Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua melakukan pengecekan fisik kendaraan dinas yang telah ditarik oleh tim aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua.

JAYAPURA (PB.COM) – Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua melakukan pengecekan fisik kendaraan dinas yang telah ditarik oleh tim aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (13/11/2019).

Dari hasil penertiban aset selama tiga bulan terakhir, terdapat 49 kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua yang telah ditarik.

Maruli Tua mengungkapkan, pengecekan kendaraan dinas yang ditarik BPKAD Papua merupakan tahap awal (pemicu) untuk upaya penertiban aset berikutnya.

Sebab, menurut Maruli, masih banyak kendaraan dinas roda dua dan empat yang masih harus dikejar karena dikuasai secara tidak sah, baik oleh Apparatur Sipil Negara (ASN) aktif, pensiunan pegawai negeri maupun mantan anggota legislatif.

“Makanya, di kesempatan ini juga saya sampaikan kepada yang saya hormati ASN yang sudah purnatugas maupun pejabat aktif, dengan segala hormat kami sampaikan, mari beri contoh teladan kepada ASN muda bahwa kita harus bertanggung jawab,” imbaunya.

Lanjut Maruli, ASN diberikan fasilitas berupa aset, baik rumah, kendaraan dinas maupun lainnya pada intinya untuk menunjang jabatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

“Tapi kalau dikuasai tidak sah atau sudah punya satu masih mau lainnya ini bisa mengarah kepada penggelapan dalam jabatan,” terangnya.

Di kesempatan itu Maruli Tua memberikan apresiasi atas kerja keras dan upaya Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya.

Maruli bahkan tak ragu menyebut upaya penertiban aset dibawah pimpinan Sekda Papua Hery Dosinaen selama ini, telah menunjukan perkembangan yang sangat positif serta signifikan.

“Pertama kami berterima kasih dibawah pimpinan Pemda Sekda Papua penertiban aset ini sudah memperlihatkan hasil. Ini yang paling penting adalah hasil,” ucapnya.

“Kedua, kami juga mengapresiasi Tim Rencana Aksi Pemprov Papua dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua yang terus bergerak (menertibkan aset),” ucapnya lagi.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen memastikan dari 49 kendaraan roda empat yang berhasil ditarik, baru sekitar 20 an yang telah berada di Kantor Gubernur.

“Tapi kita sudah kasih waktu agar hari ini (Rabu) seluruh kendaraan sudah harus terkumpul semuanya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Sekda mengakui selain roda empat, sejumlah kendaraan roda dua yang telah ditarik sudah tak layak dipergunakan.

“Tapi arahan dari Mendagri, aset dalam bentuk rangka pun kenapa tidak (ditarik)? Itu harus terhitung semua dan tidak ada cerita hilang. Intinya barang itu harus terhitung di aset dan kalau memang ada yang mau dihapus, ya kita hapus. Tapi setidaknya harus terdata lebih dahulu,” katanya.(Andi/Frida)

Facebook Comments Box