BKKBN Papua Canangkan 12 Kampung KB di Biak Numfor

Bupati Biak Numfor Thomas Ondy menandatangani prasasti pencanangan Kampung KB, disaksikan Kepala BKKBN Dr. Surya Chandra Surapaty, M.Ph, Ph.D dan Kepala BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, SE.M.Si.

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua mencanangkan 12 Kampung KB di Kabupaten Biak Numfor guna menyiapkan keluarga yang berkualitas.

Kegiatan Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB)  dipusatkan di Kampung Binyeri, Distrik Yendidori, mewakili 12 kampung dari 12 distrik di Kabupaten Biak Numfor, Senin, 28 Agustus 2017 lalu.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.Ph.D hadir pada acaraa tersebut untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Hadir dalam acara tersebut Bupati Biak Numfor Thomas Ondy beserta jajarannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si, Ketua Pokja Papua, TNI Polri dan mitra kerja BKKBN.

Ke-12 kampung dari 12 distrik tersebut adalah Distrik Biak Kota Kampung Samau, Distrik Samofa Kampung Kamofuar, Distrik Oridek Kampung Sawadori, Distrik Warsa Kampung Inswanbesi, Distrik Bondifuar Kampung Sansundi, Distrik Andey Kampung Armnu, Distrik Biak Utara Kampung Dopyorwafor, Distrik Yawosi Kampung Bosnabraidi, Distrik Yendidori Kampung Binyeri, Distrik Biak Timur Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Barat Kampung Sosmai, Distrik Swandiwe Kampung Yembipioper.

Kepala BKKBN RI Dr. Surya Chandra Surapaty, M.Ph, Ph.D foto bersama usai pencanangan Kampung KB di Biak Numfor.

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan, Presiden Jokowi berharap agar program ini lebih fokus kepada masyarakat kurang mampu dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, pembentukan kampung KB mewujudkan cita ke-3 Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan.

“BKKBN telah berinisiatif melakukan revolusi mental berbasis Pancasila melalui keluarga. Inisiatif BKKBN ini diwujudkan dengan diawali penyusunan buku, Revolusi Mental Berbasis Pancasila Melalui Keluarga  yang diluncurkan di Kantor BKKBN 2 Juni lalu,” ujar Surya Chandra.

Menurutnya, Kampung KB adalah milik masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sehingga memiliki ketahanan dan kesejahteraan lebih baik. Harapannya, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dapat memanfaatkan data by name by address yang dihasilkan melalui pendataan keluarga yang telah dilaksanakan BKKBN pada tahun 2015, dalam penyusunan program intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lokus Kampung KB.

Mengunjungi hasil kerajinan mama-mama Papua yang dipamerkan saat pencanangan Kampung KB.

“Intervensi kegiatan Kampung KB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Untuk itu, perlu data sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kegiatan,” katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si mengatakan, masyarakat di 12 kampung itu pada dasarnya siap menerima program Kampung KB karena mereka ingin dibangun. Hanya saja, ia mengakui pihaknya  belum berkoordinasi secara maksimal lintas sector pemerintahan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara menyeluruh.

“Yang diharapkan adalah intervensi program di lintas sektor seperti dengan Dinas Pertanian, Perikanan, Peekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan lainnya, sehingga kampung itu mengalami suatu perubahan dalam membangun keluarga yang berkualitas,” ujar Brabar.

Dengan keberadaan Kampung KB ini, Brabar berharap semua sektor ada kenaikan. Jika awalnya masyarakat yang memiliki anak namun tidak datang ke Posyandu, ia berharap ke depan mereka bisa rutin membawa anak balitanya ke Posyandu. “Pada sektor kesehatan, angka kematian ibu dan anak bisa menurun, angka kesakitan menurun,” jelasnya.

Masyarakat Biak Numfor menyambut Kepala BKKBN RI Dr. Surya Chandra Surapaty, M.Ph, Ph.D dan Bupati Thomas Ondy.

Menanggapi program pemerintah di Papua yang menyatakan sikap tidak ingin ikut KB, Brabar berharap ada intervensi pemerintah namun bukan membatasi orang melahirkan, melainkan menjaga jarak kelahiran anak.

“Ini yang kita kurang sosialisasi. Kedekatan jarak melahirkan ibu dan anak itu yang paling tinggi angka kematiannya. Maka kita akan sosialisasi maksimal sehingga jika pemerintah melalui bupati mengijinkan, kita bisa lakukan,” ungkap Brabar.

Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan pihak BKKBN lewat program KB guna menjaga jarak kelahiran anak ini adalah bentuk investasi pemerintah terhadap lahirnya generasi Papua yang sehat dan cerdas ke depan.

“Kita bukan save untuk besok, tetapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau kita tidak siap, maka kondisi bonus demografi yang dibicarakan selama ini, kita tidak akan menikmati tetapi malah jadi bencana,” tegasnya.

Dengan pencanangan ini, maka jumlah Kampung Keluarga Berencana di seluruh wilayah Provinsi Papua hingga Agustus 2017 mengalami peningkatan mencapai 29 kampung. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments Box