Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH didampingi Wagub Deinas Geley, S.Sos,M.Si dan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Soemoele, SpOG(K),MH,Kes menemui massa Pencaker OAP di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Senin, 14 Juli 2025.
NABIRE (PB.COM)—Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos,M.Si dan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Soemoele, SpOG(K),MH,Kes menemui ratusan massa yang berdemontrasi di halaman Kantor Gubernur, Bandara Lama Nabire, Senin, 14 Juli 2025, siang.
Ratusan massa yang menamakan diri Tim Peduli Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Provinsi Papua Tengah ini, sejak Pkl. 09.30 sudah memenuhi halaman Kantor Gubernur Papua Tengah dan menuntut harus bertemu Gubernur Meki Nawipa untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun karena Gubernur dan Wakil Gubernur sedang melakukan pertemuan penting dengan sejumlah tamu, massa awalnya ditemui Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Soemoele, SpOG(K),MH,Kes, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Denci Meri Nawipa, S.IP dan sejumlah kepala OPD.
Gubernur Meki Nawipa dan Wagub Deinas Geley baru bisa menemui massa sekitar Pkl. 13.30 WIT. Di hadapan massa pendemo, Meki Nawipa menyampaikan sejumlah poin penting. Kehadiran Gubernur langsung meredam reaksi massa yang sejak tiga jam lamanya menuntut bertemu orang nomor satu di Papua Tengah itu.
“Pertama, itu kamu harus audiens dengan DPR Papua Tengah. DPRPT akan memanggil BKPSDM Papua Tengah, setelah itu baru DPRPT akan membentuk Pansus (Panitia Khusus—Red.) untuk meminta petunjuk dari Menteri PAN RB. Hari ini kamu demo dari matahari terbit sampai terbenam juga kamu tidak akan dapat. Karena yang menentukan pegawai negeri sipil itu adalah negara sendiri, dari pusat, bukan gubernur,” kata Gubernur Meki.
Menurut Meki, sebagai putra-putri Asli Papua pemilik negeri, ia juga meminta para pendemo untuk bersurat secara resmi kepada DPR Papua Tengah dan menyampaikan aspirasi secara terhormat, bukan dengan cara demonstrasi yang dinilainya tidak etis.
“Kalian ini pemilik negeri ini, tidak dengan cara-cara mengemis seperti ini. Kalau cara-cara seperti ini adalah cara-cara orang yang tidak sekolah. Dan saya mau tegaskan, soal Pegawai Negeri Sipil, Gubernur tidak punya hak untuk memberi SK. Itu urusan Menpan RB dan BKN. Tapi yang menentukan lulus atau tidaknya itu ya kalian sendiri saat ujian,” tegas Meki.
Politisi muda PDI Perjuangan ini juga menambahkan, soal para peserta CPNS 2024 yang tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan kode R atau Rangking, itu terjadi sebelum ia dan Deinas Geley memimpin Papua Tengah.
“Jadi kita tidak tahu apa-apa soal itu. Kalau bapak ibu datang demo sama kita, kita tidak tahu apa-apa. Jadi sekarang kalian pulang, menyurat ke DPR Papua Tengah lalu audensi dengan DPR, DPR bentuk Pansus, panggil BKPSDM lalu sama-sama ke Menpan RB. Nanti perwakilan satu dua bisa ikut biar tahu apa jawaban Menpan RB dan BKN,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur Meki meminta Philipus Yeimo selaku koordinator massa dan salah satu perwakilan untuk bertemu dengannya di ruangan untuk membahas hal ini.
CPNS 2024 Sudah Selesai
Massa yang menamakan diri pencaker Orang Asli Papua ini menyampaikan tujuh (7) tuntutan. Pertama, Kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dari maraknya Non OAP di lapangan pekerjaan. Apabila tahun 2025 ada CPNS, P3K, K2, Database dan tenaga honorer atau kontrak.
Kedua, Titipkan kami kode R dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak berdasarkan surat edaran resmi dari Gubernur Papua Tengah dimana bunyinya 90 persen wajib OAP.
Ketiga, Kami meminta kepada Gubernur Papua Tengah harus mengakomodir calon pegawai negeri yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024 berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah yang saat ini sangat minim.
Keempat, Kami meminta kepada BKPSDM dan Gubernur Papua Tengah untuk meninjau kembali terhadap perintah Kemenpan terkait aspirasi tim peduli pencaker kode R tes CPNS 2024 bagi OAP di Papua Tengah.
Kelima, Kami meminta menggali atau mengevaluasi kembali tentang RDP antara Gubernur, BKPSDM dan DPR PT yang mana ketua Pansus DPR PT pernah sampaikan dalam waktu terdekat kalian siap tunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.
Keenam, Tidak ada cara lain untuk menjadi tuan diatas tanah ini selain dengan pemerintah yang perhatian pada hak-hak anak negeri
Ketujuh, Kami datang karena ini soal harga diri, integritas dan memperjuangkan hak orang kecil dan merubah kehidupan sosial supaya negeri ini tidak dipermainkan oleh orang lain.
Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP saat menanggapi aspirasi pendemo.
Menanggapi sejumlah poin tuntutan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP di hadapan para pendemo menegaskan, persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 sudah selesai dan tak bisa diganggu gugat lagi.
Denci Nawipa juga dengan tegas menolak sejumlah aspirasi tertulis yang diserahkan kepada Pemprov Papua Tengah terkait CPNS Papua Tengah Formasi 2024.
“CPNS Formasi 2024 sudah selesai. Saya tidak akan terima aspirasi itu. Kalau kita terima aspirasi, esok kalian datang lagi. Bapak ibu harus tunggu formasi berikutnya. Soal tes CPNS kapan lagi, kami diatur oleh Kemenpan RB dan BKN Pusat. Kami tidak bisa ambil kebijakan sendiri,” tegas mantan Sekretaris Daerah Paniai ini.
Denci menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan secara resmi sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 846 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024, Kamis, 19 Juni 2025 di Ballroom Kantor Gubernur, Kompleks Bandara Lama Jalan Sisingamangaraja, Nabire. (Gusty Masan Raya)
