Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH
BIAK (PB)—Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH menegaskan dirinya siap memberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua 100 persen ke kabupaten/kota pada periode kedua kepemimpinannya jika ia menang, asalkan para bupati/walikota bisa menghitung jumlah Orang Asli Papua (OAP) dengan benar dan cermat.
“Pastikan data Orang Asli Papua yang sesungguhnya supaya bisa dihitung untuk dana Otsus. Dana Otsus 20 persen yang dikelola Pemprov Papua saya sudah bagi 10 persennya untuk keagamaan. Karena gereja sudah membuka daerah terisolir lebih dulu di Papua,” ujar Lukas saat melakukan kampanye berupa rapat terbatas bersama kader dan simpatisan Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II di Pantai Nirmala Beach Biak, Jumat (9/3/2018).
Menurut Lukas, yang memiliki rakyat adalah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pada periode kepemimpinannya bersama Klemen Tinal, SE.MM, ia mengambil kebijakan terobosan yang sangat adil dan populis yakni membagi dana Otsus sebesar 8o persen dan menyisakan 20 persen untuk provinsi.
Pada rapat terbatas itu, di hadapan kader dan simpatisan pendukung LUKMEN, Lukas juga menerangkan tentang visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang diusung dari tahun 2013 saat periode pertama. Visi misi ini kemudian dilanjutkan pada periode kedua ditambah dengan “berkeadilan.”
Lukas Enembe saat menyapa warga di Pasar Ikan Biak Kota saat kampanye terbatas di Biak (08/03/2018)
“Namun selama lima tahun, saya merasa tidak cukup karena memang masih banyak kebijakan anggaran dan teroboson pembangunan yang belum selesai sehingga perlu ada kelanjutan pembangunan di Papua. Ketertinggalan Papua luar biasa dan jauh dari provinsi lain di Indonesia. Bahkan sentuhan proses pembangunan berjalan hanya di Indonesia bagian Barat dan Tengah sementara di bagian Timur masih terbelakang,” katanya.
Namun Lukas mengakui, banyak kebijakan pembangunan yang sudah dilakukan LUKMEN menghasilkan perubahan. Misalnya saja, tahun 2016 angka kemiskinan turun drastis dari tahun 2013, kemudian nilai untuk Provinsi Papua saat LUKMEN menjabat adalah D secara nasional. Maka pada tahun pertama LUKMEN kerja memperbaiki semua baik itu dari segi kebijakan maupun RPJMD sehingga tahun kedua naik menjadi nilai DD. Selanjutnya tahun ketiga kerja menjadi nilai C dan tahun keempat dapat nilai CC dan akhirnya sampai tahun kelima dapat nilai B.
“Ini keberhasilan Pemprov Papua lakukan di era kepemimpinan saya dan Klemen. Semoga periode berikutnya kita perjuangkan ke nilai A bahkan bila perlu nilai A+. Semua ini perjuangan panjang yang sudah kami lakukan. Tidak hanya itu, saat ini semua kebijakan anggaran menggunakan sistem e-goverment. Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia Timur yang menggunakan e-goverment,” beber Enembe. (Stysan/Humas KPB II)
