Jokowi Bangga Film Indonesia Raih Banyak Prestasi di Tengah Pandemi

Presiden Jokowi pada Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2021 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu, 10 November 2021.

 

JAKARTA (PB.COM)-Presiden Joko Widodo merasa bangga bahwa di masa pandemi industri film Indonesia meraih banyak prestasi gemilang di dunia film internasional, mengungguli negara-negara lain di Asia Tenggara. Presiden terkesan dengan kejelian para sineas Indonesia dalam mengambil cerita dari sudut pandang yang kadang tidak terpikirkan.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2021 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu, 10 November 2021.

“Saya melihat memang bermacam-macam arah sudut cerita yang diambil seperti tadi baik mengenai syariah yang ada di Provinsi Aceh, kemudian juga ada tadi mengenai perempuan, wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak, tadi apa judulnya “Invisible Hopes” dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Saya kira ini sebuah pandangan yang tajam, yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi empat film Indonesia berturut-turut memenangkan penghargaan tertinggi di festival-festival film terbaik dunia. Pertama, Edwin dengan karya “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas”, yang menjadi pemenang Golden Leopard Locarno Film Festival. Kemudian, Kamila Andini melalui karya “Yuni” yang memenangkan Platform Prize Toronto Internasional Film Festival.

Selain itu ada juga Tumpal Tampubolon, melalui karya “Laut Memanggilku” yang memenangkan Sonje Awards Busan International Film Festival. Kemudian, Monika Tedja, melalui karya “Dear to Me”, memenangkan Junior Jury Award, Special Mention Open Doors Shorts Locarno Film Festival.

“Ini sangat luar biasa. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi dan saya berharap para sineas, para aktor, para aktris, dan seluruh stakeholder perfilman Indonesia terus memupuk mimpi besar, menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat perfilman dunia, menggali dan mengangkat cerita unik, tempat indah, juga talenta-talenta hebat kita,” jelasnya.

Festival Film Indonesia sendiri dimulai pada 66 tahun yang lalu dan diprakarsai oleh Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik sebagai perayaan dan apresiasi tertinggi bagi industri perfilman Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia, sebagai wujud apresiasi tertinggi untuk para pejuang kebudayaan.

“Semangat kejuangan para pahlawan, para pejuang kebudayaan dan Bapak Perfilman Indonesia harus terus kita jaga dengan menciptakan karya-karya berkualitas yang menunjukkan keunggulan dan karakter jati diri kita sebagai bangsa dengan kekayaan budaya yang tidak tertandingi,” ungkapnya.

Ketua Komite Festival Film Indonesia, Reza Rahadian, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Usmar Ismail. Ia juga menegaskan bahwa tantangan yang disebabkan pandemi Covid-19 bukanlah satu halangan untuk menciptakan mahakarya luar biasa bagi dunia perfilman Tanah Air.

“Dalam perubahan yang terjadi, insan perfilman Indonesia tetap berjuang untuk berkarya, serta tetap memberikan apresiasi tertinggi kepada insan perfilman Indonesia,” ujar Reza.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (GMR/Rilis)

Pandemi Belum Usai, Jangan Ciptakan Titik Lengah

Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi

JAKARTA (PB.COM) – Pemerintah terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum usai.  Pergerakan virus COVID-19 dinamis pada tingkat global, tingkat kepatuhan protokol kesehatan di  tanah  air,  serta  target  cakupan  vaksinasi  yang  masih  hasih  harus  dikejar  jadi  pengingat  bahwa kewaspadaan harus tetap  ditingkatkan.

Dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) –KPCPEN, Rabu (27/10/2021), Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi sebagaimana halnya gendis.id menjelaskan situasi global pandemic COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran.

Berdasarkan laporan Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  per  26  Oktober  2021,  terjadi  peningkatan jumlah kasus  dan kematian di tingkat global. “Salah  satu  yang  dianggap  mempengaruhi  peningkatan  kasus  tersebut  adalah  sudah  dilakukannya berbagai  pelonggaran  dan  penurunan  kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” tutur Nadia.

Dari  situasi tersebut,  katanya,  Indonesia  dapat  mengambil  pelajaran  bahwa  vaksin  saja  belum cukup,  melainkan  harus  diimbangi  dengan  kepatuhan  terhadap  protokol  kesehatan  yang  sudah ditetapkan. Di  tanah  air,  meski  situasi pandemic terkendali, namun  hari  libur  panjang  dalam  rangka  Natal  dan Tahun  Baru  akan  segera  tiba. Potensi peningkatan mobilitas pada waktu tersebut, dapat membuka risiko terjadinya lonjakan kasus dan bahkan gelombang ketiga.

“Kita  dapat  mencegah  potensi  lonjakan  kasus  atau  potensi  gelombang  ketiga  dengan  menjadikan mobilitas  tidak  meningkat  sampai  pada angka 10% seperti pada kondisi Nataru 2020 dan pasca Idul Fitri 2021,” tutur Nadia.

Saat ini, menurutnya, terdapat 105 kabupaten/kota di   30 provinsi yang terlihat ada tren peningkatan kasus konfirmasi  dalam 7 minggu terakhir. Hal  ini  tentunya  menuntut  kewaspadaan bersama,  mengingat  Indonesia  telah  berada  dalam  kondisi  terus  menekan  angka  penularan  kasus COVID-19 sekaligus menekan jumlah kasus positif  pada level serendah  mungkin.

Nadia juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak  ragu  dan  tidak  takut ikut vaksinasi. “Kita bisa akhiri pandemic COVID-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kal i  telah  menyelamatkan dunia  dari pandemi.  Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro menyoroti penurunan  tingkat kepatuhan Prokes di tengah masyarakat. “Dari  seluruh  lokasi kerumunan  yang  dipantau  dalam  7  hari  terakhir,  restoran dan  kedai  (20,6%) dan  tempat  wisata  (9,9%)  termasuk  ke  dalam  kategori  kepatuhan  memakai  masker  kurang  dari 60%. Ini adalah titik lengah,” ujar Reisa.

Ia  mengingatkan, meski  berkumpul  dengan  orang-orang  yang  sudah  divaksindan  diketahui  status kesehatannya  melalui  aplikasi PeduliLindungi, namun sebaiknya kita tidak terlalu percaya diri untuk berkerumun dan  melakukan kontak tanpa memakai masker. Apalagi, kata  Reisa, cakupan  vaksinasi  nasional belum  mencapai  100%.

Menurutnya, baru  sekitar 25%  dari  kelompok  masyarakat  rentan  yang  divaksin  lengkapdan baru  50%  warga  rentan  dan umum  yang  sudah  vaksin  kesatu. Untuk  kelompok  usia  12-17  tahun,  baru  3,1  juta  lebih  anak  yang telah divaksin lengkap dan  3,8 juta baru mendapatkan dosis pertama.

“Dan  yang  paling  serius adalah  kaum  lansia  masih  banyak  yang  harus  dipersuasi  untuk  ikut vaksinasi,” tuturnya. Cakupan vaksinasi lansia saat ini,  kata Reisa, masih jauh dari harapan, karena lansia adalah kelompok  pertama yang divaksinasi sejak awal tahun  2021.

Reisa menyebutkan, ini adalah titik  lengah  yang  besar.  Apabila  di  ruang publik  masih  banyak yang belum  divaksin,  risiko  tertular  COVID-19  masih  tetap  tinggi. Selama konfirmasi kasus baru masih ada, meski rendah, fakta tersebut menunjukkan bahwa penularan masih terjadi.

Karena itu  ia  terus  mengajak  masyarakat  untuk  bantu gencarkan vaksinasi lansia, kelompok rentan dan  anak, sambil  tetap  disiplin  protokol  kesehatan,  yakni  mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Juga mengimbau untuk mengurangi mobilitas serta menjauhi kerumunan. “Pandemi  masih  ada, dia  tidak  berakhir  di  kota  dan  kabupaten  kita  kalau  tidak  berakhir  di seluruh Indonesia,” tegas Reisa. (Rilis/Gusty Masan Raya)

Kepatuhan Prokes Kolektif Tekan Risiko Penularan COVID-19 di Tengah Kegiatan Keagamaan

Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) -KPCPEN, Rabu (27/10/2021).

JAKARTA (PB.COM) – Pemerintah telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari  Besar  Keagamaan  Pada  Masa  Pandemi COVID-19.  Hal  ini  sebagai  upaya meningkatkan kewaspadaan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat   dalam merayakan hari besar keagamaan.

Implementasi dari  pedoman  ini  diharapkan  dapat  mencegah risiko penularan  saat pelaksanaan   kegiatan   hari besarkeagamaan yang berpotensi menimbulkan mobilitas dan berkumpulnya  banyak orang.

Pedoman  Penyelenggaraan  Peringatan  Hari  Besar  Keagamaan  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19 tersebut  telah  diterbitkan  pemerintah  melalui  Kementerian  Agama, tertuang  dalam  Surat  Edaran Menteri Agama No. 29 tahun  2021, yang diterbitkan pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Sekretaris  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama,  M.  Fuad  Nasar menyatakan,  selain  sosialisasi  pedoman  dimaksud,  pihaknya  juga  terus  melakukan  pemantauan kedisiplinan penerapannya  di lapangan.

“Kami  juga  membina para penyuluh dari semua agama, yang berperan besar mengajak dan mengedukasi masyarakat agar dapat melaksanakan hari besar keagamaan secara hikmat dan aman, yang  menjadi  titik  tumpu  dari  suratedaran tersebut,” tutur Fuad dalam Dialog  Produktif  Media Center Forum  Merdeka Barat 9 (FMB 9) -KPCPEN,  Rabu (27/10/2021).

Menurutnya,  para  tokoh  dan  pemuka  agama  di  semua  lini  memiliki  kontribusi  penting  dalam kehidupan   keagamaan   dan   kemasyarakatan,   sehingga   masyarakat   dapat   mematuhi   protokol kesehatan  (Prokes) sesuai kondisi daerah masing-masing.Kepatuhan   terhadap   Prokes   saat   ibadah,   kata   Fuad,   diharapkan  berpengaruh  pula  terhadap kedisiplinan di luar rumah ibadah, dalam kehidupan  bermasyarakat.

Hal-hal  yang  tercantum  dalam  pedoman  tersebut  di  antaranya:  tentang  penerapan  Prokes  3M, anjuran membawa alat ibadah milik pribadi, serta menghindari kontak  fisik. Bagi jemaah yang  baru kembali dari luar daerah, disarankan tidak beribadah di rumah ibadah. Ditegaskan pula bahwa tidak boleh  melakukan  pawai  atau  arak-arakan  yang  melibatkan  banyak  orang,  dalam  peringatan  hari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jalan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat.

“Kami juga mendorong para pengurus rumah ibadah selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah  berkenaan  dengan  perkembangan  dan  dinamika  situasi  di  lapangan  terkait  tingkatan pandemi. Begitu pula harus waspada dengan kondisi kesehatan jamaah,” tegas Fuad.

Pemerintah  terus  mengimbau agar para tokoh dan pemuka agama tidak pernah lelah mengedukasi umat dalam mewaspadai pandemi. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am menyatakan, meski PPKM telah  dilonggarkan,  perlu  kehati-hatian  dalam  seluruh  aktivitas  masyarakat,  termasuk  kegiatan keagamaan.

“Apapun  jenis  kegiatannya,  ada  tanggung  jawab  kolektif untuk  mencegah  potensi  penularan, dengan   melakukan   langkah-langkah  disiplin  Prokes,”  ujar  Asrorun.  Tanggung  jawab  kolektif tersebut,  menurutnya,  berlaku  bagi  seluruh  lapisan  dan  elemen,  sinergis,  kolaboratif,  dan  setiap pihak diharapkan memahami kompetensi masing-masing bidang.

Ia  menegaskan,  tanggung  jawab  praktik  keagamaan seharusnya  seimbang dengan tanggung jawab menjaga  keselamatan  jiwa.  Karena  itu,  Prokes  dalam  menjalankan  aktivitas  ibadah  tidak  hanya menjadi  tanggungjawab kita sebagai warga negara, melainkan juga sebagai panggilan keagamaan atas dasar ketaatan.

Potensi  penularan  pada  Hari  Besar  Keagamaan,  menurut  Asrorun,  sebetulnya  bukan  pada  faktor Hari  Raya  Keagamaan  itu  sendiri.  Melainkan  lebih  banyak  terjadi  pada  faktor  liburan,  rekreasi, kegiatan  keluar  ke  ruang  publik  yang  mengiringi  Hari  Raya Keagamaan. Karena itu, upaya mitigasi dan langkah-langkah preventif diperlukan. “Kalau aktivitas keagamaan, rata-rata sudah memahami Prokes,” ujarnya.

Kesempatan  yang  sama,  Sekretaris  Eksekutif  Bidang  KKC  Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia (PGI),  Pendeta  Jimmy  Sormin  menjelaskan,  rumah-rumah  ibadah  masih  terus memberikan literasi, panduan, pedoman Prokes bagi jemaah. “Gereja juga memiliki satuan tugas untuk mengawal dan memantau pelaksanaan Prokes,” katanya.

Saat ini, pihaknya masih mengimbau pelaksanaan ibadah secara virtual (digital) karena lebih aman. Ibadah  virtual  tersebut menjadi semakin masif kala pandemi dan setelah pelonggaran diberlakukan pun,  banyak  jemaah  atau rumah ibadahyang memilih meneruskannya karena lebih nyaman. Selain itu,  ibadah  secara  virtual  terbukti  mampu  menjangkau  lebih  banyak  jemaah,  bahkan  yang  di  luar negeri  dapat  beribadah  dengan  yang  berada  di  Indonesia,  diselenggarakan  oleh  rumah-rumah ibadah yang makinfasih dengan teknologi  digital.

“Jika ingin ibadah luring, harus mematuhi Prokes dan berkoordinasi dengan Satgas setempat,” tandas  Jimmy.  Belajar  dari  perayaan  Natal  tahun  sebelumnya,  Jimmy  meyakini,  tahun  ini  gereja dapat lebih memahami apa yang harus dilakukan.

Seiring  membaiknya  situasi  pandemi  dan  penurunan  level  PPKM,  maka  peningkatan  intensitas acara keagamaan memang diizinkan secara bertahap. Hal ini dikemukakan  Duta Adaptasi  Kebiasaa n Baru, dr. Reisa Broto Asmoro.

“Tapi kita tidak boleh menganggap sepele. Pandemi belum usai, bahkan ada varian baru yang lebih menular,”  ujar  Reisa.  Menurutnya,  disiplin  Prokes  dan  kebiasaan-kebiasaan  baik  yang  telah dilakukan  di  masa  PPKM  harus terus dijaga hingga pandemi berakhir, atau justru berlanjut menjadi budaya baru untuk  mencegah penyakit-penyakit  menular.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Reisa, liburan panjang dan Hari Raya yang menimbulkan mobilitas  dapat  berisiko  adanya  lonjakan  kasus  bila  tidak  disertai  Prokes  ketat.  Karena  itu,  upaya mitigasidisiapkan jauh-jauh hari dengan melibatkan berbagai pihak agar tidak terdapat titik lengah yang memicu penularan.

Selain  itu,  Reisa  menekankan,  penguatan testing dan  skrining  dengan akurasi baik harus dilakukan. Hal  ini guna memastikan kita bersama orang-orang yang sehat dan mencegah mereka yang sedang sakit untuk  berkumpul  di ruang publik. “Tentunya kita sudah belajar bagaimana bisa tetap produktif tapi tetap terlindungi,” tandas Dokter Reisa. (Rilis/Gusty Masan Raya)

Meski PPKM Telah di Level 1, Pemprov Kepri Tetap Kontrol Enam Hal

Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) virtual bertajuk “Cerita Kita Menghadapi Delta” (Laporan Tahunan Jokowi -Ma’ruf) pada Senin (25/10/2021).

JAKARTA (PB.COM)–Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf  Amin  masih  diselimuti  suasana  pandemi  COVID-19.  Pada  15  Juli  2021,  kasus positif harian di Indonesia mencapai puncaknya. Lonjakan  kasus  di  antaranya  disebabkan  oleh merebaknya  COVID-19  varian  Delta.

Pemerintah  pun  terus  berupaya  menurunkan  penularan  kasus  COVID-19.  Hasilnya, sejak 16 Oktober 2021 ledakan pandemi mulai terkendali.Penurunan  kasus  COVID-19  ini  merupakan hasil kolaborasi  erat  antara  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri)  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  dinilai  sukses menekan laju angka penularan COVID19. Dan, provinsi ini menjadi salah satu provinsi di luar Jawa-Bali yang masuk PPKM Level1.

“Memang  dari  asesmen  levelisasi  daerah,  kita  sudah  berada  pada  level  1  bersama  5 kabupaten  kota  yang  lain,  dan  hanya  dua  yang  masih  pada  level  2.  Kita  ikuti  terus perkembangan  asesmennya   dari  dua   sisi,   baik   itu   transmisi  komunitas,  maupun kapasitas  respon,”  kata  Gubernur  Kepri  Ansar  Ahmad  dalam  acara  Diskusi  Forum Merdeka  Barat  9  (FMB  9) virtual bertajuk  “Cerita  Kita  Menghadapi  Delta”  (Laporan Tahunan Jokowi -Ma’ruf) pada Senin (25/10/2021).

Ansar  menegaskan  ada  enam  hal  yang  harus  terus  dikontrol  terkait  penanganan  dan pengendalian  COVID-19  di  wilayahnya.  Di antaranya, tracing,  treatment,  testing,  angka kematian, positivity  ratedantingkatpenggunaaan  tempat  tidur atau Bed  Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit.

“Nah ini terus kita jaga karena kita perlu antisipasi jangan sampai ada gelombang ketiga lagi,  dan  Insya  Allah,  mudah-mudahan  bisa  kita  akhiri  COVID-19  di  Kepri  dan  di Indonesia tercinta ini,” ujar Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad menceritakan, pada Juli 2021 lalu, kasus aktif COVID-19 di Kepri sangat mengkhawatirkan, bisa menembus angka 7.000 kasus. Namun  saat  ini, wilayahnyatelah  keluar  dari  situasi  puncak second  waveatau gelombang kedua COVID-19.

Menurut  Ansar,  berdasarkan  laporan  hingga  Sabtu  (23/10/2021),  kasus  aktif  di  Kepri hanya  tinggal  50  orang  atau  0,09  persen.  Sedangkan  tingkat  kesembuhan  mencapai 52.023 orang atau 96,65 persen. Meninggal dunia sebanyak 1.754 orang atau 3,26 persen. Untuk Bed Occupancy Rate (BOR)  sudah  menurun  mencapai  2,82  persen.  Sedangkan positivity  rate juga  sudah menurun sampai angka 0,15 persen.

Ia  pun  memastikan  bahwa  pengendalian  COVID-19  di  Kepri  telah  dilakukan  dengan baik.  Berdasarkan  catatan,  dalam  satu  minggu  terakhir hanya  ditemukan  beberapa kasus saja. Bahkan,  jelas  dia,  dalam  satu  minggu  terakhir  di  Kabupaten  Lingga  sudah  tidak ditemukan  lagi  kasus sama  sekali.

Kemudian,  di Kota  Batam, Tanjung  Pinang, Bintan, Kepulauan Anambas dan Natuna pun tidak ditemukan kasus harian terkonfirmasi dalam waktu beberapa hari ini.”Akan  tetapi  masih  ditemukan  kasus  aktif,  yang  mudah-mudahan  kita  tangani,  kita treatmen dengan baik dan mereka bisa sembuh,” tegas dia.

Ia  juga  memastikan,  kendati  kasus  COVID-19  di  Singapura  cukup  tinggi,  hal  ini  tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Kepri yang berdekatan dengan Singapura. Hal  ini  dikarenakan hingga  saat  ini  akses  yang  baru  dibuka  adalah  untuk pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia maupun Singapura. (Rilis/Gusty Masan Raya)

BBKSDA Papua Lepas 18 Satwa di Hutan Adat Isyo Rhepang Muaif

JAYAPURA (PB.COM)—Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua melepasliarkan 18 ekor satwa di hutan adat Isyo Rhepang Muaif, Kabupaten Jayapura, pada Minggu, (20/06/2021).

Jenis-jenis satwa yang dilepasliarkan terdiri atas 2 ekor nuri bayan (Eclectus roratus), 3 ekor kakatua raja (Probosciger aterrimus), 12 ekor nuri kepala hitam (Lorius lory), dan 1 ekor kuskus (Phalanger sp.). Semua satwa ini dilepas setelah direhabilitasi di kandang transit Buper Waena, dan dinyatakan siap kembali ke alamnya.

Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan BBKSDA Papua, Lusiana Dyah Ratnawati menjelaskan bahwa satwa-satwa tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan diserahkan oleh Iptu Abdul Gani Wildan selaku penyidik Kepolisian Daerah Papua kepada Balai Besar KSDA Papua dua hari sebelumnya, Jumat, (18/06/2021).

“Pelepasliaran satwa ini sekaligus menjadi rangkaian kegiatan Road to Hari Konservasi Alam Nasional 2021, yang mengusung tema Living in Harmony with Nature: Melestarikan Satwa Liar Milik Negara,” kata Lusiana.

Alidruz mewakili Kasubdit IV Tipidter Kepolisian Daerah Papua menjelaskan 18 satwa yang dilepas itu mulanya ditemukan pada Kamis, (17/06/2021). Saat itu, Alidruz bersama timnya melakukan patroli di wilayah Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura. Banyak warga di sana memelihara satwa dilindungi endemik Papua.

Menurut Alidruz, melihat satwa itu, ia bersama timnya kemudian mengimbau dan memberikan pengertian kepada sejumlah warga tersebut. Alhasil, banyak dari mereka akhirnya menyerahkan satwa-satwa yang selama ini dipelihara kepada tim Tipidter Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga ekor kakatua raja itu temuan. Pemiliknya meninggalkannya begitu saja di sebuah tempat sederhana, yang ditutupi papan-papan. Kami tidak dapat menjumpai pemiliknya, dan satwa-satwa tersebut langsung kami amankan. Puji Tuhan hari ini semua satwa dapat dilepasliarkan,” urai Alidruz.

Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring mengatakan pemilihan hutan adat Isyo Rhepang Muaif sebagai lokasi pelepasliaran telah melalui berbagai pertimbangan. Sebab  Hutan Isyo Rhepang Muaif adalah habitat yang representatif bagi berbagai jenis burung, termasuk satwa yang dilepasliarkan kali ini.

“Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi, juga penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Alex Waisimon, pengelola Isyo Hill’s Bird Watching, telah mengizinkan kami melepasliarkan satwa di hutan adat Isyo Rhepang Muaif. Sinergitas yang telah terjalin selama ini semoga terus berlanjut dan semakin baik ke depan,” kata Edward.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat di Provinsi Papua, khususnya di wilayah Jayapura agar turut menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati endemik Papua. Di antaranya, berbagai jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang, bagian dari kekayaan negara yang tak ternilai.

Sementara itu, pengelola Isyo Hill’s Bird Watching, Alex Waisimon, menyatakan rasa syukur karena tidak diduga Hutan Adat Isyo menjadi lokasi pelepasliaran. Secara khusus Alex menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KSDA Papua atas kerja sama selama ini.

“Saya berharap kerja sama terus berlanjut sehingga dapat menyelamatkan satwa beserta habitatnya di tanah Papua,” katanya. (Gusty Masan Raya/PR)

Gubernur Lukas Tolak KKB di Papua Disebut Teroris

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH (dok papuabangkit.com)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH menolak penyematan atau label  baru yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kelompok Kriminial Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” demikian satu dari tujuh butir pernyataan sikap Gubernur Papua sebagaimana rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com dari Juru Bicara Gubernur Papua Rifai Darus, Jumat (29/04/2021).

Menurut Gubernur, terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” tulis Gubernur Papua.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” tegas Gubernur.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (29/04/2021) mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Ini merupakan pandangan dan sikap pemerintah terhadap peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Mahfud, Pemerintah sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh ketua MPR, Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan Polri, TNI dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, atau ke kantor Menkopolhukam. Serta pimpinan resmi di Papua baik itu pemerintah daerah mau pun DPRD yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia, untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

“Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris yang dinyatakan oleh ketua MPR, BIN, Polri, TNI dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif,” ujar Mahfud. (Gusty Masan Raya/PR)

Gelar Munas IV, Akbarindo Canangkan Profesionalisme Masyarakat Jasa Konstruksi Bangun Indonesia

Suasana Munas IV Akbarindo pada Kamis, 8 April 2021 di Hotel Ambhara, Jakarta. (Dok. Istimewa)

 

JAKARTA (PB.COM)Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme masyarakat jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan Indonesia, Asosiasi Kontraktor Bangunan Konstruksi Indonesia (Akbarindo) mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) IV pada Kamis, 8 April 2021 di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta.

Agusti Mirawan, A.Md., Ketua Umum Akbarindo saat kami wawancarai melalui akun Whatsapp-nya pada Jumat (9/4/2021) mengatakan, Munas tersebut membahas persiapan keanggotaan, persiapan akreditasi, dan persiapan pembentukkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) bagi Akbarindo untuk ke depannya.

“Saya berharap untuk setiap provinsi dapat berjuang lebih baik dan kita dapat bekerjasama dan membentuk pengusaha-pengusaha di bidang jasa konstruksi yang lebih profesional,” kata Agusti Mirawan sebagaimana rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com, Sabtu (10/04/2021).

Agusti Mirawan menjelaskan, sekitar 40 sampai 50 persen proyek konstruksi di daerah-daerah, khususnya di daerah terpencil dibatalkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pusat. Anggaran proyek kemudian dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, budgetnya dimasukkan ke dana kesehatan.

Dengan keadaan tersebut, Agusti Mirawan berharap kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mampu memberi solusi terkait persoalan tersebut. Paling tidak, Pemerintah bisa membantu para pelaku industri konstruksi skala kecil, khususnya di daerah-daerah terpencil. Akbarindo saat ini juga tengah berupaya meningkatkan profesionalisme masyarakat jasa konstruksi untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

Munas IV Akbarindo dihadiri oleh para anggota Akbarindo dari wilayah Sumatera Selatan, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Untuk provinsi lainnya, sebagian besar anggota Akbarindo mengikuti Munas melalui aplikasi Zoom.

Turut hadir pada Munas IV Akbarindo, Ir. Nicodemus Daud, M.Si (Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), R.J Catherine I. Sihombing, S.Sos, M.Ikom (Pembina Jasa Konstruksi Muda/ Sub Koordinator Pelaksana Tugas Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Keberlanjutan Konstruksi serta Kegagalan Bangunan – Mewakili Direktur Keberlanjutan Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan Tri Widjajanto Joedosastro, M.T (Pengurus LPJK Bidang IV Penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing-Mewakili Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/LPJK).

Pada kesempatan yang sama, Bornok M. Pakpahan, S.E., Sekretaris 1 BPN Akbarindo dan Ketua Umum BPP DKI Jakarta Akbarindo mengatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, 21 provinsi sudah mendapatkan mandat dari Akbarindo, dan yang aktif ada di 17 provinsi.

“Munas IV Akbarindo digelar untuk memenuhi persyaratan yang diamanahkan oleh Anggaran Dasar Akbarindo. Munas IV Akbarindo membahas, pertama, bagaimana kita menyusun kepemimpinan yang baru untuk menjawab tantangan jasa konstruksi dalam memberdayakan para anggota kita untuk ke depannya. Kedua, bagaimana Akbarindo ini menjadi salah satu asosiasi yang bisa berkompetisi dengan asosiasi lain yang sejenis. Ke tiga, bagaimana kita membina anggota kita di daerah untuk menjadi masyarakat jasa konstruksi yang berkualitas,” kata Bornok M. Pakpahan.

Seperti dijelaskan Bornok M. Pakpahan, Munas IV Akbarindo digelar sesuai dengan Protokol kesehatan, awalnya direncanakan berlangsung 3 hari, tapi karena masih pandemi Covid-19, dan untuk mengikuti anjuran Pemerintah, maka dilakukan 1 hari saja yang dipandu eksklusif oleh Fedri Ramadhan, Presenter TVRI Pusat – Jakarta.

“Kita mengharapkan, hasil Munas IV Akbarindo ini akan terpilih susunan kepengurusan yang baru untuk periode 2021 sampai 2026, yang kita harapkan untuk membawa wajah baru dengan kepemimpinan baru untuk ke depan agar Akbarindo bisa lebih eksis lagi,” kata Bornok M. Pakpahan.

Bornok M. Pakpahan mengakui tantangan setahun terakhir bagi Akbarindo, seluruh masyarakat jasa konstruksi sangat terdampak pada pandemi Covid-19, juga bagi para anggotanya di daerah.

“Untuk program kerja ke depan, bagaimana Akbarindo bisa tetap membina anggotanya dengan melakukan hal-hal baru melalui ekspansi ke daerah-daerah, dalam mengayomi mereka agar tetap eksis di bidang jasa konstruksi,” kata Bornok M. Pakpahan. (Gusty Masan Raya)

Kerukunan Flotim Jayapura Galang Dana Bantu Korban Banjir di Adonara

Sejumlah Pemuda asal Flores Timur di Kota Jayapura saat turun ke jalan, Kamis (08/04/2021) untuk menggalang dana bagi korban banjir bandang di Adonara, Flores Timur, NTT.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Paguyuban Flores Timur (Flotim) di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (08/04/2021) turun ke jalan menggalang dana bagi korban banjir bandang yang menimpa sejumlah desa di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Minggu dini hari, 4 April 2021.

Belasan anak muda dan pengurus terlihat turun di sejumlah titik jalan di Kota Jayapura, yaitu Lampu Merah Waena, depan Kantor Pos Abepura dan pertigaan Dok 2 Jayapura. Hasil dana yang dikumpulkan akan dikirim sebagai dana tanggap darurat kepada sejumlah desa dengan dampak terparah seperti Nele Lamadike di Kecamatan Ile Boleng, dan Waiburak di Kecamatan Adonara Timur.

“Dana yang kami kumpul ini untuk dana tanggap darurat sebagai bantuan tahap pertama. Tetapi di masing-masing kelompok arisan dalam Tungku Flores Timur di Kota Jayapura, kami juga jalankan sumbangan sukarela per kepala keluarga,” ujar Ketua Tungku Flores Timur di Kota Jayapura, Stanis Hike Dosinaen, SH kepada papuabangkit.com.

Menurut Stanis, selain dua aksi penggalangan dana tersebut, pihaknya juga melalui media sosial berupa video yang beredar membuka diri bagi siapapun yang tergerak hatinya untuk ikut membantu para korban di Adonara. Sumbangan dapat disalurkan melalui rekening resmi  BNI Nomor Rekening: 118 551 8648 atas nama Ikatan Keluarga Flores Timur (IKFT).

“Siapa pun tentu tidak menduga bencana ini terjadi. Karena itu, kita menggugah semua orang, baik warga kita sendiri asal Flores Timur atau NTT umumnya, maupun saudara Nusantara yang ada di Papua, yang mau peduli dan berbagi dengan saudara-saudara kita di Adonara. Sekecil apa pun yang diberikan, tentu sangat bermanfaat bagi mereka,” kata Stanis yang juga Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura ini.

Sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur luluh lantah diterjang hujan dan angin kencang pada Minggu (4/4/2021) dini hari. Banjir, tanah longsor hingga tingginya gelombang laut melanda daerah kepulauan tersebut akibat siklon tropis Seroja.

Proses evakuasi di Desa Ne Lamadike, Kecamatan Ile Boleng. Puluhan rumah telah rata dengan tanah disapu banjir.

 

Bencana banjir terparah dialami warga Desa Nele Lamadiken, Kecamatan Ile Boleng, Adonara. Hingga Rabu (06/04/2021) tercatat, sudah ada 55 jenazah yang berhasil dievakuasi dan dikuburkan. Tinggal 1 korban hilang yang masih dalam pencarian. Sementara di Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, 13 jenazah sudah ditemukan dan dikubur, menyisakan 4 orang yang masih dalam pencarian. Dua desa lain, Oyang Barang dan Mewet juga mengalami korban masing-masing 1 orang meninggal dan beberapa masih dalam proses pencarian.

Selain Adonara, di Pulau Lembata, khususnya Kecamatan Ile Ape, sejumlah desa pun mengalami banjir serupa. Terdapat 20 lebih warga meninggal dunia, puluhan lain sedang dalam proses pencarian, dan ribuan orang mengungsi ke Lewoleba.

Kondisi Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur usai diterjang banjir, Minggu (04/04/2021)

Berdasarkan informasi di sejumlah WA Group, Kamis (08/04/2021), Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo tiba di Adonara mengunjungi korban di Nele Lamadike. Sementara Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Adonara, Jumat (09/04/2021). Presiden akan Shalat Jumat dan makan siang di Adonara, dan  selanjutnya ke Lembata mengunjungi para korban bencana di sana. (Gusty Masan Raya)

Tokoh Lintas Agama di Papua Mengutuk Keras Aksi Terorisme di Katedral Makassar

Tokoh lintas agama di Papua usai memberi keterangan pers terkait bom Makassar di Kota Jayapura, Senin (29/03/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Tokoh Lintas Agama di Provinsi Papua mengutuk keras aksi teror berupa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu pagi (28/03/2021). Sebab aksi ini dinilai sebagai tindakan biadab yang benar-benar melukai hati umat Kristiani di Indonesia yang tengah menyongsong perayaan Paskah 2021 dan mencederai kehidupan umat beragama di Indonesia.

Pernyataan sikap para tokoh lintas agama itu dibacakan oleh tokoh intelektual Katolik Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes di hadapan sejumlah wartawan di salah satu Cafe di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Senin (29/03/2021).

“Pertama-tama, kami tokoh lintas agama di Papua menyesalkan dan mengutuk keras pelaku dalam aksi bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral Makasar. Kedua, Kami meminta dengan hormat kepada  pihak terkait, mulai dari Kapolri, BNPT, Kapolri, Panglima TNI, BIN,  Menkopolhukan dan Mendagri untuk mengusut tuntas pelaku ini,” ujar Aloysius Giyai.

Poin ketiga, tokoh lintas agama meminta masyarakat di Provinsi Papua untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Keempat, meminta Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil tindakan tegas dan pasti terhadap semua paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme yang mengoyak kerukunan hidup umat beragama dan  persatuan sebagai anak bangsa.

“Kelima, kami mengimbau kepada Kapolda Papua bersama seluruh aparat keamanan (TNI/Polri) untuk menjaga jalannya perayaan Paskah pekan ini di seluruh Papua. Umat Nasrani kami imbau untuk tetap tenang dan menjalankan ibadah seperti biasa. Mari kita percayakan kepada aparat keamanan untuk menjaga jalannya perayaan. Jangan takut. Bahkan kelompok organiasasi Muslim di Kota Jayapura juga tetap membantu polisi menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas seperti sebelumnya,” tegas Aloysius.

Keenam, meminta seluruh masyarakat Papua agar tetap tenang dan menjaga toleransi, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bersama. Jika melihat ada oknum-oknum yang mencurigakan, segera koordinasi dan lapor pihak berwenang.

“Juga kami minta masyarakat muslim Papua tidak usah takut. Papua adalah barometer toleransi di Indonesia. Dan kejadian di Makassar ini adalah tindakan oknum, bukanlah tindakan agama tertentu. Semua kita umat beragama mari kita sepakat sama-sama melawan terorisme dan radikalisme di Indonesia,” tegas putra Meepago yang saat ini memimpin RSUD Jayapura.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua KH Syaiful Islam Alpayage mengatakan negara harus hadir agar paham-paham yang tidak sesuai UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika dibersihkan dari Indonesia.

“Semua tokoh lintas agama baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sepakat bahwa tindakan teroris adalah tindakan biadab yang melukai kehidupan bersama. Karena itu kita harapkan seluruh umat beragama di Papua, terutama umat Muslim, mari kita jaga keamanan dan kedamaian agar mendukung saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan Paskah di pekan ini,” kata Alpayage.

Selain tokoh intelektual Katolik Papua dan Ketua MUI, hadir dalam pembacaan pernyataan sikap ini, Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Dr. H. Mansyur, Ketua LDII Papua H. Syaifullah, Ketua BKPRMI Papua Lukman Nurdiansyah, M.Eng, Ketua Dewan Penasihat DMII Kota Jayapura Drs. M. Rusdiyanto, M.Si, Sekretaris Mathlaul Anwar Papua I. Matdoan, ST.MT.

Sebagaimana diketahui, ledakan bom bunuh diri tejadi tepat di pintu masuk Gereja Katedral Makassar di Jalan, Minggu (28/03/2021) sekitar Pkl 10.32, di saat umat Katolik setempat baru saja merayakan misa Minggu Palma.

Akibat ledakan itu, pelaku yang diduga pasangan suami istri langsung meninggal dunia dengan tubuh mengenaskan. Sementara terdapat 20 orang mengalami luka-luka dan kini tengah dalam perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar.

“Ada yang luka berat, luka ringan, dan sedang. Luka ringan sudah diberikan pengobatan, ada rawat jalan, bisa pulang. Kalau masih dianggap luka berat, seperti luka bakar, kami rawat intensif di RS Bhayangkara,” Kapolda Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Merdisyam, Senin (29/03/2021) mengutip pikiranrakyat,com. (Gust Masan Raya)

Peran Perpustakaan Harus Diperkuat Untuk Transfer Pengetahuan

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menunjukan buku Impact Stories dari Perpusnas saat pembukaan Rakornas, Senin (22/03/2021).

 

JAKARTA (PB.COM)— Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando meminta seluruh insan perpustakaan di Tanah Air harus menguatkan peran perpustakaan dalam mentransfer pengetahuan bagi seluruh anak bangsa hingga ke pelosok-pelosok nusantara.

Hal itu disampaikan Syarif Bando dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021, Senin (22/03/2021). Rakornas bertema Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian.

“Konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara  intens dilakukan dalam Rakornas, sehingga perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,” kata Syarif Bando saat membuka Rakornas dari Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Senin (22/03/2021).

Menurut Syarif, Rakornas bertujuan menguatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Diakui teori ilmu perpustakan yang relevan saat ini adalah transfer of knowledge.

Berbeda dengan tahun lalu, Rakornas yang digelar pada 22-23 Maret ini dilakukan secara virtual atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun lewat media sosial Perpusnas. Sebanyak 10.000 peserta ikut dalam kegiatan ini.

Syarif menegaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang menjadi kunci utama untuk berdaya saing. Tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik sekaligus memastikan kebutuhanbahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi.

Ia menjelaskan, ada 4 tingkatan literasi yakni pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Ketiga, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku. Keempat, kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Perspektif literasi Indonesia, lanjut Syarif,  masih sedang pleh karena rendahnya kemampuan akses informasi terkait TIK, kurangnya ketersediaan dan akses terhadap informasi yang berkualitas, dan ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan.

“Maka dari itu solusinya adalah peningkatan akses informasi, penguatan infrastruktur informasi dan penguatan konteks informasi bagi individu. Dengan begitu menghasilkan keadilan informasi dan peningkatan literasi sehingga berdampak pada kesejahteraan,” ujar Syarif Bando.

Berdasarkan hasil kajian, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia tahun 2020 mencapai 55,74 persen dan pada 2019 mencapai 53,84. Hal ini masuk kategori sedang. Frekuensi membaca 4 kali/pekan, durasi membaca 1 jam 36 menit/hari, jumlah 2 buku/triwulan. Sementara untuk tahun 2022 nilai kegemaran membaca masyarakat ditargetkan mencapai 63,3 dengan indeks pembangunan literasi masyarakat 13.

Oleh karena itu, menurut Syarif, kebijakan dan sinkronisasi pengembangan perpustakaan pusat dan daerah diperlukan guna mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Indikatornya meningkatnya nilai kegemaran membaca masyarakat dengan target 2024 adalah 71,3 persen dan nilai indeks pembanguna literasi masyarakat pada tahun 2024 mencapai 15. Untuk itulah diperlukannya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Sejalan dengan Perpusnas

Sementara itu, Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian mengatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Hal ini guna mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.

“Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah,” tuturnya.

Menurut Suhajar, sudah saatnya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Pasalnya, ketika kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi. Untuk itu diwujudkanlah dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca.

Namun, kata Suhajar, kendalanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM pengelola perpustakaan, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan serta keterbatasan dukungan anggaran.

“Padahal, Indonesia memiliki 164.000 jumlah perpustakaan, dan menjadi negara kedua dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan,” urai dia.

Pada 2019, banyak kepala daerah belum menganggap penting keberadaan perpustakaan. Ada 33 kabupaten/kota yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas. Ada 23 kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan. 458 kabupaten/kota menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya.

Oleh karena itu, Suhajar  meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia berperan atas kesadaran pentingnya perpustakaan. Pemerintah perlu mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar, untuk menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak.

“Perpustakaan daerah harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengusung program inovatif untuk turut mengatasi permasalahan seperti minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka serta perbaikan standarisasi penyediaan dan pengelolaan data yang terintegrasi baik pada tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suhajar.

Ia menegaskan, Pemda harus mendorong konsep perpustakaan yang lebih inklusif, sebagaimana perpustakaan modern pada umumnya. Serta mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan daerah baik secara offline maupun online sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan.

Dalam Rakornas ini, tampil sejumlah pemateri di antarnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dan Bupati Magetan Suprawoto. (Gusty Masan Raya/Rilis)