Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa didampingi Penjabat Sekda Silwanus Soemoele memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Kamis, 5 Juni 2025 di Kantor Gubernur, Nabire.
NABIRE (PB.COM)—Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH angkat bicara menanggapi kritik Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu terkait pertumbuhan ekonomi di wilayahnya yang dinilai minus mencapai 25 %.
Menurut dia, sektor pertambangan menjadi kendala utama yang memicu naik turunnya prosentase pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah. Meski demikian, kabar baiknya adalah sektor lain menunjukkan tren positif dengan kenaikan 2,35 persen.
“Hari ini kita melakukan zoom meeting dengan BPS Papua, Bank Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selalu datang dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Papua Tengah ini pendapatan daerah terbesarnya datang dari PT Freeport, dari sector pertambangan. Jadi kita itu 73% (pendapatan) dari pertambangan. Sisanya dari perikanan, pertanian dan lain-lain,” kata Gubernur Meki Nawipa kepada sejumlah wartawan, Kamis, 5 Juni 2025 di Kantor Gubernur Papua Tengah.
Dalam zoom meeting itu, kata Meki, perusahaan tambang emas raksasa PT Freeport Indonesia sudah melaporkan kendala terkait menurunnya pendapatan mereka karena keberadaan smelter yang diletakkan di Gresik, ternyata tidak mendapatkan ijin untuk melakukan eksport.
“Jadi ijin eksport sudah dicabut dari bulan November tahun 2024. Akhirnya Freeport tidak bisa mengirim tambang, pendapatan mulai berkurang dan ini akan rentetan sampai akhir tahun 2025,” terang Meki.
Terkait kritik Mendagri, kata Meki, menurut BPS tidak ada masalah. Malah BPS memuji bahwa pemerintah sedang bekerja dengan baik karena pertumbuhan Papua Tengah baik. “Jadi data dari BPS sudah clear, dari Freeport sudah clear, data dari BI sudah clear,” ucapnya.
Ia menjelaskan, karena pertambangan akan turun dengan prediksi ijin tambang yang terhambat dan lain-lain dari pemerintah pusat, pihaknya mengantisipasi dengan cara memanggil kepala dinas pertanian, peternakan, perikanan untuk menggarap PAD dari tempat yang lain.
“Kenapa Provinsi Papua Tengah tinggi, provinsi lain tidak, dan Papua Tengah bisa naik turun secara pertumbuhan ekonomi? Karena kita penghasil tambang terbesar di negara ini. Kalau tambang terhalang maka ekonomi akan turun,” urainya.
“Sementara di provinsi lain tetap stabil, kalau pun naik turun hanya sedikit. Berbeda dengan Papua Tengah, besok bisa naik, minggu depan bisa turun karena terpengaruh dari 73% pertumbuhan ekonomi dihitung dari sector tambang,” tambahnya.
Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K),MH,Kes menambahkan, pertumbuhan ekonomi utama Papua Tengah ditentukan oleh sektor tambang. Selanjutnya 6% konstruksi, dan 22 persen dari non-tambang.
“Berita baiknya hari ini adalah walaupun terjadi penurunan tetapi pertumbuhan ekonomi kita berada di 2,35 persen. Itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kita triwulan pertama ini dalam kondisi stabil,” jelas Soemoele.
Di sisi lain, ia mengakui belanja pemerintah belum optimal. Hal itu semata-mata oleh karena pemerintah saat ini lagi menyesuaikan dengan visi misi dari gubernur terpilih. Tetapi ia optimis, dalam satu dua bulan ke depan belanja pemerintah akan meningkat drastis.
“Di beberapa waktu yang lalu, memang kami mengakui ada kritikan bahwa belanja kita belum optimal. Tetapi percayalah dalam beberapa waktu ke depan kita sudah mulai mengejar semuanya. Sesuai arahan bapak gubernur semua belanja kita disesuaikan dengan visi misi dari bapak gubernur,” ujarnya.
Papua Tengah mencapai minus 25,53% pada triwulan pertama apakah menunjukkan buruknya kinerja Pemerintah Daerah Papua Tengah? Pertanyaan itu, menurut Silwanus telah dikonfirmasi ke pihak BPS, karena mereka yang punya data, mereka yang melakukan analisa.
“Jawabannya belum tentu, karena secara year on year pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan dan penggalian, Papua Tengah masih tumbuh 2,35% dari seluruh lapangan usaha dari yang tidak berhubungan dengan pertambangan berhasil tumbuh positif,” terangnya.
Ia pun mengakui, belanja pemerintah provinsi masih sekitar 9-10% dari pendapatan Papua Tengah kurang lebih 48 %. Mengapa itu bisa terjadi? Kata Silwanus, karena saat ini pemerintah masih menyesuaikan APBD dengan visi misi gubernur-wakil gubernur terpilih.
“Tidak mungkin kita berjalan di luar dari visi misi gubernur. Akibat penyesuaian-penyesuaian ini maka belanja kita belum optimal,” lanjutnya. (Abeth You/Gusty Masan Raya)
