Direktur RSUD Kabupaten Mappi dr. Ira Nova Jowangkay.
JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, melalui Dinas Kesehatan Mappi dan RSUD Mappi menjalin kerja sama pelayanan pasien rujukan dengan RSUD Jayapura sepanjang tahun 2023.
Kerja sama ini dibangun untuk menolong Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu pengguna/peserta JKN-KIS yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan meng-cover item pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS.
Direktur RSUD Kabupaten Mappi dr. Ira Nova Jowangkay usai memantau pelayanan pasien asal Mappi di RSUD Jayapura, Senin, 28 Agustus 2023 menjelaskan, kerja sama ini adalah bentuk kebijakan dan Pemerintah Daerah Mappi di bawah pemerintahan Penjabat Bupati Michael Rooney Gomar, S.STP.M.Si.
Direktur RSUD Kabupaten Mappi dr. Ira Nova Jowangkay bersama sejumlah stafnya.
“Jadi kerjasama ini anggaran terbagi dua. Kami dari RSUD Mappi membiayai pengiriman pasien rujukan, 1 pendamping dan 1 tenaga medis. Mulai dari biaya tiket dan akomodasi kami tanggung dan itu ada dalam DPA rumah sakit. Sementara untuk biaya rumah singga dan selisih pembiayaan di luar BPJS nanti klaim akan dibayar dengan dana yang disiapkan Dinas Kesehatan Mappi,” kata dr. Ira kepada papuabangkit.com di RSUD Jayapura.
Menurut dr. Ira, saat ini terdapat 7 pasien yang sedang berobat di RSUD Jayapura, dimana 2 pasien di antara sudah siap dipulangkan. Ia menjelaskan, dalam proses rujukan pasien, pihaknya sangat tertib administrasi. Bahkan, RSUD Mappi sudah memberlakukan rujukan online. Selain bekerja sama dengan RSUD Jayapura, kata dia, Pemda Mappi juga bekerja sama dengan tiga rumah sakit lainnya yakni RSUD Merauke, Makassar, dan Solo.
“RSUD Mappi masih berstatus Type D dan masih banyak keterbatasan. Kami baru punya 5 dokter spesialis dan 8 dokter umum. Saya selaku direktur berterima kasih kepada Penjabat Bupati Mappi atas kebijakan mulia menolong Orang Asli Mappi lewat kerja sama pasien rujukan ini. Bahkan Mappi malah jadi pelopor pertama untuk bangun kerja sama di RSUD Jayapura. Luar biasa,” tegas dr. Ira.
Koordinator Jaminan Kesehatan Otonomi Khusus (Otsus) RSUD Jayapura, dr. Carla Dexiana, MPH mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Pemda Mappi, baik Penjabat Bupati, Dinas Kesehatan maupun RSUD Mappi untuk bekerja sama dengan RSUD Jayapura dalam pelayanan pasien rujukan
Koordinator Jaminan Kesehatan Otonomi Khusus (Otsus) RSUD Jayapura, dr. Carla Dexiana, MPH
“Untuk data pasien Mappi kami masih rekap untuk kepentingan klaim ke depan. Semoga satu dua hari bisa kami keluarkan. Sejauh ini, dari beberapa Pemda yang kerja sama, baru diproses rekapan dan klaim itu Kota Jayapura hingga per April 2023. Wilayah lain kami sedang proses rekap,” tegas dr. Carla.
Ia menegaskan, hingga Agustus 2023, RSUD Jayapura sudah menjalin kerja sama pelayanan rujukan dengan 4 daerah di Tanah Papua yakni Mappi, Kota Jayapura, Provinsi Papua Tengah dan Sarmi. Keempat daerah ini sudah melakukan penandatanganan kerja sama beberapa waktu lalu.
Penandatangana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) dan Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes di Aula RSUD Jayapura, Senin, 7 Agustus 2023.
“Pemda Keerom sedang dalam progress untuk penandatangan MoU. Pada kesempatan ini, kami sangat berharap daerah lain terutama di wilayah Papua Pegunungan bisa mengikuti jejak 4 daerah ini. Sebab pasca hilangnya Kartu Papua Sehat dan pemekaran DOB, RSUD Jayapura menjadi dilema ketika melayani pasien yang berasal dari daerah yang belum kerja sama. Secara manusiawi, kami siap menolong pasien, tapi dari sisi pembiayaan, kami pun punya anggaran terbatas,” tegas dr. Carla. (Gusty Masan Raya)
