A Man Called Ahok: Momen Rindu Rakyat Akan Ahok

INI HARI YANG SAYA TUNGGU-TUNGGU. Kamis, 8 November 2018. Film terbaru arahan sutradara Putrama Tuta berjudul A Man Called Ahok resmi ditayang. Kekaguman saya pada sosok Ahok, mungkin juga Anda, membuat keinginan untuk menonton film ini sangat kuat. Seperti yang sudah diduga banyak orang, film yang dibintangi Daniel Mananta ini tentu menceritakan hubungan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan ayahnya, Tjoeng Kim Nam.

AHOK. Siapa yang tak kenal dia? Pria kelahiran Belitung Timur29 Juni 1966, bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini, menjadi salah seorang tokoh popular Indonesia saat ini. Ia menjadi idola baru generasi muda dan harapan perubahan demokrasi Indonesia. Ahok terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI 2012 dan dua tahun kemudian, tepatnya 19 November 2014, dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Gubernur Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI ke-7.

Ketika genderang Pilkada DKI Jakarta 2017 ditabuh, nama Ahok melambung. Elektabilitas politiknya tak terbendung. Semua lawan politiknya yang ancang-ancang maju, seakan sepakat sibuk menjegal dan menumbangkan Ahok. Sayangnya, mulai dari tokoh hebat sekelas Yusril Ihza Mahendra, Adyaksa Daud, Haji Lulung, Sandiago Uno, Hasnaeni si wanita emas, hingga yang karbitan sekelas Ahmad Dahni, semuanya sibuk mencari simpati rakyat dengan cara yang salah: mencari kesalahan Ahok. Dan menyerangnya dengan dalil yang salah pula: rasis dan agama.

Makin diserang, Ahok malah makin kesohor. Ahok bukan hanya tak takut pada semua lawan politiknya, tetapi pada partai politik yang dulu mendukungnya pun, ia nyatakan “perlawanan” secara elegan dengan memilih jalur independen menggandeng Heru Budihartono. Ahok memilih percaya pada TEMAN AHOK yang bekerja mengumpulkan KTP dalam tenggat waktu tiga bulan dengan capaian luar biasa: sudah sejuta KTP terkumpul.

Pada wajah Ahok dan gayanya yang “menggemaskan,” ada beberapa catatan reflektif yang kita temukan. Pertama, Ahok berani “menampar keras” wajah Megawati dan seluruh pimpinan partai politik di negeri ini karena ia tahu, rakyat cerdas di DKI dan seluruh Indonesia sudah muak pada tabiat parpol yang korup. Tradisi mahar politik di jelang pencalonan dalam Pilkada adalah salah satu sebabnya.

Bagi Ahok, bukan soal berapa jumlah uang yang harus ia keluarkan bagi ongkos politik itu, karena sebagai pengusaha, ia sangat mampu secara finansial. Ahok berani melawan tradisi buruk ini karena ia sadar, tradisi keliru inilah sumber petaka degradasi moral dan integriras seorang kepala daerah di seluruh Indonesia. Ketika seorang gubernur, bupati dan walikota yang terpilih lebih banyak bekerja menyembah kepada partai politik pengusung daripada menjalankan janji politik dan aspirasi rakyat.

Kedua, kepemimpinan adalah soal integritas. Dan integritas berpijak pada kejujuran. Berbicara dan bersikap yang santun, agamis, dan terlihat saleh di hadapan rakyat tidak menjadi jaminan bahwa seorang pemimpin bisa bertindak jujur dalam kerjanya. Ahok mematahkan kemunafikan itu. Mempermalukan sejumlah pemimpin di negeri ini yang berkoar-koar atas nama agama atau membawa-bawa nama Tuhan dari kampanye hingga kunjungan kerjanya, tetapi diam-diam bersekongkol dengan para mafia untuk makan duit rakyat alias korupsi. Lalu mendekam di balik jeruji besi.

Ahok temperamen. Dari mulutnya tak jarang keluar kata-kata kasar. Apa adanya meluapkan geramnya atas segala yang dianggapnya tak beres. Tetapi tidak bagi jiwanya. Ia berani melawan kezaliman lembaga DPR DKI, mempermalukan Haji Lulung dalam kasus UPS, menyeret Daeng Aziz di Kalijodo dan terakhir “memerangkap” M. Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang tertangkap tangan menerima suap dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja. Suap diduga untuk mempengaruhi pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Ketiga,  di mana pun bumi dipijak, ketika langit masih mengibarkan Sang Saka Merah Putih, perbedaan dan kemajemukan adalah sebuah kekayaan, anugerah, dan melodi kehidupan nan indah di Indonesia tercinta. Hitam keriting, putih lurus, orang asli dan pendatang, semua sama di hadapan konstitusi dan Tuhan. Perlunya saling menghargai, menghormati, mengasihi dan saling belajar satu sama lain adalah sebuah keharusan. Kehadiran Ahok adalah lambang harapan demokrasi baru yang lebih berpijak pada nasionalisme di tengah pluralitas. Ketika segelintir orang atas nama agama dan ras menolaknya, Ahok justru semakin kuat berdiri karena banjirnya dukungan.

Keempat, Ahok sosok pemimpin yang berani dan ikhlas mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika pernyataannya soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu diedit dan disebarkab Buni Yani hingga melahirkan reaksi keras umat Muslim dan malah dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Ahok tabah menerimanya. Ikhlas mematuhi keputusan hakim. Sekalipun jutaan pendukungnya dan para pengacaranya memintanya naik banding, ia menolak tegas. Dua tahun menjalani hukuman di penjara, Ahok pun malah tegas menolak untuk Bebas Bersyarat yang harusnya bisa dinikmati sejak Agustus 2018. Ahok mengajarkan kita bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Siapapun melawan hukum, ia harus berani menerima ganjarannya.

Lalu apa gunanya Ahok bagi Papua? Banyak hal yang bisa kita pelajari dari demokrasi baru yang diletakkan Ahok. Dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, tentunya memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik Papua di berbagai bidang adalah mutlak. Sebab dimana pun, menghargai hak kesulungan adalah wajib hukumnya. Buka mata, lihatlah fakta! Hampir 90 persen pemimpin di berbagai lembaga di atas Tanah Papua adalah putra-putri terbaik asli Papua. Jika Ahok yang bekerja di tengah resistensi masyarakat Islam yang menolaknya berhasil dalam kinerjanya, tentu saja para pemimpin di Papua yang didukung oleh rakyat seasal dan seiman harus lebih berhasil.

Ahok mengajarkan kepada para pemimpin di Papua bahwa iman dan kata-kata santun agamis haruslah dipisahkan dengan janji-janji politik. Sebab ruang agama dan moral adalah wewenang para pemuka agama, sementara para birokrat dan pemimpin politik bekerja mewujudkan visi dan misi politiknya. Artinya, ketakmampuan mewujudkan janji politik kepada rakyat tak bisa dijawab dengan dalih kata-kata agama sebagai pelarian atau pembelaan diri. Kita percaya, banyak pemimpin kita di Papua bisa seperti Ahok.

Dari balik jeruji, di balik derita dan kesabarannya menunggu selesainya masa hukuman yang tak lama lagi, Ahok tentu tersenyum lebar. Selebar tayangan kisah hidupnya di layar lebar. A man called Ahok: rakyat DKI Jakarta dan seluruh pelosok nusantara yang mendukungnya, mulai menyebutnya lagi hari ini. Dia bangkit lagi. Dia bintang politik yang tetap bersinar di negeri ini. Walau didera politisasi SARA, hingga mendekam di penjara, dia tetap sosok pemimpin yang tiada tara dalam sejarah. (Gusty Masan Raya)

*Tulisan ini diolah dari Rubrik OASE Majalah Papua Bangkit Edisi April 2016

LUKMEN

SETIAP orang berhak dan berkuasa menciptakan sejarahnya sendiri. Anda dan saya, juga memiliki itu. Tentang sejarah, kita rakyat di Papua, sudah semestinya angkat topi tanda kagum dan hormat untuk dua sosok pemimpin fenomenal yang baru saja dilantik memimpin Papua untuk periode kedua. Mereka adalah Lukas Enembe, SIP.MH dan Klemen Tinal, SE.MM, yang akrab dikenal LUKMEN. Mereka telah sukses menciptakan sejarah sebagai sepasang pemimpin petahana yang memimpin Papua dua periode berturut-turut.

LUKMEN, nama yang begitu popular di kalangan masyarakat Papua, sejak Pemilihan Gubernur 2012 silam, ketika dua putra Pegunungan Tengah Papua ini bersatu maju dan memenangkan Pilgub Papua. Menelisik ingatan sejenak ke masa itu, saya terbayang, andai saja Klemen Tinal dengan jargon Papua Mandiri-nya mendapat perahu Golkar, mungkin saja tak akan terdengar nama seperti LUKMEN, yang mengawinkan dua sosok hebat ini.

Juga ketika gonjang-ganjing dan manuver sejumlah tokoh mencari tiket di Pilgub Papua 2018, di berbagai kesempatan saat menjawab wartawan, Lukas Enembe dengan tenang menjawab santai, seakan menegaskan ini: “LUKMEN tetap solid, kami tak satu tak tercerai hingga periode kedua.” Dan jadilah pasangan ini memenangkan Pilgub Papua pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Bahkan, dengan memperoleh suara fantastis 1.939.539 atau 67,54%. Mengalahkan Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae.

Saya teringat, saat kampanye Perdana di Lapangan Theys Eluay, Sentani, Kamis, 1 Maret 2018,  Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Abdul Hakim yang tampil dalam orasinya di atas panggung mengelu-elukan nama LUKMEN. Menurut Abdul, Papua sangat penting bagi  negara karena itu harus dipimpin oleh pemimpin berjiwa martir dan pahlawan seperti LUKMEN.

Ingat, LUKMEN. Kalau dalam bahas Inggris, Look Man, lihatlah laki-laki ini, lambang pria sejati. Laki-laki adalah lambang keberanian, kepeloporan dan perjuangan yang tiada henti. Kami kader PKS siap dukung LUKMEN hingga tanggal 27 Juni,” begitu kata Hakim.

Di kalangan generasi milenial, nama LUKMEN melejit. Dengan desain logo dan huruf ala grup musik Reggae Rasta Mania, merah kuning hijau, membuat nama  ini begitu cepat melekat di hati mereka. Kampanye politik sukses. Dengan ini,  mempresentasikan bahwa LUKMEN bangkit dari masa mudanya, mengukir sejarah politik di usia muda, dan mengajak kaum muda Papua bersama-sama membangun Papua.

Oleh karena itu, sepatutnya kita berterima kasih kepada siapapun, entah itu itu Lukas dan Klemen sendiri, atau tim sukses yang ada di belakangnya, yang telah memadukan dua sosok pemimpin besar ini dalam satu nama magis: LUKMEN. Dan seperti keyakinan orang Latin yang melihat nama sebagai tanda (nomen est omen), kita pun yakin bahwa makna LUKMEN, tak hanya sekedar simbol pria gagah atau pahlawan seperti interpretasi si Abdul, tetapi juga mengandung arti keberuntungan, kemakmuran (Lucky Man).

Saya bersyukur, diberi kepercayaan turut mengambil bagian dalam perjuangan untuk memenangkan LUKMEN menuju periode kedua ini, menangani Tim Kreatif. Ketika itu, pada suatu petang, iseng-iseng saya berusaha membuat singkatan dari nama LUKMEN. Dari beberapa yang sempat melintas di kepala, jadilah dua singkatan yang saya rasa cocok untuk dijadikan jargon atau tagline kampanye: Lanjutkan Untuk Kembali Menang dan Lanjutkan Untuk Kerja Membangun Negeri.

Secara logika, kedua singkatan ini saling mempersyaratkan. Bahwa untuk melanjutkan KERJA di periode kedua, maka LUKMEN harus MENANG untuk kedua kalinya dalam Pilkada. Mengulang sukses kemenanganya pada periode pertama dengan meraup 1.199.657 suara atau 52 persen mengalahkan pasangan Noakh Nawipa-Johannes Wob 178.830 suara (8 persen), MR Kambu-Blasius A Pakage 301.349 suara (13 persen), Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya 415.382 suara (18 persen), Wellington Wenda-Weynand Watory 153.453 suara (7 persen), dan Alex Hesegem-Marthen Kayoi 72.120 suara (3 persen).

Kini, LUKMEN sudah kembali menang. Yang tersisa adalah, mereka harus Lanjutkan Untuk Kerja Membangun Negeri. Kerja untuk menuntaskan program-program prioritas yang belum selesai pada periode pertama. Sejumlah agenda nasional seperti menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020, persoalan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kemiskinan, masih menyisakan PR besar yang belum terurai. Kerja mengemban amanah dan cita-cita membawa rakyat Papua menuju peradaban baru, yang bisa bangkit, mandiri, sejahtera untuk merasakan keadilan di atas tanahnya yang kaya akan emas.

Akhirnya harus diakui, torehan sejarah politik LUKMEN bakal tetap dikenang oleh kalangan muda Papua. Berkat jalan politik yang dibuka LUKMEN, saya percaya, saat ini, sejumlah calon pemimpin masa depan Papua tengah berupaya menyiapkan diri untuk mengikuti jejak suksesnya. Sebab, LUKMEN telah mengajarkan kepada mereka bahwa keterbatasan di masa lalu dan belenggu stigma bukanlah alasan untuk tidak bangkit menjadi seorang pemimpin. Berkat LUKMEN, semua anak Papua kini punya harapan dan cita-cita untuk kelak bisa menorehkan sejarahnya menjadi seorang pemimpin di atas negerinya sendiri. (Gusty Masan Raya/Rubrik Oase Majalah Papua Bangkit Edisi September 2018)

SARACEN(TIL)

PESTA Demokrasi yang mengantar Anies dan Sandy menduduki kursi orang nomor satu dan dua DKI 2017 lalu masih menyisakan kegelisahan. Betapa tidak? Justru di kota metropolitan seperti Jakarta, politik identitas mendapat ruang dan berhasil “memorakmorandakan” kehidupan bersama yang telah lama terbina. Gerakan itu berupa penyebaran berita palsu atau hoax, ujaran kebencian berlatas belakang SARA. Dan naifnya, gerakan tersebut dimotori oleh sejumlah kaum cendikia.

Karenanya, kita patut mengapresiasi keberhasilan Polri yang menciduk  sebuah kelompok sindikat penyebar ujaran kebencian atau isu SARA dan hoax di media sosial. Kelompok ini bernama Saracen. Polri mencium adanya indikasi keterlibatan kelompok ini yang bekerja bawah tanah untuk memenangkan pasangam tertentu pada Pilkada Jakarta, Mei 2017 lalu. Beberapa tokoh juga disinyalir mengalirkan dana ke kelompok ini.

Saracen? Ya, sebuah nama yang unik. Sejumlah literatur menjelaskan, kata saracen dalam bahasa Yunani sarakenoi, bahasa Latin Saraceni dan bahasa Arab syarq. Istilah ini digunakan oleh orang Kristen pada Abad Pertengahan untuk menyebut orang-orang yang tinggal di wilayah padang gurun provinsi Romawi Arabia Petraea dan sekitarnya, yang dibedakan dengan bangsa Arab. Di Eropa selama awal abad pertengahan, istilah ini juga mencakup suku-suku di Arabia.  Dalam bahasa Portugis istilah ini biasanya diterapkan secara khusus kepada orang Arab yang mendominasi Semenanjung Iberia.

Pada abad ke-12, saracen menjadi sinonim untuk Muslim pada sastra Latin abad pertengahan, suatu perkembangan yang sudah dimulai beberapa abad sebelumnya di antara orang Yunani Bizantin, sebagaimana terbukti dari dokumen-dokumen abad ke-8. Dalam bahasa-bahasa Barat sebelum abad ke-16, saracen umumnya merujuk kepada orang Arab Muslim.

Dalam sebagian kesusasteraan Zaman Pertengahan, saracen,–yakni Muslim–berkulit hitam, sedangkan Kristen berkulit putih. Chanson de Roland (“Syair Roland”), sebuah syair kepahlawanan Perancis dari abad ke-11, mengaitkan profil kulit hitam dengan saracen secara lebih jauh, dengan menetapkan bahwa warna kulit itu ciri utama saracen.

Tetapi mungkin saja, kelompok penyebar ujaran kebencian dan hoax ini tak bermaksud menghidupkan kembali nuansa perang salib. Bisa saja, ada nama SARA yang merupakan akronim dari Suku Agama, Ras dan Antargolongan yang membuat mereka memilih nama itu. Dan jika demikian, saya mememilitir saracen menjadi SARA CENTIL. Sebab fakta menunjukkan bahwa di tengah kekayaan Indonesia atas beragam budaya, suku, dan agama yang dimilikinya, mempersoalkan SARA yang seharusnya sudah final, hanya dilakukan oleh orang-orang centil, suka usik, dan tak ingin Indonesia damai.

Memang harus diakui, politik identitas masih kuat mengakar dalam tubuh bangsa ini. Ketika perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa menjadi jargon membangun ke-kita-an. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Hal ini mudah dilihat pada setiap pesta demokrasi. Tak hanya Pilkada DKI Jakarta. Di hampir seluruh pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, politik identitas menjadi senjata mendulang dukungan suara. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom misalnya. Kecenderungan pasangan calon walikota/bupati menggandeng non muslim atau pendatang seakan sudah harga mati. Di NTT pun sangat kental. Sudah menjadi rahasia umum, strategi untuk mendapatkan dukungan menjadi gubenur dan wakil gubernur NTT, sejak dulu terbangun dua dikotomi yang katanya, menjadi rumus memenangkan pertarangun, yakni Flores yang Katolik dan Timor yang Protestan.

Lain di Papua. Lahirnya tokoh politik baru dari Pegunungan Tengah Papua, Lukas Enembe, ketika memenangkan Pilgub Papua 29 Januari 2013 menggandeng Klemen Tinal, menghapus dikotomi politik Pantai dan Gunung yang dipelihara sebelumnya. Saya tertarik dengan jargon Lukas “Kasih Menembus Perbedaan”, yang tak hanya didengungkan tapi juga dipraktikkan dalam pemerintahannya. Salah satunya, pembagian kekuasaan birokrasi. Ketika para biroktat mumpuni dari semua suku dan agama ditempatkan secara merata. Kelompok pendatang dan asli Papua dirangkul untuk saling mengisi. Ini sepikiran dengan Klemen Tinal, yang pada setiap kesempatan, selalu mendengungkan pikiran nasionalisnya: komitmen menjaga toleransi dan pluralisme di Papua.

Tanggal 29 Desember, LUKMEN telah dideklarasikan untuk maju bertarung di Pemilihan Gubernur periode kedua, Juni 2018 mendatang. Rakyat Papua butuh pemimpin seperti keduanya, yang merangkul mereka dalam kesederhanaan. Bukan menggenggam saat kampanye dan menceraiberaikan saat memimpin. Sebagai rakyat Papua yang cerdas, mari kita melawan kampanye berbau suku dan agama, dikotomi gunung pantai, dan sikap gemar menyerang pribadi berlabel argumentum ad hominem. Jangan biarkan isu SARA nan centil, kejam, dan destruktif mendapat ruang dalam pesta yang kita rayakan tahun 2018 mendatang. Kita tentu sepakat akan hal ini.* (Gusty Masan Raya)

 

Velocipede

BANYAK ensiklopedia yang mengulas tentang sejarah lahirnya sepeda. Beberapa nama ilmuwan pun disebut paling berperan dalam merancang alat transportasi roda dua ini. Pada abad ke-18, sepeda menjadi salah satu kendaraan favorit. Dan itu dimulai di Perancis. Orang mengenalnya dengan velocipede.

Velocipede mulanya berkontruksi tanpa besi. Adalah seorang Jerman pengawas hutan Baden bernama Baron Karls Drais von Sauerbronn yang kemudian menyempurnakanya di tahun 1818. Tetapi model yang dikembangkan masih mendua: antara sepeda dan kereta kuda. Masyarakat lalu menjuluki ciptaan Baron sebagai dandy horse.

Pada 1839,  pandai besi kelahiran Skotlandia, Kirkpatrick MacMillan, membuatkan pedal khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tetapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkol, lewat gerakan turun naik kaki mengayuh pedal.

Kembali ke Perancis, Ernest Michaux pada 1855, dengan membuat pemberat engkol, hingga laju sepeda lebih stabil. Ilmuwan Perancis lainnya, Pierre Lallement (1865) memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya (velg). Lallement juga yang memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang.

Namun kemajuan paling signifikan terjadi sejak ditemukannya teknik penyambungan besi dan karet sebagai bahan baku ban. Sayangnya, faktor keselamatan dan kenyamanan tetap belum terpecahkan. Karena teknologi suspensi (per dan sebagainya) belum ditemukan, goyangan dan guncangan sering membuat penunggangnya sakit pinggang. Setengah bercanda, masyarakat menjuluki sepeda Lallement sebagai boneshaker (penggoyang tulang).

Trend sepeda roda dua kembali mendunia setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di Coventry, Inggris pada 1885. Pabrik yang didirikan James Starley ini makin menemukan momentum setelah tahun 1888 John Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda pun tak lagi berguncang.

Penemuan lainnya, seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, rantai, setang yang bisa digerakkan, dan masih banyak lagi makin menambah daya tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang di Eropa dan Amerika mulai gemar menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Ia efektif, simple dan tanpa bahan bakar. Bahkan, menyehatkan.

Di abad ini, sepeda kian ditinggalkan. Perkembangan otomotif dan teknologi transportasi menuntut manusia bergerak cepat menggunakan mesin. Sepeda motor dan mobil aneka merk kini menjadi pilihan warga kota hingga pelosok desa. Mirisnya, hari ini kita memandang kota kita dihiasi ribuan sepeda motor hingga jutaan mobil berseliweran di jalan raya. Dan manusia tenggelam dalam lautan alat transportasi itu. Membuat macet panjang. Tak sedikit mencipta celaka lalu lintas.

Saya teringat akan Presiden Joko Widodo. Yang sejak 2014 berkeliling Indonesia selau ‘membawa’ sepeda buat rakyatnya. Membuat para pedagang dan distributor sepeda yang belasan tahun redup penghasilan, kini bersemangat. Bagaimana tidak, Jokowi dalam setiap kunjungan kerjanya selalu mengajak Indonesia untuk bersepeda. Menghadiahi anak-anak sekolah, petani, pedagang, artis, bahkan Kapolri dan Menteri sebuah sepeda.

Siapa yang tak girang menerimanya? Seperti Ivan di Pontianak, Sugeng di Sleman Yogyakarta, Martina Raja Sinaga di Tapanuli Tengah, atau Rony di Manado. Juga Raisa si Artis cantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017 silam. Didahului kuis dengan pertanyaan nan mudah yang kadang mengocok perut hadirin, Jokowi menghadiahkan rakyatnya empat hingga lima sepeda.

Mengapa sepeda? Mengapa bukan buku, uang, televisi, atau telepon genggam? Ini kebiasaan yang janggal. Tak seperti yang dilakukan para presiden terdahulu. Jokowi akhirnya buka suara. Ia menulisnya singkat di akun facebook-nya. Tapi penuh filosofi .

Bagi Jokowi, bersepeda itu mandiri. Simbol kerja keras. Kemajuan, kelajuan, juga kecepatan dihasilkan dari usaha sendiri, gerak tubuh sendiri, tanpa mesin atau dorongan tenaga orang lain. Seberapa cepat kita ingin sampai ke tujuan tergantung seberapa keras kita mengayuh.

Bersepeda itu gambaran kebersamaan dari anggota tubuh yang beragam bentuk, fungsi dan posisinya. Dengan mengayuh sepeda seluruh anggota badan bergerak dalam harmoni. Bersepeda itu bergerak maju dalam keseimba­ngan. Jika jalan menanjak, badan sedikit membungkuk. Jika berbelok ke kanan atau ke kiri, tubuh ikut menyelaraskan. Satu yang tetap, titik berat pesepeda selalu ada di tengah-tengah.

Bersepeda itu untuk semua orang, semua usia, lintas suku dan peradaban. Pendeknya, bersepeda itu adalah bekerja keras dan mandiri, melaju dalam harmoni dan keseimbangan.

Jika Indonesia itu sebuah sepeda, mari kita mengayuh bersama dalam keseimbangannya menuju tujuan yang sesungguhnya yakni SEjahtera PEnuh DAmai (SEPEDA). Dirgahayu Republik Indonesia ke-72. Ayo bersepeda! (Gusty Masan Raya/Pernah Dimuat di Rubrik Oase Majalah Papua Bangkit Edisi IV Agustus 2017)

Uang dan Muka Kita

Ilustrasi (google.com)

SESUATU yang kita namai selalu saja memberi nilai bagi hidup kita. Tetapi itu tak cukup untuk berhenti pada nama belaka, jika makna sesungguhnya tak pernah terwujud. Bahkan, ia hanya bisa muncul dalam mimpi buruk kita, ketika nama itu tak memberi harga apa-apa pada dirinya, kecuali kehampaan. Demikian pesan moral yang hendak disampaikan Umberto Eco lewat novelnya The Name of the Rose. Novel yang terbit tahun 1983 ini berhasil menjadi salah satu karya best seller terkemuka abad pertengahan di Italia. Ketika itu, masyarakat diperhadapkan pada gejalah formalisme semata dan membungkus kualitas hidupnya hanya pada kulit luar.

Umberto Eco lahir pada 5 Ja­nua­ri 1932 dari keluarga besar di Alessandria, kota kecil di wilayah Piedmont, yang beribu kota di Turin—markas klub sepakbola Italia legendaris Juventus. Ayahnya mempunyai tiga belas saudara. Nama keluarga Eco merupakan akronim Latin Ex Caelis Oblatus: Bingkisan dari Surga.

Eco semula dianggap gila. Kegagalan cita-citanya menjadi pengacara—sebagaimana diimpikan ayahnya Guilio di tengah menjamurnya mafia di Italia—tak terpenuhi. Satu pesona dalam diri yang baru saja disadari Eco beberapa tahun sesudahnya ialah kecintaannya akan filsafat dan sastra. Eco akhirnya memenuhi kerinduan ayahnya dengan cara lain: menulis karya sastra untuk membongkar kejahatan.

Nama Eco kian bersinar sebagai novelis kontemporer dunia ketika tiga tahun sesudah terbit, The Name of the Rose sukses diadaptasi sebagai film pada 1986 arahan Jean-Jacques Annaud, dibintangi Sean Connery sebagai William of Baskerville dan Christian Slater sebagai Adso of Melk. William dan Adso ini dua tokoh utama upaya pembongkaran misteri rangkaian pembunuhan brutal yang terjadi di biara di abad pertengahan, persisnya tahun 1327.

Dalam novel itu, kisah mencekam, misterius, dan penuh petualangan detektif diarahkan untuk memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi akibat mafia bisnis. Uang ditampilkan sebagai bentuk kegamangan nilai yang meracuni akal sehat dan moral dari masyarakat Italia abad itu. “…aku hanya mampu memberi namamu, tetapi aku gagal memberimu nilai yang tepat.” Eco menandai kerancuan moralitas umat manusia atas nilai uang itu dalam simbol mawar.

Semiotika kental sains tentang tanda dan simbol ‘uang dan mawar’ si lelaki ‘Bingkisan dari Surga’ ini disetujui filsuf dan sosiolog George Simmel. Dalam bukunya The Philosophy of Money (Filsafat Uang), Simmel dengan lantang menegaskan bahwa uang bukanlah ’substansi’ yang pada dirinya sendiri bernilai dan karenanya dapat ditukarkan dengan apa saja. Uang pada hakikatnya adalah relasi, yakni relasi pertukaran, yang diwujudkan secara jasmaniah. Uang, dengan kata lain merupakan sebuah simbol dari relasi pertukaran.

Seruan moral ini tampaknya nisbi. Perkembangan ekonomi dan kapitalisme yang ditularkan negara-negara Barat telah meracuni pikiran manusia untuk melihat uang tidak pada makna relasi sesungguhnya. Nilai uang semata-mata dilihat hanya pada besar kecilnya angka saja. Bahwa Rp.100.000,- lebih bernilai daripada Rp.10.000,-. Fakta inilah yang membuat semiotika Eco dan Simmel berada di persimpangan jalan.

Harga sembako dan BBM naik, tarif listrik dan angkot naik, biaya sewa rumah, telpon hingga biaya-biaya besar seperti pendidikan dan kesehatan pun jauh lebih naik lagi. Apakah manusia bertahan dengan gaji kecil dan pendapatan rendah? Tak mungkin. Time is money. Semua orang bekerja mengejar uang, memburu rupiah.

Tetapi ada yang lebih berharga di balik upaya memenuhi kebutuhan mendasar manusia sebagaimana digagas Eco dan Simmel: martabat. Ini mengemuka dalam Ethica Nichomachea dari Aristoteles yang memperlihatkan wajah masyarakat abad ini terkait sikapnya menghadapi uang. Ada sikap seimbang-etis sebagai “sikap murah hati”, ada perlakuan ekses atas uang sebagai “sikap boros,” ada pula yang selalu merasa kekurangan sebagai “sikap pelit.”

Yang murah hati adalah dia yang menempatkan uang pada nilainya yang benar yakni relasi. Bukan soal besar kecilnya angka yang tertera di atas lembaran kertas, tetapi sikap moral untuk berbagi itulah yang membuat harga sepeser pun menjadi sangat berarti bagi yang membutuhkan.

Ini jelas berbeda dengan ‘pemerkosaan’ terhadap makna uang dengan sikap boros, menghambur-hamburkan uang, ketamakan yang berujung pada korupsi, maupun menjual harga diri demi uang. Padahal, segala umat di seluruh penjuru dunia dari agama mana pun membenarkan perkataan Yesus ini: “Jangan me­rampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu.” (Lukas 3: 14). Lalu mengapa kita selalu merasa tak pernah cukup? (Gusty Masan Raya/Diterbitkan di Majalah Papua Bangkit Edisi Juni 2017)

 

 

Berbeda

Ilustrasi

 

Oleh Gusty Masan Raya

 

Tak ada yang pernah menyangka, dua sosok wanita cantik ini akhirnya bisa bersama di satu lagu. Siapa yang tak kenal Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati? Di blantika musik tanah air, keduanya punya tempat sendiri-sendiri di hati para penggemar. Lagu-lagu mereka selalu “nge-hits” dipadu dengan wajah dan tubuh cantik membuat Raisa dan Isyana digilai jutaan penggemar muda Indonesia. Para penggemar Raisa membentuk komunitas YouRaisa, sementara Isyana dengan Isyanation.

Kamis, 30 Maret 2017 bertempat di Brewerkz Senayan City, Jakarta Selatan, keduanya merilis singel duet terbaru mereka berjudul Anganku Anganmu. Lagu dengan video clip berlatar Swedia ini rupanya terinspirasi dari para fans mereka. Bertahun-tahun, para penggemar keduanya tak jarang saling menyerang di dunia maya. YouRaisa, misalnya pernah melontarkan kata-kata tak sedap dengan menuduh Isyana plagiat atau meniru gaya bernyayanyi Raisa.

Baik Raisa maupun Isyana menganggap lagu ini menjadi wadah mereka untuk mengeksplorasi diri. Memberi semangat kepada setiap orang untuk bangkit percaya diri dengan bakat masing-masing. Lirik-liriknya pun sebenarnya tak hanya ditujukan khusus kepada para perempuan tetapi semua orang. Saya menemukan ada satu pesan kuat dan mendalam yang disampaikan lewat lagu ini: menghargai perbedaan.

Cobalah kita mengeja baik-baik lirik bait pertama lagu ini: Tiada berbeda apa yang ku rasakan/Tajam menusuk tak beralasan/Kita sudah dingin hati/Dulu kita pernah saling memahami/Sekian merasa telah menyakiti/Kita telah lupa rasa/Setiap katamu cerminan hatimu/Jadikan berarti/Jangan sia-siakan waktumu tuk membenci.

Bait ini sangat menyentil rasa sosialis kita. Keseharian kita tak jarang dilewati dengan kondisi sentimental ini. Kita lahir di zaman gadget. Tidur bangun ditemani smartphone. Bertukar informasi di aneka media sosial. Sayangnya, ruang baru kehidupan kita ini kini ditumbuhi akar-akar kebencian hanya karena perbedaan, baik antarpribadi, ras maupun golongan. Menguras energi. Memecah perdamaian.

Lihatlah ke ibukota Jakarta. Sejak kasus Ahok menjadi viral dunia. Dan orang saling menyerang, mem-bully antarumat beragama dan kelompok pendukung. Perbedaan yang sejauh ini direkatkan oleh Bhineka Tunggal Ika oleh The Founding Father’s kita digugat. Dicabik-cabik oleh kelompok sektarian, radikalis, dan oportunis bangsa. Menyedihkan.

Raisa dan Isyana menyadari makna perbedaan. Perbedaan pandangan penggemarnya harus diluruskan. Sebab energi untuk bermusik lahir dari pikiran-pikiran positif yang membebaskan. Termasuk, positif untuk memandang perbedaan sebagai kekayaan. Maka, tak perlu menghabiskan waktu hidup untuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Tak ada guna. Menjadikannya guru atau pelajaran, boleh-boleh saja.

Maka keduanya pun bernyanyi ceria di bait berikutnya: Satu jadikan tujuan kita/Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia/Berlari ke arah yang sama bukan masalah/Semua punya ruang/Lukis yang kau mau/Karena ceritamu milikmu/Kutahu celamu tak sengaja berjiwa/Amarah dan benci beri kesempatan/Kita telah lupa rasa/Jangan sia-siakan waktumu tuk membenci/Semua asa yang kau punya/Tak kan membatasimu/Anganku anganmu.

Pertama kali mendengar lagu ini, saya teringat akan sejumlah status facebook teman-teman saya. Tentang Pilgub Papua yang bakal dilangsungkan pada Juni 2018. Saya merasa ada yang salah dalam pemahaman berpolitik. Bahwa berbeda pilihan politik adalah hak asasi setiap warga negara yang harus dihargai maka sejatinya siapapun pekerja politik, baik itu anggota partai politik, relawan dan (mungkin) wartawan harus menghargai pilihan politik orang lain.

Berlari (baca: berlomba menjadi gubernur) ke arah yang sama bukan masalah, kan? Semua punya ruang, punya kesempatan, punya hak yang sama. Tak ada yang membatasi. Kesadaran ini mestinya diikuti dengan sikap bijaksana menahan jemari untuk tidak mudah menulis ujaran kebencian di media sosial menyerang calon lain. Akan lebih elok jika setiap pendukung sibuk mempromosikan kebaikan dan prestasi yang dimiliki calonnya agar dikenal rakyat Papua.

Semua yang siap maju bertarung menjadi gubernur Papua adalah putra-putra terbaik. Mereka juga punya angan (baca: visi misi) yang berbeda. Mereka mau melukis (baca: merancang strategi) sesuai yang dimaui. Maka, seperti di ruang agama kita dielukan sebagai yang terdepan bagi tumbuhnya toleransi beragama nusantara, seperti itu pula harapan di ruang politik terbangun demokrasi yang santun di tanah ini.  Lebih dari itu, kita berharap para kandidat pun bisa bergandengan tangan penuh persaudaran menyanyikan lagu ini. Berkompetisi politik yang sehat nan damai. (Pernah Dimuat di Majalah Papua Bangkit Edisi 1/Tahun V/Februari 2017)