Mantan Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai
JAKARTA (PB.COM)—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat, 11 November 2022 secara serentak meresmikan 3 provinsi baru di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini, Jumat 11 November 2022, bertempat di Jakarta, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022,” ucap Tito di Kantor Kemendagri.
Mendarri Tito Karnavian saat melantik 3 Pj Gubernur di Kantor Kemendagri.
Peresmian 3 DOB ini juga disusul dengan pelantikan 3 Penjabat (Pj) Gubernur yang sudah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin 3 provinsi baru tersebut. Yakni Apolo Safanpo untuk Pj Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah.
Merespon pelantikan ini, intelektual Papua yang juga mantan komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilainya diskriminatif.
Dikutip dari akun twitternya pada Jumat, 11 November 2022, Natalius menuliskan kekecewaannya kepada Mendagri Tito Karnavian dengan judul “Diskriminasi itu Dimulai Dari Jakarta.” Ia menyayangkan, dari ketiga penjabat gubernur yang dilantik, tak satu pun putra-putri Meepago yang terpilih menduduki jabatan itu. Bahkan, termasuk bocoran informasi penempatan Sekretaris Daerah di tiga DOB itu.
“Sy tdk persoalkan Ibu Ribka jadi PJ Gubernur Papua Tengah, beliau kk sy sejak sy di Wamena. Yang sy tanya Pak Mendagri, Mengapa 3 Gubernur & Sekda semua org luar Papua Tengah? Salah kami apa Pak Tito,” tulis Natalis dalam cuitannya.
“Bupati Pertama kami, Dr DR Luar Negeri Kami, Jenderal Bintang 2 Pertama Kami, Kapolres Pertama Papua, Uskup Papu Pertama kami, SDM Terbaik Papua di Provinsi Papua kami tapi hari ini Kami Keluarga MEE’PAGO dikucilkan. Belum apa2 saja Suku saya terbesar 800 ribu suara dikucilkan. Allah, Alam dan Langit jadi Saksi semua bukti sudah ada tanpa sy juga belum tentu Jokowi jadi Presiden & Tito jadi Kapolri & Mendagri. Silahkan Jawab & bantah,” lanjut Natalis.
Tangkapan layar akun twitter
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua Tengah Petrus Badokapa. S.Th,M.Th meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menempatkan putra asli Papua Tengah untuk menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah di provinsi yang baru dimekarkan itu.
Sebab kata Petrus, ada banyak putra asli Meepago di Provinsi Papua Tengah yang sudah memenuhi syarat, kaya pengalaman di birokrasi pemerintahan, dan layak menduduki kedua jabatan itu.
“Tetapi jika posisi Penjabat Gubernur tidak diisi oleh putra asli Meepago, maka kami Asosiasi DPRD se-Provinsi Papua Tengah memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri bahwa jabatan Sekretaris Daerah Papua Tengah itu harga mati harus diberikan kepada putra asli Papua Tengah. Ada banyak birokrat senior asal Papua Tengah yang layak dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan ini, seperti drg. Aloysius Giyai, M.Kes, dan Ausilius You, S.Pd,MM, Marthen Ukago dan Petrus Agapa,” kata Petrus Badokapa kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 3 November 2022. (Gusty Masan Raya)
