Pemuda Katolik: Revisi UU KSDAE Harus Dipercepat Demi Selamatkan Hutan Indonesia

Tampak dari ketinggian kondisi hutan yang dibabat untuk pembangunan perkebunan sawit di Papua. (Foto: Yayasan Pusaka)

 

JAKARTA (PB.COM)—Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  segera mempercepat Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) demi terjaganya kelestarian dan keseimbangan ekosistem.

Menurut Gusma, revisi tersebut urgen dan harus segera dilakukan karena sejumlah pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE tidak relevan dengan situasi terkini dan banyak kelemahan, misalnya perubahan zonasi, dan penindakan/sanksi terhadap pelaku perusak kawasan konservasi sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Kami mengapresiasi inisiatif dan kerja keras KLHK, terutama teman-teman Komisi IV DPR RI yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menggodok naskah akademik dan menyusun draft naskah untuk diajukan ke Badan Legislasi DPR RI. Namun mengingat angka deforestasi, pelepasan hutan dan dampak ekologis kerusakan alam, maka Pemuda Katolik mendesak agar revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE harus segera dipercepat,” ujar Gusma sebagaimana rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com, Sabtu (05/02/2022).

Stefanus Asat Gusma

Gusma menjelaskan, Departemen Riset dan Kajian Pengurus Pusat Pemuda Katolik menemukan sejumlah pasal yang berpotensi menjadi pintu masuk perambahan wilayah konservasi. Misalnya, Pasal 1 ayat 15 UU Nomor 5 1990 mengatur tentang sistem zonasi dalam wilayah konservasi. Dalam praktik di lapangan, pasal ini menjadi celah masuknya perambahan dan perampasan hutan secara ilegal.

“Selama ini kritik mengarah pada sistem zonasi dalam UU tersebut yang sering digeser-geser untuk mengakomodasi kepentingan investasi. Wilayah zona inti ataupun konservasi digeser menjadi zona pemanfaatan yang mempersempit wilayah konservasi, mengganggu kelestarian dan keseimbangan ekosistem,” papar Gusma.

Selain itu, sanksi dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 sudah tidak relevan karena tidak menimbulkan efek jera kepada individu, masyarakat ataupun perusahaan yang mengeksploitasi alam, merusak hutan, melanggar batas-batas konsesi, berburu dan atau memperdagangkan satwa liar secara ilegal dan lain-lain.

“Sanksi terberat bagi individu, masyarakat atau perusahaan pelanggar dalam Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 mencapai maksimal (terberat) hanya Rp. 200 juta. Bagi kami, hal ini belum cukup memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan kerugian ekologis serta dampak kerusakan lingkungan di masa yang akan datang,” tambahnya.

Keseimbangan Ekosistem

Bertolak dari riset dan kajian, maka Gusma mendorong agar KLHK dan DPRI segera mempercepat revisi tersebut. Ia berharap, substansi dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 memuat secara tegas semangat pelestarian alam di dalam atau di luar wilayah konservasi, perlindungan satwa liar, penindakan tegas kepada perusak hutan dan perdagangan satwa liar serta memuat jelas tentang kehadiran negara dalam konservasi serta pelibatan partisipatif masyarakat adat maupun yang tinggal di sekitar konservasi.

“Maka kami berharap pembahasan terhadap revisi UU ini segera dipercepat di DPR dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, dan pegiat konservasi,” tuturnya.

Gusma mengingatkan, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan perburuan satwa liar karena ulah manusia telah dan sedang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Akibatnya terjadi perubahan iklim (yang menyebabkan bencana banjir, longsor, hama dan kekeringan) ataupun penyakit dari hewan yang ditularkan kepada manusia (zoonosis).

Jika tidak diantisipasi dan ditangani, maka berdasaran hitungan Kementerian PPN/Bappenas, potensi kerugian ekonomi negara dari berbagai dampak negatif perubahan iklim di empat sektor, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diprakirakan mencapai Rp. 102,3 Triliun pada tahun 2020 dan Rp. 115,4 Triliun pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun.

“Masa depan umat manusia, termasuk di Indonesia juga ada pada keanekaragaman hayatinya. Maka, konservasi sumber daya alam dan ekosistem menjadi sangat penting. Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem harus menjadi komitmen kuat untuk memastikan alam tetap lestari sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Bumi adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dan lestarikan,” tutupnya. (Gusty/Rilis)

Menteri LHK: Pemda Harus Berperan Atasi Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

 

JAKARTA (PB.COM)—Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, berbicara peran penting pemerintah daerah dalam pencapaian target Perjanjian Paris, sebagaimana telah menjadi amanat UU Nomor 16 tahun 2016 mengenai Perubahan Iklim.

Hal ini disampaikan Menteri Siti saat menjadi panelis dalam pertemuan internasional Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement.

Acara diskusi internasional ini dihadiri oleh Menteri, Kepala Daerah dan champions dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan China. Serta diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai negara.

Suasana virtual meeting.

Indonesia dikatakan Menteri Siti telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin.

”Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen perjanjian Paris,” ungkap Menteri Siti, sebagaimana disampaikan pada awak media, Jumat (29/5/2020) dalam rilis yang diterima redaksi.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).

Adapun target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Dikatakan Menteri Siti, sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan oleh pemangku kepentingan non-pihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten.

“Sebagai negara kepulauan, negara kesatuan, dengan sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif, holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin,” jelas Siti.

Saat ini proses finalisasi serta penyelesaian peta jalan NDC terus dipersiapkan dengan rinci. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor melalui berbagai peraturan yang memungkinkan koordinasi dan sinergi.

Berbagai kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim juga telah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional (budget tagging), penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

Dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung oleh Bank Dunia merupakan contoh-contoh sinergi yang baik antara pemerintah nasional dan sub nasional, termasuk kabupaten dan kota serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.

Hutan Papua

Disampaikan pula bahwa pada tahun 2019, subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional (RKP) tahunan.

“Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung,” ungkap Menteri Siti.

Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan sinergi antar berbagai pihak, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon.

Selain itu, NDC yang sedang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.

”Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan,” tutup Menteri Siti.

Agenda internasional yang dihadiri peserta dari berbagai negara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG (United Cities and Local Governments), Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), dan ICLEI atau International Council for Local Environmental Initiatives. (Gusty/PR)

Terima 3 Satwa Liar Dilindungi Dari Satgas TNI Pamtas RI-PNG, Edward: “Ini Implementasi Sinergitas Kolaboratif TNI Dengan BBKSDA Papua”

Dan Pos Bendungan Tami Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 Satya Tama dengan tiga satwa yang berhasil diselamatkan dan siap diserahkan kepada Kasatpol Kehutanan BBKSDA Papua, Purnama Ashari.

JAYAPURA (PB.COM)-Polisi Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua menerima satwa liar dilindungi dari Dan Pos Bendungan Tami Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 Satya Tama pada Minggu (29/09/2019) pukul 16.00 WIT. Serah terima satwa berlangsung di Pos TNI Bendungan Tami Kampung Gambut, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring, S.Hut.M.Si dalam rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com mengatakan adapun jenis satwa liar dilindungi yang diserahkan berjumlah tiga ekor dalam keadaan hidup yaitu satu ekor kakatua raja (Probosciger Aterrimus), saru ekor kakatua jambul kuning (Cacatua Galerita), dan satu ekor bayan hijau (Eclectus Rotatus). Satwa-satwa tersebut merupakan hasil pengamanan petugas Satgas Pamtas dari oknum pemburu/penangkap satwa di wilayah perbatasan.

Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si

“Saat ini, tiga satwa tersebut telah diamankan di kandang transit BBKSDA Papua, yang berlokasi di Buper Waena. Sementara pengembangan terhadap pelaku pemburu satwa masih didalami bersama Gakkum LHK Wilayah Maluku Papua,” katanya.

Menurut Edward, setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Satwa, BBKSDA Papua juga menyerahkan poster TSL yang dilindungi kepada TNI di Pos Bendungan Tami Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara.

Edward menegaskan giat ini merupakan salah satu implementasi dari Deklarasi Bersama yang kita laksanakan tanggal 25 September 2019.

Satgas Pamtas RI-PNG dengan tiga satwa liar dilindungi

“Ini membuktikan bahwa sinergitas dan kolaborasi di antara stakeholder bersifat sangat penting. Karena segala sesuatu akan menjadi lebih mudah bila dilakukan bersama-sama, untuk mencapai tujuan yang sama demi menjaga keutuhan negara, baik dalam hal wilayah teritorial maupun sumber daya alamnya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBKSDA Papua, Purnama Ashari berterima kasih kepada Satgas Pamtas RI-PNG yang telah meyelamatkan tiga satwa liar dilindungi ini. Ia berpesan kepada Satgas untuk terus menjaga wilayah teritorial sekaligus menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia di Papua dari para pemburu satwa yang tak bertanggung jawab. (Gusty Masan Raya/PR)

Cagar Alam Cycloop Rusak, Butuh Penegakan Hukum Tegas

Tampak kerusakan hutan akibat erosi di Pegunungan Cyclops dilihat dari Kota Sentani.

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si mengatakan cagar alam Pegunungan Cycloop saat mengalami kerusakan parah. Hal ini ditandai dengan tiga fakta miris yang tengah menimpa kawasan yang memiliki luas 31.479,89  ini.

“Fakta pertama, ada terjadi perambahan di kawasan penyanggah dan cagar alam berupa pembukaan kebun, penebangan kayu, pembuatan arang, bahan galian C dan pemukiman illegal. Kedua, berkurangnya debit air pada sumber-sumber air utama di Pegunungan Cyclop. Ketiga, hilangnya beberapa spesies kunci seperti edkina, kasuari, cenderawasih, kanguru pohon dan mambruk karena rusaknya habitat mereka,” kata Edward saat pelatihan di Papua bertajuk Pengelolaan Hutan Cycloop: Mengatasi Ancaman dan Menyelamatkan Sumber Air Kabupaten/Kota bagi para jurnalis Papua di Hotel Horex Sentani, Selasa (02/04/2019).

Kepala BKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si saat memaparkan materi di hadapan wartawan.

Menurut Edward, kawasan cagar alam Cycloop memang hanya 8,3 % dari areal terbuka. Namun kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah aktivitas perambahan di areal terbuka dalam bentuk peladangan tradisional, pemukiman dan areal tidak berhutan serta adanya aktivitas galian C atau tambang di daerah penyangga yang sangat mengancam kelestarian kawasan cagar alam Cyclop.

“Tekanan pemukiman di kawasan penyanggah sangat tinggi, kemudian perambahan dan peburuan, aktivitas wisata, pendakian di dalam kawasan ikut mengancam. Ini juga ikut memicu mengeringnya sumber air utama dan banjir di saat musim hujan. Saya berharap, Pemda Kabupaten Jayapura  perlu menerapkan Perda  ruang kelola kawasan penyangga terhadap tata ruang kota. Salah satunya, menerapkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani Pemda di hadapan Presiden 1 April lalu ,” tegas Edward.

Koordinator Landscape Cycloop dari USAID-Lestari Papua, Deddy Rickson L.

Koordinator Landscape Cycloop dari USAID-Lestari Papua, Deddy Rickson L. mengatakan berdasarkan data sebaran ancaman pada 19 lokasi patroli di Cycloop 2018 di lima wilayah Dewan Adat Suku (DAS) yakni Sentani, Imbi Numbay, Moi, LMA Port Numbay, dan Tapera Yewena Yongsu menunjukkan aktivitas ancaman tertinggi ialah perambahan kawasan. Sepanjang 2016-2018, terjadi 715  kasus perambahan, disusul kasus perburuan (149 kasus), dan pembalakan liar (118 kasus).

“Perambahan itu terbanyak untuk perkebunan, baik kebun campuran, kakao, palawija,pisang, ubi, pinang, labu siam dan sebagainya,” kata Dickson.

Menurut Martha Triasih Karafir Peneliti untuk Kantor World Resources Institute (WRI) Indonesia pada Provinsi Papua dan Papua Barat, kondisi kerusakan kawasan cagar alam Cyclop dapat dilihat melalui aplikasi pemantau hutan yang terdiri dari dua bagian yakni website “Global Forest Watch” beserta item di dalamnya yang disebut “Forest Watcher”.

Martha Triasih Karafir Peneliti untuk Kantor World Resources Institute (WRI) Indonesia pada Provinsi Papua dan Papua Barat

“Jadi dalam aplikasi yang bisa juga digunakan secara ‘offline’ ini, bisa mengetahui kondisi tutupan pohon pada suatu kawasan misalnya cagar alam Cycloop,” katanya.

Martha menjelaskan, dalam sistem pengawasan melalui aplikasi ini, polisi hutan maupun masyarakat dapat mengetahui kondisi Cycloop melalui citra satelit, di mana setelah mendapat data dapat langsung dikroscek ke lapangan untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Dia menambahkan “Global Forest Watch” sebenarnya cocok digunakan oleh dinas kehutanan, BKSDA dan masyarakat sendiri, namun aplikasi ini hanyalah pendukung bukan alat pendeteksi dini bencana alam. Kendati demikian, alat ini bisa memberikan analisis tutupan pohon yang berkurang pada suatu kawasan misalnya Cycloop secara cepat. Oleh karena itu, WRI yang dikenal dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia ini mendorong penggunaan aplikasi pemantau bagi polisi hutan khususnya di Papua untuk mengawasi kondisi cagar alam Cycloop.

Selain banjir bandang, dampak perambahan hutan oleh aktivitas bercocok tanam dan  pemukiman juga berpengaruh terhadap kondisi debet dan kualitas air di sumber mata air di kawasan Pegunungan Cycloops. Dosen Teknik Sipil Bidang Keairan pada Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih, DR. Mujiati Surianata mengatakan, permasalahan utama sumber daya air di Kabupaten dan Kota Jayapura adalah tekanan jumlah penduduk yang menempati Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengancam keberadaan cagar alam sebagai kawasan pengatur tata air dan iklim mikro.

Dosen Teknik Sipil Bidang Keairan pada Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih, DR. Mujiati Surianata (baju merah paling kiri) saat diskusi bersama Jurnalis Papua.

“Bahkan hasil penelitian kami, ada yang tercemar E-coli karena aktivitas beternak warga di DAS. Ini tentu berbahaya. Sebab  kualitas air bersih harus sesuai dengan baku mutu yang disarankan. Soal debet, pada musim kemarau antara September hingga November, terjadi krisis air sejumlah mata air seperti Entrop, Ajen dan Kamp Wolker sampai pada debet 0,” kata Mujiati.

Menurut Mujiati, setiap detik, ribuan hingga jutaan air mengalir dari Pegunungan Cycloops ke Danau Sentani, laut dan  beberapa sungai yakni Sungai Dosai, Sabron, Harapan, Klandili dan Sungai Kampwolker. Dan setiap detik pula, ratusan ribu liter air Pegunungan Cycloops diambil alih oleh PDAM, intasi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Sebenarnya potensi sumber air berlimpah namun belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Oleh karena sangat vitalnya peran Cycloop sebagai daerah tangkapan air, maka menjaga dan mengelola Cycloop harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan dan teknonologi,” katanya.

 

Perlunya Penegakan Hukum

Kasat Polhut pada BBKSDA Papua, Purnama Asari mengatakan menjaga Cycloop adalah tanggung jawab kita semua. Namun banyak pihak terlihat tidak peduli dan seakan membiarkan Polhut BBKSDA bekerja sendiri. Kasus terbanyak yang dilihat di lapangan, kata Purnama, adalah perambahan areal terbuka untuk berkebun di daerah penyanggah cagar alam. Sementara pemanfaatan kayu hanya sedikit karena masih bersifat tradisional untuk penyanggah rumah dan kayu arang.

Kasat Polhut pada BBKSDA Papua, Purnama Asari

“Sejauh ini kita melakukan langkah preventif dan represif. Susahnya dalam penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan ini adalah masyarakat yang masih di pinggiran kawasan. Sebab mereka akan tetap berkebun. Oleh karena itu, dengan USAID Lestari ini kita kerjasama untuk menggodok peraturan kampung atau adat dimana yang kita utamakan adalah penguatan kelestarian Cycloop untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Purnama, pihaknya pernah melakukan penegakan hukum di lapangan secara represif dengan menahan sejumlah pelaku yang adalah masyarakat setempat. Namun, kondisi ini memicu konflik antara petugas patroli dari Polhut BBKSDA dengan masyarakat. Ia pun mengisahkan pengalamannya pernah dikepung sejumlah perambah hutan di wilayah Angkasa dan diancam dengan senjata tajam.

“Sebenarnya, kalau mau tegas dan represif bisa, kalau kita didukung oleh Pemerintah Daerah, itu tak ada masalah. Artinya, penegakkan hukum harus melibatkan semua komponen. Kalau hanya berharap BBKSDA tidak mungkin. Makanya, kami berharap, dengan kejadian bencana banjir ini, benar-benar Pemda tunjukkan komitmen, kalau mau relokasi ya lebih baik. Sebab tantangan ke depan makin kompleks. Pembangunan makin banyak, pertambahan penduduk, tekanan politik dan sosial tinggi, ini juga aspek yang ikut berpengaruh terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan dan kehutanan,” katanya.

Hal senada diakui Kepala Resort Moi Distrik Sentani Barat dan Waibu Ferdinand Manobi. Menurutnya, sejauh ini pihaknya masih tetap menggunakan pendekatan preventif dan persuasif menghadapi masyarakat yang merusak hutan dan lingkungan di wilayahnya.

“Kami juga rekrut sejumlah masyarakat menjadi mitra Polhut, banyak membantu kami untuk sadarkan masyarakat. Kondisi Cycloop mau dibilang aman, tapi buktinya kemarin banjir. Kalau mau dibilang rusak, tetapi tidak semua rusak,” katanya.

Staf USAID-Lestari Papua, Tifany Mnumumes, S.Si menilai salah satu tantangan penegakan hukum bagi aktivitas perambah kawasan penyangga adalah pandangan masyarakat yang melihat Cycloop sebagai identitas budaya mereka. Ditambah lagi kurangnya dukungan pemilik hak ulayat dalam membangun kepedulian terkait pentingnya penyelamatan cagar alam ini sebagai sumber kehidupan membuat daerah penyangga mudah dirambah untuk aktivitas berkebun dan tempat tinggal.

Staf USAID-Lestari Papua, Tifany Mnumumes, S.Si

“Semua data tentang kondisi kerusakan cagar alam Cycloop bukan untuk menyudutkan pihak tertentu tetapi biar kita tahu dan agar teman-teman wartawan bisa menyampaikan secara benar. Bagi kami, penegakkan hukum yang paling penting. Artinya, pemerintah harus tegas. Sementara penegakkan hukum di bidang kehutanan, kadang dianggap pelanggaran HAM, itu juga tantangan bagi Polhut,” kata Tifany.

Oleh karena itu, menurut Koordinator LandscApe Cycloop dari USAID-Lestari Papua, Deddy Rickson L., salah satu solusi adalah pelibatan masyarakat adat di setiap Dewan Adat Suku (DAS) melalui musyawarah adat. Hal ini, katanya, lebih memberi jaminan perlindungan dan pengelolaan Cycloop berbasis kearifan lokal.

“Komunikasi DAS, pemerintah dan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, musyawarah adat menjadi sangat penting. Karena kadang ketika ada patroli, ada penolakan dari masyarakat,” kata Deddy.

Untuk memulihkan cagar alam Cycloop yang kini rusak parah tentu membutuhkan waktu yang lama. Artinya, ancaman banjir bandang untuk wilayah Sentani akibat erosi masih sangat besar terjadi jika intensitas hujan ke depan masih tinggi. Lalu apa yang bisa menenangkan warga yang terdampak banjir bandang tengahan Maret 2019 lalu?

Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan pada BBKSDA Papua, Lusiana Dyah, S.Hut.MP

“Untuk saat ini, hanya ada dua cara yaitu adaptasi dan mitigassi bencana. Masyarakat Sentani harus belajar berdaptasi untuk hadapi perubahan iklim di daerah bencana. Sedangkan mitigasi terkait aspek mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencanan,” ujar Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan pada BBKSDA Papua, Lusiana Dyah, S.Hut.MP menjawab pertanyaan wartawan dalam sesi tanya jawab pada pelatihan itu. (Gusty Masan Raya)

 

 

Jurnalis Papua Diminta Peduli dan Menulis Isu Penyelamatan Cycloop

 

Para jurnalis di Papua berpose bersama usai kegiatan pelatihan tentang Pengelolaan Hutan Cycloop di Hotel Horex Sentani, Selasa (02/04/2019).

JAYAPURA (PB.COM)—Jurnalis Papua, khususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura, diminta membangun kepedulian dan menulis isu pentingnya penyelamatan cagar alam Pegunungan Cycloop di Kabupaten Sentani dalam pemberitaan media massa. Kawasan cagar alam yang menjadi ‘ibu’ bagi kehidupan masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura ini sedang mengalami kerusakan dan butuh tanggung jawab semua pihak untuk memulihkannya, termasuk kelompok profesi jurnalis sama-sama ikut berpartisipasi melalui informasi edukatif.

Demikian permintaan Koordinator USAID-Lestari Papua, Paskalina Rahawarin saat  pelatihan bertajuk Pengelolaan Hutan Cycloop: Mengatasi Ancaman dan Menyelamatkan Sumber Air Kabupaten/Kota di Hotel Horex Sentani, Selasa (02/04/2019). Pelatihan ini digelar bagi puluhan anggota jurnalis yang bernaung di bawah dua organisasi wartawan yakni PWI Papua dan AJI Kota Jayapura.

“Kami sangat berharap, para wartawan dan kami bisa bersinergi untuk menberikan informasi yahg benar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kami dari USAID Lestari mengucapkan terima kasih kepada PWI Papua dan AJI Kota Jayapura yang mengirim wartawan untuk mengikuti pelatihan ini. Banjir bandang yang terjadi kemarin kita jadikan pelajaran. Ini banjir bandang terbesar dengan korban terbanyak di Papua,” kata Paskalina.

Koordinator USAID-Lestari Papua, Paskalina Rahawarin (baju putih) bersama pemateri yakni Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si dan Dosen Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih Dr Mujiati Surianata.

Menurut Paskalina, menjaga Cycloop sebagai kawasan cagar alam membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari Pemerintah Daerah, BKSDA, LSM, adat, masyarakat, termasuk juga kalangan jurnalis. Oleh karena itu, informasi edukatif yang dikemas dalam berita jurnalis dinilai mampu untuk menggugah kesadaran semua pihak, terutama masyarakat yang merambah kawasan itu tentang pentingnya menyelamatkan Cycloop mulai hari ini.

“Belajar dari bencana banjir kemarin, hal terpenting adalah apa yang harus kita antisipasi ke depan. Menjaga Cycloop tidak hanya satu dua lembaga. Butuh kerjasama lintas sektor. Tantangan yang terbesar ialah perambahan hutan di daerah cagar alam itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si saat membuka pelatihan mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang  pentingnya penyelamatan kawasan cagar alam Cycloop guna mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir bandang yang terjadi di Sentani, 16 Maret 2019.

Sebab, kata Edward, kawasan cagar alam dengan luas 31.479,89 hektar ini sedang mengalami kerusakan, dimana terjadi perambahan di kawasan penyanggah dan cagar alam berupa pembukaan kebun, penebangan kayu, pembuatan arang, bahan galian C dan pemukiman illegal. Selain itu, berkurangnya debit air pada sumber-sember air utama di Pegunungan Cyclop dan hilangnya beberapa spesies kunci seperti edkina, cenderawasih, kanguru dan mambruk.

Kepala BKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si saat memaparkan materi di hadapan wartawan.

“Atas nama BKSDA kami ucapkan turut berbelasungkawa atas peristiwa banjir bandang Sentani. Tapi kami juga pelajari, di Distrik Rafenirara tidak ada korban, walaupun banjir juga. Lalu mengapa di Sentani ada korban?  Berarti ada masalah terkait rusakanya cagar alam. Kami butuh media untuk sampaikan ke publik apa langkah-langkah yang dilakukan ke depan. Mari kita sama-sama untuk belajar dari ke depan dengan mengedukasi masyarakat. Kami berharap, nota kesepahaman yang ditandatangani para kepala daerah kemarin di hadapan Presiden Jokowi di Bandara Sentani, benar-benar dijalankan, bukan hanya wacana demi menjaga Cycloop,” kata Edward.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua (PWI) Papua, Hans Bisay mengatakan, jurnalis di Papua tetap berkomitmen untuk memberikan informasi yang tepat melalui pemberitaan terkait  cagar alam Cycloop. Sebab bencana Sentani membuka kesadaran semua pihak, termasuk wartawan tentang pentingnya penyelamatan Cycloop.

“Pelatihan ini juga membuka wawasan kami, para wartawan, tentang isu Cycloop, fakta dan data akurat kondisi cagar alam itu, dan apa yang harus dilakukan ke depan. Mungkin sesekali, pihak BBKSDA Papua maupun USAID Lestari mengajak wartawan untuk liputan investasi tentang hal ini. Atau juga sebulan sekali menggelar coffee morning dengan jurnalis, atau bekerjasama dengan kami di PWI dan AJI menggelar lomba menulis tentang lingkungan. Ini juga bagian dari bentuk membangun kemitraan dan menyamakan persepsi tentang isu lingkungan di Papua,” kata Hans yang juga Pemred papuatimes.com ini. (Gusty Masan Raya)