JAYAPURA (PB) – Gubernur Papua Lukas Enembe akan memanggil lima bupati terkait untuk bersama – sama membahas mengenai Suku Korowai.
Saat melakukan kunjungan kerja belum lama ini di Distrik Yani Ruma, Kabupaten Boven Digoel untuk bertemu langsung bersama masyarakat Suku Korowai, ada beberapa catatan penting yang ditulis orang nomor satu di Papua ini. Mantan Bupati Puncak Jaya ini, melihat secara langsung pemerintahan di tingkat distrik dan kampung sama sekali belum berjalan dengan baik.
Selain itu juga ditemukan sejumlah kepala kampung yang berada di Distrik Yani Ruma yang mendiami Suku Korowai sama sekali belum dilantik hingga saat ini. Untuk itu dirinya akan mengumpulkan lima bupati yang berada di sekitar Distrik Yani Ruma guna membahas keberadaan Suku Korowai, sehingga jelas pemerintahannya.
Pasalnya keberadaan Suku Korowai sangat besar dan berada di beberapa kabupaten yang saling berdekatan dan berbatasan langsung. Kelima yakni yang dipanggil itu di antaranya , Bupati Boven Digoel, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat dan Bupati Mappi. “Kewenangan ini ada pada lima kabupaten sehingga saya akan memanggil lima bupati itu untuk membahas masalah Korowai. Suku Korowai sangat besar dan wilayahnya luas sehingga harus ada solusi untuk siapa yang nantinya membangun Puskesmas, membangun sekolah,” tandasnya.
Tiga Daerah Jadi Perhatian Dinkes
Dinas Kesehatan Provinsi Papua memberi perhatian penting bagi tiga daerah di Papua di antaranya, Korowai, Samanege, Yahukimo dan Tigi, Deiyai. Namun demikian masih ada 9 kabupaten yang memiliki rapor “merah” juga mendapat perhatian dari pemerintah.
“Kita memberikan perhatian kepada daerah Korowai, Samanege dan Tigi, ini nanti akan mendapat perhatian reguler dari tim kesehatan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua,” terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai.
Ia mengatakan, sudah menjadi perhatiannya terkait minimnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berimbas pada pelayanan kesehatan yang stagnan. ”Oleh sebab itu kami sudah ingatkan kepada 9 daerah tersebut untuk meniru langka kami dalam merekrut tenaga kesehatan kontrak. Nah mereka ini yang selanjutnya ditempatkan di puskesmas maupun pustu yang memang selama ini belum terjangkau dengan baik,” ucapnya.
Salah satu strategi yang diterapkan dalam menyikapi pelayanan yang stagnan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, dimana pelayanan kesehatan ini melibatkan insntasi lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan dan lainnya.
Selain itu juga ada penambahan untuk tim kesehatan nusantara sehat individual dan pelayanan dokter spesialis dan dokter Internship. “Kita juga tetap konsisten untuk mendorong Satgas Kaki Telanjang, Satgas Pelayanan Terapung dan Satgas Pelayanan Kesehatan Terbang,” katanya.
Masih menurut Aloysius, keberadaan Satgas Kaki Telanjang, selama ini telah berjalan baik dan sistem pelayanan yang bersifat mobile telah mampu menjangkau sampai daerah terisolir dan mendapat perhatian dari semua masyarakat Papua.
“Kita tetap akan menurunkan Satgas Kaki Telanjang, karena ini telah berjalan dengan baik, ini merupakan wujud komitmen dari pak gubernur sendiri untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang selama ini belum terjangkau dengan baik,” tandasnya. (YMF/Ed-Fri)