Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos, M.Si saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Ruang Sidang DPR RI, Jakarta, Selasa (29 /4/2025).
JAKARTA (PB.COM) – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, meminta agar proses pembangunan kantor gubernur segera dipercepat untuk efektifitas pelayanan publik dan birokrasi.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Deinas saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Ruang Sidang DPR RI, Jakarta, Selasa (29 /4/2025).
Rapat kerja tersebut membahas berbagai isu strategis terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dana Transfer dari Pusat ke Daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta manajemen kepegawaian di tingkat daerah.
Wagub Deinas memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan lima fokus utama pembangunan Papua Tengah, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, optimalisasi Dana Transfer dari Pusat ke Daerah, serta peningkatan program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia pun secara resmi menyampaikan permohonan kepada DPR RI agar proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah dapat dipercepat, guna memastikan efektivitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
Menurut Wagub Deinas, percepatan pembangunan kantor pemerintahan merupakan bagian dari proyek strategis yang memerlukan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi NasDem, menyatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan kewajiban negara. “Penting untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan yang profesional dan melayani,” katanya. (Rilis/GMR)
