Bupati Nabire Isaias Douw saat menandatangani BAP pegawai PKB-PKLB ke BKKBN Pusat di Aston Hotel, Senin (31/07/2017) disaksikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si, Staf Ahli Gubernur Papua, Drs. Simeon Itlay, dan Ketua Tim PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce W. Enembe.
JAYAPURA (PB)—Sebanyak 53 Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB-PKLB) dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Papua diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat melalui BKKBN. Acara penyerahan yang ditandai dengan penandatanganan berita acara berlangsung di Aston Hotel Jayapura, Senin (31/07/2017) disaksikan Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.SC, Staf Ahli Gubernur Papua, Drs. Simeon Itlay, Ketua Tim PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce W. Enembe, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri.
Hadir menandatangani berita acara itu, Bupati Nabire Isaias Douw, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, dan perwakilan dari lima kabupaten lainnya. Ke-53 petugas itu terdiri dari Kota Jayapura sebanyak 3 petugas, Kabupaten Jayapura (1), Biak (13), Nabire (14), Kepulauan Yapen (6), Mimika (3), Jayawijaya (1) dan Asmat sebanyak 12 petugas.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si mengatakan, kebutuhan akan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Papua masih sangat tinggi. Dengan luas wilayah yang besar dan jumlah kabupaten/kota sebanyak 29, jumlah yang ada tentu tak sebanding dengan rasio kebutuhan. Oleh karena itu, komitmen dari berbagai pihak, terutama kepala daerah sangat diharapkan bagi penambahan ke depan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada para bupati, wakil bupati dan DPR, serta kejaksaan negri dari 8 kabupaten/kota yang hadir dalam acara ini. Kami berharap, para bupati tetap dukung semua para penyuluh ini dan bisa menambah lagi ke depan,” katanya.
Foto bersama usai penandatangan BAP.
Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.SC mengatakan jumlah penyuluh yang ada tentu masih sangat kurang dimana rasionya 1:50. Ia berharap, jumlah yang ada bisa ditambah ke depan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyuluhan KB bagi masyarakat.
“Kami ingin para petugas kita bisa didayagunakan lebih optimal dengan bantuan dana APBD. Dengan acara penandatanganan ini, Pemda tetap harus memperhatikan gaji mereka. Ke depan, kita akan memproses sertifikasi petugas kita ini agar bisa menjadi pejabat fungsional,” kata Dwi.
BKKBN Bangun Manusia Papua
Dwi juga menegaskan, pembangunan KB di Provinsi Papua berbeda dengan daerah lain. Sebab Papua memiliki wilayah geografis yang sangat luas tetapi jumlah penduduknya sangat sedikit. Dengan adanya generasi yang lahir secara terencana, Dwi yakin anak Papua ke depan memiliki daya saing yang tinggi.
“Adalah keliru jika menganggap bahwa KB di Papua membatasi jumlah penduduk. Yang kita mau adalah pengaturan jarak kelahiran anak dengan jarak ideal 3 tahun. Tentu saja intervensi dari Pemda dengan program lain seperti Hari Pertama Kehidupan dan gerakan ASI ekslusif sangat diharapkan. Sebab hal ini akan melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berdaya saing,” tegas Dwi.
Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.SC menerima plakat Provinsi Papua dari Staf Ahli Gubernur Papua, Drs. Simeon Itlay.
Staf Ahli Gubernur Papua, Drs. Simeon Itlay mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua sepakat dengan komitmen BKKBN untuk tidak membatasi jumlah anak di Papua. Sebab dari sekitar 200 juta lebih penduduk di Indonesia, penduduk Papua adalah salah satu penduduk dengan jumlah yang sangat sedikit, selain Papua Barat, Maluku dan NTT.
“Saya kira kita sepakat ya bahwa di Papua jumlah anak harus lebih dari 2. KB di Papua bukan membatasi jumlah anak tetapi mengatur jumlah anak, menyiapkan generasi yang sehat, dan dapat berkecukupan di bidang pangan, sandang, papan dan bisa sekolah,” kata Itlay.
Menurut Itlay, salah satu misi Gubernur Papua adalah menyelamatkan penduduk orang asli Papua untuk keluar dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan keterisolasian. Oleh karena itu, ia berharap BKKBN bisa ikut bersinergi bagi pengembangan SDM di Provinsi Papua sejak dini.
Ketua Tim PKK Provinsi Papua Ibu Yulce W. Enembe
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce Wenda Enembe mengatakan, PKK dan BKKBN memiliki peran yang sama dalam membentuk keluarga Papua yang sehat, berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, keterlibatan stakeholder untuk mengambil peran di dalamnya sangat dibutuhkan, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan OPD yang membidangi pemberdayan ekonomi.
“Kami ingin kerjasama dengan semua pihak, mari kita sama-sama bersinergi. Dinas kesehatan sumbang apa, dinas yang urus ekonomi dan pendidikan sumbang apa, semua harus ambil peran untuk bangun keluarga Papua yang berkualitas,” kata Yulce.
Pada kesempatan itu, di hadapan pers Ibu Gubernur Papua ini juga meminta komitmen dari seluruh bupati dan walikota di Provinsi Papua untuk mendukung program PKK, terutama program dasawisma karena menjadi pilar penting pembangunan kesehatan keluarga.
“Menyikapi tingginya angka penderita kanker serviks yang dialami ibu-ibu di Papua, kami PKK Provinsi juga telah menggandeng OASE Kabinet Kerja untuk melakukan pemriksaan IVA/Pap smar, cek kesehatan terkait kanker. Ibu harus sehat biar lahirkan generasi Papua yang sehat,” tutup Yulce. (Gusty Masan Raya)
