Kuasa Hukum: “Walau Kalah di PTUN, Jabatan Sekda dan Kepala Dinas Hak Prerogatif Bupati Pegubin”

Kuasa Hukum Bupati Pegunungan Bintang Aloysius Renwarin, SH.MH bersama rekannya Heribertus Semu, SH saat memberikan keterangan pers, Minggu (17/10/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Polemik pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua dan Kepala Dinas Kesehatan setempat pada 8 Maret 2021 yang berujung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, akhirnya mencapai titik terang.

Pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Selasa, 28 September 2021, majelis hakim menyatakan menerima gugatan mantan Sekda Pegubin, Iriando FX. Dien, SH.M.Si dalam perkara nomor 24/G/2021/PTUN.JPR yang dimulai sejak 8 Juni 2021 hingga 28 September 2021.

Dalam amar putusannya, PTUN mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan  Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.45/821.2/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang pemberhentian dari jabatan struktural atas nama Iriando F.X. Dien, SH.M.Si.

Selain itu, memerintahkan Bupati Pegubin selaku tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang atau dalam jabatan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada mantan Kepala Dinas Kesehatan Pegubin, Yeremias Tapyor dalam gugatan perkara nomor 27/G/2021/PTUN.JPR. Berdasarkan hasil persidangan di PTUN Jayapura tertanggal 27 September 2021, majelis hakim menerima gugatan penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.45/821/2/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang pemberhentian dari jabatan struktural sepanjang lampiran nomor urut 2 (dua) atas nama Jeremias Tapyor, S.KM.

Menanggapi putusan ini, Aloysius Renwarin, SH.MH selaku kuasa hukum Bupati Pegubin Spey Yan Bidana, ST,M.Si mengatakan bahwa soal dikembalikannya status kedua penggugat kepada jabatan sebelumnya sebagai sekretaris daerah maupun kepala dinas adalah hak prerogatifnya Bupati.

“Sebagai kuasa hukum Bupati Pegunungan Bintang, kami memang menerima keputusan ini, tidak banding. Tetapi Soal keputusan PTUN yang meminta Iriando dan Yeremias untuk dikembalikan sebagai Sekda maupun Kepala Dinas Kesehatan, itu kewenangan ada pada bupati. Entah bupati mau pakai mereka lagi atau tidak, seratus persen otoritas ada di tangan bupati,” kata  Aloysius Renwarin didampingi rekannya Heribertus Semu, SH di kantornya, Minggu (17/10/2021).

Menurut Aloysius, pertimbangan majelis hakim PTUN Jayapura hingga mengabulkan tuntutan penggugat adalah karena penonaktifan keduanya tidak didahului dengan surat peringatan sebelumnya oleh bupati. Tetapi Aloysius menegaskan bahwa ada alasan prinsipil yang membuat Bupati Pegubin mengambil langkah mencopot keduanya yaitu soal dispilin kerja dan profesionalisme sebagai ASN yang dinilai sangat rendah.

“Bukti absensi sudah kita masukkan di PTUN juga saat persidangan bahwa mereka dua lebih banyak bekerja dari Jayapura, tidak berada di Pegunungan Bintang. Selama jadi Sekda maupun sebagai kepala keuangan, Iriando jarang berada di tempat alias di Pegunungan Bintang. Dia lebih banyak di Kota Jayapura dan memerintah dari jauh tanpa alasan jelas. Padahal Pegubin ini zona hijau Covid, yang artinya tak perlu ada WFH atau Work From Home seperti kabupaten lain yang zona merah,” kata advokat kelahiran Kokonao, Mimika ini.

Hal yang sama juga terjadi pada Yeremias Tapyor. Ia juga jarang berada di tempat dan beberapa catatan terkait pelaksanaan kegiatan di Pegubin. Dia juga bersama-sama Iriando, sudah mendapat gelombang protes ASN dan demonstrasi  masyarakat pada Oktober 2020.

“Jadi alasan Pak Bupati sangat kuat. Dia butuh orang yang betul-betul bekerja, berada di tempat secara professional untuk mendukung kinerjanya. Apalagi sesuai amanat Menpan RB, para kepala daerah punya wewenang untuk mengganti sekda yang tidak bekerja profesional dan melanggar aturan kapan saja,” tegasnya.

 

Bupati Butuh Pembantu Profesional

Menurut Aloysius Renwarin, Kabupaten Pegunungan Bintang di bawah kepemimpinan Bupati Spey Bidana dan Wakil Bupati Piter Kalakmabin pada enam bulan kepemimpinan mereka sedang mengalami kemajuan. Hal itu terbukti pada masa 100 kerja, keduanya membuat beberapa program terobosan yang populis.

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Bidana dan Wakil Bupati Piter Kalakmabin

 

Mulai dari membangun beberapa insfrastruktur jalan darat di beberapa distrik penghubung dengan mengirim 8 alat berat ke Pegubin, membuka sekolah khusus tingkat SD dan SMP dengan kurikulum pendidikan berbasis budaya dan alam bekerjasama dengan Yayasan Alirena Bogor sebagai pendamping, dan membuka Universitas Okmin di Oksibil yang telah resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 344/E/O/2021 tertanggal 17 Agustus 2021 tentang Izin Pendirian Universitas Okmin Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Okmin Papua.

“Bupati dan wakil bupati Pegubin sudah buat terobosan bagus. Itu artinya, mereka punya cita-cita membangun daerahnya. Dan itu harus didukung oleh pejabat ASN selaku pembantu seperti Sekda dan kepala dinas yang benar-benar bekerja serius dan disipin mewujudkan visi misi mereka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pegubin. Yang kerja tidak disiplin pasti dicopot,” kata Aloysius.

Ia menegaskan, roda pemerintahan di Pegubin saat ini sudah berjalan normal. Kantor-kantor pemerintah yang dulu banyak tidak beroperasi di saat Pilkada akhir 2020, kini sudah aktif melayani masyarakat. Demikian pun aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kemasyarakatan sudah berjalan baik.

“Saat ini Bupati sedang melakukan lelang jabatan untuk pejabat eselon II  dan Sekda di Pegunungan Bintang untuk membantu kabinetnya untuk bekerja membangun perubahan di Pegunungan Bintang,” katanya. (Gusty Masan Raya)

Selamat Datang Pemimpin Baru Pegubin

Bupati dan Wakil Bupati Pegubin Terpilih Spei Y. Bidana, ST.M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ini sejarah baru bagi Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua. Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih hasil, Spei Y. Bidana, ST, M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md akhirnya dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Hal itu menyusul ditolaknya gugatan pasangan Constan Otemka-Decky Deal oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilkada pada Selasa (16/02/2021).

“Keputusan yang sudah dibacakan Majelis Hakim MK di Jakarta sudah final bahwa proses perkara itu sudah selesai. Kemenangan kami adalah kemenangan seluruh rakyat Pegubin,” kata Bupati Pegubin terpilih, Spei Y Bidana didampingi wakil bupati terpilih Piter Kalakmabin bersama tim suksesnya saat menggelar jumpa pers, Selasa malam (16/02/2021) di Horison Ultima-Entrop, Kota Jayapura.

Bupati dan Wakil Bupati Pegubin Terpilih Spei Y. Bidana dan Piter Kalakmabin saat memberikan keterangan pers di Hotel Horison Ultima, Jayapura.

Menurut Spei, setelah mendengar putusan MK ini, maka tahapan selanjutnya adalah pleno penetapan bupati dan wakil bupati dari  KPU Pegubin periode 2021-2024. Kemudian, hasil pleno diserahkan ke lembaga DPRD Pegubin untuk bersidang guna memberhentikan bupati dan wakil bupati yang lama, sekaligus mengangkat bupati dan wakil bupati terpilih.

Setelah melewati dua tahapan ini, DPRD Pegubin akab bersurat kepada Gubernur Papua untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna diterbitkan SK (Surat Keputusan).

“Jadi rakyat itu sudah menerima. Hari ini rakyat sudah tahu dan mereka sudah pastikan bahwa kemenangan rakyat itu sudah selesai hari ini. Mereka siap untuk mengamankan proses ini hingga pelantikan,” tutur Spei.

Bupati dan Wakil Bupati Pegubin Terpilih Spei Y. Bidana dan Piter Kalakmabin saat mendaftar ke KPU Pegubin di Oksibil.

Untuk itu, Spei menghimbau kepada seluruh rakyat di Pegubin, baik yang mendukung maupun lawan politik untuk bersatu, lapang dada menerima hasil putusan MK ini, dan berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban.

“Tidak  boleh melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Perkara sengketa Pilkada ini sudah selesai dan kita tunggu sampai hari pelantikan. Kami berharap seluruh masyarakat Pegubin tenang, tak ada lagi yang nanti akan bilang akan ada begini itu sudah final. Kami harap tenang untuk tunggu proses dan SK tiba dan kita tunggu untuk pelantikan dari pemerintah dalam hal ini Gubernur,” tegasnya.

Bupati Pegubin Terpilih Spei Y. Bidana bersama para pendukungnya saat kampanye.

Ia juga menjelaskan, dari 11 kabupaten di Papua yang mengajukan gugatan Pilkada di MK, delapan kabupaten kasusnya dinyatakan dismissal atau tidak memenuhi syarat untuk maju ke persidangan berikutnya.

“Delapan kabupaten itu pasti itu akan dilantik di akhir bulan Februari.  Nanti yang 3 kabupaten yakni Nabire, Yalimo dan Boven Digoel perkaranya lanjut ke tahapan selanjutnya,” terangnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020. Perkara tersebut tercatat dalam No. 80/PHP.BUP-XIX/2021. Majelis Hakim menyatakan perkara yang diajukan oleh pemohon dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/dismissal.

Gugatan dilayangkan Paslon Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deky Deal yang merupakan pasangan incumbent/petahana. Dalam amar putusan yang diunggah di Youtube dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Wakil Bupati Pegubin Terpilih Piter Kalakmabin bersama para pendukungnya saat kampanye.

“Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dalam siaran Youtube, Selasa (16/2/2021).

Dalam Pilkada ini, KPU Pegubin pada 17 Desember 2020 menetapkan Spei Y. Bidana, ST, M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md dengan perolehan 73.897 suara sah. Sedangkan Pasangan petahana, Costan Oktemka dan Deky Deal memperoleh suara sebanyak 30.343 suara sah.

Pasangan dengan tagline SEPTE yang memenangkan Pilkada Pegubin ini didukung oleh tiga partai politik yakni Golkar, PAN dan PBB. (Gusty Masan Raya)