JAYAPURA (PB) : Ditandai tabuhan tifa oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen, bersama Kapolda Papua Irjen Pol Boy Raffi Amar, Ketua Komisi I DPRP Elvis Tabuni, Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Asep Chairullah dan perwakilan para bupati/walikota. Acara temu Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2017 , resmi dibuka oleh Sekda Papua mewakili Gubernur Papua, hari Selasa (12/9) bertempat di Bistro Lantai 11 Hotel Aston Jayapura .
Ketua Panitia Anggiat Situmorang menjelaskan acara yang berlangsung selama tiga hari ini, mengambil Thema, Papua Berintegritas Bersama Tunas Integritas Indonesia Menuju Kinerja Berkelas Dunia.
Kata dia, sejak dibangunnya komitmen bersama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Papua. Maka bersama dengan itu, tim rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Provinsi Papua atas dukungan penuh Pemprov Papua dan KPK telah melakukan sejumlah agenda – agenda penting. Salah satunya adalah Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II.
“Penyelenggaraan pada hari ini (kemarin-red) adalah tindak lanjut atas kesepakatan kolaborasi tunas integritas nasional, yang merujuk dua kota tempat penyelenggaraan kolaborasi tunas integritas nasional pada tahun 2017 yaitu Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional I dan Pemerintah Provinsi Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II di Provinsi Papua.
Dijelaskannya, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini, disamping sebagai wadah untuk mensosialisasikan pembangunan budaya integritas melalui pendekatan beresiko, political will dan meresisten. Akan tetapi lebih penting dari itu. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat menjadi ajang sharing pengalaman, hambatan dan story sucsess/saling bercerita antar masing – masing Kementerian Lembaga dan Organisasi dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan budaya integritasnya.
Hasilkan Rekomendasi
Sementara itu Sekda Hery Dosinaen mengatakan dengan kolaborasi Tunas Integritas Nasional II di Provinsi Papua berharap dengan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, dapat menghasilkan satu rekomendasi yang tentunya bermuara pada referensi dari pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
Dijelakan Sekda Dosinaen, sejak kerjasama antara KPK dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pencegahan korupsi. Breakdown dari kerjasama itu, Papua telah melakukan kegiatan rencana aksi dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni launching e Government, e Budgeting, e Planning, e Samsat dan e Perijinan serta e Pengaduan masyarakat.
“Ini tentunya merupakan hal – hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk bagaimana mencegah korupsi,”terangnya.
Disamping itu juga Pemerintah Provinsi Papua sejak awal kepemimpinan gubernur telah membuat regulasi maupun infrastruktur – infrastruktur yang menjadi indikator kuat untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik.
“Kita membentuk ULP yang sekarang sudah menjadi Biro Layanan Pengadaan LPSE dan juga regulasi – regulasi daerah yang menunjang pemberantasan korupsi ini,”tuturnya.
Selain itu juga ada komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi bersama para bupati /walikota se Provinsi Papua dengan semua stakeholder lainnya, untuk bersama – sama secara integral melaksanakan kegiatan dalam rangka kegiatan pencegahan korupsi.
Sementara itu terkait e pelayanan dirinya memberikan contoh. Untuk pengurusan perijinan sudah satu atap dan juga pelayanan. Bagaimana membayar misalnya pajak kendaraan, juga sudah bisa langsung secara online lewat ATM.
Namun diakuinya hal ini memang membutuhkan waktu, serta perlu sosialisasi. Karena diakuinya kondisi masyarakat di wilayahnya sangat berbeda. Tingkat ekonomi dan tingkat pemahaman yang sangat berbeda. Untuk itu, kata dia membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk bagaimana mengaplikasikan ini dengan baik. (YMF)