Bayam Keroman
JAYAWIJAYA (PB.COM) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Pegunungan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera masuk ke Kabupaten Jayawijaya guna menyelidiki puluhan kasus dugaan korupsi yang terjadi selama 15 tahun terakhir. Permintaan ini disampaikan menyusul minimnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang telah merugikan masyarakat Jayawijaya.
Ketua Organisasi Kaderisasi & Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Papua Pegunungan, Bayam Keroman, menyatakan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus korupsi di Jayawijaya. “Masyarakat menginginkan Jayawijaya yang lebih baik, tetapi korupsi terus terjadi tanpa ada pertanggungjawaban hukum yang jelas,” ujar Bayam di Jayapura, Sabtu (07/06/2025)
Bayam menambahkan bahwa DPD KNPI Papua Pegunungan mendukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, Bapak Athenius Murib dan Bapak Ronny Elopere, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, KNPI berharap KPK dapat proaktif mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi selama 15 tahun terakhir.
“Kami yakin KPK dan institusi penegak hukum lainnya telah mengetahui situasi di Jayawijaya. Pertanyaannya adalah, mengapa selama 15 tahun ini tidak ada satu pun kasus korupsi yang diproses secara hukum?” tanya Bayam.
DPD KNPI Papua Pegunungan juga meminta Gubernur Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, untuk turut mendorong KPK agar segera masuk ke Jayawijaya. Jayawijaya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan, menurut Bayam, harus bersih dari korupsi agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
“Kehadiran KPK di Jayawijaya sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara,” tegas Bayam. Ia berharap kepemimpinan baru Bupati dan Wakil Bupati dapat bekerja tanpa beban kasus korupsi masa lalu. KNPI juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, agar visi dan misi pembangunan dapat terlaksana dengan baik di delapan kabupaten. (ADM)
