JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua akan mengundang bupati dan wali kota guna meminta laporan terkait perkembangan upaya pencegahan Coronavirus pada masing-masing wilayahnya.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM kepada wartawan di Jayapura, Senin (16/3/2020) mengaku pertemuan tersebut untuk meminta laporan perkembangan setelah dilakukan pertemuan beberapa waktu lalu. “Saya ingin ada satu gerakan dan instruksi yang sama untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua,” ujarnya.
Menanggapi pandemi virus asal Wuhan, China tersebut, Klemen Tinal mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mewakilkan stafnya dalam rapat evaluasi perkembangan virus corona di masing-masing kabupaten/kota.
“Rakyat ini milik bupati dan wali kota, sehingga kami minta mereka bisa bersama-sama pemerintah provinsi menanggulangi ataupun mencegah virus ini masuk ke Papua,” tegasnya.
Saat ditanya soal adanya kebijakan meliburkan sekolah, kata ia, semua aktivitas dalam pantauan intens pemerintah, kalau memang situasi ke depan semakin parah maka sudah pasti ada kebijakan atau tindakan ekstrim demi kepentingan rakyat.
“Yang paling ekstrim itu lockdown, kedua membatasi aktivitas masyarakat. Nanti kami akan evaluasi perkembangan virus ini. Pemerintah demi kepentingan masyarakat tetap akan fleksibel dan mengambil langkah-langkah terbaik,” katanya.
Namun demikian, pemerintah akan mengevaluasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Bumi Cenderawasih, yang sudah dilakukan Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan berbagai instansi.
“Soal instruksi Gubernur tetap akan dikeluarkan. Untuk itu, besok (selasa) kami akan rapat untuk cek semua upaya yang sudah dilakukan selama ini,” katanya lagi.
Secara terpisah, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Derek Hegemur mengatakan surat atau instruksi gubernur soal pembatasan kunjungan WNI dan pelarangan kunjungan WNA sementara waktu masih sementara digodok. “Hari ini kami ada rapat, nanti dalam rapat baru kami akan putuskan itu,” kata Hegemur. (Toding)