukan dan dinamika sosial lainnya.

”Saya berhadap Pemuda Katolik terus menghayati semangat keterlibatanya dalam hidup meng-Gereja dan bermasyarakat. Memasuki pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Pemuda Katolik harus mengambil bagian dalam pesta demokrasi. Selain itu, saya minta kawan-kawan Pemuda Katolik untuk terus membangun relasi yang baik dengan Gereja dan merawat nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

 Stefanus Asat Gusma Terpilih

Kongres Pemuda Katolik ke-XVIII kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum. Acara pemilihan diawali dengan penyampaian pandangan umum oleh ketua-ketua Komda sebanyak 30 Komda. Dalam pemilihan ini, Stefanus Asat Gusma (Gusma) direkomendasikan dan didukung oleh 30 Komisariat Daerah (Komda) defenitif dari total 31 Komda seluruh Indonesia. Gusma secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Pemuda Katolik periode 2022-2024.

“Gusma terpilih lewat forum Kongres Nasional XVIII. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan di Semarang 13 November 2021,” kata Pimpinan Sidang Kongres XVIII, Roy Chardo Sitanggang.

Stefanus Asat Gusma

Karolin Margret mengucapkan proficiat kepada Gusma sebagai Ketum PP Pemuda Katolik terpilih periode 2022-2024. “Saya berharap Ketum PP Pemuda Katolik dapat terus membangun koordinasi,koonsolidasi di tingkat Komda hingga Komcab agar terjalin koordinasi,” ujar Karolin.

Gusma menjadi Ketum menggantikan dr. Karolin Margret Natasa yang terpilih menjadi Ketum selama dua periode pada Kongres XVI Batam tanggal 21-23 Agustus 2015 dan terpilih pada periode kedua dalam Kongres XVII di Kupang 9 Desember 2018. Visi besar Gusma diharapkan bisa menjadi sebuah gerakan nasional Pemuda Katolik selama 3 tahun kepemimpinannya ke depan.

Di ntaranya, Pemuda Katolik Reborn and Grow Further dengan konsolidasi organisasi berbasis potensi dan sumber daya kader. Gusma menghadirkan unit-unit kerja organisasi diantaranya gugus tugas konsolidasi organisasi, gugus tugas penataan dan distribusi kader, gugus tugas media handling, gugus tugas kerja bisnis, gugus tugas advokasi dan hukum, gugus tugas riset dan kajian kebijakan publik dan gugus tugas isu kebangsaan dan HAM Papua.

Sementara itu, Ketua Komda Papua, Alfonsa J. Wayap mengapresiasi tepilihnya Stefanus Asat Gusma. “Mengapa saya mengapresiasi ketua terpilih. Karena, salah satu konsentrasinya adalah mendorong advokasi menyangkut persoalan HAM di Papua. Melalui gugus tugas atau semacamnya. Sehingga ke depan, Komda Papua tidak terkesan berjalan sendiri dengan berbagai persoalan. Terutama sosial,politik dan HAM di Papua,” ujar Alfonsa.

Tim Formator dipilih berdasarkan setiap regio di Indonesia. Mulai dari Timur (NTT, Maluku dan Papua), Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa dan wilayah Papua. Alfonsa dipercayakan untuk wilayah Timur dan bersama Ketua Umum terpilih menyusun komposisi kepengurusan periode 2022-2024. (GMR/Rilis)