Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat kapasitas tenaga Mapega Guru Daerah 3T untuk menjawab persoalan kekurangan dan kekosongan guru di sekolah-sekolah wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
NABIRE (PB.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat kapasitas tenaga Mapega Guru Daerah 3T untuk menjawab persoalan kekurangan dan kekosongan guru di sekolah-sekolah wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, SE, Jumat (18/9/2026), menjelaskan dasar mengapa perlu ada tenaga Mapega di daerah 3T. Antara lain, kondisi nyata sekolah-sekolah di daerah 3T mengalami kekurangan dan kekosongan guru.
“Kekurangan karena memang tidak ada guru. Sedangkan kekosongan karena guru absen atau tidak hadir/tidak aktif mengajar karena didorong banyak faktor misalnya situasi keamanan, ketidakcocokan antara kepsek dan guru akibat pengelolaan dana BOS, banyak guru pindah ke kota, akses transportasi yang sulit, dll,” sebut Nurhaidah.
Kedua, data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Papua Tengah. Menurut dia, masih banyak anak usia sekolah yang masih kategori ATS. Data di bawah tahun 2024 oleh Dr. Agus Sumule menyebut sebanyak 205 ribu lebih.
Per April 2026, terang Nurhaidah, melalui dashboard ATS Kemedikdamsen sudah menurun drastis sebanyak 130 ribu untuk kategori belum pernah bersekolah (BPB) dan sisanya sebanyak 7 ribu kategori drop out dan tidak melanjutan. “Drop out karena keluar dan tidak melanjutkan artinya lulus SD tidak lanjut sekolah ke SMP, dan seterusnya,” ucapnya.
Selanjutnya, banyak anak asli Papua yang telah lulus kualifikasi sarjana pendidikan namun mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengabdi sebagai guru di sekolah-sekolah. Selain panggilan sebagai guru, juga sebenarnya berdampak pada penurunan pengangguran
Menurut Nurhaidah, Data Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HRS) sangat mempengaruhi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah. Tahun 2025, sebutnya, menunjukkan tren positif di mana ada kenaikan IPM dari 60,25 menjadi 60,64.
Penguatan Kapasitas Tenaga Mapega Guru Daerah 3T ini dilaksanakan di 7 kabupaten, sejak 17-19 September 2026, dilaksanakan di Nabire.
Materi penguatan kapasitas ini fokusnya antara lain, arah kebijakan pendidikan Papua Tengah, bagaimana menyusun RPP dan menyiapkan bahan ajar, pendidikan karakter menghadirkan pendeta dan pastor, penjelasan juknis tenaga Mapega daerah 3T agar mereka bisa paham apa tugas, kewajiban dan hak-haknya.
“Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas guru juga sebagai upaya pengawasan keaktifan guru dengan membawa laporan aktivitas proses belajar mengajar mereka selama bulan Juli-Agustus 2026, validasi data guru karena masih ditemukan ada guru dobel pengabdian di sekolah lain,” jelas Nurhaidah kemudian.
Penguatan kapasitas juga menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan keaktifan guru. Para peserta diminta membawa laporan aktivitas proses belajar mengajar selama Juli–Agustus 2026 untuk dilakukan validasi. Evaluasi juga dilakukan karena masih ditemukan guru yang tercatat memiliki status pengabdian ganda di sekolah lain.
Nurhaidah menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, pada 2027 akan dilakukan penambahan kuota tenaga Mapega Guru Daerah 3T.
Guru yang aktif menjalankan tugas sesuai SK dan memenuhi hasil evaluasi akan diperpanjang, sedangkan guru yang berpindah-pindah sekolah atau memiliki status pengabdian ganda akan mengikuti seleksi ulang bersama calon guru baru.
Pemprov Papua Tengah berharap keberadaan tenaga Mapega dapat menjawab kekurangan dan kekosongan guru sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran dapat terpenuhi. (Gusty Masan Raya/Rilis)
