BBKSDA Papua Lepas 18 Satwa di Hutan Adat Isyo Rhepang Muaif

JAYAPURA (PB.COM)—Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua melepasliarkan 18 ekor satwa di hutan adat Isyo Rhepang Muaif, Kabupaten Jayapura, pada Minggu, (20/06/2021).

Jenis-jenis satwa yang dilepasliarkan terdiri atas 2 ekor nuri bayan (Eclectus roratus), 3 ekor kakatua raja (Probosciger aterrimus), 12 ekor nuri kepala hitam (Lorius lory), dan 1 ekor kuskus (Phalanger sp.). Semua satwa ini dilepas setelah direhabilitasi di kandang transit Buper Waena, dan dinyatakan siap kembali ke alamnya.

Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan BBKSDA Papua, Lusiana Dyah Ratnawati menjelaskan bahwa satwa-satwa tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan diserahkan oleh Iptu Abdul Gani Wildan selaku penyidik Kepolisian Daerah Papua kepada Balai Besar KSDA Papua dua hari sebelumnya, Jumat, (18/06/2021).

“Pelepasliaran satwa ini sekaligus menjadi rangkaian kegiatan Road to Hari Konservasi Alam Nasional 2021, yang mengusung tema Living in Harmony with Nature: Melestarikan Satwa Liar Milik Negara,” kata Lusiana.

Alidruz mewakili Kasubdit IV Tipidter Kepolisian Daerah Papua menjelaskan 18 satwa yang dilepas itu mulanya ditemukan pada Kamis, (17/06/2021). Saat itu, Alidruz bersama timnya melakukan patroli di wilayah Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura. Banyak warga di sana memelihara satwa dilindungi endemik Papua.

Menurut Alidruz, melihat satwa itu, ia bersama timnya kemudian mengimbau dan memberikan pengertian kepada sejumlah warga tersebut. Alhasil, banyak dari mereka akhirnya menyerahkan satwa-satwa yang selama ini dipelihara kepada tim Tipidter Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga ekor kakatua raja itu temuan. Pemiliknya meninggalkannya begitu saja di sebuah tempat sederhana, yang ditutupi papan-papan. Kami tidak dapat menjumpai pemiliknya, dan satwa-satwa tersebut langsung kami amankan. Puji Tuhan hari ini semua satwa dapat dilepasliarkan,” urai Alidruz.

Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring mengatakan pemilihan hutan adat Isyo Rhepang Muaif sebagai lokasi pelepasliaran telah melalui berbagai pertimbangan. Sebab  Hutan Isyo Rhepang Muaif adalah habitat yang representatif bagi berbagai jenis burung, termasuk satwa yang dilepasliarkan kali ini.

“Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi, juga penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Alex Waisimon, pengelola Isyo Hill’s Bird Watching, telah mengizinkan kami melepasliarkan satwa di hutan adat Isyo Rhepang Muaif. Sinergitas yang telah terjalin selama ini semoga terus berlanjut dan semakin baik ke depan,” kata Edward.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat di Provinsi Papua, khususnya di wilayah Jayapura agar turut menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati endemik Papua. Di antaranya, berbagai jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang, bagian dari kekayaan negara yang tak ternilai.

Sementara itu, pengelola Isyo Hill’s Bird Watching, Alex Waisimon, menyatakan rasa syukur karena tidak diduga Hutan Adat Isyo menjadi lokasi pelepasliaran. Secara khusus Alex menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KSDA Papua atas kerja sama selama ini.

“Saya berharap kerja sama terus berlanjut sehingga dapat menyelamatkan satwa beserta habitatnya di tanah Papua,” katanya. (Gusty Masan Raya/PR)

700 Pohon Ditanam Sepanjang Sungai Tami Warnai Hari Bakti Rimbawan

 

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si  foto bersama usai penanaman pohon secara simbolis di sepanjang Sungai Tami, Keerom.

 

JAYAPURA (PB.COM)Dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-38, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, seluruh UPT KLHK lingkup Provinsi Papua, Forkopimda Kabupaten Keerom, Saka Wanabakti, dan Satgas Pamtas RI-PNG menanam 700 bibit pohon di sepanjang sisi jembatan Sungai Tami, Kabupaten Keerom, Papua, Senin (15/03/2021).

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si dalam sambutannya pada giat tersebut mengatakan aksi penanaman ratusan pohon ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan mitigasi bencana.

“Semua bibit yang tersedia merupakan bibit produktif yang bersertifikat, dan akan ditanam pada lahan seluas 15 hektar,” kata Edward sebagaimana rilis yang diterima papuabangkit.com.

Menurut Edward, para rimbawan sudah selayaknya melakukan giat tanam-menanam pohon secara berkesinambungan tanpa batas waktu. Ia berharap aksi ini dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sehingga mereka akan melakukan hal serupa demi menjaga alam dan lingkungan tetap lestari.

Salah seorang siswi di Kabupaten Keerom dan anggota TNI dari Satgas Pamtas RI-PNG melakukan penanaman pohon bersama.

 

Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung pada BPDAS HL Memberamo Yanthes Donniko menjelaskan 700 bibit pohon yang ditanam  terdiri atas 500 MPTS (Multy Purpose Tree Species) dan 200 bambu. Bibit MPTS itu antara lain, kemiri (Aleurites moluccanus), nangka (Artocarpus heterophyllus), dan alpukat (Persea americana).

“Penanaman pada hari ini itu hanya secara simbolis. Ratusan bibit lainnya akan ditanam secara berkala. Khusus bambu, nantinya akan ditanam di bantaran Sungai Tami sebagai pencegah erosi. Sementara ini, Sungai Tami di sisi jembatan tersebut masih dalam proses normalisasi dengan peletakan bronjong kawat. Bila telah rampung proses normalisasi sungai, barulah menanam bibit bambu. Yanthes menjelaskan, bila 200 batang bambu belum mencukupi, nantinya akan ditambahkan bibit lagi,” urai Yanthes.

Sementara itu Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut mengatakan Hari Bakti Rimbawan merupakan agenda penting yang diperingati sebagai wujud Jiwa Korsa satu keluarga besar rimbawan guna memupuk kesetiakawanan, dan menanamkan ruh pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut saat melakukan penanaman pohon secara simbolis.

“Caranya adalah dengan tindakan-tindakan nyata dengan menanam pohon seperti ini agar hutan dijaga dan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penyadaran kepada setiap individu merupakan langkah yang sangat penting, bahwa masalah kehutanan bukan hanya milik rimbawan atau orang kehutanan,” kata Pieter.

Menurut Pieter, manusia tak akan pernah bisa hidup tanpa lingkungan yang baik dan hutan yang lestari. Sebaliknya, lingkungan dan hutan dapat hidup sejahtera tanpa manusia. Artinya, tanpa lingkungan yang baik dan hutan lestari, manusia sama dengan tiada. Atas dasar itu, Piter mengajak semua orang untuk mengirim pesan bahwa lingkungan tempat kita berpijak wajib dijaga.

“Kita bersyukur bahwa kondisi ekologi di Kabupaten Keerom relatif masih seimbang. Hal ini ikut berpengaruh menekan laju penyebaran Covid-19. Mitigasi bencana yang kita lakukan hari ini semestinya bukan hanya untuk bencana, tetapi juga untuk menjaga kondisi lingkungan tetap seimbang,” tutur pria yang pernah menjadi Dosen UNIPA Manokwari ini.  

Hari Bakti Rimbawan ke-38 yang jatuh pada 16 Maret 2021 mengusung tema “Terus Berbakti Di Tengah Pandemi Untuk Lingkungan Dan Hutan Lestari”. Selain dalam rangka itu, kegiatan penanaman pohon yang digelar BKSDA Papua dan stake holder-nya ini juga merupakan rangkaian Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2021, yang jatuh pada tanggal 10 Agustus mendatang. (Gusty Masan Raya/PR)

Sambangi Taman Nasional Gunung Merapi, Presiden Dorong Upaya Pelestarian Lingkungan

Presiden Jokowi berdialog dengan  masyarakat usai melakukan penanaman pohon serentak di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Jurang Jero, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam kunjungan kerjanya pada Jumat (14/02/2020). 

MAGELANG (PB.COM)-Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon serentak di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Jurang Jero, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam kunjungan kerjanya pada Jumat (14/02/2020). Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Merapi tersebut.

Di sekitar kawasan TNGM, terdapat 30 desa penyangga yang dihuni oleh kurang lebih 107.448 jiwa. Kawasan lereng Gunung Merapi dengan segenap potensi alamnya akan menjadi pendukung bagi daerah-daerah permukiman yang terletak di bawahnya itu apabila dikelola dan dikonservasi dengan baik. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara berbagai pihak untuk mengembalikan dan menjaga kelestarian lingkungan, utamanya di kawasan tersebut.

“Saya kira kita ingin memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem flora dan fauna, penanaman kembali, dan reboisasi di kawasan-kawasan yang sering banjir atau longsor,” ujar Presiden.

Pohon pulai (Alstonia scholaris) setinggi kurang lebih tiga meter ditanam sendiri oleh Presiden dalam kegiatan penanaman pohon serentak. Bersamaan dengan itu, masyarakat setempat juga menanam pohon yang sama di sekitar lokasi.

Sebelumnya, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau kebun bibit desa yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama masyarakat setempat di wilayah TNGM. Kebun bibit desa ini menjadi salah satu pendukung bagi upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Merapi.

Di kebun bibit desa tersebut, Presiden melihat banyak bibit tanaman yang tersedia. Sebagian besar bahkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar apabila dibudidayakan.

“Yang kita tanam di sini ada petai, ada fungsi hijaunya tetapi ada fungsi ekonominya juga. Ini jambu kristal, ada fungsi hijau dan fungsi ekonominya untuk rakyat. Nah, ini durian yang saya senang. Pohonnya senang, duriannya juga senang,” kata Presiden menunjuk satu per satu bibit tanaman di sekitarnya.

Selain itu, ada pula bibit tanaman vetiver yang dalam beberapa waktu belakangan sering disinggung oleh Presiden dan dimintanya untuk ditanam di wilayah yang memiliki potensi bencana banjir dan longsor. Tanaman tersebut diketahui memiliki kemampuan untuk menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah sehingga mencegah tanah longsor dan erosi.

“Akarnya 3-4 meter sehingga memperkuat tanah-tanah di kemiringan. Kita punya stok 50 juta bibit vetiver seperti ini yang akan terus kita bawa ke daerah-daerah yang sering longsor. Ini juga untuk di hulu dari waduk-waduk sehingga sedimen tidak masuk ke waduk,” ucapnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Lepas Dua Elang Jawa

Pada kesempatan itu, Elang jawa (Nisaetus bartelsi) yang merupakan ikon dari kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) sering dijumpai di daerah perbukitan lereng gunung yang kondisi hutannya relatif masih baik. Meski demikian, jumlah elang jawa yang terpantau terbang bebas di kawasan Merapi tiap tahunnya terbilang minim.

Hasil pengamatan Balai Taman Nasional Gunung Merapi menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir hanya terdapat enam ekor elang yang terlihat di kawasan tersebut.

Maka itu, dalam kunjungan ke TNGM pada Jumat, 14 Februari 2020, Presiden Joko Widodo turut melepasliarkan dua ekor elang jawa yang diharapkan dapat menjaga kelestarian jenis tersebut di alam bebas sekitar Gunung Merapi.

“Elangnya satu pasang dilepas. Kawasan ini memang memiliki kemampuan untuk menampung enam pasang, tetapi yang dilepas hari ini hanya satu pasang,” kata Presiden.

Abu dan Rossy merupakan nama pasangan elang jawa yang dilepasliarkan Presiden. Keduanya merupakan satwa yang diserahkan kepada petugas dari masyarakat untuk kemudian direhabilitasi ke Pusat Konservasi Elang Kamojang.

Kedua elang tersebut telah menjalani proses rehabilitasi sejak 8 Juni 2018 lalu yang meliputi pemeriksaan dan pemulihan kesehatan.

Elang jawa merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Elang jawa juga dinyatakan sebagai spesies yang kini berada di ambang kepunahan. (Gusty Masan Raya/PR)

 

Terima 3 Satwa Liar Dilindungi Dari Satgas TNI Pamtas RI-PNG, Edward: “Ini Implementasi Sinergitas Kolaboratif TNI Dengan BBKSDA Papua”

Dan Pos Bendungan Tami Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 Satya Tama dengan tiga satwa yang berhasil diselamatkan dan siap diserahkan kepada Kasatpol Kehutanan BBKSDA Papua, Purnama Ashari.

JAYAPURA (PB.COM)-Polisi Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua menerima satwa liar dilindungi dari Dan Pos Bendungan Tami Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 Satya Tama pada Minggu (29/09/2019) pukul 16.00 WIT. Serah terima satwa berlangsung di Pos TNI Bendungan Tami Kampung Gambut, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring, S.Hut.M.Si dalam rilis yang diterima redaksi papuabangkit.com mengatakan adapun jenis satwa liar dilindungi yang diserahkan berjumlah tiga ekor dalam keadaan hidup yaitu satu ekor kakatua raja (Probosciger Aterrimus), saru ekor kakatua jambul kuning (Cacatua Galerita), dan satu ekor bayan hijau (Eclectus Rotatus). Satwa-satwa tersebut merupakan hasil pengamanan petugas Satgas Pamtas dari oknum pemburu/penangkap satwa di wilayah perbatasan.

Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si

“Saat ini, tiga satwa tersebut telah diamankan di kandang transit BBKSDA Papua, yang berlokasi di Buper Waena. Sementara pengembangan terhadap pelaku pemburu satwa masih didalami bersama Gakkum LHK Wilayah Maluku Papua,” katanya.

Menurut Edward, setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Satwa, BBKSDA Papua juga menyerahkan poster TSL yang dilindungi kepada TNI di Pos Bendungan Tami Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara.

Edward menegaskan giat ini merupakan salah satu implementasi dari Deklarasi Bersama yang kita laksanakan tanggal 25 September 2019.

Satgas Pamtas RI-PNG dengan tiga satwa liar dilindungi

“Ini membuktikan bahwa sinergitas dan kolaborasi di antara stakeholder bersifat sangat penting. Karena segala sesuatu akan menjadi lebih mudah bila dilakukan bersama-sama, untuk mencapai tujuan yang sama demi menjaga keutuhan negara, baik dalam hal wilayah teritorial maupun sumber daya alamnya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBKSDA Papua, Purnama Ashari berterima kasih kepada Satgas Pamtas RI-PNG yang telah meyelamatkan tiga satwa liar dilindungi ini. Ia berpesan kepada Satgas untuk terus menjaga wilayah teritorial sekaligus menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia di Papua dari para pemburu satwa yang tak bertanggung jawab. (Gusty Masan Raya/PR)

Walau Sumber Daya Alam Kaya, Papua Harus Belajar Dari Nauru

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Bappeda Papua Vierra AP Wanda, ST.M.Si

JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua diminta belajar dari negara Nauru dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam.
Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah yang dikenal sebagai pulau batu fosfat terkaya di dekat permukaan, yang memungkinkan operasi penambangan nan mudah. Negara ini dulunya hidup dalam kemewahan karena kekayaan fosfatnya itu namun kembali jatuh miskin karena salah mengelola kekayaan alamnya.

“Kalau kita tidak belajar menjaga ekologi dari sekarang, suatu saat kita akan sama seperti Nauru. Dulu negara itu sangat kaya, bahkan uang dolar pun dijadikkan tisu di toilet, mobil lamborghini jadi transportasi biasa oleh warga. Tetapi ketika fosfat mereka habis dikeruk, mereka kembali miskin dan melaut lagi,” kata Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Bappeda Papua Vierra AP Wanda, ST.M.Si dalam kegiatan lokakarya yang digelar Lestari USAID bagi pekerja media di Hotel Horison, Jayapura, Selasa (09/07/2019).

Vierra saat tampil memberikan materi di hadapan jurnalis Papua.

Menurut Vierra, kekayaan alam Papua baik hutan, tambang emas, atau minyak boleh saja dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asalkan, eksplorasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekologi berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan kandungannya terus diwariskan hingga anak cucu.

“Apa yang kita pakai itulah kekayaan kita. Tapi prinsip yang kita pegang adalah kehati-hatian. Prinsipnya kita tidak royal sehingga dengan kekayaan yang sebesar-besarnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Semuanya sudah jelas dalam dokumen tata ruang wilayah yang kami susun. Yang penting kita konsisten,” katanya.

Vierra juga menjelaskan, pihak Bappeda Provinsi Papua sudah menyusun dokumen tata ruang wilayah terkait pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia meminta Pemda dan masyarakat berkomitmen menjalankannya agar sumber daya alam di Papua bisa dijaga.

“Kita mulai dari mana? Ya tentu dari perencanaan. Kami dari Pemprov Papua memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Kepentingan pembangun di Papua memang membutuhkan ruang-ruang tapi harus dijalankan RTRW,” tegasnya.

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Kawasan Bappeda Provinsi Papu Mirwan Gani

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Kawasan Bappeda Provinsi Papu Mirwan Gani mengatakan, terkait eksoplorasi kekayaan, semua izin pertambangan di Papua selalu bertolak dari tata ruang wilayah dari Bappeda Papua.

“Tambang ini memang kita hati-hati memberi izin. Memang ia tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi yang pasti merusak lingkungan,” katanya.

Kasubdit Lingkungan Bappeda Papua Cindy K. Kasenda mengatakan untuk memastikan bahwa pembangunan RPJMD itu berjalan sesuai tata ruang wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan, pihaknya membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Termasuk, pengelolaan lingkungan hidup.

Kasubdit Lingkungan Bappeda Papua Cindy K. Kasenda

“Kita ingin memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama tetapi prinsipnya tidak boleh merusak alam. Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai tolak ukurnya. Supaya kita kelola alam ini tanpa mengeplotasinya berlebihan,” kata Cindy.

Pada kesempatan itu, Cindy juga berharap kegiatan lokakarya yang digelar Lestari USAID ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas jurnalis di Papua dalam memahami isu Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mengedukasi semua pihak lewat pemberitaan media massa.

Kegiatan Lokakaraya bertajuk Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan di Papua ini diikuti oleh puluhan jurnalis di Jayapura, baik media cetak, online, radio maupun televisi. (Gusty Masan Raya)

Cagar Alam Cycloop Rusak, Butuh Penegakan Hukum Tegas

Tampak kerusakan hutan akibat erosi di Pegunungan Cyclops dilihat dari Kota Sentani.

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si mengatakan cagar alam Pegunungan Cycloop saat mengalami kerusakan parah. Hal ini ditandai dengan tiga fakta miris yang tengah menimpa kawasan yang memiliki luas 31.479,89  ini.

“Fakta pertama, ada terjadi perambahan di kawasan penyanggah dan cagar alam berupa pembukaan kebun, penebangan kayu, pembuatan arang, bahan galian C dan pemukiman illegal. Kedua, berkurangnya debit air pada sumber-sumber air utama di Pegunungan Cyclop. Ketiga, hilangnya beberapa spesies kunci seperti edkina, kasuari, cenderawasih, kanguru pohon dan mambruk karena rusaknya habitat mereka,” kata Edward saat pelatihan di Papua bertajuk Pengelolaan Hutan Cycloop: Mengatasi Ancaman dan Menyelamatkan Sumber Air Kabupaten/Kota bagi para jurnalis Papua di Hotel Horex Sentani, Selasa (02/04/2019).

Kepala BKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si saat memaparkan materi di hadapan wartawan.

Menurut Edward, kawasan cagar alam Cycloop memang hanya 8,3 % dari areal terbuka. Namun kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah aktivitas perambahan di areal terbuka dalam bentuk peladangan tradisional, pemukiman dan areal tidak berhutan serta adanya aktivitas galian C atau tambang di daerah penyangga yang sangat mengancam kelestarian kawasan cagar alam Cyclop.

“Tekanan pemukiman di kawasan penyanggah sangat tinggi, kemudian perambahan dan peburuan, aktivitas wisata, pendakian di dalam kawasan ikut mengancam. Ini juga ikut memicu mengeringnya sumber air utama dan banjir di saat musim hujan. Saya berharap, Pemda Kabupaten Jayapura  perlu menerapkan Perda  ruang kelola kawasan penyangga terhadap tata ruang kota. Salah satunya, menerapkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani Pemda di hadapan Presiden 1 April lalu ,” tegas Edward.

Koordinator Landscape Cycloop dari USAID-Lestari Papua, Deddy Rickson L.

Koordinator Landscape Cycloop dari USAID-Lestari Papua, Deddy Rickson L. mengatakan berdasarkan data sebaran ancaman pada 19 lokasi patroli di Cycloop 2018 di lima wilayah Dewan Adat Suku (DAS) yakni Sentani, Imbi Numbay, Moi, LMA Port Numbay, dan Tapera Yewena Yongsu menunjukkan aktivitas ancaman tertinggi ialah perambahan kawasan. Sepanjang 2016-2018, terjadi 715  kasus perambahan, disusul kasus perburuan (149 kasus), dan pembalakan liar (118 kasus).

“Perambahan itu terbanyak untuk perkebunan, baik kebun campuran, kakao, palawija,pisang, ubi, pinang, labu siam dan sebagainya,” kata Dickson.

Menurut Martha Triasih Karafir Peneliti untuk Kantor World Resources Institute (WRI) Indonesia pada Provinsi Papua dan Papua Barat, kondisi kerusakan kawasan cagar alam Cyclop dapat dilihat melalui aplikasi pemantau hutan yang terdiri dari dua bagian yakni website “Global Forest Watch” beserta item di dalamnya yang disebut “Forest Watcher”.

Martha Triasih Karafir Peneliti untuk Kantor World Resources Institute (WRI) Indonesia pada Provinsi Papua dan Papua Barat

“Jadi dalam aplikasi yang bisa juga digunakan secara ‘offline’ ini, bisa mengetahui kondisi tutupan pohon pada suatu kawasan misalnya cagar alam Cycloop,” katanya.

Martha menjelaskan, dalam sistem pengawasan melalui aplikasi ini, polisi hutan maupun masyarakat dapat mengetahui kondisi Cycloop melalui citra satelit, di mana setelah mendapat data dapat langsung dikroscek ke lapangan untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Dia menambahkan “Global Forest Watch” sebenarnya cocok digunakan oleh dinas kehutanan, BKSDA dan masyarakat sendiri, namun aplikasi ini hanyalah pendukung bukan alat pendeteksi dini bencana alam. Kendati demikian, alat ini bisa memberikan analisis tutupan pohon yang berkurang pada suatu kawasan misalnya Cycloop secara cepat. Oleh karena itu, WRI yang dikenal dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia ini mendorong penggunaan aplikasi pemantau bagi polisi hutan khususnya di Papua untuk mengawasi kondisi cagar alam Cycloop.

Selain banjir bandang, dampak perambahan hutan oleh aktivitas bercocok tanam dan  pemukiman juga berpengaruh terhadap kondisi debet dan kualitas air di sumber mata air di kawasan Pegunungan Cycloops. Dosen Teknik Sipil Bidang Keairan pada Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih, DR. Mujiati Surianata mengatakan, permasalahan utama sumber daya air di Kabupaten dan Kota Jayapura adalah tekanan jumlah penduduk yang menempati Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengancam keberadaan cagar alam sebagai kawasan pengatur tata air dan iklim mikro.

Dosen Teknik Sipil Bidang Keairan pada Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih, DR. Mujiati Surianata (baju merah paling kiri) saat diskusi bersama Jurnalis Papua.

“Bahkan hasil penelitian kami, ada yang tercemar E-coli karena aktivitas beternak warga di DAS. Ini tentu berbahaya. Sebab  kualitas air bersih harus sesuai dengan baku mutu yang disarankan. Soal debet, pada musim kemarau antara September hingga November, terjadi krisis air sejumlah mata air seperti Entrop, Ajen dan Kamp Wolker sampai pada debet 0,” kata Mujiati.

Menurut Mujiati, setiap detik, ribuan hingga jutaan air mengalir dari Pegunungan Cycloops ke Danau Sentani, laut dan  beberapa sungai yakni Sungai Dosai, Sabron, Harapan, Klandili dan Sungai Kampwolker. Dan setiap detik pula, ratusan ribu liter air Pegunungan Cycloops diambil alih oleh PDAM, intasi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Sebenarnya potensi sumber air berlimpah namun belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Oleh karena sangat vitalnya peran Cycloop sebagai daerah tangkapan air, maka menjaga dan mengelola Cycloop harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan dan teknonologi,” katanya.

 

Perlunya Penegakan Hukum

Kasat Polhut pada BBKSDA Papua, Purnama Asari mengatakan menjaga Cycloop adalah tanggung jawab kita semua. Namun banyak pihak terlihat tidak peduli dan seakan membiarkan Polhut BBKSDA bekerja sendiri. Kasus terbanyak yang dilihat di lapangan, kata Purnama, adalah perambahan areal terbuka untuk berkebun di daerah penyanggah cagar alam. Sementara pemanfaatan kayu hanya sedikit karena masih bersifat tradisional untuk penyanggah rumah dan kayu arang.

Kasat Polhut pada BBKSDA Papua, Purnama Asari

“Sejauh ini kita melakukan langkah preventif dan represif. Susahnya dalam penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan ini adalah masyarakat yang masih di pinggiran kawasan. Sebab mereka akan tetap berkebun. Oleh karena itu, dengan USAID Lestari ini kita kerjasama untuk menggodok peraturan kampung atau adat dimana yang kita utamakan adalah penguatan kelestarian Cycloop untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Purnama, pihaknya pernah melakukan penegakan hukum di lapangan secara represif dengan menahan sejumlah pelaku yang adalah masyarakat setempat. Namun, kondisi ini memicu konflik antara petugas patroli dari Polhut BBKSDA dengan masyarakat. Ia pun mengisahkan pengalamannya pernah dikepung sejumlah perambah hutan di wilayah Angkasa dan diancam dengan senjata tajam.

“Sebenarnya, kalau mau tegas dan represif bisa, kalau kita didukung oleh Pemerintah Daerah, itu tak ada masalah. Artinya, penegakkan hukum harus melibatkan semua komponen. Kalau hanya berharap BBKSDA tidak mungkin. Makanya, kami berharap, dengan kejadian bencana banjir ini, benar-benar Pemda tunjukkan komitmen, kalau mau relokasi ya lebih baik. Sebab tantangan ke depan makin kompleks. Pembangunan makin banyak, pertambahan penduduk, tekanan politik dan sosial tinggi, ini juga aspek yang ikut berpengaruh terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan dan kehutanan,” katanya.

Hal senada diakui Kepala Resort Moi Distrik Sentani Barat dan Waibu Ferdinand Manobi. Menurutnya, sejauh ini pihaknya masih tetap menggunakan pendekatan preventif dan persuasif menghadapi masyarakat yang merusak hutan dan lingkungan di wilayahnya.

“Kami juga rekrut sejumlah masyarakat menjadi mitra Polhut, banyak membantu kami untuk sadarkan masyarakat. Kondisi Cycloop mau dibilang aman, tapi buktinya kemarin banjir. Kalau mau dibilang rusak, tetapi tidak semua rusak,” katanya.

Staf USAID-Lestari Papua, Tifany Mnumumes, S.Si menilai salah satu tantangan penegakan hukum bagi aktivitas perambah kawasan penyangga adalah pandangan masyarakat yang melihat Cycloop sebagai identitas budaya mereka. Ditambah lagi kurangnya dukungan pemilik hak ulayat dalam membangun kepedulian terkait pentingnya penyelamatan cagar alam ini sebagai sumber kehidupan membuat daerah penyangga mudah dirambah untuk aktivitas berkebun dan tempat tinggal.

Staf USAID-Lestari Papua, Tifany Mnumumes, S.Si

“Semua data tentang kondisi kerusakan cagar alam Cycloop bukan untuk menyudutkan pihak tertentu tetapi biar kita tahu dan agar teman-teman wartawan bisa menyampaikan secara benar. Bagi kami, penegakkan hukum yang paling penting. Artinya, pemerintah harus tegas. Sementara penegakkan hukum di bidang kehutanan, kadang dianggap pelanggaran HAM, itu juga tantangan bagi Polhut,” kata Tifany.

Oleh karena itu, menurut Koordinator LandscApe Cycloop dari USAID-Lestari Papua, Deddy Rickson L., salah satu solusi adalah pelibatan masyarakat adat di setiap Dewan Adat Suku (DAS) melalui musyawarah adat. Hal ini, katanya, lebih memberi jaminan perlindungan dan pengelolaan Cycloop berbasis kearifan lokal.

“Komunikasi DAS, pemerintah dan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, musyawarah adat menjadi sangat penting. Karena kadang ketika ada patroli, ada penolakan dari masyarakat,” kata Deddy.

Untuk memulihkan cagar alam Cycloop yang kini rusak parah tentu membutuhkan waktu yang lama. Artinya, ancaman banjir bandang untuk wilayah Sentani akibat erosi masih sangat besar terjadi jika intensitas hujan ke depan masih tinggi. Lalu apa yang bisa menenangkan warga yang terdampak banjir bandang tengahan Maret 2019 lalu?

Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan pada BBKSDA Papua, Lusiana Dyah, S.Hut.MP

“Untuk saat ini, hanya ada dua cara yaitu adaptasi dan mitigassi bencana. Masyarakat Sentani harus belajar berdaptasi untuk hadapi perubahan iklim di daerah bencana. Sedangkan mitigasi terkait aspek mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencanan,” ujar Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan pada BBKSDA Papua, Lusiana Dyah, S.Hut.MP menjawab pertanyaan wartawan dalam sesi tanya jawab pada pelatihan itu. (Gusty Masan Raya)

 

 

Jurnalis Papua Diminta Peduli dan Menulis Isu Penyelamatan Cycloop

 

Para jurnalis di Papua berpose bersama usai kegiatan pelatihan tentang Pengelolaan Hutan Cycloop di Hotel Horex Sentani, Selasa (02/04/2019).

JAYAPURA (PB.COM)—Jurnalis Papua, khususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura, diminta membangun kepedulian dan menulis isu pentingnya penyelamatan cagar alam Pegunungan Cycloop di Kabupaten Sentani dalam pemberitaan media massa. Kawasan cagar alam yang menjadi ‘ibu’ bagi kehidupan masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura ini sedang mengalami kerusakan dan butuh tanggung jawab semua pihak untuk memulihkannya, termasuk kelompok profesi jurnalis sama-sama ikut berpartisipasi melalui informasi edukatif.

Demikian permintaan Koordinator USAID-Lestari Papua, Paskalina Rahawarin saat  pelatihan bertajuk Pengelolaan Hutan Cycloop: Mengatasi Ancaman dan Menyelamatkan Sumber Air Kabupaten/Kota di Hotel Horex Sentani, Selasa (02/04/2019). Pelatihan ini digelar bagi puluhan anggota jurnalis yang bernaung di bawah dua organisasi wartawan yakni PWI Papua dan AJI Kota Jayapura.

“Kami sangat berharap, para wartawan dan kami bisa bersinergi untuk menberikan informasi yahg benar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kami dari USAID Lestari mengucapkan terima kasih kepada PWI Papua dan AJI Kota Jayapura yang mengirim wartawan untuk mengikuti pelatihan ini. Banjir bandang yang terjadi kemarin kita jadikan pelajaran. Ini banjir bandang terbesar dengan korban terbanyak di Papua,” kata Paskalina.

Koordinator USAID-Lestari Papua, Paskalina Rahawarin (baju putih) bersama pemateri yakni Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si dan Dosen Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih Dr Mujiati Surianata.

Menurut Paskalina, menjaga Cycloop sebagai kawasan cagar alam membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari Pemerintah Daerah, BKSDA, LSM, adat, masyarakat, termasuk juga kalangan jurnalis. Oleh karena itu, informasi edukatif yang dikemas dalam berita jurnalis dinilai mampu untuk menggugah kesadaran semua pihak, terutama masyarakat yang merambah kawasan itu tentang pentingnya menyelamatkan Cycloop mulai hari ini.

“Belajar dari bencana banjir kemarin, hal terpenting adalah apa yang harus kita antisipasi ke depan. Menjaga Cycloop tidak hanya satu dua lembaga. Butuh kerjasama lintas sektor. Tantangan yang terbesar ialah perambahan hutan di daerah cagar alam itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si saat membuka pelatihan mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang  pentingnya penyelamatan kawasan cagar alam Cycloop guna mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir bandang yang terjadi di Sentani, 16 Maret 2019.

Sebab, kata Edward, kawasan cagar alam dengan luas 31.479,89 hektar ini sedang mengalami kerusakan, dimana terjadi perambahan di kawasan penyanggah dan cagar alam berupa pembukaan kebun, penebangan kayu, pembuatan arang, bahan galian C dan pemukiman illegal. Selain itu, berkurangnya debit air pada sumber-sember air utama di Pegunungan Cyclop dan hilangnya beberapa spesies kunci seperti edkina, cenderawasih, kanguru dan mambruk.

Kepala BKSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.M.Si saat memaparkan materi di hadapan wartawan.

“Atas nama BKSDA kami ucapkan turut berbelasungkawa atas peristiwa banjir bandang Sentani. Tapi kami juga pelajari, di Distrik Rafenirara tidak ada korban, walaupun banjir juga. Lalu mengapa di Sentani ada korban?  Berarti ada masalah terkait rusakanya cagar alam. Kami butuh media untuk sampaikan ke publik apa langkah-langkah yang dilakukan ke depan. Mari kita sama-sama untuk belajar dari ke depan dengan mengedukasi masyarakat. Kami berharap, nota kesepahaman yang ditandatangani para kepala daerah kemarin di hadapan Presiden Jokowi di Bandara Sentani, benar-benar dijalankan, bukan hanya wacana demi menjaga Cycloop,” kata Edward.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua (PWI) Papua, Hans Bisay mengatakan, jurnalis di Papua tetap berkomitmen untuk memberikan informasi yang tepat melalui pemberitaan terkait  cagar alam Cycloop. Sebab bencana Sentani membuka kesadaran semua pihak, termasuk wartawan tentang pentingnya penyelamatan Cycloop.

“Pelatihan ini juga membuka wawasan kami, para wartawan, tentang isu Cycloop, fakta dan data akurat kondisi cagar alam itu, dan apa yang harus dilakukan ke depan. Mungkin sesekali, pihak BBKSDA Papua maupun USAID Lestari mengajak wartawan untuk liputan investasi tentang hal ini. Atau juga sebulan sekali menggelar coffee morning dengan jurnalis, atau bekerjasama dengan kami di PWI dan AJI menggelar lomba menulis tentang lingkungan. Ini juga bagian dari bentuk membangun kemitraan dan menyamakan persepsi tentang isu lingkungan di Papua,” kata Hans yang juga Pemred papuatimes.com ini. (Gusty Masan Raya)