Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana saat memaparkan materi pada Simposium Flora dan Fauna di Manokwari, Papua Barat pada 10 Februari 2026.
MANOKWARI (PB.COM)—Lembaga Internasional World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Wilayah Papua bersama pemerintah daerah di Tanah Papua menginisiasi lahirnya Papua Australia Connectivity Ecology (PACE) sebagai platform kolaborasi transboundary yang menghubungkan Tanah Papua (Indonesia), Papua New Guinea (PNG) dan Australia Utara (North Australia).
Direktur WWF-Indonesia Wilayah Papua Dr. Wika A. Rumbiak, ST, M.Sc mengatakan, PACE ini didorong atas hasil kesepakatan dalam simposium Flora dan Fauna di Manokwari, Papua Barat pada 10 Februari 2026.
“Tujuannya untuk menguatkan kembali kerja-kerja berbasis sains untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, LSM, serta masyarakat adat dan komunitas lokal,” kata Wika A. Rumbiak saat dihubungi melalui telepon selulernya di Manokwari, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurut Wika, PACE ini hadir membentuk Satuan Tugas (Task Force) lintas sektor guna menjalankan inisiatif secara konkret dan terukur, dengan fokus pada penguatan kerja sama antar pemerintah, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem tropical rain forest, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan berkelanjutan pada skala bentanglahan dan bentang laut, termasuk penguatan peran masyarakat adat sebagai penjaga wilayah kelola.
“Jadi dengan hadirnya PACE ini, kajian-kajian yang dilakukan menjadi rujukan untuk pembangunan bagi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua, dalam kacamata ekologi, sosial dan ekonomi. Jadi tentu kami sangat butuh dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah se-Tanah Papua,” tegasnya.
Menanggapi itu, Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana, ST,M.Si sangat mendukung langkah WWF Indonesia Wilayah Papua. Sebab hal ini sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan yang sedang dijalankannya sejak 2021 di Kabupaten Pegubin.
“Saya sendiri hadir dalam kegiatan simposium Flora dan Fauna di Manokwari dan sangat mendukung inisiasi WWF untuk membentuk Papua Australia Connectivity Ecology atau PACE. Sebab ini sangat tepat demi menjaga pembangunan berkelanjutan di Pegunungan Bintang, yang secara geografis berbatasan langsung dengan PNG dan dekat juga dengan Australia Utara,” tutur Spei Bidana.
Menurut Spei, saat ini Pegunungan Bintang tengah melakukan pemetaan wilayah secara partisipatif berbasis budaya hingga ke wilayah perbatasan RI-PNG dengan isu masyarakat adat, konservasi hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati dan keunikan budaya dalam rangka penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
“Hadirnya PACE Ini akan mendorong kajian-kajian ilmiah seputar pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan Universitas Okmin Papua, Uncen, Unipa dan juga universitas di PNG dan Australia Utara,” katanya.
Tapi lebih jauh dari itu, lanjut Spei, ia berharap para peneliti dari lembaga-lembaga berkompeten seperti WWF, Econusa, UNESCO, dan UNDP ke depan bisa hadir di Pegubin melakukan penelitian dan kajian untuk membuat riset tentang hidrologi, keanekaragaman hayati, tanaman endemik, potensi keungggulan daerah dan budaya Melanesia yang harus terus dijaga dan diwariskan.
Spei Bidana menegaskan, dalam forum simposium di Manokwari, dirinya memaparkan posisi penting dan strategis Kabupaten Pegubin sebagai pusat sentral sungai di Papua. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan dari hulu ke hilir.
“Kalau hutan, mata air, keanekaragaman hayati di Pegununagan Bintang dirusak, akan berdampak ke seluruh Tanah Papua hingga PNG. Biota sepanjang sungai akan mati. Karena dari sinilah semua air mengalir ke Utara, Selatan, Timur dan Tenggara. Kita ini pusat sumber mata air kehidupan di Papua,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan, ia juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Riset Daerah Provinsi Papua Barat untuk melakukan pendampingan ke depan.
“Jadi ini muaranya akan kita dorang pada penjualan karbondioksida atau carbon trading. Hutan kita yang sekian ribu hektar bisa kita dorong ke Kementerian Kehutanan untuk jual karbon yang dihasilkan ke negara-negara luar sebagai kompensasi kepada masyarakat adat yang terus menjaga hutan. Dalam rangka itulah, kita sedang melakukan pemetaan wilayah adat,” tegas mantan Kepala Bappeda Pegubin ini. (Gusty Masan Raya)
