Remaja Mappi Diminta Jauhi Miras, Seks Bebas dan Perkawinan Dini

Kepala DP3AKB Mappi Verdinanda Genoveva, S.Stp berfoto bersama peserta dan pemateri sosialisasi PKBR.

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Mappi Verdinanda Genoveva, S.Stp meminta remaja dan pemuda di Mappi untuk menghindari hal-hal negatif yang menghancurkan masa depannya seperti minuman keras (miras), aibon, seks bebas dan kawin di usia dini.

Permintaan itu disampaikan Verniranda saat membuka kegiatan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dilakukan tim Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Kamis (24/10/2019).

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Avista, Kota Kepi diikuti oleh perwakilan SMA/SMK di Mappi meliputi tiga puluh lebih siswa-siswi dari 14 sekolah dan komunitas pemuda gereja.

“Untuk NAPZA memang tidak ada tapi miras dan aibon sangat tinggi. Sedangkan masalah perkawinan di bawah umur juga ada, kebanyakan di kampung-kampung karena banyak remaja yang putus sekolah. Remaja Mappi harus menghindari semuanya itu, harus memiliki rencana hidupnya. Remaja di Mappi harus mengerti bahwa mereka harus mempersiapkan hidup bagi masa depannya dan menghindari hal-hal negatif,” kata Verniranda kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Jumat (25/10/2019).

Menurut Verniranda, sosialisasi PKBR yang dilakukan  tim dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua ini sangat bagus. Karena dengan ini, pihak DP3AKB Mappi berencana untuk melakukan dua hal. Pertama, menyiapkan remaja Mappi untuk mengikuti even pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Papua pada tahun mendatang. Kedua, menyiapkan PIK (Pusat Informasi Konseling) Remaja yang hingga kini belum terbentuk di Mappi.

“Namun saya berharap, melalui kegiatan ini, dengan peserta yang terbatas, saya meminta para perwakilan  siswa yang ikut sosialisasi ini bisa memberikan informasi tentang pentingnya Genre bagi teman-temannya. Kami merasa kegiatan ini sangat bagus karena dilakukan dengan matang, ada ceramah, ada tanya jawab, dan ada simulasi sehingga peserta sangat antusias. Saya berterima kasih kepada BKKBN Provinsi Papua yang sudah datang ke Mappi,” kata Verniranda.

Henny Agusta, Staf Perwakilan BKKBN Papua menjelaskan dalam kegiatan ini peserta diperkenalkan modul fasilitator PKBR, terkait proyek prioritas nasional (PRO PN).

“Kami ingin mengenalkan tentang PIK Remaja dengan harapan ke depan Pemda Mappi dalam hal ini DP3AKB bersama-sama dengan pihak sekolah atau komunitas untuk membentuk PIK remaja sebagai wadah bagi remaja untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan permasalahan remaja,” ujar Henny lewat pesan whatsapp yang diterima papuabangkit.com. (Gusty Masan Raya)

Mappi Tertinggi Imunisasi MRP, Kadinkes: Belajar Dari Bupatinya

Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes.

JAYAPURA (PB)—Kabupaten Mappi menjadi kabupaten dengan capaian imunisasi vaksin Measles, Rubella dan Polio (MRP) tertinggi se-Papua melebihi target yakni  115,73 persen, diikuti Kabupaten Jayapura dengan capaian imunisasi 114,73 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat memberikan keterangan pers kepada puluhan wartawan di kantornya, Jumat (21/09) mengatakan prestasi ini tak lepas dari peran aktif Bupati Kristosimus W. Agawemu yang sangat peduli terhadap imunisasi nasional ini.

“Saya salut dengan bupati yang proaktif seperti ini. Para kepala daerah lain harus tiru. Imunisasi ini penting untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak kita di Papua, jangan dianggap remeh,” kata Aloysius.

Selain Mappi dan Jayapura, dua kabupaten lain yang menyusulnya yakni  Kabupaten Paniai dengan capaian imunisasi 97,45 persen dan Keerom dengan 96,53 persen.

“Imunisasi di Kabupaten Paniai ini sebenarnya baru memulai dipertengahan Agustus 2018 tapi mereka begitu bekerja secara luar biasa. Mereka sewa helikopter untuk melakukan imunisasi sampai di kampung-kampung,” puji Aloysius.

Menurut mantan Direktur RSUD Abepura ini, baru ada delapan kabupaten yang capaian imunisasinya 70-90 persen. Lima Kabupaten dengan cakupan imunisasi antara 40-60 persen yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, Asmat, Waropen dan Mamberamo Tengah.

Selanjutnya ada 12 kabupaten yang cakupan imunisasi nya di bawah 50 persen, dan ada tiga kabupaten yang capaian imunisasinya belum mencapai 10 persen yakni Kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Intan Jaya, Yalimo, Jayawijaya, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak.

Capaian ini membuat Papua berada di urutan 13 secara nasional per 20 September 2018. Ia berharap, para kepala daerah (bupati/walikota) berperan aktif untuk menyukseskan masa imunisasi yang tengah diajukan pihaknya untuk diperpanjang.

“Kami telah  menyurati Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberi perpanjangan waktu kampanye imunisasi sampai bulan Oktober 2018. Kami sudah bekerjasama dengan tim UP2KP yang turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi dan menemukan bahwa daerah yang capaiannya rendah karena kurangnya dukungan penuh dari kepala daerah,” tegas Aloysius. (Gusty Masan Raya)

 

Semangat Pengabdian, Bekerja Keras Bangun Mappi

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH melantik dan menyematkan lambang burung garuda di dada Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2017-2022, Kristosimus Yohanis Agawemu-Jaya Ibnu Suud ST.

Pesta demokrasi sudah usai, sekarang saatnya bersatu, bersaudara, bekerja keras sambil berlari, bukan berjalan di tempat. Saatnya tularkan semangat pengabdian yang tulus untuk kerja, kerja dan kerja, melayani masyarakat dari kota sampai di dusun.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mappi 11 Juni 2017 lalu menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mappi dalam rangka serahterima jabatan Penjabat Bupati Mappi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2017-2022, Kristosimus Yohanis Agawemu – Jaya Ibnu Suud ST, yang telah dilantik pada 22 Mei 2017. Rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Kepi, dibuka Wakil Ketua II DPRD Mappi Robet Sumaghai, dihadiri Penjabat Bupati Mappi, Plt Sekda Mappi, Kapolres Mappi, Para Kepala OPD Kabupaten Mappi, dan perwakilan masyarakat dari 15 distrik.

Penjabat Bupati Mappi Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM mengatakan, selama satu bulan lebih di Mappi, ia  telah melaksanakan urusan pemerintahan juga urusan pelayanan masyarakat, pendataan Orang Asli Papua, khususnya orang asli Mappi, serta urusan pemerintahan lainnya. Selama 15 tahun kabupaten ini berjalan, menurut Ribka, dari sisi keuangan selalu mendapat disclaimer dari BPK, sehingga harapannya pemerintah yang baru dapat merubah itu ke arah yang lebih baik.

Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu bersama Wakil Bupati Jaya Ibnu Suud, ST, pada serahterima itu mengatakan, hal-hal yang diperhatikan secara serius dan bersungguh-sungguh, pertama, proses demokrasi sudah selesai. Ia meminta kepada oknum-oknum aparatur sipil negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bentuk menyumbangkan pikiran dan tenaga maupun penggalangan dana, supaya segera hentikan, sebab bentuk sikap tindakan yang menjiwai proses politik dapat menurunkan semangat kerja, yang berdampak pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.

Didampingi penjabat bupati mappi, Dr. Ribka Haluk, Bupati Mappi , Kristosimus Yohanis Agawemu menandatangani berita acara serah terima jabatan.

“Saat ini adalah waktu untuk kita bersatu, bersaudara, bekerja keras sambil berlari, bukan berjalan di tempat. Tanamkan pada diri kita masing-masing semangat pengabdian yang tulus untuk kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat Mappi dari kota sampai di dusun,” ajak Kristosimun.

Hal ketiga, proses penempatan jabatan harus dipandang sebagai ajang penambahan pengetahuan dan pengalaman untuk mendapatkan kualitas dari setiap pribadi yang berprestasi dan unggul dalam bidang kerjanya. Yang dipercayakan untuk itu, ia berharap jabatan tidak dipandang luar biasa tetapi tetap sadari bahwa jabatan adalah titipan Tuhan untuk bekerja.

Selesaikan Masalah Bersama-Sama

Sejumlah permasalahan di Mappi juga Kristosimus menjadi perhatian serius. Ia mengajak bersama-sama selesaikan, seperti penyelesaian semua temuan asset, pemanfaatan lahan gedung kantor yang sudah rusak di Wemiaman, belum lengkapnya gedung kantor milik pemerintah, masih kurangnya tenaga guru dan gedung sekolah di semua tingkatan pendidikan. Selain itu, lahan pemakaman umum yang sudah tidak layak, penempatan jabatan aparatur sipil negara yang tidak sesuai mekanisme, APBD yang selalu terlambat, menyelesaikan seluruh temuan BPK RI. Yang tak kalah penting adalah, penataan kota yang baik, pendataan orang asli Papua, masalah administrasi kepegawaian yang belum baik.

“Semua data akan membantu kita untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Mappi sehingga semua organisasi perangkat daerah diharapkan dapat melaksanakan perencanaan berbasiskan data yang akurat,” pinta Kristosimus. Ia juga berharap ada perbaikan kerja aparatur sipil Negara yang mengacu pada standar aturan kepegawaian.

Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2017-2022, Kristosimus Yohanis Agawemu-Jaya Ibnu Suud ST melangkah keluar Gedung Negara usai dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe.

Aparatur sipil negara, lanjutnya, mulai dari kepala OPD sampai dengan staf, ia minta tidak bekerja dengan pola asal bapak senang. Sebab hal ini akan memperlambat pencapaian kinerja pribadi maupun kelembagaan. “Dalam waktu dekat akan kita bentuk panitia hari jadi Mappi agar menjadi ajang evaluasi kerja bupati dan wakil bupati, sekaligus ajang pengembangan seni dan budaya Kabupaten Mappi,” ujarnya. Ia juga berterimakasih terhadap Ribka Haluk yang sudah membantu menjalankan tugas di Kabupaten Mappi.

Pada 22 Mei lalu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH  melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Bupati – Wakil Bupati dan satu Walikota – Wakil Walikota terpilih periode 2017 -2022, hasil pilkada serentak 2017 di Provinsi Papua, di Gedung Negara, Dok V Jayapura. Mereka yang dilantik antara lain pasangan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, DR. Drs Benhur Tomi Mano MM (Petahana-red) – Ir. H. Rustam Saru MM, Kabupaten Lanny Jaya, Befa. Yigibalom SE, Msi (Petahana-red) -Yemis Kogoya SIP, Kabupaten Sarmi, Pasangan Drs.Eduard Fonataba MM  – Yosina T. Insyaf SE, MM, Kabupaten Mappi, Kristosimus Yohanis Agawemu – Jaya Ibnu Suud ST, dan Kabupaten Nduga yakni Pasangan Yairus Gwijangge, S,Sos, Msi -Wentius Nimiangge.

Gubernur dalam sambutannya berpesan agar para Bupati dan Wakil Bupati dapat melaksanakan tugas yang diemban dengan baik sesuai amanah Undang Undang.  “Aturan tugas dan kewenangan masing-masing sudah jelas. Jadi jangan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, antara bupati dan wakil bupati tidak akur menyebabkan pemerintahan hancur luarbiasa,” pesannya. (Humas Mappi)

Seleksi MRP, Mappi Wakili Unsur Perempuan  

 

Asisten II Setda Mappi Agatha Remetwa, S.Sos saat membuka kegiatan pemilihan Bakal Calon Anggota MRP Provinsi Papua Periode 2016-2021.

Kabupaten Mappi mendapat kepercayaan mewakili unsur perempuan pada keanggotaan MRP periode 2016-2021, yang saat ini sedang diseleksi keangggotaannya.

UNTUK memilih dan menentukan perwakilan dari unsur perempuan yang terbaik dari yang baik di Kabupaten Mappi secara transparan dan terbuka, Panpil Majelis Rakyat Papua (MRP) Daerah Pemilihan Wilayah Adat V Anim Ha Kabupaten Mappi  mengadakan pemilihan bakal calon anggota MRP Periode 2016-2021, di Hotel Avista Kepi, dibuka eleh Asisten II Setda Mappi Agatha Remetwa, S.Sos, dihadiri Wakalpolres Mappi, para kepala SKPD di ruang lingkup Pemda Mappi.

Pada kegiatan itu, Agatha mengatakan, Pappi dipercaya untuk kembali mewakili unsur perempuan untuk kuota yang ditetapkan. Mappi juga satu koordinator wilayah (korwil) dengan Kabupaten Asmat. Asmat mewakili unsur adat karena dalam satu Korwil mewakili unsur adat satu orang dan unsur perempuan satu orang, sesuai dengan amanah atau ketentuan perdasus Nomor 14 tahun 2016.

Peserta musyawarah kali ini diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari perwakilan atau utusan perempuan dari tujuh sub-anak suku yang ada di Mappi. Masing-masing mengutus 2 peserta dan 3 organisasi perempuan masing-masing mengutus 5 peserta yang terdiri dari  suku Auyu, Yaghay, Wiachar, Citak, Tamachaijo atau Tamario, Asmat, Korowai Kombai, Organisasi Perempuan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Organisasi Perempuan Persatuan Perempuan Mappi (PPM) dan Organisasi Perempuan Lembaga Pusat Pelayanan Perempuan Papua Indonesia (LP4I).

Agatha mengatakan, MRP merupakan lembaga strategis dan penting. Sebagai lembaga representasi kultur, MRP beranggota orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan. Oleh karena lembaga MRP merupakan lembaga kultur orang asli Papua, dimana pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, agama dan perempuan.

MRP tidak bisa dipisahkan dengan Otonomi Khusus Papua. MRP dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, mempunyai kedudukan yang strategis dan penting dalam implementasi Otonomi Khusus Papua dan mengamanatkan pembentukan MRP untuk melindungi kepentingan-kepentingan penduduk orang asli Papua dalam proses pembangunan.  MRP memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. (Humas Mappi)