Bupati RHP: Pemerintah Pusat Tidak Berikan Ruang Masyarakat Papua Jalankan Otsus

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si dalam seminar berbasis internet atau Webinar bertajuk Menyikapi Berakhirnya Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2021.

JAYAPURA (PB.COM) – Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si menyorot implementasi Otsus di Bumi Cenderawasih yang belum maksimal, karena pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada masyarakat Papua menjalankan Otsus.

“Saya tidak bicara masalah uang. Di daerah saya semen satu sak Rp 1 juta, kegiatan habis hanya untuk semen. Yang menjadi sorotan adalah, pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk menjalankan Otsus. Jika pemerintah pusat tidak memberikan ruang, buat apa dilanjutkan, jika mau direvisi beri ruang seluas-luasnya kepada orang Papua, karena kami yang tahu persoalan di Papua,” tegasnya dalam seminar berbasis internet atau Webinar bertajuk Menyikapi Berakhirnya Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2021.

Tema “Otonomi Khusus di Papua & Papua Barat Berlanjut atau Berhenti”, digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu petang (22/7/2020) menghadirkan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), SH.M.Si dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd.

BBupati RHP meminta pemerintah Pusat membuka ruang sebesar-besarnya bagi rakyat Papua menentukan arah kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Sebab, Otsus Papua bukan semata-mata soal uang, tetapi sejauh mana perlindungan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.

“Kurang  lebih 20 tahun Otsus diberlakukan di Tanah Papua, masih banyak persoalan dan masalah yang belum terselesaikan,” katanya.

Menurutnya, Otsus bukan hanya soal uang tetapi bagaimana implementasi Otsus yang belum maksimal akibat tumpang tindih aturan perundang-undangan.

“UU Otsus yang ada saat ini belum maksikal berjalan disebabkan belum grand design dalan menterjemahkannya ditengah-tengah masyarakat. Saya berharap kalau UU mau direvisi kembalikan sepenuhnya pada orang Papua,” harapnya.

Hal senada dengan itu, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap yang mengaku regulasi yang ada dalam Otsus UU Nomor 21 tahun 2021 lebih ke arah kebijakan, implemantasinya UU Pemerintahan sedangkan regulasi ditingkat provinsi masih sangat minim. Hanya satu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang disetujui selama 20 tahun Otus.

“Keberpihakan kepada orang asli Papua tidak terlihat di Otsus ini, yang terlihat hanya nilai uang saja dan tidak diimbangi oleh regulasi keberpihakan kepada masyarakat Papua untuk mengolah sendiri tanah Papua,” jelas Herry Ario Naap.

Jika nantinya Otsus dilanjutkan, Kata Herry, yang harus diperhatikan grand design harus jelas seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Masalah pendidikan harus merata plus tenaga pengajar yang mumpuni, bangun rumah sakit serta tersedianya tenaga kesehatan. Kami menolak Otsus jika tidak berpihak kepada masyarakat Papua untuk mengola sendiri daerahnya. Jika regulasi kewenangan diberikan kepada orang Papua, maka kami bisa lanjutkan itu Otsus,” tandas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang  diwakili Deputy VII Bidang Koor. Kominfotur, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, mengatakan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

“Integrasi bangsa dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesataraan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus,” jelas Rus Nurhadi.

Otsus dikatakan Rus Nurhadi adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. (Toding)

PWI Gelar Webinar Otsus Papua, “Berlanjut Atau Berhenti?”

Webinar diikuti Ketua PWI-Se-Indonesia, Perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

JAYAPURA (PB.COM) – Menyikapi akan berakhirnya Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2021, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (22/7/2020) petang menggelar seminar  berbasis internet atau Webinar bertajuk, “Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Berlanjut atau Berhenti”.

Seminar menghadirkan pembicara Wakil Ketua DPR-RI Dr. H.M Azis Syamsuddin, Plh Sekda Papua yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, DR. Muhammad Musa’ad, M.Si, Deputy VII Bidang Kominfotur, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Andi Batara Lipu dan peserta webinar para Ketua PWI Se-Indonesia.

Webinar yang pertama kalinya diadakan oleh PWI Pusat bekerjasama dengan PWI Provinsi Papua dan stakeholder tersebut didasari dinamika di tengah masyarakat Papua tentang keberlanjutan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Tahun 2021 Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Melihat dinamika yang tengah terjadi saat ini di Papua dan Papua Barat apakah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat perlu dilanjutkan? Bagaimana mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait penggunaan Dana Otsus Papua?”ungkap Ketua PWI Pusat, Atal S Depari.

Oleh karenanya, kata Atal, PWI Pusat sebagai salah satu organisasi wartawan yang ikut peduli tentang masa depan Papua dan Papua Barat tergerak untuk membuat Forum Diskusi Webinar dengan tema “Otonomi Khusus di Papua & Papua Barat, Berlanjut atau Berhenti”.

Sementara itu, Plt Sekretaris PWI Papua, Hans Bisay di sela-sela webinar mendorong agar sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu ditingkatkan.

“Saling percaya antara pusat dan daerah sangat penting. Pasalnya dalam catatan pers Papua, kurang lebih 20 tahun Otsus dilaksanakan belum maksimal menyentuh kebutuhan dasar OAP,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Hans juga mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat, para bupati se-Tanah Papua, DPRP Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat yang terus memperjuangkan perlindungan dan hak-hak hidup Orang Asli Papua (OAP). (Toding)