Lulusan Praja IPDN yang bertugas di Papua.
JAYAPURA (PB.COM) – Majelis Rakyat Papua dikabarkan membuka pendaftaran bagi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Capra IPDN) 2019. Kabar itu kemudian ditanggapi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda.
Ditemui pers di ruangannya, Jumat (1/11/2019), Nicolaus geram dan menuding MRP tak ubahnya seperti calo, karena membuka pendaftaran Capra IPDN 2019, yang notabene bukan merupakan kewenangan maupun tugas pokok serta fungsinya.
Bahkan dia menilai apa yang dilakukan MRP sebagai sebuah tindakan penipuan, sebab tidak memberi jaminan bagi pendaftar untuk bisa diloloskan dalam perekrutan Capra IPDN 2019.
“Saya sangat tidak setuju dengan tindakan MRP bahwa mereka buka pendaftaran (Capra IPDN). Dia (MRP kapasitasnya) sebagai (apa dan punya) jabatan apa (hingga membuka pendaftaran IPDN),” sesalnya.
Menurutnya, MRP harus bisa menempatkan diri sesuai dengan tupoksi.
“Jadi, kalau bukan tupoksinya jangan coba-coba untuk buka pendaftaran. Itu sama saja kita menipu orang, itu juga termasuk calo,” tegasnya.
Rekomendasi MRP
Dari informasi yang beredar, sebanyak 61 Capra IPDN telah mendaftar dan telah direkomendasikan oleh MRP, meski sebenarnya perekrutan pada tahun ini, dipastikan sudah dilakukan oleh BKD Papua.
Sebanyak 90 orang oleh BKD Papua dipastikan telah dinyatakan lolos seleksi dan kini sudah ada berada di Kampus IPDN Jatinangor. Mereka pun sudah ditetapkan sebagai mahasiswa Capra IPDN Formasi 2019.
Di lain pihak, BKD Papua telah mendorong penerimaan lewat jalur afirmasi kepada 23 anak asli Papua yang tak lolos pada penerimaan tahun ini, namun telah mengikuti seleksi awal hingga pantuhir.
Mereka pun pada akhirnya sudah diputuskan bisa ikut dan masuk dalam jalur afirmasi, bahkan dalam pekan berjalan ini sedang mengikuti seleksi, kesehatan, kesamaptaan dan pantuhir. Dipastikan hari ini pula, akan langsung ditetapkan sebagai capra IPDN.
“Kalau MRP mau bantu mestinya dalam hal mengawasi, mengontrol sehingga bisa ada kerja sama dengan BKD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kalau seperti ini bisa dikatakan calo bukan membantu orang,” ungkap Nicolaus.
“Karena itu, saya sekali lagi pesan kepada MRP yang sedang bertindak untuk buka pendafataran IPDN, lebih baik stop. Lebih bagus jalin kerja sama dengan pemerintah. Itu pesan saya,” sambungnya.
Ketua MRP Bantah
Sementara Ketua MRP Timotius Murib yang dihubungi via telepon selulernya memastikan institusinya sama sekali tak membuka pendaftaran Capra IPDN.
Menurutnya, MRP hanya memberi rekomendasi kepada putra putri asli Papua yang mengikuti perekrutan IPDN, sehingga dapat diakomodir dalam perekrutan yang dibuka secara umum maupun lewat jalur afirmasi.
“Tidak ada pendaftaran yang dilakukan IPDN, sehingga kita pada kesempatan ini meluruskan. Yang ada adalah, pada tahun ini ada pembicaraan antara BKD Provinsi Papua, BKD Kabupaten/kota melaui bupati dan walikota,” bantahnya.
Dalam pembicaraan itu, lanjutnya disepakati, pendaftaran dilakukan masing-masing 10 orang anak asli Papua per kabupaten.
“10 putra dan putri asli Papua ini yang memberi rekomendasi benar-benar anak asli Papua itu dari MRP. Dan MRP sudah kasih rekomendasi lebih dari 100 orang dan kini ada 61 orang yang lolos IPDN pada tahun ini,” jelasnya. (Andi/Frida)
