DEKAI (PB.COM) – Ketua DPRK Yahukimo, Son Bahabol, menegaskan bahwa pembangunan pos keamanan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Yahukimo merupakan langkah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjawab tingginya angka kriminalitas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Son Bahabol, Kamis (18/06/2026), keberadaan pos keamanan bukanlah kebijakan yang muncul dari pihak luar, melainkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo, aparat keamanan, serta unsur Forkopimda demi memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.
“Pos keamanan yang akan dibangun merupakan pos pengamanan yang berada di bawah koordinasi TNI dan Polri. Ini adalah kesepakatan bersama pemerintah daerah dengan Forkopimda untuk menjamin keamanan masyarakat,” kata Son Bahabol.
Ia menjelaskan, dua lokasi yang menjadi prioritas pembangunan pos keamanan berada di Jalan Seradala dan Jalan Kurima, tepatnya di kawasan belakang menuju Kantor KPU Yahukimo. Kedua lokasi tersebut dipilih setelah melalui evaluasi bersama karena dinilai sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
Menurutnya, sejumlah peristiwa kriminal pernah terjadi di kawasan tersebut, mulai dari kasus pembunuhan, pembakaran fasilitas umum hingga aksi kekerasan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Son menyebut salah satu kasus yang masih membekas adalah pembunuhan terhadap James Joame, seorang pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, terjadi pula pembakaran sekolah, pembakaran kantor pemerintahan, hingga sejumlah kasus pembunuhan lainnya di sekitar Jalan Seladala dan kawasan Gereja Metanoia.
“Di wilayah itu pernah terjadi pembunuhan pegawai pemerintah, pembakaran sekolah, pembakaran kantor, bahkan ada anggota TNI yang menjadi korban pembunuhan saat dalam perjalanan menuju Koramil. Karena itu pemerintah menilai daerah tersebut sudah masuk kategori rawan dan perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran pos keamanan bertujuan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat non-OAP yang tinggal dan beraktivitas di Yahukimo.
Menurut Son, keamanan merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, berkebun, berdagang hingga kegiatan sosial lainnya.
“Tujuan utamanya agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dari pagi hingga malam hari. Pemerintah ingin memastikan seluruh warga merasa aman dalam menjalankan kehidupannya,” katanya.
Menanggapi adanya pro dan kontra terkait pembangunan pos keamanan tersebut, Son meminta masyarakat melihat persoalan secara objektif dan memahami tujuan utama pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pos keamanan tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi atau membatasi kebebasan masyarakat, melainkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kriminal yang selama ini kerap terjadi.
“Pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan untuk menyusahkan rakyatnya sendiri. Yang dilakukan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai representasi masyarakat dari 51 distrik dan 517 kampung di Kabupaten Yahukimo, DPRK Yahukimo, lanjut Son, memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan pos keamanan tersebut. Dukungan itu juga merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur Forkopimda yang telah beberapa kali melakukan evaluasi terhadap kondisi keamanan daerah.
Ia mengingatkan bahwa apabila berbagai aksi kriminal dibiarkan tanpa langkah pencegahan yang memadai, maka hal itu dapat menghambat pembangunan dan kemajuan daerah.
“Kalau pembiaran terus terjadi, maka daerah ini akan sulit maju. Kita ingin Yahukimo berkembang, masyarakat hidup damai, dan pembangunan berjalan dengan baik seperti daerah-daerah lain,” ujarnya.
Son juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memecah persatuan masyarakat.
Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga demi mewujudkan cita-cita pembangunan daerah menuju Yahukimo yang sehat, mandiri, sejahtera, dan damai.
“Atas nama lembaga DPRK Yahukimo dan 35 anggota dewan, kami mendukung penuh pembangunan pos keamanan ini. Ini adalah bagian dari upaya melindungi masyarakat dan mewujudkan Yahukimo yang aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya. (ADM)
.
