Lembaran Baru Majelis Rakyat Papua Periode 2017-2022

Tampak Kantor Depan Majelis Rakyat Papua di Lintasan Jalan Raya Abepura, Kotaraja

 

Oleh Dr. Velix Wanggai*)

KINI, wajah Otonomi Khusus memiliki warna baru. Hari Senin, 20 November 2017 ini, Menteri Dalam Negeri akan melantik anggota MRP periode 2017 – 2022. Pelantikan ini menandakan harapan yang besar dari Negara dan Pemerintah kepada MRP untuk membuka lembaran baru di dalam menyelenggarakan Otonomi Khusus secara murni dan konsekuen.  Setelah 16 tahun Otonomi Khusus berjalan, banyak pelajaran berharga dari wajah MRP ini, beserta segala dinamikanya.

 

*Negara Mengakui Filosofi Kultural ke-Papua-an*

Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, Negara dan Pemerintah telah meletakkan kerangka asymmetric decentralization dalam bentuk Otonomi Khusus kepada Papua dan Papua Barat.  Bentuk pengakuan itu tercermin dengan pengakuan kekhususan Papua dalam konteks kultural. Dengan segala perdebatan pro-kontra atas konsep kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) di era tahun 2000-2004, akhirnya Negara mengakui lembaga representasi kultural ini, sebagaimana desain MRP dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menariknya,  di dalam struktur UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kelembagaan MRP ini diletakkan ke dalam Bab V perihal Bentuk dan Susunan Pemerintahan. Selain ada Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang rnerupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam perspektif Negara, konsep MRP merupakan sebuah kebijakan spesifik yang khas ke-Papua-an yang menjadi simbol dari apa yang disebut sebagai Otonomi Khusus. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, ternyata Negara mengakui kebudayaan orang asli Papua dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Aspek kultural ini terkait dengan hak-hak asli orang Papua yang dianggap selama ini termarginal di dalam pembangunan dan pemerintahan.  Karena itu, hadirnya MRP sebagai lembaga representasi kultural  merupakan bukti dan komitmen Negara dalam menghormati dan mengakui kekhususan yang hidup dalam konteks ke-Papua-an.

 

Gubernur Lukas Enembe: MRP Mengawal Kebijakan Afirmasi

Gubernur Papua Lukas Enembe menaruh perhatian penting kepada MRP. Sejak Lukas Enembe dilantik sebagai Gubernur Papua pada 9 April 2013 lalu, maka salah satu langkah prioritas yang dilakukan adalah menjalin pola komunikasi dan koordinasi yang baik dengan MRP. Bagi Lukas Enembe, MRP adalah roh dari Otonomi Khusus sebagai garda terdepan di dalam membela hak-hak dasar orang asli Papua dalam semua konteks pembangunan, sistem pemerintahan, dan kerangka sosial-politik. Ketika melantik Paniia Seleksi MRP periode 2017-2022 pada 12 Oktober 2016 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, “pemilihan anggota MRP merupakan wujud kebijaksanaan afirmasi bagi orang asli Papua yang dilaksanakan secara demokrasi, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi rasa solidaritas di antara masyarakat Papua, dengan menjaha keutuhan bangsa dan negara”.

Pernyataan Gubernur Lukas Enembe ini mencerminkan sebuah pesan kepada MRP bahwa MRP harus memainkan peran untuk mengawal kebijakan afirmasi kepada orang asli Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tantangan ke Depan

Mengacu kembali ke kewenangan, tugas dan fungsi MRP, maka MRP dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang tidak ringan.  Pertama, MRP wajib mengawal proses Pilkada serentak 2018 yang dianggap sebagai Tahun Politik. Kriteria orang asli Papua akan menjadi pekerjaan khusus dari anggota MRP yang baru dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Papua. Namun sebenarnya, hal terpenting lainnya bagaimana MRP menjaga situasi politik yang harmonis, tertib, dan kondusif dalam setting sosial Papua yang majemuk dewasa ini. Ini tugas yang tidak ringan karena Pemerintah, khususnya, Kemenko Polhukam, telah memetakan Papua sebagai salah satu daerah-daerah yang rawan konflik dalam proses Pilkada serentak 2018. MRP haruslah mendorong Pilkada di Papua sebagai “festival gagasan” guna memperkaya arah pembangunan Papua ke depan.

Kedua,  MRP wajib untuk  mengawal Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), baik sejak rancangan Perdasus, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan Perdasus yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat Perdasus dimaknai sebagai Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
Hal ini berarti MRP wajib memainkan peran advokasi kebijakan afirmasi yang terkait dengan hak-hak dasar orang asli Papua. Tugas MRP tidak hanya berhenti setelah draft Perdasus ditetapkan, namun MRP wajib untuk mengawal pelaksanaan (policy implementation) dari materi-materi dari Perdasus tersebut. Misalnya saja, bagaimana MRP mengawal pelaksanaan turunan dari Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan maupun berbagai Perdasus lainnya.

Ketiga, MRP juga perlu memainkan peran untuk memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
Salah satu tugas di depan mata adalah bagaimana sikap MRP periode 2017-2022 terhadap berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia di tahun 2021. Artinya, perlu ada agenda komprehensif yang ditawarkan MRP dan pentingnya MRP menjalankan advokasi hak-hak orang asli Papua dari setiap tahan proses re-negosiasi, baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak PT. Freeport Indonesia.

Keempat, tugas terpenting MRP periode 2017-2022 adalah merumuskan langkah-langkah di dalam menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus di tahun 2021, sebagaimana amanat dari Pasal 34 perihal Keuangan. Adakah agenda setting yang harus disiapkan MRP di dalam mengajukan kerangka konsep anggaran baru dari Dana Otonomi Khusus ini menjelang tahun 2021.
Tak lupa, sejumlah tugas lainnya adalah memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesalannya.

Terakhir, MRP Periode 2017-2022 wajib untuk mengawal, menerjemahkan, dan melaksanakan Visi Besar Papua 2025, yakni “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”, sebagaimana yang ditetapkan Gubenur Papua Lukas Enembe dalam Perda No. 21 tahun 2013 perihal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
Selamat bertugas MRP Periode 2017-2022.

*)Penulis adalah Pengamat Pembangunan Papua

Indonesia-sentris Dalam Konteks Papua

Presiden Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe saat acara peresmian PLBN Skouw Wutung, Papua beberapa waktu lalu.

Oleh Velix Wanggai*

Visi Indonesia-sentris menjadi desain besar dalam berbagai strategi pembangunan nasional dewasa ini. Bagi Papua, arah nasional ini sebagai sebuah peluang, sekaligus tantangan di dalam mewujudkan keadilan sosial di Tanah Papua. Visi besar nasional telah sejalan dengan skenario pembangunan daerah yang dijalankan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal.  Hal itu tercermin dari pelbagai pendekatan, strategi, dan kebijakan sektoral, kebijakan kewilayahan, dan kebijakan khusus yang menyentuh kebutuhan sosial dasar masyarakat Papua.

Dalam pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan Indonesia pada Sidang Bersama DPR dan DPD, pada 16 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo mengurai strategi besar Pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo menjelaskan, “Pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.

Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi.

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Lukas Enembe saat kunjungan ke Kenyaam, Kabupaten Nduga

Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata”. Demikian, komitmen yang ditunjukkan Jakarta terhadap daerah-daerah pinggiran.

Visi Indonesia-sentris telah menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan target dan sasaran pembangunan. Untuk itu, kinerja yang telah dicapai dalam 3 tahun terakhir dalam skala nasional ini tak terlepas dari sentuhan dan komitmen dari Gubernur Papua dan jajaran Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota se-Tanah Papua. Apa saja yang dilakukan Pemda Papua dalam mewujudkan visi Indonesia-sentris dari Presiden Joko Widodo?

Pertama, Gubernur Papua Lukas Enembe bersama-sama Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago telah berhasil mempertajam substansi arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 yang dipayungi Peraturan Presiden No. 2/2015. Apa saja yang dipertajam dari substansi itu? Hal menonjol yang tampak adalah tuntutan Pemda Papua agar pendekatan sosiologis a’la Papua diterapkan dalam skenario pembangunan di era Presiden Joko Widodo. Hal itu tercermin dari diakomodasinya pendekatan 5 Wilayah Adat (Saireri, Mamta, La Pago, Me Pago dan Ha’anim) dalam konteks pengembangan wilayah strategis di Papua.

Alhasil, Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 2/2015 menegaskan pengembangan wilayah potensial untuk dijadikan sentra industri berbasis komoditas unggulan. Pendekatannya dengan 5  Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat, yakni KPE Saereri, KPE Mamta, KPE Me Pago, KPE La Pago dan KPE Ha’anim.

Pendekatan KPE berbasis Wilayah Adat didukung dengan 3 arah kebijakan lainnya, yakni (1) percepatan penguatan konektivitas berbasis 5 Wilayah Adat; (2) penguatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukungam kawasan ekonomi berbasis wilayah adat; dan (3) penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi dan iklim usaha dalam mendukung pengembangan kawasan strategis di wilayah Papua. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemda Papua telah sepakat untuk merumuskan regulasi pembangunan kawasan ekonomi berbasis wilayah adat, regulasi pemanfaatan tanah ulayat dalam rangka memudahkan investasi dan pemetaan dan penegasan batas hak ulayat khususnya yang terkait dengan kawasan strategis di Papua.

Kedua, dalam mewujudkan Indonesia-sentris ini Pemda Papua juga terlihat menaruh perhatian besar ke pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Ketertinggalan dalam semua sektor kehidupan di kabupaten-kabupaten di Papua menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Dalam konteks Papua, Pemerintah Pusat mengklasifikasi 27 kabupaten sebagai daerah tertinggal di Provinsi Papua, dan perhatian akan fokus ke 21 Kabupaten Terisolir.

Format kebijakan daerah tertinggal itu terlihat dari perhatian Pemda Papua dalam pemenuhan pelayanan publik dasar, pengembangan ekonomi lokal, penguatan konektivitas yang difokuskan pada pembukaan keterisolasian wilayah Pegunungan Tengah dan perbatasan, penguatan SDM khususnya untuk Orang Asli Papua maupun pengembangan kampung-kampung. Untuk itu, program khusus seperti Gerbamg Hasrat Papua (Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua) diletakkan sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minumum sesuai kondisi geografis kampung.

Salah satu komitmen yang ditempuh Gubernur Papua Lukas Enembe ketika baru 3 bulan mendapat amanah sebagai Gubernur Papua adalah dengan menerbitkan Perdasus No. 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang ditetapkan pada 8 Juli 2013.

Hal ini sebagai perhatian yang tinggi dari Gubernur Papua Lukas Enembe – Wagub Klemen Tinal kepada orang Asli Papua yang bermukim di wilayah yang sulit dijangkau melalui akses komunikasi, transportasi, maupun sarana dan prasarana sehingga memerlukan pola pendidikan yang berbeda dengan pola formal yang berlaku secara nasional. Dalam konteks ini, selain menerapkan pola formal dengan kebijakan pemerataan guru dan sarpras pendidikan, namun Pemda Papua juga menerapkan pendidikan dasar Komunitas Adat Terpencil melalui SD Kecil maupun SD dan SMP Satu Atap. Sementara itu, tenaga pendidik SD Kecil diprioritas bagi orang asli Papua yang bertempat tinggal di lingkungan masyarakat adat setempat.

Demikian pula, perhatian ke kawasan perbatasan di Papua menjadi prioritas Pemda Papua. Sisi nasional, ditetapkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), baik PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah dan PKSN Jayapura. Telah selesainya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow, Kota Jayapura yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2017, adalah sebuah contoh kerjasama yang erat antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Pemda Papua, Pemerintah Kota Jayapura dan jajaran TNI/Polri. Ketika meresmikan PLBN ini, Gubernur Lukas Enembe mengatakan, pasar perbatasan yang berada di Skouw, wilayah perbatasan RI-Papua Nugini setiap tahun berhasil meraup Rp 25,8 milliard nilai transaksi yang 90 persen pembelinya adalah warga PNG meraup Rp 25,8 miliar. Bagi Papua, Pemda Papua berusaha keras untuk memberikan sentuhan dan pelayanan ke rakyat perbatasan di 5 wilayah, baik Kota Jayapura, Jayapura, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke. Sebuah pekerjaan mulia dari Pemda untuk mewujudkan Negara hadir di wilayah batas RI – PNG yang dilihat sebagai beranda terdepan Republik Indonesia.

Mentan Amran bersama Gubernur Lukas Enembe saat panen padi di Merauke

Ketiga, perhatian penting lain dari Pemda Papua adalah mewujudkan keterkaitan antara kampung-kampung dan pusat-pusat kota di Papua. Hal ini sebagai skenario Pemda Papua untuk melakukan re-distribusi pembangunan ke kampung-kampung, sebaliknya akses yang mudah hasil-hasil pertanian dari kampung ke sentra-sentra penduduk di kota. Simak saja, perkembangan Timika, Jayawijaya, Yahukimo, Merauke, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Nabire yang menggambarkan aliran barang, jasa dan manusia guna meningkatkan ketersediaan barang dan menurunkan tingkat kemahalan harga. Hal ini penting dilakukan karena kampung-kampung mayoritas berada di 21 kabupaten terisolir di wilayah Pegunungan Tengah.

Upaya serius dari Pemda Papua ini ditujukan ke sebuah pekerjaan rumah dalam mengatasi soal kesenjangan antarkota – kampung dan kesenjangan antarwilayah Pegunungan Tengah dan wilayah pesisir di Papua.

Dan, langkah penting penuh terobosan sebenarnya juga dilihat dari Gubernur Enembe dalam membalikkan piramida anggaran Dana Otsus yang selama ini terkesan “Provinsi-Sentris” ketimbang membesarkan alokasi ke Kabupaten/Kota. Alhasil sentuhan baik dari Pusat – Pemda Papua ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Papua dari 31,13 pada Maret 2013 ke 27,62 persen pada Maret 2017. Juga, beberapa indikator kinerja pembangunan yang membaik dalam 3 tahun terakhir ini. Karena itu, terbitnya Perdasus perihal kebijakan 80 : 20 dan sejumlah sentuhan kebijakan kewilayahan dilihat sebagai keseriusan dari Gubernur Lukas Enembe – Wagub Klemen Tinal, jajaran Pemda Papua dan MRP – DPRP dalam mewujudkan visi besar Indonesia-sentris yang diemban Presiden Joko Widodo selama ini.

*Penulis adalah Pemerhati Pembangunan Papua

Quo Vadis Pendidikan di Papua

Suasana Apel pagi di salah satu Sekolah Dasar di kabupaten Asmat. (foto diambil tahun 2013)

Oleh: Samuel Tabuni, 

Sebelumnya penting untuk diketahui, bahwa catatan kecil yang saya buat ini bukan sebagai seorang praktisi pendidikan melainkan sebagai pemerhati pendidikan di Papua. Walaupun saat ini, saya baru merintis dibukanya lembaga pendidikan berbasis pengembangan bahasa asing, yang kami dirikan dengan nama Papua Language Institute (PLI), tetapi upaya kami ini adalah bagian dari memerhati permasalahan pendidikan di Papua. Dan ingin menjadikan bahasa asing sebagai salah satu media atau jalan pembuka atau jendela bagi generasi muda Papua untuk mengetahui kepelbagaian potensi, sumber daya, dan permasalahan di Papua, dan secara kritis serta konstruktif dapat mengkomunikasikannya untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi masa depan Papua.

Selayang Pandang Pendidikan di Papua

Tak dapat dipungkiri bahwa pada awalnya perkembangan pendidikan di Papua sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan suatu perubahan peradaban di tengah-tengah keberagaman kultur Papua yang masih kuat berpegang pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai adat-istiadat. Dan perkembangan perubahan peradaban itu dimulai oleh para misionaris yang datang silih berganti dengan pendekatan kontekstual sambil memberitakan Injil sebagai pedoman menuju peradaban baru itu sendiri.

Penulis Samuel Tabuni berfoto depan Oxford disela menjajaki kerjasama pendidikan

Pendekatan kontekstual yang dilakukan oleh para misionaris tersebut kemudian berhasil secara bertahap memberikan ruang bagi terbukanya kesadaran banyak pihak terutama Gereja sebagai pioneer dan agent perubahan peradaban akan pentingnya pendidikan pada masa itu bagi penduduk asli Papua. Kesadaran itu juga muncul karena Papua memiliki budaya yang unik dan majemuk dengan penduduknya yang tersebar dan bermukim mulai dari daerah pesisir utara, kemudian ke pegunungan  dan terus ke selatan. Dimana setidaknya ada 7 kelompok budaya yang mendiami wilayah-wilayah tersebut, antara lain: Mamta, Saireri, Bomberai, Domberai, Me-Pago, La-Pago dan Hainam.

Perkembangan Pendidikan di Papua yang dimulai pada awal abad ke-19 oleh para misionaris dari Jerman dan Belanda, kemudian disusul oleh para misionaris lain dari Eropa dan Amerika telah membuka tonggak sejarah peradaban baru di Papua.  Kemudian saat Belanda menjadikan Papua menjadi salah satu Provinsi Otonomi Khusus dalam Pemerintahan Kerajaan Belanda saat itu yang disebut sebagai The Netherlands Nieuw Guinea, tak dapat disangkal telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting di Papua pada awal-awal pergerakan dan pergolakan Papua di pusaran konflik perang dingin yang sedang melanda hubungan Indonesia, Amerika Serikat dan para sekutunya terutama Belanda terhadap potensi infiltrasi komunis ke wilayah Pasifik.

Kemudian paska perang dingin, terutama ketika Papua sudah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendidikan di Papua mulai berproses dengan berbagai perubahan kebijakan yang mengagetkan penduduk Papua saat itu karena harus menyesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang sedang berkutat dengan masalah krisis ekonomi dan pangan pada awal tahun 1970-an. Perkembangan pendidikan di Papua mengalami berbagai dinamika yang tidak segemerlap masa-masa sebelum terjadinya integrasi karena harus pula mengalami penyesuaian dengan perkembangan pendidikan di Indonesia pada tahun 1970-an yang masih sentralistik terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Belum lagi dengan berbagai krisis di Indonesia di awal Orde Baru dan gejolak politik di Papua paska PEPERA, yang berimbas pada pemberian status wilayah Papua sebagai Daerah Operasi Militer saat itu, tentunya juga sangat berdampak buruk bagi kemajuan pendidikan di Papua, yang pada masa itu dianggap dapat membahayakan upaya membangun kesadaran penuh Papua untuk menerima proses integrasi yang penuh pro dan kontra tersebut.

Namun demikian, perlahan tapi pasti strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Papua terus berlanjut sampai memasuki masa reformasi yang kemudian melahirkan kebijakan pembangunan pendidikan di Papua di dalam semangat Otonomi Khusus Papua. Di era inilah, kemajuan pendidikan di Papua mulai terasa dan harus diakui telah melahirkan banyak anak-anak Papua sebagai generasi cerdas atau generasi milenia. Namun demikian tantangan baru kemudian muncul karena strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Papua belum menjadi suatu konsep yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Atau Konsep grand design-nya belum terintegrasi dengan kebutuhan keilmuan dalam kerangka academic research dan kebutuhan riil dunia kerja.

Membangun Karakter Pendidikan yang Berbudaya

Anak Usia sekolah menampilkan tarian budaya Papua

Seperti dikemukakan di atas, pembangunan pendidikan di Papua dimulai dengan proses inkulturasi di dalam keberagamaan budaya di Papua oleh para misionaris pada awal abad ke-19. Tantangan untuk membangun peradaban baru Papua dalam keberagaman kultur memang menjadi pekerjaan tersulit pada masa itu. Tapi dengan keberanian, kesabaran, ketekunan dan keteladanan-lah, nilai-nilai dan semangat akan perubahan yang lebih baik bagi masa depan Papua telah mengakibatkan perjuangan membangun sebuah generasi cerdas, terdidik dan berbudaya terus berlanjut.

Perkembangan pendidikan yang membentuk tingkat-tingkat peradaban di Papua adalah proses transformasi yang telah membentuk karakter orang Papua mengalami percepatan penyesuaian, tidak hanya dari aspek mental psikis tetapi juga dari aspek perubahan perilaku. Karena pendidikan yang diterapkan pada masa-masa awal tersebut lebih dititik-beratkan pada kekuatan tradisi yang memberikan teladan bagi orang Papua, membudayakan kebiasaan yang bersumber pada berbagai sikap keteladanan dan cara pandang ideal dalam tatanan keluarga dan komunitas adatnya.

Selain membangun karakter pendidikan yang berbudaya, perkembangan pendidikan pada masa-masa awal juga didasarkan pada upaya menghubungkan keberagaman adat Papua dalam model pendidikan berpola asrama. Dengan maksud agar perbedaan-perbedaan budaya atau adat istiadat orang-orang Papua yang dididik saat itu diberikan ruang untuk saling berhubungan atau berinteraksi dalam rangka saling menerima perbedaan, untuk kemudian membentuk pribadi yang berintegritas, dapat bekerjasama, saling tolong-menolong dengan tetap berpegang teguh menghormati tradisi dan nilai-nilai budayanya masing-masing.

Dalam konteks kekinian, terutama di era otonomi khusus dan era digital, hal di atas memang semakin terkikis dan bahkan cenderung tidak dikelola dengan baik oleh penanggungjawab dan penyelenggara pendidikan di Papua baik di kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini menjadi suatu tantangan yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak yang berempati dengan pembangunan pendidikan karakter di Papua.

Kehilangan karakter suatu bangsa itu sama saja dengan kehilangan segala-galanya. Oleh karena pendidikan karakter yang berbudaya di Papua itu pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan atau kelompok yang unik sebagai warga negara yang baik, untuk kelak dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat Papua yang aman, damai, adil dan sejahtera.

Konsep Pendidikan di Papua dan Problematika Aturan Hukumnya

Samuel Tabuni berkordinasi dengan pihak luar guna pembangunan pendidikan di Papua

Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pasal 56 ayat 1 – 6 cukup jelas memberikan gambaran tentang bagaimana membangun konsep pembangunan pendidikan di Papua. Dimana pemerintah Provinsi Papua adalah penanggungjawab utama terhadap penyelenggaraan semua jenjang pendidikan di Papua mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai Perguruan Tinggi. Pemerintah Provinsi juga bertanggungjawab untuk menetapkan kebijakan umum pembangunan pendidikan dan memastikan penduduk di Papua terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dengan beban biaya pendidikan yang serendah-rendahnya atau murah dan bisa dijangkau, serta bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang sangat berempati dengan pembangunan pendidikan di Papua. Dan berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat dibantu atau disubsidi oleh pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung percepatan pembangunan pendidikan itu sendiri.

Namun demikian harus diakui bahwa amanat UU Otsus di atas, yang sudah diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 5 tahun 2006 sebagai Peraturan Pelaksanaan tentang Pendidikan di Papua, tidak berjalan sebagamana mestinya karena cukup banyak mengalami benturan dengan berbagai peraturan teknis sektoral, antara lain:

  1. Di bidang pendidikan juga berbenturan dengan berbagai peraturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yaitu:
    • Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan,
    • Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan
    • Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan.
    Serta benturan dengan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen termasuk pula benturan dengan Permendiknas Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Di bidang pemerintahan yaitu benturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terus mengalami perubahan. Dimana di tahun 2008 telah diganti dengan UU Nomor 12 tahun 2008, kemudian berubah lagi pada tahun 2014 dengan UU Nomor 23 tahun 2014.

Dinamika implementasi pelaksanaan konsep pendidikan di Papua dalam semangat Otsus berdasarkan Perdasi Nomor 5 tahun 2006 di atas memang akhirnya tidak efektif untuk dilaksanakan akibat terjadinya berbagai perubahan dalam mekanisme kebijakan dan aturan hukum di atasnya.

Membangun Pendidikan Bermutu di Papua

Samuel Tabuni bersama mantan Menteri ESDM

Adalah sebuah cita-cita besar, dimana suatu saat Papua memiliki suatu pola pendidikan yang bermutu dan terintegrasi dengan dunia riset dan dunia kerja. Mengarah pada cita-cita tersebut, dibutuhkan inovasi-inovasi pendidikan yang setidaknya berdasarkan beberapa hal di bawah ini, antara lain:

  1. Peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru; dimana guru sebagai faktor penentu kemajuan suatu pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Guru yang direkrut adalah guru yang memiliki pengetahuan dasar sebagai pendidik dan bukan semata-mata sebagai pengajar, guru yang memiliki karakter moral dan etika yang patut diteladani oleh para peserta didiknya, guru yang memiliki komitmen, loyalitas dan totalitas dalam melayani semua peserta didiknya, guru yang disiplin, berdedikasi dan berintegritas pada pengabdiannya dimanapun ia ditempatkan. Seperti para guru yang bekerja dengan pengabdian yang tinggi untuk melayani Papua pada masa-masa awal abad ke-19 di atas.

Para guru seperti ini memang harus dicetak sebanyak-banyaknya dan sungguh-sungguh difasilitasi dan dijamin kehidupannya sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Papua. Bukan malah sebaliknya, dalam realita saat ini banyak guru “lari” meninggalkan tugas, guru alih profesi menjadi kepala distrik atau kepala dinas, atau guru ikut kontestasi pilkada dan sebagainya. Semua terjadi karena alasan pemenuhan ekonomi seorang guru yang juga memiliki keterbatasan karena harus pula memberikan perhatian kepada pemenuhan ekonomi keluarganya.

  1. Peranan institusi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas peserta didik; dimana model pendekatan dalam penerapan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek sosial budaya darimana peserta didik tersebut berasal, apakah dari masyarakat tradisional yang terbagi dalam kehidupan masyarakat perkampungan atau pedesaan. Ataukah berasal dari masyarakat perkotaan yang mana tingkat kehidupan peserta didiknya sudah lebih maju karena berada dekat dengan berbagai pusat informasi.

Selain aspek sosial budaya, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Dimana latar belakang ekonomi keluarga peserta didik perlu menjadi acuan penentuan standar pelayanan minimum terhadap peserta didik untuk mendapatkan pemerataan dan keadilan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Pendekatan yang terakhir adalah dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan atau tingkat kesulitan dalam menjangkau pusat-pusat pendidikan, dimana sudah tentu pola pendekatan penerapan pendidikan di wilayah perkampungan atau pedesaan atau pedalaman atau pegunungan perlu dimudahkan dengan ketersediaan akses belajar mengajar yang murah dan mudah bagi guru dan peserta didiknya seperti yang dialami para guru dan peserta didik yang ada di wilayah perkotaan. Sehingga tidak berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar itu sendiri.

  1. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Papua; dimana penerapan pendidikan harus sejalan dengan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar itu sendiri. Misalnya ketersediaan buku pelajaran yang cukup dan terupdate dengan masuknya buku-buku bacaan yang bermutu di dalam perpustakaan, fasilitas belajar yang lengkap dengan laboratorium, ruang belajar dengan kursi dan meja yang memberikan kenyamanan belajar, kurikulum pendidikan yang diarahkan pada riset keilmuan suatu bidang tertentu dan bermanfaat bagi dunia kerja.
  2. Dukungan Pemerintah (Pusat dan Daerah) di Papua; yang mana dapat memberikan kemudahan akses untuk memperoleh tunjangan belajar bagi peserta didik dan juga para guru berupa pemberian beasiswa untuk studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus belakangan ini, pemberian beasiswa yang berasal dari dana Otsus juga terkesan tidak selektif dan diduga kuat ada unsur KKN sehingga cukup banyak mahasiswa atau peserta didik akhirnya tidak dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan kembali ke Papua dengan hasil yang mengecewakan. Tentunya pemerintahan Jokowi sudah mengambil langkah-langkah penyelamatan kepada para Mahasiswa Papua yang mendapat masalah karena ketidak-jelasan kelanjutan pemberian beasiswa yang diterimanya. Oleh karenanya apresiasi kepada Bapak jokowi patut diberikan.
  3. Kerjasama Pendidikan; dalam konteks ini, kerjasama pendidikan yang dimaksudkan adalah pola kerjasama dalam bentuk pertukaran pelajar dan mahasiswa, antar kota, antar negara, antar sekolah dan antar perguruan tinggi. Namun bisa juga dalam bentuk kerjasama magang atau internship untuk meningkatkan kualitas peserta didik guna persiapan memasuki tantangan riil dunia kerja yang keras dan kompetitif. Atau kerjasama pendidikan untuk membuka sekolah-sekolah terapan seperti vocational training yang sangat dibutuhkan dunia kerja untuk melahirkan pekerja-pekerja dengan keahlian-keahlian khusus, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan dalam memajukan pembangunan di Papua.

PLI – Menjawab Tantangan

Samuel Tabuni selaku Direktur Papua Language Instittute (PLI) memaparkan proram kerjanya dihadapan para pegiat pendidikan dalam dan luar negeri

Keempat poin di atas adalah gambaran tentang berbagai tantangan pembangunan di Papua khususnya di bidang pendidikan. Dimana sebagai pemerhati pendidikan di Papua yang masih muda dan terus ingin banyak belajar, saya mencoba menggambarkannya secara ringkas untuk mengajak kita bersama menuju pada pertanyaan kunci yang menjadi judul makalah ini “Quo Vadis Pendidikan di Papua” atau mau dibawa kemana pendidikan di Papua dengan kompleksitas permasalahannya yang semakin carut marut di era otonomi khusus saat ini?

Bercermin pada situasi dan kondisi tantangan pendidikan di atas, saya kemudian berpikir untuk ikut berpartisipasi menjawab tantangan tersebut dengan mendirikan sebuah yayasan yang disebut Maga Education Papua Foundation (MEPF) dan kemudian melahirkan Papua Language Institute (PLI) sebagai bayi pertamanya. Saya menyadari bahwa bahasa adalah hal terpenting untuk membangun sebuah kesadaran baru berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat adat Papua yang sangat beragam. Bahasa menjadi sangat penting untuk menyatukan berbagai persepsi tentang konsep masa depan Papua. Bahasa menjadi sangat penting untuk menyusun suatu Grand Design Papua sebagai wilayah territorial yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Dan lebih daripada itu bahasa juga menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran bersama menjaga Papua sebagai Tanah Damai.

Untuk memperkaya pengetahuan terhadap berbagai hal mendasar di atas, PLI mencoba mengambil peran dengan ikut berpartisipasi menyiapkan generasi muda Papua untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi setelah menamatkan sekolah menengah umum atau sederajat, terutama melalui program peningkatan kemampuan berbahasa asing yaitu bahasa Inggris. PLI juga membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri seperti dengan pemerintah, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat bahkan perguruan tinggi untuk menjadi mitra PLI dalam rangka membangun Papua melalui program pendidikan khususnya program pengembangan bahasa Inggris, termasuk kerjasama dalam rangka pemberian beasiswa bagi generasi muda Papua. Semua hal ini dapat dilihat dalam proposal bisnis PLI sebagaimana terlampir.

Tantangan yang dihadapi PLI memang tidak ringan, tetapi dengan penuh rasa optimis saya yakin PLI dapat menjadi secercah harapan akan hari esok yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Penutup

Di akhir tulisan ini saya teringat dengan sebuah ungkapan dari Clay P. Bedford yang mengatakan bahwa:

“You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.”

Karena itulah membangun sebuah kesadaran akan pentingnya kehidupan yang berkualitas dan berintegritas adalah sangat penting dan pendidikan adalah kuncinya, yaitu pendidikan yang bermutu dan berbudaya. Harapan saya, melalui pendidikan bahasa asing yang sedang dikembangkan oleh PLI akan membuat generasi muda Papua dapat memahami bagaimana membangun dirinya sendiri menjadi lebih baik dan berdampak bagi masa depan Papua yang aman, damai dan sejahtera.

Dimana kesejahteraan itu setidaknya harus dirasakan oleh adik-adik saya atau saudara-saudara saya yang tinggal di pelosok-pelosok atau pedalaman atau pegunungan Papua dengan mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu. Dan karena hal itu masih menjadi suatu keprihatinan dan belum sepenuhnya tercapai bagi generasi muda Papua, maka sama saja dengan mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini juga belum sepenuhnya mencapai kemerdekaan bangsa ini dalam arti sesungguhnya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Papua semakin terus mendapat perhatian terutama kemajuan di bidang Pendidikan.

(Penulis adalah tokoh Muda Papua dan Direktur PApua Language Institute atau PLI)

 

Urgensi Rekrutmen Tenaga Kesehatan Bergerak di Seluruh Kabupaten di Papua

Salah seorang petugas kesehatan dari Satgas Kijang sedang melayani pasien.

 

Oleh : Gusty Masan Raya, S.Fil

Papua, negeri nan kaya, elok dan permai. Orang menjulukinya sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Barisan bukitnya mengandung emas dan tembaga. Tanah dan hutan yang luas nan subur. Laut dan danau yang indah memukau mata. Dipadu dengan budaya dari 200 lebih sukunya yang unik, membuat siapapun yang berkunjung ke tanah ini tak henti mengagumi Papua. Tetapi siapa sangka, di tengah kekayaan dan keindahan alamnya, sebagian dari masyarakat asli Papua, si hitam kulit keriting rambut, yang menghuni provinsi paling timur ini, masih didera oleh belenggu penyakit dan kematian.

Sebagian dari mereka yang sakit, berada di balik gunung dan lembah ngarai, terpojok di pelosok tanah pesisir dan pulau-pulau terluar. Patut diakui, salah satu problem mendasar pembangunan di Papua, termasuk di bidang kesehatan adalah kondisi geografis Papua yang menantang. Dengan luas hampir tiga kali pulau Jawa, akses antar kabupaten, kota, distrik bahkan kampung, menjadi sebuah masalah besar. Ketika kontur wilayah berbukit dan bergunung-gunung membuat akses jalan raya sangat sulit, dan jarak tempuh antar kabupaten, terutama di wilayah pegunungan Tengah Papua, harus menggunakan transportasi udara. Kondisi ini tentu saja, membuat sebagian penduduk di tanah ini, masih terpencil dan susah dijangkau dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan.

Faktor akses antardaerah ini diperparah oleh jumlah tenaga sumber daya manusia kesehatan, yang belum memenuhi rasio. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi per Juni 2017 menunjukkan, saat ini hanya terdapat 16.545 SDM Kesehatan di Provinsi Papua yang sedang bekerja di 513 Unit Pelayanan Kesehatan. Padahal, dengan faskes yang ada, semestinya tersedia 40 ribu lebih tenaga kesehatan di Papua saat ini. Inilah fakta yang berakibat pada tidak meratanya pelayanan kesehatan ke seluruh pelosok Papua. Sebab, untuk melayani faskes yang ada pun, Papua masih sangat kekurangan tenaga medis. Maka, tak dapat dipungkiri, sejumlah Puskesmas dan Pustu di daerah-daerah terpencil, sepi pengunjung, bahkan tertutup pintunya karena tiadanya tenaga kesehatan.

Suasana pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan dari Satgas Kijang di Puskesmas Anggruk, Yahukimo

Sungguh miris! Apalagi hampir lima tahun ini, Pemerintah Pusat belum juga membuka kembali formasi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil, termasuk rekrutmen bagi tenaga kesehatan. Sementara ribuan lulusan pendidikan kesehatan, baik di Papua maupun luar Papua, setiap tahun bergerak masuk ke Papua mencari pekerjaan di rumah sakit, puskesmas dan klinik swasta.

Kenyataan ini membuat Dinas Kesehatan Provinsi Papua di bawah kepemimpinan drg. Aloysius Giyai, M.Kes, sejak tahun 2015, melakukan sebuah inovasi program bertajuk Satuan Tugas Kaki Telanjang dan Terapung atau dikenal dengan Satgas Kijang. Dinas kesehatan selama tiga tahun beruturut-turut, merekrut sejumlah tenaga kesehatan di antaranya dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi dan kesling untuk ditempatkan di Puskesmas yang selama ini sulit dijangkau akses pelayanan kesehatannya alias terisolir. Pada tahun, 2015 terdapat 96 orang Satgas Kijang ditempatkan di 12 Puskesmas di 9 kabupaten. Tahun 2016, jumlahnya naik menjadi 162 orang untuk 26 Puskesmas di 18 kabupaten. Sedangkan tahun 2017, diturunkan 120 anggota satgas untuk 20 Puskesmas di 10 kabupaten.

Berkat program ini, ditunjang dengan program terobosan bidang kesehatan lainnya seperti Kartu Papua Sehat dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang termaktub dalam Program Gerbang Mas Hasrat Papua, kemajuan membanggakan di bidang kesehatan bisa tercapai. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Papua, terjadi penurunan angka kematian ibu di Provinsi Papua dari 575/100.000 KH (Kelahiran Hidup) di tahun 2013 menjadi 380/100.000 KH pada 2016. Sementara penurunan angka kematian bayi dari 54/1.000 KH pada 2012 menjadi 13/1.000 KH pada 2016. Artinya, sektor kesehatan di Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE.MM, mengalami kemajuan yang pesat.

Kepala Bidang SDM Dinas Kesehatan Papua Lesman Tabuni (tengah) saat turun bersama anggota Satgas Kijang di Yahukimo.

Kendati demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyadari, persoalan pemerataan pelayanan kesehatan di tengah minimnya tenaga kesehatan di Papua, belum terjawab. Dana untuk rekrutmen tenaga Satgas Kijang terbatas. Sementara di era Gubernur Lukas Enembe, sebesar 80 persen Dana Otonomi Khusus disalurkan untuk pembangunan di 29 kabupaten/kota. Kepala Dinas Kesehatan Papua, tak habis akal. Mengikuti Satgas Kijang dan Terapung sebagai pilot project dari lembaga yang dipimpinnya, Aloysius pun mengambil kebijakan terobosan untuk mewajibkan setiap kabupaten/kota mulai tahun 2018, harus membentuk tenaga kesehatan bergerak, guna menjangkau pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terisolir.

Dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua yang berlangsung pada 2 Juni 2017 di Jayapura, Dinas Kesehatan Papua pun sudah melakukan penandatangangan komitmen bersama dengan 29 kepala dinas kabupaten/kota di Provinsi Papua, agar mulai tahun 2008 harus merekrut tenaga kesehatan bergerak di kabupatennya masing-masing. Tujuannya tidak lain, agar tim tenaga kesehatan bergerak ini dapat bekerja melayani masyarakat di kampung atau distrik yang terisolir, terjauh dan terluar, yang selama ini tak pernah mendapat pelayanan kesehatan.

Kebijakan terobosan seperti ini tentu saja mendapat respon positif dari sejumlah masyarakat. Sebelumnya, melalui Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua, pada awal Mei 2017, sejumlah kepala daerah dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota pun telah memberikan pernyataan komitmen baik secara lisan dan tertulis untuk siap merekrut tenaga kesehatan bergerak mulai tahun depan.

Bahkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH Sendiri pun merespon baik terobosan yang dilakukan oleh Aloysius, memanfaatkan 80 persen dana Otsus yang dikirimnya ke kabupaten/kota, agar 15 persen benar-benar disisihkan bagi pembangunan bidang kesehatan, demi menyelamatkan manusia Papua. Tak tanggung-tanggung, Gubernur Lukas pun mewarning akan memotong anggaran Otsus jika ada kabupaten yang tidak menjalankan komitmen yang sudah ditandatangi bersama itu.

So, Tunggu apalagi? Mari seluruh rakyat Papua, kita dukung dan kawal kebijakan terobosan yang dilakukan Lukas dan Aloysius ini, demi menyelamatkan orang asli Papua. Kalau bukan hari ini, kapan lagi, kalau bukan kita, siapa lagi. Jika tidak, bukan tidak mungkin, si ras hitam kulit keriting rambut suatu saat, tinggal kenangan.

*Penulis Adalah Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi pada Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP)