Hindarilah Ancaman Pidana Pilkada Serentak

 

Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH*)

TANGGAL 9 Desember 2020, sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Oleh karena itu, izinkan kami sebagai advokat memberikan beberapa poin guna membangun demokrasi yang sehat di Papua.

A. Pilkada Damai dan Berintegritas

Pilkada yang berlangsung aman dan damai adalah menjadi cita-cita kita bersama. Kita tidak menginginkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap warga negara bebas untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, namun diharapkan untuk tetap menjaga kedamaian di daerah masing-masing. Seluruh lapisan masyarakat di Papua diharapkan untuk dapat menghindar konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik di dalam Pilkada ini. Kita diajak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan mencederai pesta demokrasi kita dengan menimbulkan kericuhan sosial, jangan lagi kita menumpahkan darah dalam pesta demokrasi serentak ini.

Pilkada yang aman dan damai juga sangat ditentukan oleh integritas dan independensi dari para penyelenggara, dalam hal ini, KPU dan Bawaslu. Penyelenggara yang tidak independen dan memihak calon tertentu, telah terbukti jika sikap demikian menghambat dan mengacaukan jalannya proses pelaksanaan Pilkada, bahkan memicu timbulnya konflik horizontal di tengah masyarakat akar rumput di berbagai tempat di tanah Papua. Dalam kondisi demikian, rakyat yang memiliki hak untuk memilih, dapat saja kehilangan hak suaranya apabila terjadi manipulasi di dalam proses pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, terjadi pengingkaran terhadap hak konstitusional untuk terlibat di dalam kehidupan politik. Kita mendukung pesta demokrasi yang berjalan jujur dan bersih berguna di dalam melahirkan sosok pemimpin yang mau mendahulukan kepentingan rakyat kita.

B. Menggunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani (Hormati Asas Luber)

Sebagai warga negara yang memiliki hal pilih, dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita diharapkan untuk memilih calon pemimpin kita di hari esok tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk apapun. Sebab pilihan kita ini menentukan kepemimpinan di daerah untuk lima tahun mendatang, baik ataupun buruk kualitas dari pemimpin yang kita pilih. Dengan demikian, partisipasi kita berdampak juga pada kualitas kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang tercipta di daerah kita.

Kita boleh terlibat dalam proses Pilkada, silahkan kita mendukung seseorang atau kandidat tertentu. Namun, kita jangan menjadi aktor-aktor yang memicu permasalahan di tengah Pilkada berlangsung. Kita diharapkan untuk menjaga kelangsungan pesta demokrasi secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Prinsip LUBER inilah yang kita sekalian wajib menjiwainya. Sekaligus merupakan rambu-rambu yang paling penting untuk mendukung tersenggaranya Pilkada yang demokratis.

C. Tolak Isu Sara dan Politik Uang (Money Politics)

Berdasarkan pengalaman, mempermainkan kedua isu tersebut karena hal tersebut mudah menimbulkan konflik sosial. Bila ketahuan, bisa mengorbankan banyak orang sehingga kita diminta untuk berani menolak hal-hal yang merusak wajah pesta demokrasi ini. Kita harus berani menolak politik SARA dan politik uang (money politics) yang berpotensi menimbulkan kericuhan besar. Alangkah baiknya kita menolak semua hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA dan politik uang (money politics) bertujuan untuk tidak merugikan hak politik warga negara dan stakeholders lainnya.

D. Pengawasan Pilkada-Peran Aktif Warga

Apabila terjadi pelanggaran Pilkada, baik sifatnya administrasi maupun pelanggaran pidana, maka setiap warga negara, baik orang atau kelompok yang mewakili kandidat maupun lembaga pemantau lainnya dan masyarakat, dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPU setempat sebagai penyelenggara. Sedangkan untuk pelanggaran pidana Pilkada, dapat dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Setiap pelanggaran yang sifatnnya administrasi dan pidana, baiknya laporkan kepada pihak berwajib yang disebut diatas.

Proses hukum atas pelanggaran Pilkada melalui para pihak yang berwajib tersebut di atas, dapat membantu menghindari kerawanan konflik antara massa pendukung kandidat. Kita yang lain tetap tenang. Kita percayakan KPU dan Bawaslu dalam ini, Gakkumdu untuk bertindak professional, berpegang pada aturan-aturan hukum pemilihan umum yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai warga negara, kita diminta untuk bisa menahan diri dari konflik yang akan timbul. Kita diajak untuk tetap mengambil sikap dan posisi yang tenang.

E. Sanksi Hukum

Hati-hati! Jangan masuk penjara hanya karena isu SARA dan politik uang (money politics). Kalau kita terlibat dalam kedua isu ini memiliki jerat hukum yang berat. Berikut ketentuan perundang-undangan Pilkada tentang Money Politics. Hukumnya berat.

Menurut UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 187 A

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suaranya menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4); Maka ancaman pidana pelanggaran ini ditegaskan dalam Pasal 78 (2) yang berbunyi: “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenal sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan”. Ketentuan ini dipertegas juga dalam Peraturan KPU No. 4/2017 dalam Pasal 71 ayat (1).

Jadi ingat sanksi ini baik-baik! Baik Pemberi dan Penerima uang di Pilkada siap-siap diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maukah Anda? Hanya karena uang Rp. 20.000,00 atau Rp. 50.000,00 meringkuk di penjara dan didenda lebih besar begitu?

Ingat! Pilkada saat ini berbeda dan memiliki aturan yang lebih ketat. Jadilah pemilih yang rasional dengan menjauhi intrik dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Mari kita ciptakan Pilkada ini lebih berkualitas serta terhindar dari ancaman pidana.

*)Penulis Adalah Advokat Tinggal di Jayapura

DKPP dan Ancaman Resesi Pengadilan Etik?

Oleh: Nasarudin Sili Luli

Pada pertengahan Maret 2020, publik heboh mengetahui Evi Novida Ginting  dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Evi dipecat lantaran dinilai melanggar kode etik. Namun, pada Senin (24/8/2020) kemarin, Evi ditetapkan kembali sebagai Komisioner KPU RI.hal yang cukup menarik perhatian penulis adalah pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad, menegaskan pihaknya tidak akan mengakui Evi Novida Ginting sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebab, keputusan presiden tidak ada merehabilitasi dan mengangkat kembali Evi Novida Ginting sebagai komisioner KPU RI.

Disini kemudian menimbulkan problematika baru dalam memahamai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

Tafsir  Hukum atau Etik?

Ketika kita melihat perbedaan antara melanggar hukum dan melanggar etika. Pertimbangan dalam etika itu dasarnya selalu rasionalitas yang melulu dipimpin oleh akal budi. Dalam bahasa filsafat, rasio sebagai akal budi, karena akal mengandung budi. Sementara dalam kacamata hukum tidak punya pertimbangan tersebut, karena hukum hanya mengenal pertimbangan yuridis.

Dalam pengujian hukum yang terutama adalah bagaimana kita melihat bahwa yang dilakukan adalah legal. Sedangkan dalam pengujian etika, yang dilihat adalah bagaimana tindakan itu bermoral atau tidak.

Sementara yang dilakukan oleh DKPP sebagai lembaga etik dalam kasus Evi Novida Ginting adalah pengujian bagaimana anggota KPU atau lembaga KPU, melakukan tindakan yang hukum. Saat membaca putusan DKPP maka menurut penulis putusan tersebut merupakan putusan hukum.

Jiika DKPP tetap ingin bicara hukum, mestinya DKPP memahami bahwa MK adalah pengadilan tertinggi dalam sengketa hasil pemilu. Karena seharusnya hanya menjalankan putusan MK tanpa harus ditafsir secara berbeda. Karena pada dasarnya MK adalah pemutus tertinggi dalam perselisihan hasil Pemilu.

Harusnya jika sudah diselesaikan di MK, maka tidak ada lembaga lain yang berhak untuk mengadilinya kembali atau memberikan penilaian terhadap putusan MK tersebut.

Apakah DKPP abuse of power?

Meminjam Guru Besar Hukum Pidana FH UGM, Eddy Hiariej, mengatakan Putusan DKPP tersebut tidak berdasarkan atas hukum bahkan cenderung abuse of power. “Berdasarkan Kasus Posisi, Permasalahan Yuridis dan Analisi Yuridis di atas, kesimpulannya adalah bahwa Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/ 2019 tidak berdasarkan atas hukum bahkan cenderung abuse of power.

Pengadu dalam kasus Nomor 317-PKE-DKPP/X/ 2019 yang diputus oleh DKPP sebelumnya telah mencabut aduannya dalam sidang terbuka Majelis DKPP tanggal 13 November 2019. Untuk itu, seharunya sidang majelis DKPP tidak lagi dilanjutkan.

Ada beberapa alasan untuk memperkuat argumen di atas.

Pertama, dalam hukum acara berlaku postulat judex ne procedat ex officio yang berarti di mana tidak ada penggugat, di sana tidak ada hakim.Postulat tersebut mengandung makna bahwa hakim hanya bersifat pasif atas pangaduan atau gugatan. ”Dengan demikian, ketika Pengadu telah mencabut aduan, maka perkara harus dihentikan”.

Kedua, terkait dengan pembuktian. Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Persidangan DKPP diantaranya mendengarkan keterangan Pengadu.Landasan filosofis ketentuan ini merujuk pada postulat actori incumbit probatio. Artinya, siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan.

Pembuktian oleh Pengadu adalah causa proxima diperiksanya aduan lebih lanjut. Ketika aduan telah dicabut, secara mutatis mutandis tidak ada lagi dalil yang seharusnya dibuktikan Pengadu, maka dengan sendirinya pemeriksaan perkara tidak lagi dilanjutkan.

Ketiga, masih berkaitan dengan pembuktian, dalam perkara (selain kasus pidana) mengenal hirarki alat bukti. Bila merujuk kepada Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, legal standing dan keterangan Pengadu diletakkan paling atas. Artinya, keterangan Pengadu menempati hirarki teratas untuk membuktikan dalil-dalil yang diungkapkan.

Dengan demikian, ketika Pengadu mencabut aduannya, maka pembuktian lebih lanjut terhadap perkara a quo tidak dapat lagi dilanjutkan .Dalam hukum acara selalu mengatur hal ikhwal pembuktian yang bersifat rigid dan tidak dapat disimpangi. Oleh sebab itu, hukum acara lebih menitikberatkan pada keadilan prosedural dan bukan keadilan substansial.

Ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan “tidak terikat” atas aduan atau laporan yang telah dicabut bersifat multi tafsir, “Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Meteriil dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

Jika terjadi multi tafsir harusnya dikembalikan kepada adagium exeptio firmat regulam, dimana penafsiran tidak boleh merugikan pihak yang terdampak dari suatu putusan. Selain itu dalam beberapa kasus, DKPP selalu menghentikan perkara bilamana Pengadu telah mencabut aduannya.

Dalam Pasal 19 Peraturan DKPP ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mana Pengadu harus membuktikan dalil-dalil dalam aduannya. Karena itu, (bila merujuk postulat lex posteriori derogate legi priori yang berarti bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan yang terdahulu) jika Pengadu telah mencabut aduannya maka perkara tidak diteruskan karena berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam aturan yang baru.

Pengaduan selalu didasarkan pada kerugian yang timbul pada Pengadu. Jika Pengadu telah mencabut aduannya, maka kerugian tersebut dianggap tidak pernah telah ada. Oleh sebab itu pembuktian terkait kerugian tersebut tidak perlu lagi dilanjutkan. Dengan kata lain persidangan terhadap perkara a quo haruslah dihentikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Persoalan ini muncul dari putusan MK. Karena itu seharusnya menjadi permasalahan bersama yang didiskusikan serta diselesaikan oleh semua pihak dalam electoral justice system. Tidak adil apabila hanya KPU yang dibebani kewajiban untuk menafsirkan Putusan MK yang dianggap dapat multi tafsir tersebut.

“Jika suatu putusan (MK) hanya menambah suara salah seorang calon sesuai permohonan, tanpa mengurangi suara calon lain, maka hitung-hitungannya tidak akan balance dan hal inilah yang menjadi permasalahan.”

Sementara terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Evi Novida, putusan KPU merupakan putusan lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Bukan keputusan Evi seorang diri. Untuk itu tidak tepat jika dipandang hanya Evi yang berperan dan harus mendapatkan sanksi yang paling berat.

Putusan DKPP seolah telah menyalahkan langkah yang diambil KPU dalam menindaklanjuti Putusan MK. Sementara tindak lanjut terhadap Putusan MK tersebut merupakan langkah yang dilakukan lembaga, bukan individu. Untuk itu, seharusnya DKPP dalam memeriksa pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, fokus pada perilaku individu dalam melaksanakan tahapan pemilu, bukan terhadap hal putusan KPU secara kelembagaan.

Sehingga hal tersebut bukanlah kewenangan DKPP dan tidak dapat dijadikan sebagai objek dalam aduan DKPP.Dalam kasus ini sekaligus menunjukkan terdapat permasalahan electoral justice system di Indonesia. Keputusan lembaga yang diambiil secara kolektif kolegial tidak bisa dijadikan objek perkara dalam sidang Majelis DKPP.

hal ini kemudian yang menamba daftar panjam persoala hukum di republik ini.

Langkah DKPP

Kita mengetahui bersama bahwah pertimbangan Jokowi tak banding putusan PTUN dan mencabut Keppres 34/P Tahun 2020.

Pertama, Jokowi menilai sifat Keppres adalah administratif untuk memformalkan putusan DKPP. Sejatinya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres.Jika kita melihat Pertimbangan Presiden dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif, semata-mata hanya untuk memformalkan putusan DKPP. Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP dan bukan Keppres.

Presiden juga harus mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu. Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP.

maka harusnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap berpegang pada putusan sebelumnya, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida secara tidak hormat.

DKPP  tetap berpegang pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di mana dalam UU tersebut menegaskan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat.

Lantas apa yang menjadi dasar Evi Novida Ginting di angkat kembali jadi anggota komisioner KPU RI?apa yang salah dalam sistem peradilan di Republik?

Penulis adalah Pegiat Kebangsaan dan Kenegaraan

TETAP BEROLAHRAGA DI MASA PANDEMIK COVID-19: Berlari 75 Km Untuk 75 Tahun Kemerdekaan: Persembahan Alumni Sistelnas

Ilustrasi lari pagi.

 

Oleh DR. dr. Hendrikus MB Bolly, M.Si., SpBS., FICS., AIFO-K*

PADA MASA pandemik ini, komponen imun tubuh memiliki peranan paling penting untuk seseorang dapat bertahan di tengah-tengah ancaman infeksi virus SARS CoV-2 penyebab Covid-19 ini. Sistem imun merupakan “jaringan sistem kerjasama” antara sel, senyawa dan molekul yang berperan dalam menjaga tubuh tetap terbebas dari infeksi dan penyakit tentunya. Di sisi lain, pandemik ini tentu memunculkan pertanyaan besar, apakah melakukan kegiatan aktivitas fisik berolahraga mampu melindungi kita dari infeksi? Aktivitas fisik yang bagaimana yang dapat mendukung kinerja imun yang baik? Atau yang paling sederhana, apakah olahraga akan mensuport kemampuan imun manusia melawan virus penyebab Covid?

Tentu dimasa pandemik saat ini, pusat kebugaran, tempat senam indoor dan berbagai fasilitas olahraga ditutup dalam konteks restriski interaksi sosial untuk memperkecil risiko penularan. Kita berada pada situasi isolasi sosial dan tentu hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada status imunitas kita. Suatu zat seperti kortisol mengalami peningkatan selama periode isolasi dan hal tersebut justru menghambat berbagai fungsi krusial system imun tubuh kita.

Ketika stress, maka sel T yang menjadi salah satu senjata tubuh melawan pertama kali terhadap sumber infeksi luar akan mengalami penurunan. Demikian juga berbagai komponen limfosit seperti sel NK dan sel T CD8 yang bertugas mengenali jenis sel yang telah terinvasi oleh virus dari luar. Kedua jenis sel tersebut juga seungguhnya berperan dalam melakukan “patroli” imun utnuk identifikasi dan mencegah virus luar menyerag sel tubuh.

Dalam konteks ini, latihan fisik yang menggerakan seluruh dinamik tubuh seperti lari, berjalan, berenang, bersepeda yang termasuk dalam latihan kardio-respirasi secara instant akan membantu mobilisasi “milyaran” komponen sel imun, khususnya jenis sel yang mampu berperan sebagai sel “surveilans” untuk mengenali sel yang telah terinfeksi virus. Latihan fisik berolahraga tersebut akan meningkatkan mobilisasi sel patroli tersebut untuk mulai “mencari dan memusnahkan” virus dan sel yang telah terinfeksi virus.

Olahraga juga secara khusus meningkatkan komponen seperti interleukin (IL-6, IL-7 dan IL-15) dikeluarkan dari otot yang beperan dalam mempertahankan kinerja imunitas. Ketiga IL tersebut memiliki peranan spesifik yang berbeda namun secara fungsional memiliki dampak baik bagi tubuh. IL-6 secara langsung menjadi penyerang langsung ke area yang terinfeksi, sementara IL-7 mendukung produksi berbagai sel-T yang dari organ tymys, dan IL-15 membantu mempertahankan kompaertemen produksi sel T dan sel NK. Sinergitas ketiganya akan meingkatkan resistensi tubuh manusia terhadap infeksi virus.

Aktivitas olahraga fisik memang tidak menghindarkan kita dari risiko terpapar terhadap virus penyebab Covid, namun paling tidak menyiapkan tubuh kita memiliki aktivasi imunitas yang memadai ketika kita terpapar atau kontak dengan virus penyebab Covid-19.

Olahraga menyiapkan imun kita untuk meminimalisir dan sekaligus menyerang sumber virus ketika masuk ke tubuh kita, mempercepat waktu “recovery” ketika tubuh terpapar virus dan memperkecil kemungkinan kita menularkan virus ke orang yang berkontak dengan kita.  Ini adalah esensi utama mengapa kita harus tetap bergerak, berolahraga selama pandemic. Tetap melakukan olahraga secara konsisten tapi tetap memperhatikan panduan kesehatan umum seperti yang dianjurkan pemerintah dalam menghindari keramaian, menjaga jarak, cuci tangan mnggunakan sabun dan menggunakan masker.

Tetap “Bergerak” Saat Pandemik

Berolahraga fisik aerobic yang melibatkan aktivaski kerja kardio-respirasi akan memberikan makna dan dampak besar. Pertanyaannya, mungkin dimulai dari aman-kah berolahraga di luar rumah saat pandemik ini? Pusat kontrol penyakit USA (CDC) merekomendasikan aktivitas fisik harian pada anak-anak (60 menit/hari) dan orang dewasa (30 menit/hari).

Bersepeda, salah satu olahraga yang digemari.

Setiap jenis aktivitas olahraga dikelompokan menjadi risiko penularan mulai dari  rendah (latihan di rumah, sendirian atau bersama anggota keluarga serumah); risiko sedang (latihan di fasilitas publik, sendiri atau bersama < 5 orang) dan risiko tinggi (latihan bersama orang lain, bukan keluarga di fasilitas publik, tanpa jaga jarak dan berbagi alat olahraga bersama. Anjuran untuk tetap menggunakan masker selama aktivitas fisik di luar rumah memang menjadi salah satu kunci penting terhindar dari penularan virus penyebab Covid-19. Namun di saat yang sama hal tersebut dapat menyebabkan “sang olahragawan” kekurangan oksigen dannn keracunan karbondioksida.

Memang memperhatikan risiko penularan di tempat berolahraga di luar rumah menjadi sangat penting. Apakah merupakan tempat publik yang digunakan semua orang atau terbatas tidak untuk umum. Selain itu, memperhatikan waktu berolahraga di luar rumah juga perlu dipertimbangkan. Tidak hanya terkait dengan “jam keramaian” namun juga disesuaikan dengan jenis olah raga yang dipilih. Lari misalnya, paling cocok dilakukan pada pagi atau sore hari. Namun apakah pada waktu tersebut, lokasi yang digunakan cukup ramai atau tidak, memang memerlukan kejelian dan kebijakan pelaku olahraga itu sendiri. Hal terpenting adalah anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan rutin tetap menjadi panduan yang harus dipatuhi.

Pandemik ini memang membuat banyak orang harus membatasi aktivitas olahraga. Bagi mereka yang sebelum pandemik, meski bukan atlit profesional, namun melakukan gerak fisik yang rutin (bersepeda, lari, jalan, dll) tentu akan mengalami kerugian karena perubahan tubuh yang signifikan pada berbagai sistem tubuh. Pada otot misalnya dapat terjadi pengecilan massa otot, degenerasi serabut saraf; kegagalan pengaturan glukosa tubuh (sensitivitas insulin menurun); sistem kardiorespirasi mengalami penurunan kapasitas aerobik, gangguan keseimbangan energi (penumpukan lemak berlebihan, peradagan dan produksi oksidan berbahaya). Dengan demikian, perlu tetap melakukan aktivitas fisik yang produktif.

Pilihan aktivitas fisik tentu juga sebaiknya memerlukan panduan kesehatan. Seperti saran, DR.dr Sally Aman Nasution, SpPD-KKV, FINASIM, FACP (Alumni Sistelnas) memberikan beberapa tips penting sebelum melakukan akivitas fisik di tengah pandemik ini. Pertama, kita perlu mengetahui status kesehatan terkini. Apakah kita memeliki hipertensi, Diabetes, kolesterol tinggi dll. Perlu dilakukan pemeriksaan awal sebelum memutuskan memulai berolahraga kembali, apalagi jika memilih jenis olahraga aerobik intensitas tinggi. Kedua, perlu dipilih jenis olahraga yang sesuai dengan kemampuan jantung, kemampuan organ tubuh lainnya. Maka, melakukan beberapa pemeriksaan dasar terkait fungsi organ tersebut juga menjadi sangat penting. Ketiga, menyesuaikan batas latihan sesuai kemampuan tubuh.

Sebagai contoh, jika menggunakan patokan nadi maksimal (Rumusnya: 220-Umur terkini) maka nadi maksimal per menit adalah 80% dari hasil tersbut. Jika seseorang berusia 40 tahun, maka nadi latihan maksimal adalah 220-40 = 180, maka olahraga aerobic apapun yang dilakukan tidak boleh melebihi batas denyut nadi maksima 80% x 180 = 144 kali per menit.

Manfaat Olahraga Lainnya

Otak adalah salah satu organ yang sangat istimewa. Meski berat maksimal hanya sekitar 2000-2500 gram; sekita r 1-2 persen dari berat tubuh; namun mengkonsumsi hingga 20% energi yang diperlukan oleh tubuh. Oksigen sebagai salah satu komponen penting pembentukan energy (selain Glukosa) harus dipasok secara memadai ke organ vital manusia speerti otak, jantung dan ginjal. Oksigen terikat di hemoglobin; mencapai organ target memerlukan performa komponen sel darah dan jalur pembuluh darah yang berada pada kondisi sehat nan prima.

Olahraga aerobic seperti lari, jalan atau bersepeda setidaknya menjamin pompa jantung yang optimal, performa dinding pembuluh darah yang bebas hambatan (dari akumulasi kolesterol dll) dan kandungan oksigen darah yang optimal untuk semuanya mensuplai kebutuhan otak nan boros tadi.  Dari sini dapat dilihat bahwa olahraga merupakan cara mempertahankan performa otak yang tetap sehat dan optimal.

Maka dapat dipahami bahwa, seorang yang rutin bergerak, berolahraga tentu memliki  dan merasakan manfaat kognitif yang baik. Kemampuan menganalisis, berpikir dan membuat keputusan. Di samping memang tercapai keseimbangan performa seluruh hormonal otak yang baik sehingga terhindar dari stress, bahkan depresi. Memang kata kunci semuanya adalah mencapai keseimbangan yang optimal. Aktivitas olahraga menjadi salah satu cara sederhana yang mampu mendukung performa kinerja otak yang optimal.

Kemampuan otak yang menghasilkan kinerja terbaik untuk mengeliminasi dan secara kognitif mampu mengendalikan reaksi tubuh baik fisik maupun mental terhadap respons stress di tengah masa pandemik seperti saat ini tentunya ditopang oleh adekuatnya suplai darah yang mengangkut glukosa maupun oksigen yang cukup. Olahraga aerobic menjamin ketersediaan suplai ini secara optimal. Maka dengan demikian, gerak tubuh aerobik seperti lari, jalan, berenang maupun bersepeda atau lainnya,menjadi suatu pilihan tepat untuk tetap dilakukan di masa pandemik ini.

Olahraga juga meningkatkan kinerja berbagai enzim yang berperan dalam proses metabolism pembentukan zat anti-oksidan yang berfungsi menekan atau eliminasi “sampah oksidan” yang dihasilkan tubuh. Terdapat berbagai bukti ilmiah yang mendukung bahwa olahraga atau aktivitas fisik yang konsisten, akan menstimulus dan memperkuat system imun tubuh bertahan terhadap sumber infeksi dari luar tubuh terutama.

Latihan fisik atau olahraga selama satu jam akan mempertajam kemampuan imun untuk melawan bakteri maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Ketahanan imun ini akan berlangsung terus menerus, namun tentu berbeda pada setiap orang tergantung pada lama aktivitas dan intensitas olahraga yang dilakukan per individu. Maka dengan demikian, perencanaan, konsistensi dan endurans berolahraga menjaddi kunci penting yang harus diperhatikan selama memilih dan melakukan aktivitas olahraga dimasa pandemik ini.

Intensitas, endurans dan konsistensi olahraga juga mempengaruhi efisiensi kerja insulin. Insulin merupakan komponen penting dalam regulasi metabolism tubuh. Olahraga akan meningkatkan sensitifitas insulin untuk bekerja memasukan glukosa dari pembuluh darah kedalam sel. Jika hal ini terjadi, maka seluruh rangkaian proses metabolism yang baik akan berlangsung. Glukosa dalam darah tidak tinggi, dan performa sel dalam menghasilkan energy menjadi lebih baik.

Olahraga membantu metabolism tubuh yang baik. Seluruh proses metabolsime baik karbohidrat, lemak dan protein yang diperoleh ari makanan akan berlangsung normal. Efek akhirnya adalah tubuh tidak mengalami “ketimpangan” metabolism yang berakibat pada akumulasi komponen tadi secara patologis pada bagian-bagian tubuh.

Olahraga membantu tubuh mengatur kembali stimulus makan, metabolism makanan dan efisiensi kelebihan komponen zat amakanan. Tubuh akan menjadi lebih efisien dalam melakukan metabolisme nutrisi dan menghindarkan seseorang dari akumulasi komponen makanan yang pada akhirnya membuat seseorang menjadi tidak sehat (penumpukan kolesterol, asam urat, gula darah meningkat, dll). Obesitas atau kegemukan tentu suatu masalah yang menjadi salah satu “titik start” brbagai masalah kesehatan serius dalam tubuh manusia.

Berolahraga secara konsisten, dengan intensitas yang sesuai akan membantu tubuh mempertahankan system metabolsime yang terhindar dari “jebakan” metabolisme dan jatuh pada kondisi obesitas. Mungkin banyak juga jenis dan metode diet untuk mengatur komposisi dan porsi makanan yang dikonsumsi. Hal ini tidak salah, namun berbagai metode tersebut hanya berdampak pada pembatasan jumlah dan jenis makanan yang masuk kedalam tubuh; sementara kelebihan yang terakumulasi dalam tubuh tidak bisa “meluruh” dengan sendirinya, harus dibantu dengan dibakar secara metabolisme melalui aktivitas fisik berolahraga. Dengan demikian akhirnya kita dapat memperoleh bentuk tubuh ideal yang diidam-idamkan.

Sistelnas “Bergerak”

Bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa untuk alumni peserta seleksi siswa teladan tingkat nasional. Betapa tidak, setiap bulan Agustus, seluruh siswa terbaik dari ujung Sabang-Merauke dikumpulkan di Jakarta untuk diseleksi tingkat nasional plus kado istimewa adalah menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Negara. Setiap provinsi diwakili oleh 4 siswa putra-putri terbaik, pada tingkat SMP dan SMA. Sejak pertama kali dihelat pada tahun 1976, semua alumni Siswa teladan Nasional (Sistelnas) saat ini telah mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia ada bidangnya masing-masing, di dalam dan di luar negeri.

Istimewa pada tahun ini, alumni Sistelnas memprakarsai suatu tantangan berlari sejauh 75 km untuk 75 tahun kemerdekaan RI. Lari “virtual” di tempat masing-masing dan melaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu 14 hari sejak 3 Agustus hingga 17 Agustus 2020. Uniknya, tantangan lari ini juga dibagi beberapa kategori sehingga peserta dapat memilih targetnya, sesuai kemampuannya. Ada target 17 km, 8, 45 dan 75 km. Aktivitasnya pun beragam, mulai dari sepeda, lari maupun jalan kaki. Untuk bersepeda tentu ada faktor konversi. Inisiasi kegiatan ini memang spontan, namun berhasil menggerakan 90-an peserta untuk melaporkan (SetoRun) pencapaian hariannya pada satu kordinator yang ditetapkan sekaligus inisiator awal kegiatan ini. Pada 17 Agustus 2020, pukul 10.17 adalah batas akhir SetoRun.

Kegatan “virtual running” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gemar berolahraga meski dalam situasi pandemik; menumbuhkan kreatifitas dan sikap peduli kesehatan di masa pandemik dan sekaligus menumbuhkan semagat kejuangan dan rasa cinta tanah air. Memang kegiatan ini menggerakan lingkup kecil alumni Sistelnas di seluruh Indonesia, namun harapannya akan menjadi pioneer-pioner yang menggerakan masyarakat luas untuk tetap berolahraga dan menikmati manfaat imunitas yang tercapai melalui kegiatan olahraga dimasa  pandemik ini.

Terkumpulah semua data SetoRun. Dari 92 peserta yang mengikuti, alumni Sistelnas 1976 hingga 1998 (angkatan terakhir) ada sekitar 41 orang yang berhasil mencapai 75 km dalam jangka waktu 14 hari, bahkan beberapa mencapai lebih dari 100 km. Pada kegiatan ini pun, beberapa alumni Sistelnas yang berasal dari Provinsi Papua turut ambil bagian, termasuk penulis sendiri yang menjadi finisher 75 km. Fakta lain yang menarik dari kegiatan ini adalah, peserta tantangan olahraga virtual ini melakukan aktivitas olahraga nya dan melaporkannya dari 4 benua di seluruh dunia. Dan justru yang menjadi finisher  pertama (3 besar) adalah angkatan tahun 1980-an.

Hal ini menjadi bukti bahwa usia bukan menjadi “penghalang” dalam konsistensi pencapaian tantangan olaraga ini. Memang yang terpenting bukanlah sekedar pencapaian jarak yang telah ditetapkan, namun yang terpenting adalah motivasi, semangat, dan kontribusi bagi diri sendiri dan orang lain. Kegiatan ini tidak sekedar olahraga, namun menjadi media menularkan semangat juang, menumbuhkan motivasi dan harapan yang mungkin mulai “pudar” karena terpaan badai pandemik ini.

Momentum perayaan HUT Kmerdekaan RI ini menjadi media penggerak dan sekaligus motivator alami dalam menggerakan masyarakat melalui alumni Sistelnas untuk giat berolahraga dan beraktivitas fisik. Tentu sekali lagi, panduan kesehatan tetap harus dipatuhi dan diikuti.

Sangat disayangkan bahwa kegiatan seleksi siswa teladan tingkat nasional ini sejak 1998 berakhir dan “belum” dilanjutkan kembali. Pada pertemuan alumni yang dilakukan secara virtual pada 17 Agustus 2020, terlihat bahwa distribusi alumni Sistelnas telah berkontribusi bagi negara dalam bidangnya masing-masing baik di dalam maupun di luar negeri. Persaudaraan yang telah dibentuk pada momentum seleksi tingkat nasional tersebut tetap “hangat” pada usia yang tidak lagi muda, namun semangat berkobar, kuatnya motivasi para alumni untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negeri Indonesia tetap membara-membahana dalam diri alumni Sistelnas. Para alumni Sistelnas telah berkarya sebagai ilmuwan, akademisi, peneliti, birokrat, teknokrat, praktisi bisnis diberbagai kajian kelimuan.

Melalui tulisan ini pula, kami menggugah elemen pemerintahan, baik daerah maupun nasional untuk mengaktifkan kembali kegiatan seleksi siswa teladan ini, pada berbagai tingkat pendidikan (SD hingga Perguruan Tinggi). Kegiatan ini sangat positif dalam memperekat jalinan cinta Nusantara yang ber-Bhineka dan sekaligus memotori “perkembangan dan pertumbuhan” persaingan akademis yang positif, disamping menyiapkan “teladan-teladan” yang beperan dalam pembangunan nasional di masa mendatang yang lebih baik.

 *Penulis adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura, Baru Saja Menyelesaikan Studi Spesialis Bedah Syaraf Sekaligus Program Doktoralnya Pada Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat.  

Pentingnya Evaluasi Kebijakan Pelonggaran Relaksasi Konstektual di Papua

Suasana Bandara Sentani 4 Juli 2020.

 

Oleh Miladiah Saad, M. Kom*

KURANG LEBIH lima bulan lamanya, masyarakat masih hidup berdampingan dengan wabah pandemi covid-19. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka penularan namun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Maka pemerintah provinsi Papua mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan Relaksasi Konteksual atau Pembatasan Sosial Yang Diperluas dan Diperketat (PSDD).

Relaksasi Tahap I telah diberlakukan sejak tanggal 5-19 Juni 2020. Pada relaksasi tahap I ini, para  Aparatur Sipil Negara sudah diminta untuk kembali bekerja dan akses penerbangan dan kapal laut mulai dibuka. Namun khusus penerbangan, hanya untuk rute Jakarta ke Jayapura dan sebaliknya, 1 penerbangan sehari.

Kini pemerintah provinsi Papua kembali melanjutkan relaksasi yang berlaku sejak tanggal 20 Juni-3 Juli 2020. Yang kembali direlaksasi pada tahap II ini adalah beberapa hal. Pertama,  tempat ibadah mulai dibuka secara bertahap satu kali dalam seminggu. Kedua, pembukaan penerbangan antarkabupaten di provinsi Papua sesuai permintaan persetujuan Bupati di 6 Kabupaten (Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Nabire) yang jadwalnya diatur 2 (dua) kali dalam seminggu.

Sejak diberlakukannya program tersebut, masyarakat berbondong-bondong mendatangi beberapa tempat keramaian, seperti Pantai Holetekamp dan Pantai Hamadi dan tidak lagi menerapkan social distancing. Sebagaimana dilaporkan oleh papua.antaranews.com, Minggu, 14 Juni 2020, ratusan kendaraan motor dan mobil memenuhi area rumah makan, pondok wisata dan warung kuliner sepanjang Pantai Holtekam Kota Jayapura.

Meskipun pemerintah provinsi Papua telah melakukan relaksasi namun hal ini menjadikan masyarakat lupa untuk taat pada anjuran pemerintah yakni tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Mereka tidak lagi memperhatikan imbauan pemerintah untuk patuh pada protokol kesehatan. Akibatnya, jumlah kasus positif kian bertambah.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 mencatat penambahan jumlah pasien positif Covid-19 hingga, Sabtu, 11 Juli 2020 WIT menjadi 2.193 kasus setelah ada penambahan sebanyak 15 kasus baru. Jumlah ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit untuk Papua dengan fasilitas kesehatan yang masih minim.

Mirisnya, sebanyak 84 tenaga kesehatan di RSUD Jayapura, Provinsi Papua positif terinfeksi Covid-19, termasuk di dalamnya dokter spesialis hingga security. Mereka terpapar selama melayani para pasien covid sejak Maret 2020 dan kini sedang dirawat di beberapa rumah sakit dan tempat karantina. Pemerintah saat ini mengupayakan melakukan pembatasan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit akibat terpapar covid. Pihak RS juga membatasi semua yang diduga akan memberi potensi penularan yang masif. Upaya pengawasan yang sangat ketat memang menjadi pilihan yang tepat RS demi kesehatan dan keselamatan warga Papua.

Penyebab terjadinya penularan kepada sejumlah nakes berawal dari ketidakjujuran pasien. Kemudian keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD). Sebenarnya, penularan ini terjadi akibat rakyat yang tidak taat aturan dan abai dengan imbauan pemerintah terhadap bahaya penularan virus ini sehingga rakyat tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan terkesan acuh akan bahaya virus ini.

Karena itu, pemerintah diharapkan agar mengevaluasi kembali program pelonggaran PSDD tersebut. Bagi masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar diberi sanksi yang tegas sebab abai terhadap aturan pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu untuk menambah anggaran penanganan Covid-19 untuk penanganan seperti mengadakan APD yang memadai untuk keselamatan jiwa para nakes.

Sambil, kita menunggu janji Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto yang telah berjanji akan membantu alat PCR ke Papua dalam kunjungannya, Selasa, 7 Juli 2020 sehingga proses pemeriksaan sampel swab pasieb lebih cepat. Bukan hanya itu, pihak kemenkes juga menjanjikan memberikan pelatihan penanganan Covid-19 kepada petugas kesehatan yang ada di Papua. Hal ini dilakukan agar para nakes tetap aman pada saat menjalankan tugas dan tidak mudah tertular dari Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) maupun pasien positif yang sedang dirawat.

Keberadaan petugas kesehatan menjadi garda terakhir, banteng pertahanan paling belakang yang berperan menyembuhkan pasien covid-19 di Papua. Jika benteng terakhir roboh sementara garda terdepan yaitu masyarakat satu per satu berjatuhan diserang Covid, siapakah yang bakal menolong?

Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi secara masif dari Tim Kesehatan dana semua stakeholder terkait data dan bahaya dari penularan virus covid-19 agar masyarakat menunjukkan sikap yang jujur saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, kita berharap supaya masyarakat tetap berada di dalam rumah jika tidak ada keperluan mendesak atau urgen yang mengharuskan keluar rumah. Semua ini dilakukan dalam rangka upaya menekan laju wabah dan agar pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia, khususnya di Bumi Cenderawasih.

Mari kita hidupkan tagline ini: sa jaga ko, ko jaga saya, kitorang semua selamat dengan mematuhi himbauan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes untuk mematuhi 6 wajib: wajib pakai masker, wajib tidak berkumpul, wajib jaga jarak, wajib pakai masker, wajib periksakan kesehatan, dan wajib berdoa.

 *Penulis adalah Dosen STIKOM Muhammadiyah Jayapura

Mari Memaknai Peningkatan Jumlah Kasus Baru Covid-19 di Papua

Data kasus Covid di Provinsi Papua per 9 Juli 2020.

 

Oleh dr. Hendrikus MB Bolly, M.Si., SpBS.,FICS., AIFO-K*

BEBERAPA hari ini, kita disajikan dengan berita meningkatnya angka kasus baru Covid-19  baik secara nasional (1863 kasus pada 8 Juli 2020)  maupun lokal Papua. Misalnya pada Kamis, 9 Juli 2020, ada tambahan 80 kasus baru di Papua. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah kasus baru tersebut ternyata juga atas sumbangsih tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan. Tentu  hal ini memprihatinkan sekaligus menantang. Memaknai peningkatan angka ini tidak bisa secara “mentah-mentah” lalu kemudian bertanya-tanya bahkan saling menyangsikan efektifitas kebijakan pembatasan sosial dan lain sebagainya.

Dari sebuah diskusi dalam grup Whatsapp alumni yang penulis ikuti, ada beberapa hal menarik yang dirasakan perlu untuk diulas dalam tulisan ini. Ide dan diskusi yang sangat inspiratif tersebut datang dari seorang pakar epidemiologi sekaligus kolaborator  “Saintis LaporCOVID-19,”  Iqbal Elyazar, PhD.

Pertama, hal apa saja yang berperan dalam meningkatnya jumlah kasus terinfeksi (PDP)? Kedua, apa saja faktor yang mendorong kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19?

Kedua hal ini sangat penting, mengingat hingga saat ini kita belum memiliki suatu kurva epidemiologi yang baik untuk memandu kebijakan publik  yang tepat. Jumlah kasus positif bukanlah jumlah aktual kasus positif yang dilaporkan setiap hari, tapi adalah jumlah kasus yang diperiksa dan terkonfirmasi positif pada hari itu.

Artinya, bisa saja sampel yang diambil dua minggu lalu, baru terkonfirmasi dan dilaporkan hari ini. Padahal yang benar dan seharusnya adalah, ambil sampel hari ini, diperiksa hari ini, dilaporkan hari ini. Memang banyak faktor  yang membuat kita tidak pernah bisa ideal seperti yang seharusnya. Ada berbagai alasan dan penjelasan seperti: reagen pemeriksaan habis, yang memeriksa (tenaga ahli) kurang, alatnya tidak mampu (terbatas), listrik padam-lah, hari libur-lah dan seterusnya.

Meningkatnya jumlah kasus terinfeksi pada saat belakangan ini dapat dipengaruhi beberapa kondisi. Dibukanya kembali berbagai fasilitas publik, pelayanan publik, dan aktifnya kembali sektor ekonomi memberikan kesempatan interaksi antarorang terinfeksi dan yang belum terinfeksi makin terbuka lebar. Pun, karena orang yang mungkin telah terinfeksi juga karena tanpa gejala dan tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Hal ini sangat fatal tentunya. Sedikitnya tracing kasus baru memberi peluang meningkatnya jumlah kasus baru yang terinfeksi.

Penjelasan berikutnya adalah, terkait dengan perilaku sehat yang terangkum dalam protokol kesehatan yang belum dilakukan secara mandiri dan rutin. Perilaku pencegahan masyarakat mungkin masih buruk. Masyarakat kita mungkin masih ‘kepala batu”; tidak mau menggunakan masker, tidak mau cuci tangan yang benar, tidak mau menjaga jarak aman saat interaksi dengan orang lain.

Hal lainnya adalah yang juga pernah penulis ulas pada tulisan sebelumnya (Mutasi virus penyebab Covid-19: Untung atau Bunting dalam papuabangkit.com Edisi 19 Mei 2020) adalah terkait berubahnya karakteristik virulensi SARS-CoV2 penyebab Covid-19. Doa dan harapan kita tentunya adalah, virus ini jangan sampai berubah menjadi lebih ganas karena proses mutasi.

Penelitian ilmiah harus dilakukan tentunya untuk mengkomfirmasi hal tersebut. Jangan sampai virus bermutasi, menjadi lebih ganas, menjadi lebih cepat  menular karena kegagalan pengurangan interaksi sosial, dan virus menjadi lebih pendek masa inkubasinya tapi besarnya kerusakan organ tubuh yang ditimbulkan.

Naiknya jumlah orang terkonfirmasi positif tentu dipengaruhi oleh beberapa prediksi kontributornya. Apakah karena orang yang diperiksa swab dan PCR meningkat? Apakah pelacakan kasus oleh tenaga medis meningkat? Ataukah pemeriksaan  massal di berbagai tempat meningkat? Ataukah fasilitas pemeriksaan yang dimiliki jumlahnya juga meningkat karena penambahan alat, tenaga dan kecepatan pemeriksaan? Ataukah yang terjadi karena jumlah sampel yang terkumpul sebelumnya, tertunda dan baru diperiksa saat ini?

Tentunya semua pertanyaan ini harus terjawab kepada masyarakat. Hal tersebut penting supaya tidak menimbulkan kebingungan atau bahkan kepanikan di masyarakat terkait hal ini.  Selain itu, jika penjesalan terhadap hal itu tuntas maka paling tidak jawabannya akan berperan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik yang terukur dan terarah untuk masa mendatang.

Saat ini belum banyak yang bisa dilakukan, sehingga pilihan jalan keluar yang sangat minimal ini memerlukan integritas pelaksanaan yang harus optimal. Pemerintah daerah harus bijaksana menetapkan keputusan, penetapan kembali (memperpanjang) atau mengulang lock down  dapat saja diberlakukan kembali. Penertiban, penegasan aturan protokol wajib kesehatan di sarana publik, terutama menggunakan masker haruslah diperketat dan ditegaskan.

Kemudian, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan, mempercepat dan memperbanyak penelusuran kasus hingga pemeriksaan PCR  lalu isolasi kasus positif tentu harus makin gencar. Hal lainnya adalah, perlu edukasi yang tepat sasaran terutama untuk isolasi diri mandiri di dalam rumah tangga sehingga transmisi antar anggota keluarga juga minimal.

Hal yang terakhir namun sangat penting adalah, kita harus jujur dalam memaknai, menguraikan dan menjelaskan data dan situasi yang riil. Hal ini adalah kunci dalam peperangan terhadap pandemik. Data yang tertutup dapat saja menurunkan kewaspadaan masyarakat, tidak sinkronnya penatalaksanaan aturan antaraparat pemerintahan dan pada akhirnya mempertaruhkan kedibilitas pemerintah (daerah) dalam menangani wabah Covid-19 ini.

Setiap masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi wabah ini. Minimal yang dilakukan adalah berdoa semoga wabah ini segera berakhir, namun juga bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya dalam menjalankan protokol kesehatan kehidupan normal baru: taat memakai masker di tempat umum, rajin cuci tangan yang benar, menjaga jarak aman, makan minum yang sehat, olah raga dan istirahat yang cukup.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura

Bansos, Incumbent dan Pilkada 2020

*Oleh: Nasaraudin Sili Luli

Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang sempat tertunda selama hampir tiga bulan akibat pandemi Covid-19. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada pun telah ditetapkan pada Jumat, 12 Juni 2020.

PKPU ini merupakan perubahan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Revisi dilakukan lantaran tahapan, program, dan jadwal Pilkada disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi; 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Hal yang sempat menjadi viral dan menjadi perbincangan di berbagai media karena banyak foto Sri Mulyani menempel di bansos hingga hand sanitizer untuk warga terdampak Covid-19.Dari foto beredar di dunia maya. Foto Sri tertempel di sejumlah dus bansos dan sembako, seperti beras. Parahnya lagi, foto Sri ditempel di hand sanitizer pemberian Kemensos.

Tidak lupa foto tersenyumnya nangkring di situs penanganan corona Pemkab Klateng. Aksi membranding diri di tengah pandemi Covid-19 ini disesalkan banyak pihak. Apalagi Sri Mulyani diketahui akan terjun lagi di Pilbup Klaten 2020.

Kasus di atas sebelumnya sudah diingatkan oleh  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mewarning kepada kepala daerah yang akan mau maju kembali agar tidak melakukan politisasi Bansos untuk kepentingan pilkada tahun 2020. Tercatat  ada 224 petahana (kepala daerah incumbent) yang kemungkinan mencalonkan diri pada Pilkada 2020.Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, sebanyak 224 incumbent berpotensi kembali mencalonkan diri.

Jejak Bansos Incumbent

Pada laman resmi Bawaslu RI, hasil pengawasan jajaran pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota setidaknya terdapat pembagian bansos saat pandemi Covid19 di 23 Kabupaten/Kota pada 11 provinsi yang diduga telah dipolitisasi oleh petahana.

Mungkin secara prosentase jumlah ini kecil dibanding jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun ini yang terdiri dari 9 provinsi dan 261 kabupaten/ kota. Jika hal ini dilumrahkan, maka bukan saja menciderai semangat demokrasi tetapi telah mengarah sebagai perbuatan melawan hukum.

Wujud politisasi bansos ini beragam, jika kita  memetakan ada empat modus, pertama, bansos yang didistribusikan dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah yang incumbent . Kedua, bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini.

Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah yang  petahana atau pribadi. Itulah mengapa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perluh menjadi perhatian bagi semua pihak.

Keempat, posisi petahana ditunjuk jadi Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 daerah.Persoalan ini sama saja dengaan membuka peluang petahana untuk memuluskan langkahnya di Pilkada 2020. Bisa menang mudah dengan biaya super murah, karena anggaran penanagan Covid-19 besar.

Petahana bisa menyelam sambil minum kopi, menangani Covid-19 sambil sosialisasi dan melakukan kampanye terselubung.Artinya ini kemudian mengundang banyak rekasi dari kalangan untuk memininta petahana agar mundur dari kepala Gugus Tugas Penanganan Covis-19 di daerah.

Tinjauan Regulasi

Dalam Edaran Mendagri, petahana dimaksud adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada baik yang mencalonkan maupun tidak mencalonkan dalam Pilkada.

Penegasan ini untuk menjelaskan frase yang terdapat pada Pasal 71 Undang-undang No. 10 Tahun 2016. Artinya dalam konteks ini, petahana dapat diterjemahkan memiliki dualisme kedudukan yakni sebagai kepala daerah menjabat dan kepala daerah yang mencalonkan dalam Pilkada.

Konteks pertama, petahana sebagai kepala daerah menjabat, maka terikat terhadap peraturan perundangan berlaku. Sebut saja Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 Ayat 1 Poin (a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang untuk membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ancaman sanksi dari delik ini yaitu Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan (Pasal 78 Ayat 2 e). Walau banyak pihak menganggap bahwa proses ini akan cenderung politis, karena melalui pengajuan Pimpinan DPRD dan secara berjenjang disampaikan kepada Presiden.

Kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah, pada Pasal 71 Ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016(4) yang secara pokok memberi larangan bagi kepala daerah menggunakan kewenangan dan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pelanggaran atas perbuatan ini diancam dengan 2 (dua) jenis sanksi, yakni: Sanksi administrasi dengan ancaman pembatalan sebagai calon(5), serta sanksi pidana dengan ancaman kurungan dan/atau denda (6).

Perlu Langkah Perbaikan

Tidak etis karena bantuan sosial itu bukanlah bukti kemurah-hatian personal kepala daerah petahana, melainkan hak kalangan rentan yang membutuhkan jaminan perlindungan negara. Tidak sensitif karena dengan politisasi semacam ini seakan kepala daerah yang petahana sedang menari di atas penderitaan warga sendiri.Terkait dengan persoalan diatas maka perluh di lakukan langkah -langkah progresis untuk melakukan pencegahan dini.

Pertama, pemerintah pusat harus tegas mengingatkan kembali para kepala daerah khisusnya yang incumbent  atau petahana agar tidak melakukan politisasi Bansos. Kedua, Bawaslu dapat secara berkala mengumumkan gejala politisasi Bansos kepada khalayak agar berdampak sanksi sosial. Ketiga, KPU harus segera melakukan sosialisasi secara masif  PKPU Nomor 5 tahun 2020  terkait tahapan dan jadwal Pilkada agar tersedia dasar hukum bagi penindakan pelanggaran dimaksud.

Gejala politisasi Bansos sebenarnya telah berulang kali terjadi. Ini memberi signal bahwa aturan yang ada tidak mampu menjangkau pelanggaran yang sekaligus merendahkan kalangan rentan sebagai komoditas politik tersebut.

Saat ini perlu dipikirkan suatu aturan yang melarang disertakannya atribut atau tanda-tanda lain pada bantuan yang diberikan, kecuali nama institusi. Selain itu, perlu dibangun kesadaran bahwa setiap level pemerintahan memiliki tanggungjawab tertentu untuk memberi perlindungan sosial bagi kalangan rentan.

Dengan demikian, bansos tidak perlu dipandang sebagai kemurah-hatian personal seorang Incumbent (Petahana) kepala daerah.

*Penulis adalah Pegiat Kebangsaan dan Kenegaraan

Pukul Mundur Covid-19 di Papua Menuju Era New Normal

Oleh Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes*  Dr. dr. Arry Pongtiku, MHM;  Arief Rahman, SKM, I Kadek Hermanta, SKM.M.Kes**

 

PADA SUATU KESEMPATAN, saya Robby Kayame, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan “Covid bilang, saya datang bukan untuk pulang tetapi saya datang untuk tinggal jadi ko harus atur baik-baik”.

New Normal adalah  adaptasi manusia terhadap perubahan kehidupan baru, kita akan kembali produktif dengan tetap menerapkan mekanisme pencegahan. Usaha-usaha pencegahan dilakukan seperti tidak berkumpul, jaga jarak, cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker, makan bergizi dan berolah raga. Pada saat yang sama pendekatan karantina untuk pintu masuk ke satu wilayah dan pengamatan penyakit (surveilans) akan dikedepankan.

Ada ilustrasi sederhana  bahwa virus tidak bergerak, orang bergerak.Jika kita berhenti bergerak, virus berhenti bergerak dan mati. The virus doesn’t move, people move, we stop moving, the virus stops , it dies. It’s that simple.

Tulisan ini memperlihatkan berbagai trend kemajuan penanggulangan Covid-19 di Papua dengan menggunakan beberapa indikator. Usaha dan inovasi kesehatan melakukan berbagai langkah membantu masyarakat menuju kehidupan New Normal.

Beberapa pembelajaran di berbagai tempat seperti Singapore, Korea Selatan, Aceh, India, Uni Emirat Arab dan Taiwan  bagaimana menurunkan kasus Covid-19 disarikan dalam Gambar di bawah ini.

Penanggulangan Covid-19 di Berbagai Tempat

WHO merekomendasikan beberapa usaha yang murah (low cost intervention) dalam rangka penanggulangan Covid-19 yaitu Social Distancing, Physical distancing, Hygiene, memakai masker, menjaga stamina dengan makan yang bergizi  dan olah raga.

Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan menyebutnya  5 wajib  yaitu Wajib tidak berkumpul, Wajib jaga jarak, Wajib cuci tangan, Wajib masker dan Wajib periksa yaitu test mengetahui apakah sesorang  mengidap Covid-19.

Wajib test ini tidak hanya terbatas pada Covid-19 tetapi juga penyakit lain yaitu wajib periksa HIV,hepatitis, sefilis, malaria, gula darah, kolesterol, asam urat dan lain-lain.Tubuh saya , saya sendiri yang jaga. Orang Papua dan orang tinggal di Papua jumlahnya sedikit. Semua orang akan pergi di panggil Tuhan tapi kita masih mempunyai tanggungjawab  melayani keluarga, sesama dan bangsa ini kita mencegah kematian dini”.  Dalam era new normal ini sistem pelayanan kesehatan harus siap. Hingga tanggal 15 Juni 2020, Rapid Test  diterima 128.935 kit  dan telah distribusikan  sebanyak 121.925 kit.  Alat Pelindung Diri/Cover All yang diterima 63.765 buah dan juga sudah distribusikan sebanyak 55.875 buah di semua Kabupaten dan kota.Beberapa kabupaten juga mengadakan sendiri.

Sebelum kita memasuki New Normal beberapa persyaratan yang diminta  Kementrian Kesehatan RI  dan Gugus Tugas Percepatan penggulangan Covid-19 yaitu 15 Indikator Kesehatan Masyarakat (Gambar 2). Beberapa indikator Kesehatan Masyarakat Menuju Masyarakat Produktif dan Aman berbasis data diperlihatkan pada tulisan ini.

Infografis

 

Selama 4 bulan, sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua sudah terpapar virus Corona. Sementara 15 kabupaten lain belum dilaporakan adanya kasus. Dalam perjalanannya hingga tanggal 16 Juni 2020, sudah ada 3 kabupaten lagi bertambah hijau atau tidak ada kasus lagi yaitu Mamberamo Tengah, Supiori dan Kepulauan Yapen. Kasus kumulatif Covid-19 selama 4 bulan ini berjumlah 1.289 orang terkonfirmasi.

Dari sejumlah itu yang masih dirawat sebanyak 769 orang (60%), sembuh 505 (39%)  dan meninggal 15 orang (1%). Trend angka kesembuhan terus menerus meningkat dan kematian ditekan rendah. Hal ini karena deteksi dini  sehingga banyak orang ditemukan dalam keadaan tidak bergejala atau bergejala ringan. Kemampuan rumah sakit dan puskesmas dalam  penanganan kasus lebih baik. Sejauh ini, kasus kematian Covid-19 di Papua disebabkan karena adanya comorbidity atau penyakit penyerta pada pasien  tersebut.

Kurva Epidemik Covid-19 di Papua

Papua dengan dukungan penuh pemerintah, stakeholder dan partisipasi masyarakat berusaha memutuskan rantai penularan dengan menemukan kasus positif sebanyak mungkin. Penemuan kasus secara aktif melalui tes, pelacakan, pengobatan dan isolasi. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa grafik tertinggi pada minggu ke-22 .  Grafik yang diharapkan berbentuk lonceng yaitu naik  sampai ke puncak dan kemudian menurun atau melandai. Jumlah kasus positif turun 50% dari puncak selama 2 minggu terakhir. Nampak bahwa kita sudah mencapai hal itu tapi masih membutuhkan beberapa minggu ke depan melihat kstabilan data tersebut.

Tes Laboratorium  Covid-19

Indikator ini penting dilihat bahwa diperlukan tes masif pemeriksaan Covid-19. Screening di masyarakat dilakukan dengan tes Cepat (Rapid Test) dan kemudian dilakukan test konfirmasi dengan menggunakan Polimerase Chain Reaction (PCR). Diharapkan Positif Rate <5% artinya kita dapat meningkatkan kecurigaan terhadap orang-orang disangka Covid-19 melalui tes. Ditemukan kasus positif sedikit sedangkan negatif atau tidak terkena Covid-19 jauh lebih banyak.

Dari tanggal 4 Juni 2020, kita bisa melihat bahwa trend Positif Rate mulai menurun dimana test nya terus ditingkatkan dan kasus positif berkurang. Pada tanggal 16 Juni 2020, Positif Rate adalah 13,9%. Kita mempertahankan daerah-daerah yang belum ada kasus. Sebanyak 15 kabupaten yang belum dilaporkan kasus Covid seperti Asmat, Paniai, Puncak, Nduga, Yalimo, Puncak Jaya, Deiyai, Tolikara, Yahukimo dan  lain-lain.

Selama ini pula, pemerintah gencar melakukan pemeriksaan Rapid Test di masyarakat. Hasil dan Rapid Test reaktif, kemudia dikonfirmasikan ke tes PCR. Jika hasilnya semua negative, artinya daerah tersebut masih steril atau belum terpapar Covid-19. Kita masih perlu terus meningkatkan tes ini untuk menjamin semua wilayah Papua kasusnya sudah menurun dan daerah bebas Corona.

Saat ini, terdapat4 mesin PCR yang mendukung pemeriksaan swab yang telah berjalan yaitu 1 di Litbangkes Papua, 1 di Labkesda papua, dan 2di Timika. Alat Test Cepat Molekuler (TCM) yang biasa digunakan untuk tes resistensi TB digunakan pula untuk tes konfirmasi Covid-19 dengan menggantikan catrigenya. Di Papua, kita mempunyai 25 mesin TCM sudah berjalan di RS Merauke, RS Yapen, RS Nabire, RS Mimika, RS Mappi, RSUD Wamena dan  RSUD Biak. Penambahan PCR juga diperlukan untuk dapat mencapai tes jumlah besar dengan  positif rate <5%. Target pemeriksaan tes PCR per hari adalah 500 sampel per hari.

Trend  Kematian, Kesembuhan, Covid-19 Dalam Perawatan

Angka trend kematian akibat Covid-19 di Papua bergerak lambat kasus kematian terakhir dilaporkan 10 Juni 2020 berjumlah 15 orang atau 1%.  Trend kesembuhan terus menerus meningkat, dimana hingga tanggal 16 juni 2020 Success Rate=39% (505 orang sembuh). Trend Kasus positif yang masih dirawat terus meningkat dari waktu ke waktu namun sejak tanggal 9 Juni 2020,  grafik ini mulai stabil dan menurun. Hingga tanggal 16 Juni 2020 yang masih dirawat 769 orang.  Trend Kumulatif Covid-19 tidak pernah turun karena merupakan kumulatif kasus atau penjumlahan terus menerus. Pada tanggal 16 Juni 2020 total kasus Covid-19 di laporkan di Papua sebanyak 1.289. Beberapa indikator ini jika di break down dan dipantau selama 2 minggu sejak trend penurunan semoga dapat menjawab persyaratan indikator data yang diharapkan.

Laju Reproduksi Virus (Rt)

Kita bisa mendapatkan kesan apakah laju kasus Covid-19 menunjukkan perbaikan dengan menggunakan modeling Rt dengan alat aplikasi EpiEstim. Laju Penularan Covid-19 Provinsi Papua dari waktu ke waktu menunjukkan penurunan  dimana per tanggal 15 Juni 2020, Rt sebesar 0,15. Garis putus-putus menunjukkan estimasi angka Rt yang sesungguhnya berada dalam rentang ini. Seiring peningkatan jumlah tes, kepercayaan terhadap estimasi pun meningkat dan dapat menyebabkan garis  putus-putus (atas dan bawah) berfluktuasi, berkontraksi dan menyempit.

Secara umum Provinsi Papua pengendalian Covid-19 dihubungkan laju reproduksi virus adalah trend yang sangat baik. Laju Virus harus ditekan hingga Rt <1 dan harus dipertahankan paling sedikit 14 hari.Kita sudah mencapai Rt<1 dari hari ke 82 sampai saat diambil data hari ke  94.  Yang ideal menggunakan estimasi Rt berdasarkan Onset (mulai timbul gejala penyakit), dapat pula menggunakan waktu  pengambilan Swab. Pada gambar/grafik, kami menggunakan tanggal pengambilan Swab. Rt digunakan sebagai indikator ke 15 oleh Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 sebagai pelengkap dan triangulasi apakah ekspresi dan perkiraan data ini benar menunjukkan arah perbaikan. Dengan laju virus 0,15 diharapkan kasus-kasus baru tidak bertambah. Pada saat yang sama masyarakat terus meningkatkan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua dan barometer penanggulangan Covid-19 menunjukkan penemuan massif. Ini terjadi sejak diadakan screening massal sehingga mulai dari hari ke 51 hingga saat ini, kasus baru terus meningkat, grafik berfluktuasi tajam  dan berkontraksi meningkat dan kemudian trend menurun. Gap nilai maksimal dan minimal masih ada dan menyempit tapi range Rt masih berkisar diantara garis titik tebal. Angka Rt pertanggal  15 Juni 2020 sebesar 0,79. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jayapura harus terus meningkatkan tes untuk memberikan jaminan pemutusan rantai penularan atau Covid-19 terkendali.

Menyiapkan Sistem Kesehatan

Selaku Kepal Dinas Kesehatan Papua, saya Robby Kayame, pernah menegaskan bahwa “Virus Covid -19 dia mau tinggal, sama seperti dulu waktu virus HIV datang ke Papua. Kita harus menyiapkan dia tempat, ada pengelola program khusus Covid di Dinas Kesehatan seperti ATM (AIDS, TBC, dan Malaria). Ada pelatihan meningkatkan sumber daya manusia. Ada buku petunjuk, protokol kesehatan ala Papua, ada logistik, fasilitas dan dana harus disiapkan ke depan. Covid-19 menambah daftar penyakit di Papua”.

Puskesmas dan masyarakat  adalah lini terdepan pelayanan Covid-19. Puskesmas harus disiapkan untuk melayani penderita Covid-19 dengan masyarakatnya. Rumah sakit dapat berfungsi sebagai rujukan Covid-19 dan juga melayani orang dengan penyakit-penyakit lainnya. Artinya sistem pelayanan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) yang lebih banyak ke promotif dan preventif harus terus dijalankan puskesmas dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) yang menitik beratkan pada kuratif dan rehabilitatif dijalankan di Rumah Sakit.

Pada kasus di Kota Jayapura dengan ditemukan banyak kasus positif terkonfirmasi dimana banyak penderita dirawat di rumah sakit. Sementara kasus-kasus yang tidak bergejala ditangani di Hotel Sahid dan kasus dengan rapid reaktif dikarantina Gedung Diklat BPSDM Provinsi Papua, sambil mereka menunggu konfirmasi hasil PCR.

Seharusnya kasus-kasus  dengan tidak bergejala atau ringan dapat ditangani di puskesmas dan masyarakat. Kita pun dapat melakukan isolasi mandiri yang diawasi oleh petugas puskesmas maupun RT dan RW setempat. Protokol Kesehatan terus dipertahankan dan ditingkatkan jika kita memasuki masa New Normal.

Gambar di atas menunjukkan sejumlah kasus yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan tempat penampungan dari total 601 kasus yang terdaftar dan juga ada 104 kasus yang telah kembali ke masyarakat lewat  penanganan di Diklat dan BPSDM. Juga ada perkiraan sejumlah  136 kasus yang masih tersembunyi di masyarakat, dihitung dengan cara: perkalian dari jumlah ODP dan PDP dan prosentasi PCR positif.

Protokol Kesehatan ala Papua adalah 5 W (Wajib Tidak Berkumpul, Wajib Jaga Jarak, Wajib Cuci Tangan, dan Wajib Periksa Kesehatan. Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat/adat sangat diperlukan  dalam penanggulangan Covid-19.

Menyiapkan Zonasi

Penyiapan Zonasi dilatarbelakangi pelayanan kesehatan essensial penting dijalankan walaupun di tengah Pandemi Covid-19. Keterbatasan sumber daya berupa tenaga, APD, alat/bahan dan dana. Tingkat resiko penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah berbeda-beda. Kita perlu menentukan prioritas dan besar kecilnya resiko dengan warna merah, kuning, hijau dan putih. Bobot besar resiko misalnya Kasus Konfirmasi positif nilai 4, ODP nilainya 1, PDP nilainya 1, OTG nilainya 1, meninggal nilainya – 4,  sembuh nilainya -4. Contoh zonasi di Kota Jayapura bobot tertinggi beresiko (Zona Merah) adalah Hamadi dengan bobot 1121, kemudian Jayapura Selatan bobot  97, dan Jayapura Utara bobot 69.

Tentunya Zonasi ini adalah sebagai alat bantu pemetaan sebaran Covid-19 di wilayah yang kita akan amati. Sebagai bagian dari data epidemiologi, zonasi ini menjadi antisipasi petugas kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan, mulai dari jenis Alat Pelindung Diri (APD) Berdasarkan Lokasi, Petugas, dan Jenis Aktifitas. Ada Alat Pelindung Diri level 1, 2 atau 3 secara terinci terdapat dalam Lampiran 16 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-4. Data zonasi ini sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan oleh Gugus Tugas di Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai dengan di Kampung atau RW/RT sehingga pelayanan kesehatan esensial dapat dijalankan.

Edukasi Kesehatan

Ada beberapa pesan edukasi kesehatan yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dibantu oleh Unicef  dalam memerangi dan mencegah wabah Covid-19.

  1. Berdoa kepada Tuhan
  2. Tetap optimis dan semangat. Tidak perlu cemas berlebihan. Mentaati seluruh proses pengobatan dan perlindungan diri akan sangat mempercepat kesembuhan
  3. Selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan saat berinteraksi dengan keluarga.
  4. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitiser sesering mungkin.
  5. Jaga jarak dengan keluarga (physical distancing)
  6. Upaya kamar tidur sendiri/terpisah
  7. Menerapkan etika batuk (diajarkan oleh tenaga medis)
  8. Alat makan minum segera dicuci dengan air sabun
  9. Berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya.
  10. Pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantongplastic/ wadahtertutup yang terpisah denganpakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera dimasukkan mesin cuci
  11. Ukur dan catat suhu tubuh tiap jam 7 pagi, jam 12 siang dan jam 19 malam
  12. Segera berinformasi ke petugas pemantau/FKTP atau keluarga jika terjadipeningkatan suhu tubuh >27.5 derajat Celcious atau gejala lainnya yang baru muncul/ mengalami pemberatan.

Faktor-Faktor Penting  Non Angka

Kemajuan signifikan Penanganan Covid-19 di Papua dapat terjadi  karena dukungan penuh dari Pemerintah Daerah di Papua dan Pemerintah Pusat, termasuk  di dalamnya dukungan kebijakan, pendanaan dan logistik. Keputusan Gubernur dan wakil Gubernur menutup pintu bandara udara dan pelabuhan laut (lockdown) serta melakukan proses siaga darurat, tanggap darurat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBS), Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dan Relaksasi Kontekstual Papua adalah keputusan yang brilian.

Dukungan DPR Papua, MRP, Forkopimda dan segenap stakeholder, termasuk TNI dan Polri dalam penanggulangan Covid-19 di Papua juga menjadi modal. Bantuan akademisi, LSM, wartawan/media massa, tokoh agama serta tokoh masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri membantu pengendalian Covid-19. Logistik yang cukup baik di provinsi dan kabupaten/kota.

Geografis Papua yang menantanng di ujung Timur  Indonesia, dimana akeses transportasi 60 persen menggunakan pesawat dan kapal laut, secara tidak sengaja juga menjadi keuntungan dan modal dalam membantu menekan laju penyebaran virus Corona ini. Jumlah Penduduk Papua yang relatif kecil  (3,4 juta jiwa) dengan wilayah yang luas dan udara yang masih bebas polusi, paparan sinar matahari yang kuat, juga ikut memberi ketahanan terhadap serangan virus asal Wuhan ini. Populasi penduduk Papua didominasi penduduk  usia muda dan usia produktif secara tidak langsung menangkal kerentanan  virus ini. Italia dan Spanyol mengalami banyak kematian karena populasi penduduk usia tua. Selain itu, dibentuknya Satgas di provinsi dan kabupaten serta teknologi komunikasi seperti Whtasapp dan Zoom ikut memudahkan pertukaran informasi dan transparansi data.

Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah melindungi Papua. Penyakit Covid-19 adalah penyakit baru yang belum banyak diketahui. Kami mendengar dari lapangan bahwa virus Covid-19 import yang berasal  dari Bandung, Jakarta, Gowa lama sembuhnya, membutuhkan waktu sampai lebih sebulan. Tetapi kasus yang berasal dari Papua (tranmisi lokal) biasanya sembuh lebih cepat.

Kami juga pernah mendapat email dari peneliti di Jepang yang dalam suratnya berharap agar virus yang menyerang Papua ini adalah virus Covid-19 yang jinak dan tidak sama seperti virus Covid-19 yang di Amerika dan Eropa yang ganas.  Jumlah kasus yang menerpa Orang Asli Papua relative kecil yaitu 143 orang atau 11% dengan angka kematian nihil. Menarik, sebab bisa saja ini disebabkan oleh faktor genetika, faktor alam, atau faktor lain seperti kebiasaan makan pinang, minum ramuan seperti buah merah, sarang semut, jahe, mandi di laut, dan mempraktekan ukup yang diduga memberi ketahanan tubuh sehingga tak mudah diserang Corona.

Kesimpulan

Penanganan Covid-19 di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa indikator sudah menunjukkan  kasus kiya menuju trend yang menggembirakan dan terjadi penurunan kasus. Tengtu masih membutuhkan beberapa waktu  untuk melihat kestabilan data. Masih dibutuhkan test masif  untuk mendapatkan target positive rate <5% dimana  kasus yang negatif yang diperiksa  sangat besar. Artinya, kita bisa mendapatkan daerah-daerah tersebut bebas Covid-19 atau  keberadaan virus tidak menyebabkan masalah kesehatan masyarakat di tempat itu.

Secara umum dapat dilihat bahwa laju reproduksi virus Covid-19 sudah di bawah angka 1 (Rt 0,15). Angka kesembuhan terus meningkat dan angka kematian sangat kecil 1 %. Untuk itu, perlu dilakukan kesiapan sistem kesehatan seperti SDM penanganan Covid-19, zonasi, protokol kesehatan ala Papua, memperkuat puskesmas sebagai basis terdepan dengan keterlibatan masyarakat dan isolasi mandiri. Peran Rumah sakit sebagai tempat rujukan kasus  terutama kasus sedang dan berat.

Dukungan penuh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan segenap stakeholder, letak geografis dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengendalian covid-19 di Papua ini. Kita terus memperkuat protokol kesehatan dengan mengedepankan usaha-usaha pencegahan  yang mudah dan murah melalui  5 Wajib yaitu Wajib Tidak Berkumpul, Wajib Jaga Jarak, Wajib Cuci Tangan, Wajib Masker dan Wajib Periksa Kesehatan.

Dalam perang empat bulan ini, kita sudah berhasil memukul mudur Covid-19  dan kita  bisa terus  memenangkan pertandingan ini dengan menggunakan senjata protokol kesehatan. Teruskan perjuangan.  We are the champions, my friends. And we’ll keep on fighting till the end. We are the champions , song by Queen.

*Penulis Adalah Kepala Dinas kesehatan Provinsi Papua dan **Tim Data dan Informasi Posko Dinkes Covid-19, Bagian Program dan Perencanaan Dinkes Papua. Korespondensi: [email protected]

Ucapan Terima Kasih:

Tim Data Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Papua dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas di Papua.

Gelombang Rasisme dan Pilkada Papua

*Oleh: Nasarudin Sili Luli

“Lututmu di leherku, aku tidak bisa bernapas, mama… mama…” pinta George Floyd berulang kali kepada polisi yang menahannya di tanah” begitulah ungkapan terakhirnya.

Kematian Floyd tidak hanya  memicu kemarahan publik Amerika Serikat tapi hampir di seluruh negeri, ramai orang berdemonstrasi. Tagar #BlackLivesMatter digaungkan oleh warganet Twitter Facebook yang menolak adanya kekerasan rasial, khususnya terhadap kaum kulit hitam yang setiap hari menjadi trending topic di dunia maya.

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa belahan negara lain ternyata mampu memantik semangat yang sama di Indonesia khususnya di Papua atas kasus kekerasan terhadap George Floyd, pria kulit hitam asal Minneapolis Amerika Serikat, walaupun berbeda dengan persoalan rasisme yang di Papua. Namun, ada persinggungan begitu ketika dikaitkan dengan ketidakadilan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat Papua dibandingkan dengan daerah lain.

Kita ketahui bersama BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun penjara, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara. Lainnya, Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay dituntut 15 tahun penjara.

Aksi demonstrasi menuntut pembebasan tujuh orang warga Papua yang tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan terkait dengan dakwaan makar tidak hanya terjadi di Jakarta. Aksi serupa juga dilakukan serentak di beberapa daerah di Indonesia tentu Papua menjadi pusat aksi tersebut, seperti yang diperkirakan banyak kalangan bahwa kondisi ini akan memuncak pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Papua.

Korelasi Pilkada Papua

Benar apa yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo tetap harus waspada, karena tak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang berusaha menjadi provokator, memanfaatkan kejadian di Amerika untuk menyulut emosi publik yang dapat mengganggu kedamaian di Papua khususnya, di Indonesia pada umumnya.

Tidaka jarang kemudian aksi-aksi yang terjadi di Papua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sering mengambil momentum dan penggiringan opini dengan dalil persoalan ketidakadilan menjelang pelaksanaan pilkada di Papua tahun 2020.

Provinsi Papua sendiri ada  sebelas kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini yaitu, Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, dan Yalimo.

Kabupaten-kabupaten yang punya riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan konflik sosial serta permasalahan dalam proses demokrasi dan tidak bisa diabaikan karena itu berkaitan dengan karakteristik proses pemilihan adalah Waropen, Mamberamo Raya, Asmat, Yahukimo, Nabire dan Pegunungan Bintang.

Ada beberapa langkah strategis menurut hemat penulis di tengah buruknya kamtibmas menjelang Pilkada Papua tahun 2020.

Perlu adanya pembaharuan ulang IKP 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Sebelumnya pada Februari 2020, Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan. Pemilu  IKP Pilkada 2020 sebelum masa pandemik covid-19. IKP ini dirancang untuk memetakan potensi kerawanan Pilkada 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini.

Sementara KPU, melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020 telah memutuskan pembukaan lanjutan Pilkada 2020 dimulai pada 15 Juni 2020.

Hasil penelitian IKP Pilkada 2020 menyoroti dari 261 Kabupaten/Kota didapati tiga daerah yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju dan Kota Makassar. Sedangkan daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Tak hanya itu, IKP Pilkada 2020 juga menunjukkan dari 9 provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hasilnya, Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kerawanan paling tinggi, sedangkan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kerawanan terendah.

Sayanganya dari hasil IKP diatas Provinsi Papua tidak masuk dalam daerah rawan Pilkada  tahun 2020 padahal kita ketahui hal yang sering muncul  sebelum pilkada dan paskapilkada, konflik ini terus bergulir.

Faktor penyebab kerawanan lain yakni adanya daerah yang menggunakan sistem noken, yang masyarakatnya tidak mengenal one man one vote. Memang narasi kuasa lokal di Papua  cukup tinggi baik dari kepala suku, kepala adat juga perang suku masih sering terjadi  paskapilkada. Serangan dari kelompok kriminal bersenjata, jumlah pemilih yang sampai saat ini masih misteri karena kualitas dan akurasi DPT masih menuai banyak permasalahan di tingkat daerah.

Langkah Antisipasi

Harus menjadi atensi bersama dari semua stake holder menjelang pelaksanaan perhelatan pilkada di sebelas kabupaten yang ada di Provinsi Papua, sehingga gelombang demonstransi atas nama rasisme ini tidak sampai meluas  ke daerah-daerah yang melaksanakan pilkada .

Pertama, IKP perlu diperbarui oleh Bawaslu secara berkala lantaran adanya pandemik covid-19 yang telah dijadikan bencana nasional nonalam. Tetapi menurut hemat penulis jika IKP sebelum Papua tidak masuk dalam daerah rawan pilkada, maka IKP selanjutnya perlu memasukkan Papua dalam daerah rawan tinggi dengan berpatokan pada riwayat pelaksanaan pilkada sebelumnya.

Hal ini dilakukan guna memantapkan fungsi pencegahan dini jika ada gangguan yang berarti seperti diuraikan di atas ketika muncul ke permukaan. Belum lagi dengan situasi darurat kesehatan saat  ini karena masyarakat Papua belum terbiasa dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih, banyak proses atau tahapan pilkada di sebelas kabupaten mengharuskan masyarakat atau pemilih melakukan pertemuan secara langsung. Bisa dibayangkan bagaimana dengan sistim noken digelar dengan standar protokoler covid?

Kedua, persoalan jumlah pemilih untuk mengatasi masalah jumlah pemilih itu, perlu peningkatan pengadaan KTP elektronik dan sensus penduduk. Ini dilakukan dengan cara mendorong di daerah pegunungan pun diberlakukan e-KTP, sensus, dan lain-lain. Selebihnya perlu dilakukan pencermatan yang serius terhadap data DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sulit bagi kita ketika kita membayangkan proses pencocokan data pemilih dari rumah ke rumah dengan begitu sulit medan dan kondisi geografis yang begitu menantang.

Hal ini perlu ada semanagat yang sama yaitu KPU dan Bawaslu untuk bergandengan tangan guna memastikan DPT Pilkada 2020 di sebelas kabupaten akurat dan berkualitas.

Ketiga, adalah potensi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Pihak keamanan perlu perkuat dengan kegiatan intelijen dan pendekatan kepada kelompok-kelompok tersebut maupun operasi-operasi penegakan hukum keamanan. Bila perlu penambahan jumlah anggota, menggunakan sistem rayonisasi dari daerah terdekat yang tidak pemilu untuk membantu yang ada pemilu.

Gelombang demonstran isu rasis ini harus menjadi alarm dan perhatian dari pihak keamanan, perlu dilakukan operasi intelijen guna memastikan aksi – aksi isu rasis ini murni untuk kemanusiaan, jangan sampai ditunggangi oleh kelompok atau kepentingan elit politik tertentu untuk jalan presure sebagai legitimasi kemenangan pada pilkada di daerah tertentu.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan demokrasi lima tahunan di Tanah Papua ini merupakan sirkulasi elit daerah untuk ke jenjang selanjutnya, sehingga pelaksanaan demokrasi tidak hanya memenuhi unsur prosedural semata, melainkan demokrasi substansial untuk mendapatkan pemimpin masa depan Papua yang negarawan dan berkualitas.

*Penulis adalah Pegiat Kebangsaan dan Kenegaraaan

Peluang Terapi Covid-19 Menggunakan  Sel Punca

Oleh dr. Hendrikus MB Bolly, M.Si., SpBS.,FICS., AIFO-K*

JUMAT, 12 JUNI 2020, tim peneliti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengumumkan lima kombinasi obat yang diyakini bermanfaat bagi penderita Covid-19 di Indonesia. Setiap kombinasi obat memiliki fungsi mulai dari mencegah virus masuk ke dalam sel sehat, menghambat replikasi (memperbanyak diri) virus SARS CoV-2, dan mencegah pertumbuhan virus. Sampai saat ini memang, banyak sekali tim peneliti di seluruh dunia berpacu dengan waktu berusaha membuat, mengembangkan dan menguji komposisi obat yang dapat membantu umat manusia mengatasi penyakit Covid-19 ini. Salah satu yang terus diteliti dan diuji efektifitasnya adalah terapi menggunakan sel.

Terapi sel yang dimaksud adalah terapi menggunakan sel punca. Sel punca adalah sel dengan karakteristik yang unik karena belum berdiferensiasi dan mampu memperbanyak diri sendiri. Sel punca bukanlah teknologi terapi yang baru, namun peluang digunakan dalam berbagai penyakit terus menantang peneliti di berbagai belahan dunia karena keunggulannya.

Sel dalam tubuh manusia berasal dari 3 indukan sel sejak manusia dalam perkembangannya mulai dari zigot hingga akhirnya lahir sebagai manusia; dikenal sebagai kelompok endoderm, mesoderm dan ektoderm. Ketiga kelompok ini akan merubah dirinya menjadi berbagai jenis organ dalam tubuh manusia, misalnya system saraf dari ektoderm, usus dari endoderm dan seterusnya.

Sel punca adalah sel yang memiliki kemampuan merubah dirinya menjadi salah satu dari kelompok tersebut (multipoten) atau bahkan lebih dari satu kelompok jenis sel tersebut (pluripoten). Sel punca yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sesungguhnya sel hidup. Sel hidup yang tidak dikemas dalam bentuk kapsul, tablet, krim atau lainnya. Sel adalah sel. Suatu material yang hidup, sehingga penulis tidak membahas berbagai produk obat yang saat ini banyak “diklaim” memiliki kandungan sel punca (stem cell).

Lalu bagaimana peluang sel punca digunakan sebagai terapi pasien Covid-19? Per April 2020, telah ada 27 uji klinis yang terdaftar menggunakan sel punca (khususnya sel punca mesenkimal, SPM) untuk mengobati pasien Covid-19. Pertanyaan terbesar yang masih harus dibuktikan dan dijawab adalah, apakah penggunaan terapi sel punca akan membunuh secara langsung virus penyebab Covid-19 atau secara tidak langsung dengan menyediakan efek perlindungan dari serangan “merusak” yang disebabkan oleh virus pada organ manusia?

Dalam arti, sel punca menyediakan suatu mekanisme yang membuat tubuh mampu mengaktivasi, menumbuhkan dan menggerakkan bala tentara internal (sel imun) untuk berperan melawan virus dan produk turunan virus dalam tubuh. Terkait hal tersebut maka setelah diberikan secara sistemik melalui penyuntikan, SPM diharapkan hanya akan menuju ke daerah yang telah rusak karena serangan virus, yaitu di endotel paru-paru. Memang proses ini unik dan masih penuh misteri. Namun, penelitian terkini menggunakan zat yang mampu mendeteksi keberadaan sel punca yang disuntikan, diketahui bahwa sel punca tersebut akan bertahan di paru-paru dan akhirnya menghilang dalam waktu 24-48 jam setelahnya.

Hilangnya sel tersebut pun masih harus diteliti, apakah sel punca mati, dieliminasi dari tubuh, atau diserang oleh sel imun tubuh sendiri. Sementara harapan terbesar terapi menggunakan sel punca ini adalah bahwa sel punca memiliki kandungan besar sitokin yang bekerja sebagai bala tentara yang sifatnya anti peradangan, protein anti mikroba, berbagai faktor pertumbuhan pembuluh darah, dan sel-sel imun itu sendiri.

Secara sederhana dapat dibayangkan layaknya tentara dengan semua perlengkapannya yang diterjunkan ke medan perang, harapannya tentara tersebut dapat bertahan selama peperangan dengan semua logistik yang dimiliki (senjata, makanan, minuman, obat-obatan, dll). Tentara tersebut harus terus bertahan dan menang melawan musuh, kalapun menghilang dari medan perang, harus diketahui apakah tentara tersebut mati karena serangan musuhnya, mati karena kelaparan, bisa bersembunyi, ditawan oleh musuh atau justru “berkhianat” menjadi musuh.

 

Demikianlah analogi yang dapat mewakili peranan sel punca sebagai “balatentara” melawan musuh virus SARS CoV-2. Menggunakan sel punca dalam terapi pasien Covid-19 memang masih harus menempuh jalan panjang, namun perjalanan tersebut saat ini telah dan terus berlangsung. Penelitian masih terus dilakukan dan bukti-bukti baru terus diperoleh. Harapan selalu ada dan tidak hilang. Kerja keras peneliti sedikit demi sedikit memberikan persentasi peluang keunggulan yang terus meningkat.

Bagaimana Cara Kerja Sel Punca?

Sel punca mesenkimal dapat  diperoleh dari sum-sum tulang belakang, jaringan lemak tubuh, tali pusat, darah tali pusat dan plasenta. Pengujian kemampuan sel punca dimulai dari gerbang masuk virus. Virus penyebab Covid-19 ini diketahui masuk melalui saluran pernapasan karena adanya reseptor Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) yang akan mengikat virus tersebut. Kemampuan sel punca dalam hal ini terbukti tidak mendukung kerja reseptor ACE2 dalam menerima kehadiran virus serta menghasilkan “senyawa” baru yang justru menghalangi pengikatan virus ke reseptor ACE2. Dengan demikian, virus tidak dapat masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi terutama di saluran pernapasan.

Pada percobaan menggunakan SPM dari sum-sum tulang pada tikus yang terinfeksi virus influenza H1N1 memberikan bukti bahwa SPM pada hari ke-7 memiliki efek penyembuhan yang sama seperti obat anti virus lainnya. Demikian juga hasil pengujian penyuntikan SPM di trakea manusia dan tikus terinfeksi virus H1N1 juga memberikan hasil positif efek penyembuhan yang menjanjikan. Salah satu hal yang menarik adalah pada saat pengujian terapi sel punca pada penyembuhan infeksi virus H5N1 justru sangat menjanjikan pada pasien berusia lanjut dibanding pasien berusia muda. Tentu hal ini menggembirakan jika saja telah banyak bukti klinis baru yang menjanjikan pada pandemik virus SARS CoV 2 ini, mengingat mayoritas penderita dan kematian karena Covid-19 ini justru banyak pada usia lanjut.

Berbagai faktor pertumbuhan yang ada dalam SPM memiliki efektifitas yang baik dalam perlawanan tubuh secara alamiah melawan efek kerusakan karena virus. Pada pengujian terbaru salah satu tim peneliti di Rumah Sakit YouAn di Beijing  China baru-baru ini pada pasien Covid-19 yang dirawat di ICU, terdiri atas 1 pasien sangat kritis, 4 pasien kritis dan 2 pasien covid-19 menunjukkan efek SPM yang menjanjikan. Pada ke-7 pasien tersebut diberikan SPM dari sum-sum tulang belakang dengan jumlah 1 juta sel per kilogram berat badan dalam 100 ml cairan infus.

Pasien kemudian diamati selama 14 hari sejak pemberian. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pasien yang mengalami keracunan pemberian SPM, tidak ada reaksi alergik, tidak ada tambahan infeksi sekunder selain Covid-19, tidak ada reaksi efek samping membahayakan pada pasien. Paling menggembirakan adalah dalam 2-4 hari setelah penyuntikan SPM tersebut, pasien menunjukan perbaikan dan kesembuhan. Namun demikian hasil ini masih dikritisi terkait dengan parameter pemeriksaan laboratorium yang meliputi ada tidaknya penurunan jumlah virus dalam tubuh, pemeriksaan parameter peradangan dan infeksi tubuh yang tidak detail dilaporkan.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa saat ini terdaftar 27 uji klinis pada manusia penderita Covid-19 yang dilakukan menggunakan terapi sel punca. Jika diamati karakteristik penelitian tersebut maka tampak bahwa pengujian tersebut melibatkan total sekitar 1287 pasien, menggunakan 3 jenis utama sel punca  yaitu terapi SPM (17 penelitian, 781 pasien), poduk turunan SPM (4 penelitian, 176 pasien), dan sumber lain (6 penelitian, 330 pasien).

Semua penelitian tersebut memberikan sel punca melalui jalur infus, rentang usia pasien yang dilibatkan adalah 18-80 tahun, diamati sampai dengan 3 bulan dan semua parameter pemeriksaan untuk pengamatan hasil terapi sel punca menggunakan sampel pemeriksaan dari apus tenggorokan dan atau darah. Menariknya, sumber sel punca yang digunakan dalam penelitian tersebut berasal dari tali pusat (10 penelitian) dan dari darah menstruasi.

Sel punca yang diperoleh dari kedua sumber tersebut, kemudian dibiakkan sehingga sel dapat memperbanyak diri mencapai jumlah tertentu. Hal ini harus dilakukan karena jumlah sel yang diberikan ke pasien penerima harus dalam jumlah tertentu. Pada berbagai penelitian tersebut, jumlah sel yang disuntikan bervariasi dari 400.000 sampai 42 juta sel per kilo berat badan pasien. Jumlah sel tersebut diberikan dalam sekali hingga lima kali penyuntikan dalam frekuensi setiap 2 hari.

 

Penelitian juga telah menjukkan bahwa sel punca memiliki mekanisme kerja secara langsung maupun tidak langsung pada infeksi virus penyebab Covid-19 ini. Secara langsung, SPM melalui aktivitas fusi (penyatuan antar sel) dan kerja mirip penjalaran sel kanker akan meningkatkan kontak antar sel punca dan sel tubuh penerima. Sedangkan efek tidak langsung terjadi melalui mekanisme mendorong proses membunuh virus oleh fagosit dan makrofag.

Kedua mekanisme ini akan berperan pada system daya tahan tubuh bawaan (menurunkan IL-12, TNF-alfa, sel NK; dan meningkatkan IL-10); dan juga pada daya tahan tubuh dapatan (menurunkan IL-17; meningkatkan Th2 dan Treg). Semua molekul yang disebutkan tersebut beperan dalam proses mendorong terjadinya peradangan (pro-inflamasi: IL-12, IL-17, sel NK, TNF-alfa) maupun menghamat terjadinya peradangan (anti-inflamasi:IL-10, Th2, dan Treg). Tentu efek yang diharapkan dari kerja sel punca ini adalah efek anti peradangan.

Sel punca tidak memiliki reseptor ACE2, sehingga ini merupakan peluang terbesar SPM memiliki kemampuan tidak dapat diinfeksi oleh SARS CoV-2 penyebab Covid-19. SPM dapat mendorong maupun menggantikan secara langsung sel imun tubuh yang telah kewalahan maupun telah kalah melawan gempuran badai peradangan yang ditimbulkan oleh virus. Melalui tahapan kerja imun yang ditopang maupun digantikan oleh SPM, sel imun manusia diharapkan mampu melawan kerja langsung virus maupun memperbaiki kerusakan yang telah terlanjur ditimbulkan oleh aktivitas virus.

Isu Etik Dalam Terapi Sel Punca Pada Pasien Covid-19

Semua penelitian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun peneliti dalam era pandemik seperti saat ini termasuk uji klinis bertujuan untuk memperoleh suatu hasil respon terapi yang cepat dan efektif untuk terapi pasien terinfeksi, terutama yang berada pada tahapan penyakit yang berat dan kritis. Aktivitas tersebut tetap harus dilakukan dalam batasan panduan etik yang tepat.

Badan kesehatan dunia, WHO memberikan panduan terarah bagi penelitian dalam konteks pandemik global seperti saat ini. Penelitian klinis harus dilakukan secara transparan terkait prosedur dan bahan obat yang diujikan pada pasien. Demikian juga, pengujian klinis diarahkan terbatas pada potensi terapi untuk pasien kritis tahap akhir.

Meski berada pada stadium akhir penyakit, kebutuhan terhadap alat bantu kehidupan seperti ventilator dan obat-obatan lainnya tetap harus diberikan meski disaat yang sama pada pasien tersebut sedang dalam pengamatan “efek terapi” sel punca yang sedang diberikan. Artinya, pasien tidak boleh ditelantarkan hanya karena  terkait dengan prosedur pengamatan efek terapi yang diberikan.

Di tengah tantangan masih minimalnya pemahaman mengenai proses penyakit ini, pemberian terapi sel punca tetap dapat diberikan dengan memperhatikan dan melaporkan semua parameter klinis yang lengkap seperti kadar oksigen darah pasien, faktor risiko utama, penyakit penyerta (komorbid) yang diderita pasien, hasil kemajuan parameter pemeriksaan laboratorium, dan berbagai indikator stadium kritis pasien, semuanya harus secara transparan dilaporkan.

Normalnya, sebelum diuji klinis pada manusia, sebuah obat baru harus melewati uji pre-klinis menggunakan hewan model. Hal ini untuk memastikan keamanan obat tersebut, rangkaian proses penyembuhan, efek samping, dosis yang sesuai, hingga komplikasi akhir yang timbul.

Secara implisit, tahapan ini mungkin tidak berlaku di era pandemik saat ini. Kebutuhan mendesak terhadap modalitas terapi pasien kritis Covid-19 ini mendorong pengujian pada hewan tersebut dapat “dilangkahi” dan langsung diujikan pada manusia; meski tetap berkaca pada hasil penggunaan sel punca pada terapi pasien dengan jenis infeksi virus lainnya (H1N1, H5N1, MERS dll). Dengan demikian panduan etik uji klinis inilah yang menjamin kemanan dan kesesuaian berlangsungnya uji klinis terapi sel punca  untuk pasien Covid-19 saat ini.

Bagaimana Dengan di Indonesia?

Setidaknya ada 12  rumah sakit nasional memang telah disahkan oleh Permenkes nomor 32 tahun 2018 untuk menyediakan pelayanan terapi pasien menggunakan sel punca. Namun khusus untuk Covid-19, barulah tim penelitian yang tergabung di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sel Punca Unair Surabaya yang mengumumkan telah menghasilkan jenis sel punca yang efektif membunuh virus SARS CoV-2 ini.

Sel punca yang dimaksudkan memang khusus yang berasal dari darah. Tidak tangung-tanggung, klaim kesembuhan bahkan  mencapai 90%. Sayangnya, prosedur dan hasil uji klinis terkait klaim tersebut belum terlalu banyak diekspos. Beberapa pusat studi di lingkup akademik maupun rumah sakit memang juga sedang berpacu menghasilkan produk sel punca yang mumpuni melawan virus ini, namun belum diumumkan karena masih berada pada tahapan yang dapat dikatakan “awal” dalam kajian dan penggunaannya.

Masyarakat tentu berharap agar ilmuwan Indonesia juga tidak kalah cerdas dan cepat dalam melihat peluang keunggulan terapi sel punca ini. Lonjakan kasus yang masih terus meningkat dan status pasien kritis yang tak kalah banyak memerlukan aksi cepat keterlibatan ilmuwan lokal berkaliber internasional untuk menghasilkan produk jadi sel punca yang bermanfaat bagi pasien Covid-19 di Indonesia.

Meski vaksin merupakan jawaban besar permasalahan pandemik saat ini, pengujian penggunaan sel punca tetap menjadi penting terutama untuk pasien kritis stadium akhir covid-19. Fokus untuk menjaga angka kematian tetap rendah menjadi peluang besar potensi penggunaan sel punca bagi pasien yang berada pada tahap kritis akibat infeksi virus ini. Produksi masal produk sel punca mesenkimal tetap menjanjikan dan dinantikan untuk konteks terapi komplikasi “badai inflamasi” yang disebabkan oleh virus.

Penelitian terapi menggunakan sel punca memang tidak murah, apalagi pada tahapan produksi besar dan penggunaannya sebagai terapi Covid-19. Kekuatan dan motivasi besar seluruh peneliti yang berfokus untuk menurunkan angka kematian akibat Covid-19 menggunakan sel punca merupakan suatu pilihan yang tetap penting dan perlu didukung. Tidak hanya vaksin, yang jika tersedia nanti akan mampu menghindarkan seseorang dari infeksi virus ini, sel punca memiliki tempat tersendiri pada penurunan angka kematian pasien terinfeksi yang terlanjur kritis dan berada perjuangan antara hidup dan mati di ruangan ICU selama perjalanan menunggu vaksin itu tersedia.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura

Sewindu Ide Besar DKPP

Oleh: Nasarudin Sili Luli

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU.

Tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain di antarannya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc.

Hari Ulang Tahun DKPP ke 8 yang tahun ini jatuh pada Jumat (12/06).Usia sewindu merupakan usia yang relatif muda bagi suatu intitusi negara. Namun DKPP telah membuktikan karya-karyanya dalam upaya mewujudkan kemandiriaan, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu .

Dalam perjalanan berdirinya DKPP tentu banyak persoalan yang di hadapi secarah kelembagaan yang mungkin saja memerlukan banyak perbaikan secarah berkelanjutan dari generasi ke generasi yang tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.

Dari masa ke masa

Melihat data-data persidangan dalam kurun waktu 2012-2018. Sejak 2012 hingga saat ini, DKPP telah memutus 1.597 perkara yang melibatkan 6.562 penyelenggara pemilu.

Dari semua penyelenggara pemilu yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara kode etik yang disidangkan DKPP selama delapan tahun ini, 3.387 orang atau 51 persen di antaranya mendapatkan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Sedangkan 2.168 orang atau 33 persen mendapat teguran tertulis, 631 orang atau 15 persen diberhentikan tetap. Sisanya pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan.

Pilkada serentak Tahun 2020, DKPP telah menerima 35 pengaduan. Jumlah tersebut terdiri dari 29 aduan terkait pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu dan enam aduan tentang pencalonan perseorangan.Dua perkara telah diputus dan sisanya sedang dalam proses sidang pemeriksa. [Humas DKPP]

Selama sewindu keberadaannya, DKPP telah mendapat julukan, baik dari masyarakat atau penyelenggara pemilu.
Di era Prof. Jimly Asshiddiqie lontaran sering terdengar bahwa DKPP ini seperti malaikat pencabut nyawa,hal ini karena banyak putusan – Putusan DKPP pada waktu itu ialah dengan sangsi pemberhentian tetap,ada image yang muncul ketika ada penyelenggara pemilu di adukan ke DKPP maka dapat dipastikan putusannya adalah pemberhentian tetap.

Di erah pak. Dr. Harjono juga lontaran sama bahwa pengadilan Etik masa itu terasa seperti monster yang memang membuat lembaga DKPP semakin hari semakin membuat momok yang menakutkan bagi penyelenggara pemilu,hal ini kemudian banayk pihak yang kemuadian menyampaikan bahwah kewenangan DKPP musti di lakukan peninjauan ulang.

Hal senada juga di era , Prof. Muhammad bahwah DKPP di periode ini rasa Bawaslu hal ini ucapkan karena memang kantor DKPP pada waktu itu masih menyatu dengan kantor Bawaslu selain dilihat dari latar belakang beliau memang sebagai
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017.

Menjemput Ide Besar

Benar apa yang di sampikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa pendirian DKPP adalah sebuah ide besar untuk bangsa Indonesia.

Fenomena etika memang sedang berkembang di seluruh dunia. Namun, tidak satupun lembaga etik di dunia yang disebut pengadilan dan memiliki mekanisme sidang tertutup seperti DKPP.

Karena memang pembentukan DKPP merupakan pengejewantahan dari rule of ethic yang merupakan penyempurnaan dari rule of law. kedua aspek ini sama pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, hal ini tidak secara kualitatif, melainkan hanya pada aspek kuantitas saja.

Dengan demikian, derajat kualitas serta integritas dari demokrasi Indonesia harus ditingkatkan melalui kualitas dan integritas pemilu.Sebisa mungkin DKPP harus mendorong election with quality and election with integrity. Jadi demokrasi kita berkualitas dan berintegritas di masa mendatang.

Kita harus berbangga karena lembaga etik seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia, Bawaslu yang ada di indonesia dan DKPP. Maka dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia, perlu tiga lembaga, tidak ada satu pun negara di dunia seprti di Indonesia saat ini.

Perluh menjadi pertimbangan kedepan agar jajaran DKPP untuk melanjutkan estafet pelaksanaan ide besar yang perna di gagas oleh generasi sebelumnya . Sebab dampak dari ide besar ini tidak hanya pada aspek kepemiluan saja, melainkan aspek demokrasi secara menyeluruh.

Penulis adalah Pegiat Kebangsaan dan Kenegaraan.