Plh. Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (kanan) dan Sekretaris Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM (kiri)
JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua mengecam keras pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin), Hendrik Yance Udam (HYU), yang menilai Ketua Umum partai berlambang mercy itu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono mencari pangung dan sensasi politik dengan mengeluarkan kritik terhadap Pemerintahan Jokowi dalam penanggulangan Pandemi Covid-19.
Menurut Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si pernyataan HYU di salah satu media daring pada 8 Juni 2020 itu adalah pernyataan yang serampangan, keliru, tidak etis dan sangat melecehkan marwah partai yang bisa menyeretnya ke ranah hukum.
“Anda siapa sehingga menilai pimpinan partai kami demikian? Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya seorang mantan Ketua Barisan Muda Demokrat Papua yang sudah dipecat. Jangan omong sembarang, Anda bisa berhadapan dengan hukum karena faktanya berbeda. Apa yang Anda sudah lakukan bagi Papua dan bangsa ini di saat Pandemi Covid? Partai Demokrat sudah melakukannya dan itu di seluruh Indonesia, berkat SBY dan AHY,” kecam Ricky Ham Pagawak sebagaimana rilis yang diterima media ini, Rabu (10/06/2020) malam.
Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM usai menyerahkan dukungan suara kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Rapimda Demokrat Papua, 8 Februari 2020.
Menurut Ricky, menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk turut serta mencegah, menanggulangi dan mengatasinya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, M.A., M.Sc., M.P.A. sejak awal langsung sigap menyikapinya dengan mengeluarkan instruksi pertama pada bulan Maret 2020 kepada seluruh Kader Partai Demokrat se-Indonesia untuk melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Corona, yang kemudian dilanjutkan dengan instruksi berikutnya pada bulan April 2020 yang isinya adalah Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli & Berbagi.
Gerakan ini, lanjut Ricky, ditindaklanjuti oleh seluruh kader di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah untuk membantu meringankan beban-beban kehidupan masyarakat luas yang sedang dilanda Covid, termasuk DPD Demokrat Provinsi Papua dan sejumlah DPC di kabupaten/kota. Kerja-kerja Partai Demokrat kepada masyarakat luas di Indonesia ini, justru membantu dan menopang Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi pandemi ini.
“Jadi sangat kerdil kalau menyatakan bahwa SBY dan AHY mencari panggung di tengah Pandemi. Penilaian atas kerja-kerja kemanusiaan itu bukan manusia yang menilai. Kerja keras dan keikhlasan Partai Demokrat kepada masyarakat biarlah masyarakat yang langsung merasakannya dan hak Tuhan yang menilainya,” tegas Ricky yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM menegaskan gerakan kepedulian yang dibangun Partai Demokrat kepada masyarakat adalah hal wajar yang juga dilakukan semua elemen organisasi di Indonesia, mulai dari organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan seperti organisasi kepemudaan, organisasi Gereja, Pemuda dan Remaja Masjid, organisasi wanita, organisasi profesi, Majelis Taklim dan lain-lain.
“Semua bahu-membahu memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Apakah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh semua organisasi seperti ini, lantas kita juga menjustifikasi mereka bahwa ini untuk mencari panggung? Tidak! Karena itu, kami minta Saudara HYU harus segera mengklarifikasi dan melakukan permohonan maaf karena telah melecehkan partai dengan penilaian yang keliru,” tegas Carolus.
Menurut Carolus, mengenai sikap Partai Demokrat terhadap kebijakan Pemerintahan Jokowi, justru Partai Demokrat sebagai partai politik tidak boleh tinggal diam menghadapi kebijakan yang dirasa belum pas untuk kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Sebab itu merupakan saran dan kritik yang konstruktif kepada Pemerintah demiki kebaikan bersama.
“Memberi saran, kritik dan masukan pun tidak boleh serta merta dinilai bahwa ini mau menentang Pemerintah. Terlalu kerdil kalau menilai seperti itu. Ini negara demokrasi, semua punya hak yang sama untuk bicara. Tak hanya Demokrat, partai lain pun melakukan. Kritik parpol itu alat kontrol untuk memperkuat Pemerintahan itu sendiri, agar Pemerintah makin kokoh, makin kuat, makin terkontrol dalam menyelenggarakan proses pemerintahan,” kata Carolus yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat ini.
Oleh karena itu, seharusnya HYU atau pihak manapun tidak perlu melontarkan tuduhan yang menjurus kepada figur SBY maupun AHY yang saat ini bersama-sama seluruh kadernya di seluruh Indonesia sedang dan terus bekerja untuk kemanusiaan di Indonesia di tengah pandemi ini, bukannya menilainya sebagai aksi mencari panggung.
“Ingat bahwa partai lain dan semua elemen organisasi lain di Indonesia saat ini juga sedang melakukan hal yang sama, yaitu bahu-membahu membantu masyarakat Indonesia yang sedang dilanda Covid-19. Semua yang dilakukan ini justru untuk menopang dan mendukung Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi pandemi di Indonesia,” katanya. (Gusty Masan Raya)
