Pandemi Belum Usai, Jangan Ciptakan Titik Lengah

Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi

JAKARTA (PB.COM) – Pemerintah terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum usai.  Pergerakan virus COVID-19 dinamis pada tingkat global, tingkat kepatuhan protokol kesehatan di  tanah  air,  serta  target  cakupan  vaksinasi  yang  masih  hasih  harus  dikejar  jadi  pengingat  bahwa kewaspadaan harus tetap  ditingkatkan.

Dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) –KPCPEN, Rabu (27/10/2021), Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi sebagaimana halnya gendis.id menjelaskan situasi global pandemic COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran.

Berdasarkan laporan Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  per  26  Oktober  2021,  terjadi  peningkatan jumlah kasus  dan kematian di tingkat global. “Salah  satu  yang  dianggap  mempengaruhi  peningkatan  kasus  tersebut  adalah  sudah  dilakukannya berbagai  pelonggaran  dan  penurunan  kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” tutur Nadia.

Dari  situasi tersebut,  katanya,  Indonesia  dapat  mengambil  pelajaran  bahwa  vaksin  saja  belum cukup,  melainkan  harus  diimbangi  dengan  kepatuhan  terhadap  protokol  kesehatan  yang  sudah ditetapkan. Di  tanah  air,  meski  situasi pandemic terkendali, namun  hari  libur  panjang  dalam  rangka  Natal  dan Tahun  Baru  akan  segera  tiba. Potensi peningkatan mobilitas pada waktu tersebut, dapat membuka risiko terjadinya lonjakan kasus dan bahkan gelombang ketiga.

“Kita  dapat  mencegah  potensi  lonjakan  kasus  atau  potensi  gelombang  ketiga  dengan  menjadikan mobilitas  tidak  meningkat  sampai  pada angka 10% seperti pada kondisi Nataru 2020 dan pasca Idul Fitri 2021,” tutur Nadia.

Saat ini, menurutnya, terdapat 105 kabupaten/kota di   30 provinsi yang terlihat ada tren peningkatan kasus konfirmasi  dalam 7 minggu terakhir. Hal  ini  tentunya  menuntut  kewaspadaan bersama,  mengingat  Indonesia  telah  berada  dalam  kondisi  terus  menekan  angka  penularan  kasus COVID-19 sekaligus menekan jumlah kasus positif  pada level serendah  mungkin.

Nadia juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak  ragu  dan  tidak  takut ikut vaksinasi. “Kita bisa akhiri pandemic COVID-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kal i  telah  menyelamatkan dunia  dari pandemi.  Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro menyoroti penurunan  tingkat kepatuhan Prokes di tengah masyarakat. “Dari  seluruh  lokasi kerumunan  yang  dipantau  dalam  7  hari  terakhir,  restoran dan  kedai  (20,6%) dan  tempat  wisata  (9,9%)  termasuk  ke  dalam  kategori  kepatuhan  memakai  masker  kurang  dari 60%. Ini adalah titik lengah,” ujar Reisa.

Ia  mengingatkan, meski  berkumpul  dengan  orang-orang  yang  sudah  divaksindan  diketahui  status kesehatannya  melalui  aplikasi PeduliLindungi, namun sebaiknya kita tidak terlalu percaya diri untuk berkerumun dan  melakukan kontak tanpa memakai masker. Apalagi, kata  Reisa, cakupan  vaksinasi  nasional belum  mencapai  100%.

Menurutnya, baru  sekitar 25%  dari  kelompok  masyarakat  rentan  yang  divaksin  lengkapdan baru  50%  warga  rentan  dan umum  yang  sudah  vaksin  kesatu. Untuk  kelompok  usia  12-17  tahun,  baru  3,1  juta  lebih  anak  yang telah divaksin lengkap dan  3,8 juta baru mendapatkan dosis pertama.

“Dan  yang  paling  serius adalah  kaum  lansia  masih  banyak  yang  harus  dipersuasi  untuk  ikut vaksinasi,” tuturnya. Cakupan vaksinasi lansia saat ini,  kata Reisa, masih jauh dari harapan, karena lansia adalah kelompok  pertama yang divaksinasi sejak awal tahun  2021.

Reisa menyebutkan, ini adalah titik  lengah  yang  besar.  Apabila  di  ruang publik  masih  banyak yang belum  divaksin,  risiko  tertular  COVID-19  masih  tetap  tinggi. Selama konfirmasi kasus baru masih ada, meski rendah, fakta tersebut menunjukkan bahwa penularan masih terjadi.

Karena itu  ia  terus  mengajak  masyarakat  untuk  bantu gencarkan vaksinasi lansia, kelompok rentan dan  anak, sambil  tetap  disiplin  protokol  kesehatan,  yakni  mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Juga mengimbau untuk mengurangi mobilitas serta menjauhi kerumunan. “Pandemi  masih  ada, dia  tidak  berakhir  di  kota  dan  kabupaten  kita  kalau  tidak  berakhir  di seluruh Indonesia,” tegas Reisa. (Rilis/Gusty Masan Raya)

KI Imbau Pemda Buka Akses Informasi Publik Vaksinasi Covid-19 di Tanah Papua

Komisi Informasi Papua berharap informasi terbuka dari pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 di Papua.

JAYAPURA (PB.COM) – Komisi Informasi Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah cepat mengadakan dan melakukan vaksinasi Covid-19, yakni vaksin Sinovac di tanah air Indonesia.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, dimulai ditandai dengan penyuntikan pertama kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sedangkan di Papua penyuntikan pertama kepada dokter Aaron Rumainum, seorang dokter umum di Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Vaksin Sinovac merupakan ikhtiar pemerintah untuk mengobati dan menekan angka kematian, serta melindungi diri dan keluarga dari ancaman virus Corona atau Covid-19 selama ini. Namun pemberian vaksin Sinovac telah menuai pro kontra terkait kehalalan dan manfaat kesehatan bagi masyarakat setanah air.

Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, berbagai informasi terkait vaksin Sinovac ini, menimbulkan kebingungan, bahkan meresahkan masyarakat dan ini dapat dilihat dari masih saja masyarakat  menolak untuk divaksinasi.

Terkait hal ini, kata Wilhelmus, Komisi Informasi Provinsi Papua mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak cepat terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak valid, bahkan menyesatkan publik di tanah Papua.

Untuk itu, Komisi Informasi Provinsi Papua meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Satgas Covid-19 Provinsi Papua maupun Satgas Covid-19 di kabupaten dan kota untuk menyediakan akses informasi terkait vaksinasi ini yang mudah bagi masyarakat Papua sampai di tingkat kelurahan dan RT. Sehingga pelaksanaan vaksinasi ini berjalan baik tanpa masalah.

“Kami juga minta Satgas Covid-19 melibatkan stakeholder Papua, baik bidang agama, masyarakat, pers, maupun pemuda, ikut berpartisipasi memberikan informasi yang benar kepada publik terkait vaksinasi Covid-19 di Papua,” jelas Wilhelmus.

Semoga dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tanah Papua, peningkatan kasus pandemi positif Covid-19 di tanah Papua dapat ditekan dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sehingga perekonomian di masyarakat bisa kembali meningkat seperti sebelumnya. (Toding)