Elpius Hugi: Berjuang Keras Meraih Sukses

Ia memulai karier awalnya sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS). Tak cukup sampai di situ, ia pun melangkah maju menjadi seorang politisi, sebelum akhirnya bertemu Lukas Enembe dan dipercaya menjadi seorang sekretaris pribadi. Kerasnya hidup ia lalui sebelum meraih sukses.

Adalah Elpius Hugi, S.Pd.MA. Pria kelahiran Saminage, Yahukimo, 9 Maret 1975 ini  memulai kariernya sebagai PNS tahun 2003 di Kabupaten Ja­yawijaya, tak selang lama setelah menamatkan pendidikannya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Cenderawasih (Uncen). Baru dua tahun berkarier, tahun 2005/2006, ia diminta oleh Yanni untuk maju pada Pilkada Bupati di Yahukimo sebagai wakilnya. Sayangnya, mereka tidak terpilih.

Ia pun mengambil keputusan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada dan diterima di Fisipol Jurusan Politik Lokal Otonomi Daerah. Tahun 2010, ia tamat S2. Di sela pendidikan S2, Elpius juga menjabat sebagai Ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Provinsi Papua. PKDI saat itu berhasil meraih 21 kursi anggota DPRD yang tersebar di Provinsi Papua. Di DPR Papua, PKDI memperoleh  satu kursi dan berkoalisi dengan Fraksi Papua Bangkit.

Melalui Koalisi Papua Bangkit yang kemudian memenangkan Lukas Enem­be sebagai Gubernur Papua pada Pilgub 2013, posisi Elpius se­bagai ketua partai pun berakhir. Ia lalu dipanggil oleh Lukas untuk menjadi Sekretaris Pribadi atau Sespri. Kata Lukas, urusan politik usai, saatnya mengurus birokrasi.

“Saya pikir itu jalan terbaik dan pengalaman di dunia politik saya pikir cukup. Pengalaman ke birokrasi menjadi pengetahuan dasar saya ke­tika nanti suatu saat Tuhan kehendaki saya menjadi pemimpin di suatu daerah. Paling tidak, saya sudah mengerti birokrasi pemerintahan dan politik. Menjadi  pelayan adalah melayani semua orang, tidak membedakan suku, agama dan golongan,” katanya.

 

Mengerti Karakter Orang

Elpius menjadi Sespri Gubernur Lukas sejak tahun 2014 dengan golongan III C. Suka duka ia lalui. Ia harus menghadapi semua orang, dengan keinginan dan kepentingan yang berbeda. Semua orang yang datang ingin memaksa bertemu gubernur dan menyatakan sangat urgen.

“Nah di situ yang menjadi masalah buat kita. Kita mau menolak mere­ka, salah-salah. Mau mene­rima me­reka juga salah-salah, tetapi saya mengerti tugas saya sebagai sesprinya pak gubernur, saya berusaha menampung aspirasi lalu menyampaikan kepada beliau,” ujarnya.

Karena itu, tips yang dilakukan Elpius menghadapi keruwetan itu yakni memahami karakter para tamu, budaya mereka dan dari instansi atau lembaga mana mereka datang.

“Apa yang dia mau sampaikan kita dengar dulu, baru sampaikan ke beliau. Dengan begitu, dia juga rasa puas karena apa yang menjadi keinginannya bisa disampaikan, sekali pun tidak ketemu gubernur, hanya lewat saya sebagai perantara. Saya ber­usaha maksimal melayani me­reka,” ujarnya.

Elpius Hugi bersama Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH pada perayaan HUT RI ke-72, 17 Agustus 2017 lalu.

Menjadi Sespri Gu­bernur Lukas, bagi Elpius dijalaninya dengan nyaman dan sukacita. Bertahun-tahun dekat dengan Lukas, Elpius mengaku memperoleh che­mistry. Ia mengenal sosok Lukas yang kebapakan, tidak pernah marah, selalu ramah dan senyum, dan seakan tak kenal lelah bekerja melayani masyarakat.

“Beliau dengan tenang menghadapi. Seperti ini kita harus ikuti se­bagai staf. Saya lihat dari pak gubernur itu sosok yang sangat mencintai semua orang dan itu karakter dan cara yang beliau terapkan ke setiap orang. Beliau seorang yang rendah hati dan di dalam keluarga juga beliau merupakan contoh, panutan untuk kita yang lain,” kata suami dari Welmince  SW Asso.

 

Berjuang untuk Sekolah

Elpius anak bungsu dari lima bersaudara. Kedua orangtuanya, Pona Hugi dan Maria W.Esema sudah meninggal dunia. Dari keempat saudaranya, hanya Elpius yang bersekolah tinggi. Empat kakaknya, hanya satu yang menjabat kepala kampung yaitu Philipus Hugi.

Sejak kecil, Elpius adalah anak yang penurut. Oleh ayahnya, ia tidak dibolehkan sekolah. Karena itu, pada saat teman-temannya hendak lanjut SMP, ia dilarang ayahnya tetapi ibunya menguatkan dia lanjut sekolah.

“Bapak bilang tidak boleh sekolah karena tidak ada uang. Di situ saya betul-betul kesulitan dalam hal biaya hidup. Dari kampung Saminage ke Kota Wamena, orang yang kuat jalan itu satu malam dua hari jalan kaki. Tapi saya nekat dan semangat ke Wamena,” kata Elpius.

Elpius teringat masa-masa sulitnya. Ketika itu, tidak ada babi yang bisa dijual sebagai bekal untuk biaya sekolah. Hanya ibu yang memberinya tali anyam noken dalam gulungan kecil yang ia bawa dan dibeli orang de­ngan harga Rp 2500. “Itu modal saya beli buku waktu SMP,” kenangnya.

Sampai di Wamena, ada kerabat Elpius yang baru lulus SMP dan pa­kaian seragamnya diberikan padanya. Saat itu masih ada perang suku di Walesi membuat kondisi betul-betul sulit. Ia tinggal di salah satu asrama di Medapora yang diberikan kepala suku. Makanan sangat susah didapat.

“Kadang makan sayur saja, rebus daun ubi, makan dan tidur,” kata­nya. Teman seangkatannya 4 orang, semua putus sekolah. Elpius sendiri yang bertahan.

Ia kemudian dibantu Pastor Frans Lieshout, OFM dan pindah ke Asrama Walesi. Ia baru merasa lega karena dibelikan sepatu, pakaian dan alat tulis. Sekolah pun jaraknya sudah dekat. Untuk mendapat uang, ia meminta suster agar halaman dan rumput ia babat dan bersihkan. Ia diupah Rp 15.000-20.000. Tidak lama kemudian ia diminta kepala SMP YPPK untuk membantu, hingga ia masuk SMA.

“Sekolahnya siang, pagi saya bantu kepala sekolah di rumah. Hingga kelas 3 di SMA YPPK, baru saya pindah ke SMA PGRI untuk mengikuti ujian,” kata Elpius.

Lepas SMA, Elpius pun bertekad lanjut S1 di Universitas Cenderawasih Jayapura. Datang dari Wamena, Elpius hanya bermodal parang de­ngan tujuan awal hanya untuk dapat pekerjaan. Ia tinggal di Asrama Nayak di Kamkey, Abepura. Pagi-pagi, ia bekerja membabat rumput sampai jam setengah 7, sebelum ke kampus.

“Memang jaman saya sekolah itu setengah mati. Kalau anak-anak yang sekolah sekarang ini terlalu gampang, mereka minta uang di peme­rintah dikasih,” kata Elpius.

Ia bersyukur, bantuan dari Pastor Frans Lieshout, OFM setiap bulan sebesar Rp 150.000 rutin diterima­nya. Selain itu, juga ada beasiswa dari Keuskupan Jayapura dan beasiswa Supersemar di kampus.

Sebagai orang yang sedang menanjak tangga sukses di birokrasi, Elpius tidak ingin generasi muda Papua saat ini bermental instan, santai dan banyak menuntut dengan prestasi akademik yang pas-pasan. Ia berharap, generasi muda Papua ha­rus ditempa dengan kerja keras untuk menghilangkan kebiasaan minta-minta yang kian marak terjadi.

“Kalau jadi orang sukses itu kita harus alami yang susah. Ketika ada masalah, ada kesulitan jangan tergantung ke orang tua atau peme­rintah. Tuhan kasih kita otak untuk berpikir dan bekerja keras, bukan ada sedikit masalah langsung demo dikasih uang. Itu tidak benar,” tegasnya.

Elpius bersama Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa, Asisten II Elpius Hugi, dan mantan Dirut Bank Papua, Johan Kafiar.

Mental struggle for life yang dimiliki Elpius termotivasi oleh dua tokoh yang dipujanya. Yaitu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan St. Fransiskus Xaverius. Menurutnya, dua tokoh ini mengajarkan kepemimpinan yang bagus bagi anak muda.

“Spiritualitas Santo Fransiskus memang ada di Gereja Katolik, tetapi saya rasa baik untuk ditiru semua orang, baik di pemerintahan, keluarga, lingkungan tentang cara memimpin penuh cinta. Ini yang melahirkan prinsip kerja saya: selalu berusaha untuk tidak buat orang susah, berusaha untuk membuat sesuatu yang terbaik sebagai Sespri Gubernur. Kalau bukan saya, siapa lagi yang melayani dan memperhatikan mereka,” tegas Elpius. (Gusty Masan Raya/Telah Dimuat di Majalah Papua Bangkit Edisi Agustus 2017)

Reky Ambrauw: “Selalu Bersyukur dan Terus Belajar”

Kepala Dinas Perhubungan Reky Douglas Ambrauw, S.Sos.M.Si saat diwawancarai didampingi ketiga kabid-nya.

Sosok Reky Douglas Ambrauw S.Sos.M.Si sudah tak asing lagi bagi dunia birokrasi di Papua. Lelaki kelahiran 1 Juli 1967 ini merintis karir dari pegawai kecil golongan IIA hingga golongan IVD saat ini. Membuatnya matang dan teruji.

BANYAK JABATAN strategis sudah diembannya. Namun ia sosok yang rendah hati, ramah dan murah senyum. Siapa sangka, di balik suksesnya kini,  Reky sesungguhnya adalah seorang pekerja keras dan petarung gigih yang telah melewati pengalaman kerja penuh tantangan selama 23 tahun di pedalaman.

“Keinginan untuk maju, mengubah diri, bekerja membangun daerah membuat apapun tantangan, harus saya hadapi,” ujar Reky kepada Tim Redaksi Majalah Papua Bangkit yang menemuinya di ruang kerjanya, Kamis, 22 Juni 2017.

Reky menyelesaikan pendidikan di IPDN Yoka, Jayapura tahun 1991 bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, SIP.MKP. Sebagai aparatur sipil negara, ia mengaku siap menerima konsekuensinya untuk ditempatkan dimana saja, termasuk di daerah pedalaman Papua. Sebab ketika itu, ada aturan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa alumni IPDN tidak boleh di kabupaten dan provinsi, tetapi harus langsung ke kecamatan.

“Saya ditempatkan di Kecamatan Mulia Kabupaten Paniai, sekarang ini Kabupaten Puncak Jaya. Saya jadi Kepala Urusan Pemerintahan dengan Golongan IIA waktu itu. Pak Hery Dosinaen ditempatkan di kecamatan Ilaga,” kata ayah dari Daniel dan Brenda ini.

Sikap rendah hati dan keuletannya dalam bekerja, membuat Reky begitu disukai rekan kerja hingga atasannya. Masyarakat setempat pun begitu menyayanginya. Daerah Mulia kala itu, boleh dibilang sangatlah terpencil dan jauh dari sentuhan pembangunan, tidak seperti sekarang ini.

Tetapi rasa kekeluargaan yang tinggi dan sudah terbiasa tinggal bersama di  honai, membuat Reky muda begitu mudahnya berbaur. Apalagi, sejak kecil, ia sudah mengikuti sang ayahnya bertugas di Mulia.

Perjuangan merintis karir dari bawah benar-benar dilakukan Reky. Dua tahun sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, dirinya mendapat kesempatan melanjutkan studi strata satu (S1) di Universitas Hasanudin Makassar. Dua tahun berselang usai lulus studi, jabatan baru dia raih yakni sebagai Kasubag Program. Kecamatan Mulia sendiri di tahun itu sedang dalam proses menjadi kabupaten Puncak Jaya.

Di tengah meniti karir ASN, Reky pun menopang dirinya dengan terus menimba ilmu yang lebih tinggi. Dua tahun sebagai Kasubag Program, ia berhasil lolos ikut tes program strata dua (S2) Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada, Yogjakarta.

“Saya berangkat kuliah ke Yogya tahun 2000 dan selesai 2003. Setelah itu saya kembali ke Puncak Jaya dan dipercayakan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah. Setelah itu terus masuk jadi Kepala Bappeda Kabupaten Puncak Jaya,” urainya.

Karir suami dari Setyawati Ana itu terus melejit, tatkala kabupaten Puncak terbentuk, pemekaran dari Puncak Jaya. Tahun 2008-2011, Reky menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak. Tak sampai di situ, setahun berikutnya, ia pun dipercayakan sebagai Penjabat Bupati.

Reky Ambrauw bersama istri dan anaknya.

Saat Lukas Enembe, SIP.MH terpilih menjadi Gubernur Papua, Reky menjadi salah satu sosok yang dipilih Lukas masuk dalam kabinet kerjanya. Tahun 2013, ia dilantik menjadi Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua.

“Kurang lebih 7 Bulan menjabat Asisten III dan sempat merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan, saya pindah lagi dipercaya sebagai Kepala Badan Penghubung di Jakarta dari 2014 sampai dengan awal 2017. Baru pada Februari lalu saya dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan,” papar Reky.

Di organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya saat ini, Reky dengan rendah hati mengaku ia banyak belajar dari para stafnya. Latar belakangnya memang bukan dari bidang perhubungan, tetapi kemampuan manajerial dipadu kematangan mengelola birokrasi yang sudah teruji membuat Reky dengan gembira penuh percaya diri menjalankan amanah ini.

“Selalu mengucap syukur atas kepercayaan yang diberikan dan terus belajar dan belajar, itu prinsip saya. Banyak pemimpin bekerja tapi jarang mau belajar dari para stafnya. Saya, sejak masuk di Dinas Perhubungan Februari 2017 lalu, saya rangkul semua kepala bidang saya. Saya belajar dari mereka, saya petakan masalah dan susun perencanaan. Target saya, harus jalankan visi misi gubernur untuk tingkatkan konektivitas daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” kata pria yang selalu murah senyum itu.

 

Reky Ambrauw saat memantau pembangunan pelabuhan di Timika.

 

BANGUN KONEKTIVITAS ANTARDAERAH

Di tengah kesibukannya, Tim Redaksi Majalah Papua Bangkit berkesempatan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky D. Ambrauw, S.Sos.M.Si. Ia didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut, Aloysius BP, ST, Kabid Udara Yoseph Patrick Numberi, Kabid Darat  Nasiaput Itlay, SE.MM. Berikut petikan wawancaranya.

 Apa visi misi Dinas Perhubungan yang Bapak pimpin?

Misi kami yaitu terwujudnya pelayanan transportasi terpadu dalam rangka peningkatan aksesibilitas, mobilitas dan pemerataan pelayanan jasa transportasi. Kami punya lima misi yaitu pertama, meningkatkan kualitas perencanaan transportasi. Kedua, mengembangkan dan mempercepat pembangunan prasarana dan sarana transportasi. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa transportasi. Keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa transportasi. Kelima, meningkatkan pembinaan SDM yang kreatif dan produktif.

Reky Ambrauw bersama ketiga kepala bidangnya.

 

Soal transportasi, khususnya tranportasi laut, ada program Presiden Jokowi untuk pembangunan tol laut. Apa masuk dalam program Dinas Perhubungan?

Sudah tentu. Dalam pembahasan di Jakarta, titik beratnya ada di Jayapura, Merauke, dan Timika. Bahkan, tol laut kita padu dengan transportasi udara. Di Timika misalnya. Dari Pelni sudah bangun infrastruktur di Bandara sehingga ketika barang-barang yang kapasitas besar masuk di Pelabuhan Timika, langsung bisa drop ke bandara untuk disalurkan ke daerah-daerah pedalaman. Jadi konektivitasnya lebih cepat, nyambung antara  tol laut dan udara. Kalau kita lihat Nabire juga bisa karena ada lima kabupaten yang konektivitasnya bisa terakses cepat yaitu bukan hanya tol laut tetapi bisa tol darat. Begitu barang tiba di Pelabuhan Nabire, kontainer bisa dibawa langsung ke Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Deiyai.

Soal pelabuhan, kira-kira sudah berapa pelabuhan yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Papua selama ini?

Dari perhubungan sudah dan sedang mengerjakan beberapa pelabuhan di antaranya Pelabuhan Moesbopondi, Abesau, Hanyaan, Lape, dan Waren. Ke depan akan bertambah yaitu Pelabuhan Kepi di Mappi dan Pelabuhan Tanah Merah di Boven Digoel, Pelabuhan Mambor di Nabire. Misalnya pembangunan dermaga di Pulau Moesbopondi Kabupaten Supiori. Kenapa jauh dibangun di sana, padahal kalau dilihat di sana hanya ada transportasi laut dan gelombang lautnya sangat tinggi. Justru ini yang menjadi perhatian bapak gubernur untuk membangun satu dermaga di sana demi membantu masyarakat. Pulau ini cukup jauh dari Supiori sehingga tahun ini kita masuk saat terakhir untuk bisa digunakan.

Di Pulau Mambor, dulunya pelabuhan kayu dan ada kapal perintis yang masuk dan singgah membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Tetapi ketika dimakan usia karena pelabuhan kayu, sehingga kami masuk untuk membangun dermaga beton untuk membantu kembali berjalannya perekonomian masyarakat. Hampir semua kabupaten kami masuk. Termasuk di Waropen membantu perpanjangan pelabuhan.

Bagaimana pendanaannya?

Pembangunan ini memang berkelanjutan. Dananya bukan saja dari ABPD Provinsi Papua tetapi juga dari Pusat dan kabupaten setempat. Jadi ada sinkronisasi antara provinsi, pusat dan kabupaten.

Reky Ambrauw saat memantau pembangunan salah satu pelabuhan

 

Sejak tiga tahun belakangan, ada giat pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre. Bagaimana perkembangannya?

Soal pelabuhan peti kemas, Depapre, dari sisi kewenangan,  kita dari Dishub Papua masuk dari segi daratnya. Namun saat ini masih terkendala pembebasan lahan, yang menjadi bagian urusan kabupaten. Sikap kami sama dengan Pusat, siap masuk membantu jika masalah sudah selesai. Kemarin kami rapat koordinasi dengan instansi terkait tentang kelautan, mereka kasih masukan tentang masalah padatnya jalan sehingga container masih tertumpuk. Kami bicara bagaimana operasi kontainer itu bisa cepat karena kalau mengenai otorita pelabuhan, kami tidak bisa campur tangan.

Beralih ke Bidang Perhubungan Udara, kira-kira berapa jumlah lapangan terbang di Papua?

Kita ini jadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan lapangan terbang (lapter) terbanyak. Data terakhir kami 2016, ada sekitar 300 lapter. Ini tentu membutuhkan perencanaan yang akurat karena topografi Papua yang sangat susah. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan sehingga kita mau membangun lapter di suatu daerah kita tidak langsung asal bangun saja, perlu tahapan perencanaan yang sudah terstruktur. Rencana itu kita matangkan dalam buku besar di dinas yaitu sasaran transportasi wilayah (satrawi). Tahun ini saja, ada 16 bandara yang kami bangun. Hanya beda-beda klasifikasi, ada yang perpanjangan, ada yang sisi darat, masih pekerjaan tanah. Tetapi tidak pernah putus, jalan terus.

Tahun lalu Dinas Perhubungan punya program pesawat bersubsidi, apakah masih akan berlanjut?

Memang itu program bagus, sudah di-launching oleh bapak gubernur dan 2017 baru ada dananya. Saat ini kami masih dalam proses membuat regulasi. Ini bagus karena membantu operator penerbangan perintis di daerah-daerah terisolir. Misalnya ada pasien yang harus dirujuk keluar. Intinya untuk melayani masyarakat kurang mampu. Kita harap bisa segera terlaksana di tahun ini. Operator penerbangan mana yang dapat, nanti setelah keluar regulasinya baru jelas.

Transportasi udara memang harus jadi perhatian karena kalau boleh saya katakan, empat wilayah adat hampir semuanya berada di pegunungan. Hanya satu wilayah  perairan yaitu Saireri. Jadi harus perhatian hanya memang dari sisi anggaran terbatas. Dan di wilayah pedalaman, begitu banyak lapter bahkan hampir setiap kampung ada lapangan terbang. Kalau tidak diperhatikan baik, ekonomi masyarakat  terganggu karena harga barang melonjak. Saya pengalaman 23 tahun di wilayah pedalaman, jadi saya tahu persis dampak dari transportasi yang hanya lewat udara itu.

Saat memantau lapangan terbang ke wilayah Selatan Papua.

 

Salah satu keluhan klasik masyarakat adalah tingginya harga tiket di jelang hari raya. Bagaimana Dinas Perhubungan menyikapinya?

Kita memang sudah mengadakan beberapak kali pertemuan dengan maskapai penerbangan nasional, dan bertanya soal itu. Mereka sampaikan ada standar harga ambang atas dan ambang bawah atau standar harga tertinggi dan terendah. Bersama Pak asisten II dan Sekda, kami menyarankan bisakah di antara ambang ini, ambil harga tengahnya? Tetapi setelah melihat aturan kementerian perhubungan, harga yang ada cukup wajar. Itu hak maskapai, kita tidak bisa menekan karena mereka memiliki alasan.

Apakah ada solusi lain misanya dengan menambah armada tiap maskapai dan memberlakukan penerbangan malam di Bandara Sentani?

Soal bandara itu otoritanya di bawah kementerian perhubungan. Kita bisa mengadakan koordinasi, ketika ada persoalan kita undang, tanyakan, minta penjelasan dan solusinya apa. Bisa, operating house dibuka, fasilitas bandara-bandara transit disiapkan. Dari sisi kapasitas sebenarnya sudah bisa. Tapi kita juga bisa lihat bahwa di Bandara Sentani itu yang padat di jam-jam pagi, setelah itu sepi. Hanya dari jam 06.00 pagi sampai jam 08.00 malam. Mungkin karena wilayah paling ujung sehingga pihak  maskapai pikirkan konektifitas. Kalau sampai malam, tentu saja peminatnya pun terbatas.

Reky Ambrauw saat berjabatan tangan dengan Gubernur Lukas Enembe pada suatu kesempatan.

 

Jika demikian, bagaimana kesiapan menghadapi PON XX tahun 2020?

kami sudah rapat dengan semua operator penerbangan dan kita memberikan gambaran untuk nanti pelaksanaan PON 2020 bagaimana. Nanti secara teknis ada bandara-bandara yang siap. Waktu kunjungan ke terminal Merauke, mereka sudah siap sambut PON dan itu memang pekerjaan dari kementerian perhubungan. Mereka tetap minta support dari kami untuk hal lain yang masih kurang-kurang.  Ke depan, apron menjadi perhatian karena seperti Bandara Sentani saja sudah padat dan itu yang mempengaruhi slot time-nya. Karena tidak semua bisa berangkat bersamaan, harus menunggu yang berangkat dan yang datang, harus parkir.

Contoh, ketika kami ke Ewer-Asmat, pesawat masih parkir di ujung bandara, kami harus putar dulu di udara selama 10 putaran, tunggu pesawat terbang dulu baru kami mendarat. Pesawat ini juga lama di bandara karena menunggu satu penumpang dari Agats karena menyeberang sungai. Sesuai SOP, sebenarnya harus prioritas pesawat yang di atas udara mau mendarat tetapi itulah kondisinya. Saya baru kembali dari Timika, Asmat, Mappi untuk melihat lokasi-lokasi yang akan kami masuki di tahun 2017. Yang sudah, Kobakma, Nabire, dan Mamberamo Raya.

Reky Ambrauw bersama seluruh staf di Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

 

Lalu bagaimana program Bidang Perhubungan Darat?

Kami berencana membangun sejumlah terminal tipe B. Sesuai regulasi baru, Terminal tipe A menjadi kewenangan Pusat, tipe B menjadi kewenangan Provinsi, dan tipe C oleh kabupaten/kota. Selain di Waena yang hampir rampung, kita akan bangun terminal tipe B di Sentani, di Nabire untuk melayani empat kabupaten yaitu Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Paniai. Selain itu, juga terminal tipe B di Merauke untuk melayani Boven Digoel, dan jika sudah ada akses jalan maka aka ke Pegunungan Bintangna. Kita juga akan bangun di Wamena yang akan menjadi home base untuk melayani beberapa kabupaten pemekaran dari Jayawijaya, seperti Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah.

Kapan kira-kira target Terminal Tipe B di Waena difungsikan?

Tahun ini kita masuk lagi untuk intervensi kontruksi bangunannya. Jika tahun ini selesai, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai difungsikan. (Gusty Masan Raya/Frida Adriana)

.

 

Setia Mengabdi Bangun KELUARGA BERKUALITAS (2)

Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Pemimpin Redaksi Majalah Papua Bangkit, Gusty Masan Raya berkesempatan mewawancarai Sarles Brabar, SE.MSi  di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya.   

 

Bapak sudah puluhan tahun bekerja di BKKBN. Adakah kesulitan saat sosialisasi KB dengan slogan dua anak cukup, sementara kita tahu realitas Papua hari ini masih sangat sedikit penduduknya?

Memang setiap kebijakan selalu ada pro dan yang kontra. Yang kontra merasa Program KB di Papua membatasi orang, karena dia memahami hanya sebatas dua anak cukup. Padahal, ini adalah sebuah slogan BKKBN yang digunakan untuk keluarga yang ideal dan bukan harga mati. Slogan ini kan bukan harga mati. Artinya, bukan berarti bahwa keluarga itu memperoleh dua anak lalu sejahtera. Kami melihatnya dari berbagai aspek: mulai ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Jadi yang kita tegaskan kepada mereka bahwa kami orang BKKBN menginginkan keluarga itu memiliki anak sesuai dengan kemampuan keluarga itu.

Apakah tidak dilarang Pemerintah Pusat?

Tentu tidak! Penerapan program Keluarga Berencana di Provinsi Papua harus diterjemahkan dalam kearifan lokal Papua. Kita lihat lebih spesifik kepada kondisi Papua, dimana penduduk aslinya sedikit dari non Papua atau migran. Sehingga, kita harapkan bukan untuk membatasi jumlah anak hanya dua saja tapi memproteksi sebuah keluarga bisa berperilaku hidup sehat dan bisa menikmati kebahagiaan keluarga itu.

Kita inginkan adalah keluarga yang terencana. Bukan hanya membatasi satu keluarga hanya memiliki dua anak tetapi yang utama bagaimana mengatur jarak kehamilan antara anak pertama dan kedua serta selanjutnya. Terencana dari sisi kehamilan, kesehatan, ekonomi dan pendidikan bagi anak. Sesuatu yang terencana biasanya berkualitas.

Seperti NTT dan Maluku, budaya patriarkat di Papua sangat kuat. Apakah hal ini berdampak dalam implementasi program KB selama Bapak jalani?

Ada. Kita di Papua ini kan memandang laki-laki sebagai penerus keturunan marga. Jadi jika satu keluarga belum mendapat seorang anak laki-laki, dia akan berusaha mencari terus. Ini yang membuat banyak keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah punya banyak anak yang tidak sehat, tidak terurus, tidak disekolahkan.

Masalah lain, partisipasi atau interese laki-laki terhadap program KB kecil sekali dibandingkan ibu-ibu. Saat penyuluhan, seringkali ibu-ibu mengeluh seakan mereka saja yang diberi penyuluhan. Kendalanya memang kita kesulitan mengumpulkan kaum bapak yang kadang mencari nafkah siang hari. Mestinya dua-duanya harus ikut. Karena program KB itu adalah kesepakatan suami istri, bukan sepihak. 

Saya dengar BKKBN Perwakilan Papua sudah membangun Kampung KB di Papua. Bisa Bapak jelaskan soal program ini?

Kampung KB atau Keluarga Berencana ini adalah program yang diluncurkan oleh Presiden pada Januari 2016 di Jawa Barat sebagai miniatur dari pelaksanaan Program KB dan Pembangunan Keluarga dan kependudukan dengan tujuan untuk bagaimana Program KB itu bersinergi dengan semua sektor pembangunan yang ada.

Sejak tahun lalu kita mulai digerakan di Papua. Di sini kami telah laksanakan atau canangkan di sepuluh kabupaten. Di antaranya Biak, Supiori, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Jayawijaya atau Wamena, Merauke, Kepulauan Yapen dan Waropen. Tentu ke depan kami ingin jangkau semua kabupaten. Kami mengapresiasi peran para kepala daerah itu karena sudah ikut lakukan pencanangan. Kabupaten mana yang sinergitas programnya dilaksanakan dengan baik akan langsung kita laporkan ke Presiden.

Apa saja bentuk intervensi program di dalam Kampung KB itu?

Di Kampung KB ini dibangun sarana dan prasarana perumahan, kesehatan, juga pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain. Semua sektor bisa dibangun dengan harapan setiap dinas terkait di kabupaten-kabupaten bisa masukan satu program. Kalau bupatinya konsen untuk kita lakukan, ini bisa kita jadikan kampung model yang bisa membangun keluarga yang berkualitas.

Kampung KB adalah miniatur yang strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan program-program lintas sektor lainnya, seperti  program 1.000  Hari Pertama Kehidupan (HPK), Program Dasa Wisma, Rumah Sehat, GenRe (Generasi Berencana), dan Gerakan Masyarakat  Sehat, Kampung Adat, Kota layak anak dan lain sebagai. Ini akan memberi dampak perubahan bagi masyarakat setempat melalui fasilitas dan pembinaan yang secara kontinyu atau berkelanjutan dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Sejauh mana koordinasi BKKBN di Papua dengan lembaga pemerintah terkait dalam sinkronisasi program-program?

Kami selalu menyampaikan laporan tahunan dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya.  Contoh yang nyata saat melayani penyuluhan dan juga pendekatan promotif/preventif. Kami gandeng para bidan dan dokter kandungan dari Dinas Kesehatan. Kita bangun kemitraan karena merekalah yang berhubungan dengan masalah kandungan. Intinya, koordinasi BKKBN dengan lembaga mitra tetap jalan. Kalau kita kerja bersama, tentu berdampak besar bagi masyarakat.

Adakah Mitra lain yang mendukung?

Ada. Kami juga menawarkan pihak Bank untuk masyarakat yang berekonomi mikro. Sebab BKKBN punya kelompok pemberdayaan keluarga. Kami punya program yang namanya UPPKS atau Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Nah kita dorong perbankan mensosialisasikan program kredit mikronya kepada kelompok  yang kami bina ini. Selain program itu, kita juga sedang menggalakan satu program baru dari Pusat yakni KKBPK atau Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Kita harapkan dukungan semua pihak. Sebab program ini jika dilaksanakan dengan baik sangat mendukung visi Gubernur Papua yang Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Terakhir, pada Februari lalu ada launching website iGenRe? Apa isinya?

Program Generasi Berencana (GenRe) diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini sukses menjangkau hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Karena itu di Papua kita luncurkan website  yang namanya iGenRe. iGenRe ini untuk penguatan terhadap generasi kita, dan juga di website ini juga ada tanya jawab seputar kehidupan para remaja dan bentuknya rahasia. Dalam website  tersebut juga ada berita-berita serta sejumlah pengetahuan tentang remaja harus bebas dari seks bebas, narkoba serta HIV dan AIDS.

Setia Mengabdi Bangun KELUARGA BERKUALITAS (1)

Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Papua, tak lepas dari peran seorang Sarles Brabar, SE.M.Si. Pria kelahiran Biak, 12 September 1966 lulusan Strata Dua (S2) Magister Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih (Uncen) ini, sudah dua puluh tahun lebih bergelut di bidang penyuluhan KB. Kini, suami dari Dra. Karolina Wenggi, MH sejak Januari 2016, dipercayakan sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua.

Kesuksesan ayah dari Alfa dan Laura Brabar ini bukan sesuatu yang instan. Datang dari keluarga sederhana di Biak Utara, Sarles muda harus berjuang keras untuk bisa bangkit di tengah kesulitan hidup dan biaya kuliah yang berat di Jayapura. Namun tekad dan daya juangnya untuk maju membuahkan hasil. Ia menyelesaikan bangku Strata Satu (S1) di Universitas Ottow Geisler. “Saya ingat dulu saat kuliah, dulu sering jalan kaki dari Padang Bulan ke Kampus Ottow Geisler Kotaraja Dalam karena tak punya uang,” kenang putra  dari Nataniel Brabar (alm) dan Yuliana Krar ini.

Sejak 1994, Sarles diterima menjadi PNS Penyuluh KB di Kabupaten Jayapura. Ia kemudian pindah ke Kota Jayapura dan sempat bekerja bersama Benhur Tomi Mano (Wali Kota Jayapura terpilih) kala masih menjadi camat. Sejumlah jabatan sebagai kepala seksi dan kepala bidang juga pernah diembannya. Dedikasi yang ditunjukkan Sarles membuat ia dipercayakan menjadi Pelaksana BKKBN Perwakilan Papua Barat di Manokwari. Sampai akhirnya ia dilantik sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Papua, 28 Januari 2016 di Jakarta.

Kendati berada di pucuk pimpinan, Sarles tetaplah sosok yang rendah hati, ramah dan tak sok kuasa. Talenta kepemimpinannya berlandaskan kasih. Ia pribadi yang selalu bersyukur pada sesama dan Tuhan. Ceria berkarya penuh dedikasi pada amanah yang diembannya.

“Jabatan itu tidak akan kekal. Tapi apa yang kita lakukan hari ini akan selalu dikenang oleh orang lain. Maka dalam kerja, saya punya prinsip, bermitra dengan banyak orang akan membuat kita semakin diperkaya untuk sama-sama berkarya lebih baik,” kata Sarles kepada Majalah Papua Bangkit. (Gusty Masan Raya)