Dinkes Papua Diminta Siapkan Data Nakes Penerima Vaksin Covid

Ketua Tim Taskforce Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua dr. Iwan Trihapsoro berpose bersama  Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes usai penyerahan masker bantuan di Aula One Wakur Dinkes Papua, Selasa (08/12/2020)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Tim Taskforce Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua dr. Iwan Trihapsoro meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua dan Dinkes di 29 kabupaten/kota mulai menyediakan data  tenaga kesehatan yang siap menerima vaksin.

“Seperti kita ketahui 1,2 juta doss vaksin buatan Sinovac Biotech China tiba pada Minggu, 6 Desember 2020 malam. Tahap ini akan diberikan untuk 600 ribu nakes di Jawa dan Bali. Sedangkan pada Januari akan datang lagi 1,8 juta vaksin untuk nakes di luar Jawa dan Bali, termasuk di Papua. Oleh karena itu, kami minta Dinas Kesehatan Papua dan kabupaten/kota siapkan data nakes yang akan menerima pasien,” kata dr Iwan saat tatap muka Tim Kerja Kementerian Kesehatan  dengan Dinas Kesehatan Papua dan stakeholder di Aula One Wakur Dinkes Papua, Selasa (08/12/2020).

Menurut Iwan, saat ini vaksin masih terbatas dan masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai kelompok paling rentan terkait resiko kerja pelayanan kesehatan. Proses vaksinasi sendiri akan dilaksanakan setelah uji klinis selesai dan dikeluarkannya Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM dalam rangka menjamin keamanan, kualitas dan efikasi vaksin.

Tetapi Pemerintah Pusat, kata Iwan, sedang mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin ini dengan estimasi sebanyak 246.575.051 dosis dimana 1 orang mendapatkan 2 dosis.

“Kelompok sasaran penerima vaksin adalah mereka yang berusia 18-59 tahun, dengan syarat mereka sehat, belum terkena covid, yang punya komorbid dan bukan ibu hamil,” kata Iwan

Namun mengingat jumlah vaksin masih terbatas, kata Iwan, maka prioritas pertama diberikan kepada tenaga kesehatan dan penunjang di fasilitas kesehatan. Menyusul, pelayan public (TNI/Polri, Satpol PP, petugas keamanan pelabuhan/bandara, dan para pegawai PLN, PDAM dan lain-lain.

Oleh karena itu, Iwan meminta agar para kepala daerah di Papua mulai dari gubernur, bupati dan walikota mulai membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tingkat provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas mengacu pada KMK Nomor HK.01.07/Menkes/6573/2020 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi Coronoa Cirus Disease-19 (Covid-19).

“Kami minta Papua siapkan minimal satu lokasi yang dipersiapan untuk simulasi vaksinasi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk melatih tenaga Kesehatan dalam vaksinasi Covid-19, sekaligus juga untuk mengecek kesiapan vaksinasi di setiap daerah. Ke depannya Kadinkes dan KKP tolong disiapkan,” pinta Iwan.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan untuk membicarakan agenda vaksinasi ini dengan para stake holder.

“Kami sedang tunggu juknis dari Kementerikan Kesehatan lalu nanti kita koordinasi dengan Bapak Gubernur Papua untuk menyiapkan Pergub terkait vaksinasi ini. Kemudian kami mendata semua tenaga kesehatan dan penunjang yang akan mendapatkan vaksin prioritas pertama,” tegas Robby. (Gusty Masan Raya)

Ini Tiga Potensi Klaster Baru Covid-19 di Papua Yang Harus Diantisipasi

Ketua Tim Taskforce Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua dr. Iwan Trihapsoro saat menyerahkan secara simbolis masker bantuan dari Kemenkes kepada Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes, Selasa (08/12/2020)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Tim Taskforce Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua dr. Iwan Trihapsoro me-warning Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinkes di 29 kabupaten/kota untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di Bumi Cenderawasih ke depan.

“Ada tiga agenda ke depan yang harus diantisipasi karena berpotensi memicu klaster baru Covid-19. Pertama Pilkada Serentak esok tanggal 9 Desember di 11 kabupaten. Kedua,  liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Ketiga, pelaksanaan PON XX tahun 2021 dimana Papua menjadi Tuan Rumah,” kata dr Iwan saat tatap muka dengan jajaran Dinas Kesehatan Papua dan stakeholder di Aula One Wakur Dinkes Papua, Selasa(08/12/2020).

Menurut Iwan, kendala penanganan Covid umumnya hampir sama terjadi di seluruh Indonesia. Pertama masifnya tracing dan testing yang membuat angka kasus melonjak  naik, tetapi membuat kewalahan dalam penanganan. Sebenarnya ini baik, tetapi yang jadi persoalan adalah kekurangan fasilitas seperti tempat tidur di rumah sakit dan makin lelahnya para tenaga kesehatan.

“Isolasi mandiri sejauh ini tidak efektif. Kita di Jakarta saja siapkan 20  ribu kamar hotel untuk perawatan, ya sekaligus hidupkan bisnis perhotelan. Apalagi dari segi  anggaran selama 2020 seluruh daerah tidak disiapkan hadapi pandemi Covid ini,” tegasnya.

Untuk itu ia meminta masyarakat untuk patuh mentaati protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan  mencuci tangan dengan air mengalir selama beraktivitas di ruang publik. Kabar baiknya, kata dia, tingkat disiplin penggunaan masker di Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di Eropa.

“Kami ada bawa 9 ribu masker saat ini, mohon bisa dibagi ke sekolah-sekolah,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes memberikan apresiasi kepada tim kerja kabupaten/kota dan provinsi yg sejak Maret dalam tangani Covid.

Hasilnya kita sudah lihat bersama, kasus kita masih naik. Karena itu kita  harus tetap gandeng tangan memukul mundur Covid ini dari Bumi  Cenderawasih,” kata Robby.

Robby menegaskan,  dinas kesehatan dan stake holder memiliki tanggung jawab  besar agar masyarakat Papua yang masih sehat tetap sehat dan yang sakit cepat sembuh.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua,  Senin (07/12/2020), terdapat kasus Covid-19 menembus angka 12.138 dimana 1.489 sedang dalam perawatan, 10.436 sudah dinyatakan sembuh dan 212 orang dinyatakan meninggal dunia.

Sementara itu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical, SKM.M.Kes meminta Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti laporan data pelaku perjalanan yang dikirim KKP melalui kartu kewaspadaan atau Health Alert Card (HAC). Karena data ini sangat memudahkan petugas untuk melakukan contact tracing kepada para pelaku perjalanan tersebut guna memutus penyebaran virus asal Wuhan ini.

“Kami melihat tim surveilans di lapangan belum maksimal tentang hal ini.  Jika ini dilakukan baik, data pelaku perjalanan bisa kita berikan sampai tingkat RT/RW,” kata Harold.

Kegiatan ini dihadiri beberapa stakeholder kesehatan di Papua, di antaranya Kantor  Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Jayapura, BNPB Papua, dan sejumlah perwakilan rumah sakit di Kota Jayapura dan Sentani. (Gusty Masan Raya)